IDTODAY NEWS – Wakil Ketua MUI alias Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, turut menanggapi isu amandamen UUD 1945 yang kini tengah ramai diperbincangkan oleh sejumlah pihak di Tanah Air.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi cukup dengan dua periode saja karena banyak orang yang sudah muak.

Selain itu, ia juga menyinggung soal rendahnya kemampuan Pemerintah dalam menangani pandemi serta masalah ekonomi.

Sebagai informasi, hal yang disoroti dalam isu amandemen yang kini tengah ramai memang terkait masa jabatan dan mengenai mengembalikan MPR RI menjadi lembaga negara paling tertinggi.

Oleh karena itu, Anwar akhirnya angkat bicara dan mengatakan bahwa Indonesia harus belajar dari sejarah yang ada, terutama pada sejarah kepemimpinan Soeharto yang dilengserkan oleh rakyat.

Anwar Abbas pun merujuk ke pernyataan Lord Acton yang mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup.

“Ini mencerminkan negara kekuasaan jadinya, bukan negara yang mengedepankan kedaulatan rakyat,” ujar Anwar kepada wartawan pada Kamis kemarin, 2 September 2021, dikutip terkini.id dari Galamedia.

Baginya, ide penambahan masa jabatan presiden akan menghambat demokrasi yang sudah terbentuk.

Baca Juga  MUI Desak Polisi Usut Kasus Penembakan Ustadz di Tangerang, Siapa Pelaku dan Dalang di Baliknya

Terlebih, Indonesia saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang menurutnya tidak maksimal dalam penaganannya sehingga menyebut kemampuan Pemerintah rendah.

Anwar berpendapat, publik sudah muak dengan situasi Covid-19 dan ekonomi yang semakin parah.

“Jadi, Bapak (Jokowi) itu dua periode sudah cukup,” ungkapnya.

“Maaf saja, orang sudah banyak yang muak dengan situasi Covid-19 dengan keadaan ekonomi yang parah, rendahnya kemampuan Pemerintah mengatasi masalah Covid-19 dan ekonomi. Jangan dikira rakyat senang saat ini.”

Baca Juga  Wakil Ketua MUI Sebut Abu Janda Terkesan Dipelihara Pemerintah dan Kepolisian, Ini Alasannya

Jikalau sampai MPR, DPR, dan DPD pada akhirnya memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode, maka Anwar khawatir akan timbul gejolak di masyarakat.

“Dan saya yakin Pemerintah akan menurunkan aparat kepolisian dan tentara, tapi kalau rakyat marah, emangnya rakyat takut sama bedil kalau marah?” tanyanya.

“Saya rasa kalau rakyat marah, sampai tingkat puncak enggak takut bedil. Bagi saya, kita kan sudah putuskan membatasi dua periode,” pungkas Anwar Abbas.

Sumber: terkini.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan