Politisi PKS: Pemerintah Jangan Malu Akui Kelemahan Atasi Pandemi Covid-19
IDTODAY NEWS – Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta meminta pemerintah tidak perlu malu mengakui kelemahan dan kekurangan dalam menangani pandemi Covid-19.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu menjadikan negara-negara lain yang saat ini mengalami lonjakan kasus Covid-19 sebagai pembanding untuk mendapat permakluman masyarakat.
“Lebih baik pemerintah secara transparan sampaikan kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam mengatasi pandemi,” kata Sukamta dalam keterangan pers, Kamis (28/1/2021).
“Masyarakat tentu akan lebih apresiatif jika pemerintah lebih transparan,” tambahnya.
Sukamta menilai, setelah hampir satu tahun pandemi melanda Indonesia, belum juga tampak adanya perubahan yang mengarah pada perbaikan.
Ia menyebut, kasus positif Covid-19 masih terus bertambah tiap hari diiringi dengan penambahan kasus kematian. Rasio kasus positif di Indonesia melebihi ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang sebesar 5 persen.
“Sejak Januari 2021, positivity rate selalu di atas 20 persen, bahkan beberapa kali lebih mencapai 30 persen. Ini jauh di atas standar WHO. Artinya saat ini kita masuk pada kondisi yang sangat kritis,” tuturnya.
Ia pun berpendapat pandemi yang makin tak terkendali ini disebabkan kebijakan pemerintah yang berganti-ganti dan tidak menyentuh akar persoalan.
Ketua DPP PKS ini mencontohkan kebijakan PSBB yang pernah dilakukan dan PPKM yang saat ini berjalan tidak mampu membuat masyarakat semakin disiplin protokol kesehatan.
“Yang kita sayangkan, selama ini evaluasi pemerintah cenderung menyebut faktor utama pandemi yang semakin meluas karena masyarakat yang tidak disiplin prokes,” kata Sukamta.
Sukamta berharap pemerintah bekerja ekstra menangani pandemi Covid-19.
Ia meminta pemerintah lebih fokus dan merangkul lebih banyak pihak yang kompeten untuk bersama-sama mengatasi pandemi.
“Wacana dan isu politik yang membuat gaduh lebih baik dibuang jauh-jauh supaya energi bangsa ini bisa fokus atasi pandemi,” ujarnya.
Baca Juga: HTI dan FPI Dilarang Memilih dan Dipilih, Pengamat: Konsekuensi Politik
Sumber: kompas.com
