Sanksi Bansos Diputus Jika Tolak Vaksinasi, PKS: Pemimpin yang Baik Dituruti karena Kepercayaan Bukan Ancaman
IDTODAY NEWS – Proses vaksinasi Covid-19 sudah mulai dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 ini.
Pada tahap-tahap awal, pemerintah Indonesia menargetkan sejumlah kelompok yang menjadi prioritas penerima vaksin.
Kelompok prioritas penerima vaksin Covid-19 tersebut adalah seperti tenaga kesehatan hingga para lansia.
Guna melancarkan proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan Perpres No 14 Tahun 2021.
Dalam Perpres tersebut diketahui bahwa salah satu poinnya adalah sanksi bagi para penolak vaksinasi Covid-19.
Baca Juga: Mahfud MD : Tim Revisi UU ITE Mulai Bekerja Senin Depan
Sanksi yang diberikan oleh pemerintah tersebut adalah dengan menghentikan penyaluran bantuan sosial atau bansos bagi yang menolak vaksinasi.
Ketua Departemen Advokasi dan Pelayanan Sosial DPP PKS Akbar Zulfakar menegaskan, menahan bantuan sosial sebuah sanksi adalah tindakan menyengsarakan rakyat.
Akbar menegaskan, bansos bukanlah bentuk hadiah, bonus atau kebaikan hati pemerintah kepada rakyatnya tapi sebuah kewajiban pemerintah kepada rakyatnya. Bantuan sosial adalah hal warga negara yang sudah diatur dalam UU no 11 Tahun 2009.
“Sebab dana bantuan itu juga bersumber dari rakyat. Bansos adalah upaya pemerintah dalam menanggulangi tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang diproyeksikan tahun 2021 bisa double digit. Jadi tidak ada hubungannya sanksi menahan bansos dengan penolakan masyarakat terhadap vaksin,” ujar Akbar dalam keterangannya, Jumat 19 Februari 2021.
Akbar menyebutkan, melakukan manipulasi data penerima bansos atau melakukan korupsi dana bansos seperti yang terjadi di Kemensos beberapa waktu lalu jelas merugikan rakyat.
“Apalagi sekarang ditambah menahan dana bansos sebagai bagian dari sanksi, jelas semakin menyengsarakan rakyat,” katanya.
Baca Juga: Jakarta Dikepung Banjir, Listrik Mati Total, Warga Mengeluh, Gimana Nih Pak Anies?
Akbar menyebut, adanya penolakan sebagian masyarakat terhadap vaksin adalah gambaran adanya ketidakpercayaan sipil kepada pemerintah.
Bagi Akbar, saat ini yang lebih prioritas adalah mengembalikan kepercayaan publik bukan dengan menggelontorkan sanksi, terlebih menyangkut nyawa.
“Pendekatan sanksi saya yakin tidak akan efektif mensukseskan program vaksinasi. Harusnya pemerintah lebih kepada pendekatan persuasif. Pemerintah lebih mengayomi sebagai pelayan publik atau sebagai orang tua kepada anaknya, dengan sosialisasi melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dan tokoh masyarakat dan untuk meyakinkan masyarakat terhadap vaksin, daripada mengancam seperti penguasa menakut-nakuti rakyatnya,” katanya dikutip dari laman resmi PKS.
Ia menegaskan, sosok pemimpin yang baik akan lebih dituruti rakyatnya dengan alasan dipercaya.
“Pemimpin yang baik dituruti rakyatnya karena kepercayaannya bukan karena ancamannya, apalagi di era demokrasi seperti sekarang,” tutur Akbar.
Baca Juga: Geisz Chalifah Sentil Kader PSI Pecundang, Tukang Lapor dan Sampah Demokrasi
Sumber: pikiran-rakyat.com
