Politisi Gerindra: Jokowi dan SBY juga Presiden Tukang Utang

IDTODAY NEWS – Politisi Gerindra, Arief Poyuono menilai bahwa Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah sama-sama presiden tukang utang.

Arief Poyuono mengatakan itu sebagai respons terhadap pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang membandingkan utang di era SBY dan di era Jokowi.

Ia menilai bahwa AHY seharusnya tidak perlu membanding-bandingkan utang di era presiden sekarang dan sebelumnya.

Mantan Wakil Ketua Umum Gerindra itu menilai bahwa utang dibutuhkan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan untuk dikorupsi.

Meski demikian, Arief juga tak memungkiri bahwa di zaman SBY dan Jokowi banyak terjadi korupsi.

“JKW dan SBY juga presiden tukang utang,” tambah Arief Poyuono.

Sebelumnya, AHY membandingkan kondisi utang Indonesia di era Jokowi dan dan di era SBY.

AHY menyoroti bahwa kondisi utang Indonesia saat ini sudah mencapai sekitar Rp 6.500 triliun, melampaui 40 persen rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Belum lagi kita berbicara utang negara yang sudah tembus di atas Rp6.500 T, artinya sudah melampaui 40 persen rasio utang pemerintah terhadap PDB,” kata AHY pada Kamis, 9 September 2021, dilansir dari CNN Indonesia.

Sementara, lanjut AHY, utang Indonesia di era SBY dapat terjaga di angka 24 persen rasio utang terhadap PDB.

Menurutnya, hal itu sangat sehat bagi ekonomi yang sedang tumbuh seperti Indonesia.

AHY juga menyoroti bahwa selama 10 tahun sejak 2004 sampai 2014, SBY bersama pemerintahannya berhasil melunasi utang IMF dan menurunkan rasio utang luar negeri terhadap PDB secara signifikan

“Kita tahu berapa rasio utang kita hari ini terhadap PDB. Kemudian ekonomi kita tumbuh tinggi dengan rata-rata sekitar 6 persen selama kurang lebih 10 tahun tadi,” ujarnya.

AHY lantas menyinggung bahwa Pemerintahan SBY bukannya berjalan tanpa masalah. Ia menyebut soal krisis ekonomi yang terjadi di berbagai belahan dunia pada tahun 2008.

Namun, menurut AHY, saat itu Indonesia mampu bertahan dan bahkan memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi ke dua di dunia di antara negara-negara G20.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, lanjutnya, memberikan jalan bagi pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah tanah air.

“Jadi tentu pembangunan infrastruktur bukan hanya hari ini, tetapi 10 tahun di bawah pemerintahan Pak SBY dulu, pembangunan infrastruktur dalam kerangka road map atau blueprint MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia) juga dilakukan di berbagai wilayah tanah air,” katanya.

AHY melanjutkan, pembangunan di masa pemerintahan SBY itu tanpa harus mengorbankan pembangunan manusia, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.

“Ini penting untuk kita ingat kembali, dan Alhamdulillah, pendapatan masyarakat kita ketika itu juga terus meningkat secara signifikan,” ujar AHY.

“Serta sebaliknya angka kemiskinan, ketimpangan, juga pengangguran dapat ditekan dan diturunkan,” tambahnya.

Sumber: terkini.id