Ribka Tjiptaning Tegas Tolak Divaksin Covid-19: Mending Saya Bayar Sanksi
Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning di Gedung DPR (Foto: tribunnews.com)

Ribka Tjiptaning Tegas Tolak Divaksin Covid-19: Mending Saya Bayar Sanksi

IDTODAY NEWS – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19.

Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

Baca Juga  Beredar Video Warga Pingsan Usai Vaksin COVID-19, Kemenkes: Itu Simulasi

“Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek,” kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

“Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain,” lanjutnya.

Baca Juga  Prof Jimly: Semua Vaksin Tidak Diproduksi Asal-asalan, Jangan Semua Dipolitisir

Lalu, Ribka membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.

Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.

“Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin) vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak. Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi,” ujarnya.

Baca Juga  Pimpinan Komisi IX: Meski Sudah Ada Vaksin, Pola Penanganan Kebijakan Pandemi Perlu Pembenahan

“Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, gak boleh maksa gitu,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Ribka menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test.

Menurut Ribka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah.

Baca Juga  Dukung Vaksinasi Berbayar, Ketua Banggar: Setiap Orang Boleh Berbisnis!

Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis vaksin dengan masyarakat.

“Saya tanya, untuk gratiskan kepada masyarakat ini yg mana? wong ada 5 macam, ada yg harga 584 ribu, ada yang 292 ribu, ada yang 116 ribu ada yqng 540 ribu sampai 1.080.400, ada 2.100.000. Pasti yang murah untuk orang miskin,” ucapnya.

“Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada covid ini ujung-ujungnya jualan obat jualan vaksin. Karena sekarang bukan masanya APD, nanti abis ini obat ramai, abis obat ini kan menkes jago ekonomi nih, wamennya BUMN, abis ini stunting, udah tau deh udah dipola kesehatannya. Saya cuma ingatin nih negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh mau alasan apa saja tidak boleh,” pungkasnya.

Baca Juga  Febri Diansyah: Jabatan Dan Kekuasaan Tidak Lebih Penting Dibanding Merawat Prinsip

Baca Juga: Polri Masih Belum Terima Surat Resmi soal Bentrok Polisi dengan Laskar, Ini Alasan Komnas HAM

Sumber: tribunnews.com

Tinggalkan Balasan