Risma Mau Para Tuna Wisma Punya KTP

IDTODAY NEWS – Menteri Sosial Tri Rismaharini memilih blusukan ke para gelandangan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jakarta tak berapa lama sejak dilantik Presiden Joko Widodo. Namun, aksi Risma menuai beragam polemik.

Politisi PDIP itu menyadari, memindahkan para PMKS dari jalan ke balai rehabilitasi tidaklah cukup untuk mengeluarkan mereka dari lubang kemiskinan. Lantas, apa langkah yang akan dilakukan Mantan Wali Kota Surabaya dalam mengentaskan mereka dari kemiskinan itu?

Dia menyebut akan memberi pelatihan agar mereka bisa berusaha. Namun, sebelum memberikan pelatihan, Risma mengatakan akan membuatkan para tuna wisma identitas diri.

Karena secara de facto mereka sah sebagai WNI. Namun secara de jure, mereka tidak bisa karena tidak ada memiliki KTP. “Ini lah yang harus disiapkan untuk mereka. Setelah itu baru kita bisa bantu dengan bansos,” kata Risma saat mengunjungi Balai Rehabilitasi Sosial eks Gelandangan dan Pemulung (BRSEGP) Pangudi Luhur, Bekasi, Jumat (8/1).

Risma menuturkan, pembuatan identitas jadi hal utama dalam menangani masalah PMKS. Meski mereka masuk dalam kategori usia produktif, tapi para PMKS tak bisa mengakses pekerjaan formal lantaran tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

Secara teori mereka lah yang berhak mendapatkan bantuan. Namun mereka tidak bisa mengakses, karena tidak ada identitas.

Alasannya pun, lanjut dia, bermacam-macam. Ada yang hilang karena sudah sekian tahun. Atau tidak ada uang untuk mengurus pembaruan identitas. Kemudian, ada juga yang memang tidak mau mengurus karena takut harus membayar.

“Pekan depan akan saya urus identitas mereka dengan Kemendagri. Jadi mereka akan menyiapkan peralatan untuk mereka dicek semua, asalnya darimana, kalau sudah benar akan dikeluarkan identitasnya,” kata Risma menjelaskan.

Apabila sudah memiliki kartu identitas, nantinya para PMKS dapat mengikuti pelatihan dan juga bisa disalurkan ke lapangan kerja. Sebab bansos saja tidak cukup bagi PKMS yang memiliki keluarga sehingga perlu bekal keterampilan yang bisa menghasilkan pendapatan.

Baca Juga: BUMN-Kemenkes Minta KPK Awasi Vaksinasi

Sumber: republika.co.id