SBY Dituding Tunggangi Aksi Demonstrasi, Demokrat : Orang Pengecut Pakai Cara Lama Dengan Memfitnah
IDTODAY NEWS – Demo besar-besaran kaum buruh, pelajar, dan mahasiswa pada 6-8 Oktober 2020 dituding didanai oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Atas tudingan tersebut, Politisi Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin pun bereaksi keras dan menilai tudingan terhadap mantan Ketum Partai Demokrat yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY sangat keji dan tidak bertanggung jawab.
Didi mengatakan kalau tuduhan itu sama saja melecehkan gerakan suci dan tulus dari kaum buruh, pelajar, mahasiswa, berbagai elemen masyarakat.
“Itu tuduhan yang keji seolah-olah semua bisa dibayar. Tentu fitnah yang dilakukan terhadap mantan ketum kami, setiap saat kami bisa melakukan upaya hukum terhadap fitnah yang sangat tidak bertanggung jawab tersebut,” kata Didi dalam keteranganya, Minggu (11/10/2020).
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat tersebut pun meminta orang-orang yang menuduh SBY tersebut agar muncul langsung ke depan publik dan tidak hanya melalui para buzzer di media sosial.
“Ini orang-orang pengecut. Kalau nemang berani, tampil dong,” ucapnya.
Didi juga mengingatkan untuk jangan sembarangan menuduh orang tanpa ada bukti kuat karena implikasi tersebut bisa ke ranah hukum.
“Hati-hati karena tuduhan yang mengandung fitnah ini sama saja pelanggaran hukum yang berat kalau tidak bisa dibuktikan,” ujarnya.
“Saya kira yang menuduh ini sebaiknya tampil ke depan, gentleman, jangan jadi pengecut. Kalau menuduh itu tampil sekalian. Jangan dari kegelapan, dari jauh yang tidak jelas posisinya,” sambungnya.
Didi menilai, aksi buruh, mahasiswa, dan pelajar yang meluas itu merupakan gerakan tulus dan bukan saja gerakan moral tetapi untuk masa depan mereka agar lebih baik.
Kalau pun ada oknum-oknum anarkistis dalam gerakan ini, dicurigai Didi karena ada penyusup-penyusup yang ingin menodai dan merusak gerakan suci tersebut.
Didi juga curiga kalau munculnya fitnahan terhadap SBY karena keputusan Partai Demokrat menolak penetapan UU Omnibus Law.
Padahal dasar penolakan Demokrat jelas, pengesahannya bukan di waktu yang tepat karena kurangnya partisipasi publik.
“Rupanya ada pihak-pihak yang tidak suka dengan sikap kami untuk membantu kaum buruh. Akhirnya mereka melakukan cara-cara fitnah dan pengecut. Karena tidak punya argumen yang baik serta benar akhirnya mereka menggunakan cara-cara lama yang menurut saya sangat receh dan memalukan,” pungkasnya.
Sumber: teropongsenayan.com
