Prof Romli Atmasasmita Tak Setuju Ada Perubahan UU Kejaksaan

  • Bagikan
Prof Romli Atmasasmita/RMOL
Prof Romli Atmasasmita/RMOL

IDTODAY NEWS – Undang Undang Kejaksaan 16/2004 saat ini tengah diharmonisasi oleh Badan Legislasi DPR RI dan akan menjadi UU Kejaksaan yang baru.

Dalam draf Rancangan Undang Undang RUU Kejaksaan tersebut termaktub 41 pasal yang dianggap menjadi super body bagi aparat penegak hukum.

Pakar hukum Prof Romli Atmasasmita mengatakan, tidak sependapat adanya perubahan UU Kejaksaan. Alasannya pembahasan perubahan itu bersamaan saat bangsa Indonesia berada di tengah situasi pandemi Covid-19 ini.

Baca Juga  Refly Harun: Presiden Memilih-milih Rakyatnya, Tidak Pernah Melayani FPI

“Karena masih banyak kasus bermasalah yang sangat melecehkan RI sebagai Negara Hukum,” ujar Prof Romli kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/9).

Alasan kedua, kata Prof Romli, perubahaan UU Kejaksaan mengadopsi struktur organisasi kekuasaan kehakiman yang dianut dalam sistem hukum common law. Di mana polisi sebagai pembantu jaksa dan jaksa sebagai hulp-magistraat.

“Berbeda secara fundamental dengan sistem KUHAP yang menganut mixed system,” ucapnya.

Baca Juga  Termasuk Birokrasi Yang Koruptif, Ada 5 Kelompok Yang Bakal Dirugikan Oleh Lahirnya UU Cipta Kerja

Adapun alasan ketiga perihal ketidaksepakatnya dengan UU Kejaksaan ini, adalah pengamatan Prof Romli terhadap kinerja kejaksaan yang diketahui Jaksa Agung sendiri diambil dari partai politik atau afiliasi parpol tidak dari jaksa karir.

“Maka, politisasi gakkum (penegakan hukum) lebih besar potensinya daripada kepolisian yang dalam sejarah kepolisian hanya dari karir polri aktif yang relatif rentan politisasi,” imbuhnya.

Alasan ke empat, menurut hasil pengamatan Prof Romli selama 19 tahun sejak UU KUHAP 1981 tidak terjadi konflik kewenangan antara pihak kejaksaan dan kepolisian.

Baca Juga  Profesor Romli: Kekhawatiran UU Ciptaker Sengsarakan Rakyat Sangat Absurd

Dijelaskan Guru Besar Hukum Universitas Padjajaran ini, hal itu disebabkan adanya Kuhap dan PP tahun 1983 telah mengatur mekanisme kewenangan kedua institusi itu secara baik.

“Alasan kelima, perubahan UU Kejaksaan telah memberikan mandat kepada jaksa untuk menyidik tindak pidana selain tipikor, tppu dan pelanggaran HAM termasuk pelanggaran UU Administratif lain yang berdasarkan KUHAP telah secara tegas dinyatakan Penyidik adalah Polri dan PPNS,” tegasnya.

Baca Juga  Prof Romli Atmasasmita: UU Cipta Kerja Merupakan All Embracing Acts

“Jaksa ditetapkan sebagai pemegang tunggal penuntutan/dominus litis plus penyidikan atas tindak pidana tertentu saja,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

  • Bagikan