Pro Kontra RK Tunjuk Hidung Mahfud Md soal Kerumunan HRS Tak Terbendung

Ridwan Kamil
Foto: Ridwan Kamil (Yudha Maulana)

IDTODAY NEWS – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) melontarkan opini mengejutkan di depan publik. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba RK beropini bahwa Menko Polhukam Mahfud Md juga harus bertanggung jawab atas kerumunan yang timbul saat penjemputan Habib Rizieq Shihab (HRS) di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Memang, saat menyampaikan opininya tentang Mahfud, RK habis diperiksa penyidik Polda Jawa Barat terkait kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, yang dihadiri Habib Rizieq. Namun tetap, publik diyakini kaget.

Bacaan Lainnya

Menurut RK, kekisruhan terkait Habib Rizieq dimulai setelah Mahfud mengizinkan publik menjemput Habib Rizieq di bandara sepulang dari Arab Saudi. RK menilai pernyataan Mahfud yang mengizinkan publik menjemput Habib Rizieq memunculkan tafsir seolah ada diskresi terhadap pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta dan Jawa Barat.

“Namun izinkan, saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan. Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa, sehingga ada tafsir ini seolah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta dan PSBB di Jawa Barat dan lain sebagainya,” kata RK usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (16/12/2020).

Tanpa ragu, gubernur yang kerap disapa Kang Emil itu menunjuk hidung Mahfud. RK menilai Mahfud juga harus bertanggung jawab.

“Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan semua sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi beliau juga harus bertanggung jawab, tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi, ya, jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi,” sebut RK.

Pernyataan RK ini memunculkan pro dan kontra di kalangan politisi. Dari sejumlah politikus atau anggota Dewan yang merespons, tercatat hanya ada satu legislator yang mendukung pernyataan RK.

Baca Juga  Polisi Jelaskan Beda Kasus Kerumunan HRS dengan Pesta Dihadiri Raffi Ahmad

Simak pro dan kontrak pernyataan RK menunjuk hidung Mahfud di halaman berikutnya.

Dimulai dari yang pro terhadap RK. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN Sarifuddin Suding secara terang-terangan mendukung RK. Dia menilai Mahfud juga harus diperiksa dalam kasus kerumunan terkait Habib Rizieq.

“Saya kira memang Mahfud Md juga harus dimintai keterangannya, yang memberikan ruang kepada para penjemput Habib Rizieq di bandara sehingga terjadi kerumunan,” kata Suding kepada wartawan.

Suding menjelaskan kerumunan yang terjadi saat penjemputan Habib Rizieq merupakan awal dari sejumlah kasus yang muncul. Anggota DPR dari dapil Sulawesi Tengah itu menyebut kerumunan Habib Rizieq berujung kasus penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI)

“Berawal dari kerumunan inilah yang menjadi dasar pemeriksaan pihak kepolisian terhadap Habib Rizieq dan beberapa pengikutnya. Bahkan rangkaian proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian berujung pada meninggalnya enam laskar FPI dalam perspektif asas kasualitas masih satu rangkaian peristiwa,” terang Suding.

Sejauh ini baru Suding yang sependapat dengan RK. Lanjut ke pihak yang kontra dengan mantan Wali Kota Bandung itu.

Dimulai dari PKB. Ketua Fraksi PKB DPR yang juga anggota Komisi III, Cucun Ahmad Syamsurijal meminta RK tidak mengucapkan diksi saling menyalahkan. Cucun menyebut seharusnya seluruh elemen bersatu untuk menjaga situasi negara di masa pandemi ini, sehingga permasalahan ditangani dengan solid.

“Esensinya buat Kang RK, jangan buat kegaduhan baru dengan diksi saling menyalahkan, apalagi melempar opini barang yang sudah lewat,” ucap Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal kepada wartawan.

“Semua pemangku negara harus ikut tangani pandemi dan permasalahan bangsa, stabilitas keamanan dan ketertiban merupakan wibawa negara. Solid, saling menopang selesaikan permasalahan bangsa,” sambung dia.

Kemudian Partai Demokrat (PD). Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan menilai semua pihak harus bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya (tupoksi).

“Ya kita itu kan punya sistem pemerintahan, kalau semuanya mengatur kepada sistem pemerintahan yang benar itu kan sudah punya tanggung jawab masing-masing. Jadi lagi-lagi siapa yang bertanggung jawab, semuanya. Intinya semua orang harus bertanggung jawab sesuai dengan tupoksinya,” terang Syarief.

Baca Juga  Penampakan Jokowi Bagi-bagi Donat Untuk Anak-anak Korban Banjir Kalsel Bikin Netizen Ngiler

Meskipun partai tempatnya bernaung adalah oposisi pemerintah, Syarief tetap mengimbau RK agar tidak menyalahkan pejabat lain. Dia menekankan tidak elok jika ada pihak yang saling melempar tanggung jawab.

“Jadi tidak elok kalau saling melempar tanggung jawab, kadang-kadang pejabat itu biasanya yang dituntut itu bekerja melebihi daripada tupoksinya. Nah itu malah lebih bagus, lebih care terhadap apa yang diharapkan pemerintah bukan mengurangi, tapi harus melakukan lebih banyak,” papar Syarief.

Siapa lagi yang tak setuju dengan RK? Baca di halaman berikutnya.

Selanjutnya ada anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah. Dimyati menilai Mahfud tidak harus bertanggung jawab atas munculnya kerumunan saat penjemputan Habib Rizieq.

“Mahfud Md ya bener ya. Apa yang salah dari Mahfud Md? Ya kan boleh mengizinkan siapa pun, kerabatnya, apalagi pemimpinnya, menjemput presiden, kan boleh, asalkan tertib kan, tertib dan sesuai ketentuan. Jadi, menurut saya, hemat saya, apa yang disampaikan Pak Mahfud nggak ada yang salah, nggak salah juga ya, bener itu,” kata Dimyati, kepada wartawan.

Menurut Dimyati, polisi tidak perlu memeriksa Mahfud dalam kasus kerumunan Habib Rizieq. Jikalau polisi memanggil Mahfud, anggota DPR dari dapil Banten I itu meyakini hanya formalitas.

“(Mahfud) nggak perlu (dimintai keterangan), itu sudah jelas. Menurut saya, apa yang disampaikan Pak Mahfud, kan (Mahfud) orang hukum ya, normatif, saya rasa nggak perlu dipanggil, dan hanya basa-basi kalau dipanggil,” terang Dimyati.

Kemudian ada Partai Gerindra. Waketum Gerindra sekaligus anggota Komisi III DPR, Habiburokhman meminta jangan ada saling tunjuk hidung antara RK dan Mahfud. Secara gentleman, Habiburokhman mengakui bahwa dia pun, selaku anggota DPR, memiliki andil terkait munculkan kerumunan Habib Rizieq.

“Situasi saat ini kita repot sendiri kalau salah menyalahkan, baiknya kita lakukan dialog yang evaluatif agar ke depan tidak terulang kembali,” ujar Habiburokhman.

“Sejak awal kami menyampaikan bahwa kita semua termasuk saya anggota DPR punya andil dalam terjadinya kerumunan tersebut. Kurang maksimal edukasi dan pencegahan, sehingga akhirnya masyarakat berkerumun,” lanjut anggota DPR dapil DKI Jakarta I itu.

Baca Juga  Kemlu Cari Tahu soal Kabar Pencabutan Cekal Habib Rizieq

Dan terakhir anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan. Respons Arteria bisa dibilang paling ‘nyelekit’. Arteria meminta RK tidak ‘genit’ dan jangan mengambil momen di tengah masa pandemi.

“Tapi saya minta Ridwan Kamil jangan genit, jangan baper, bahkan jangan ambil momen di tengah situasi seperti saat ini. Apalagi seorang gubernur berbicara seperti di ruang publik menyerang seorang Menko. Prof Mahfud itu tidak hanya menteri lho, dia Menko, ada simbol negara yang harus dihormati,” terang Arteria.

Kapasitas Mahfud dan RK memang berbeda. Karena itu, Arteria meminta RK tidak menjadikan Mahfud Md sebagai dasar sebab pemanggilannya ke kantor polisi.

“Perkara Prof Mahfud harus bertanggung jawab, itu pasti, tidak ada orang yang kebal hukum, tentu bentuk pertanggungjawabannya bisa saja berbeda. Toh kapasitasnya saja berbeda, kan gubernur sebagai kepala gugus tugas penanggulangan COVID-19 di daerah dan penanggung jawab wilayah, jadi wajar saja untuk dimintakan klarifikasinya. Ndak perlu bersikap reaktif seperti itu,” papar dia.

Lantas bagaimana reaksi Mahfud? Simak di halaman berikutnya.

Mahfud secara lugas menyatakan siap bertanggung jawab. Dia mengakui mengizinkan penjemputan Habib Rizieq, bahkan diantar pulang sampai Petamburan, Jakarta Pusat.

“Siap, Kang RK. Saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput, asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan,” kata Mahfud lewat akun Twitter.

Soal diskresi, Mahfud menjelaskan bahwa yang diberikan pemerintah sebatas penjemputan hingga pengantaran Habib Rizieq dari Bandara Soetta hingga ke Petamburan. Tetapi, kerumunan acara Habib Rizieq di Petamburan sudah di luar diskresi pemerintah.

“Diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan. Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan sore. Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan kerumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan,” jelas Mahfud.

Baca Juga: Ridwan Kamil Kritik Mahfud MD, Guru Besar UPI : Tak Ada Motif Politik

Sumber: detik.com

Pos terkait