Selain Vaksinasi, Airlangga Yakin UU Ciptaker Bisa Dongkrak Ekonomi RI, Begini Gambaranya

  • Bagikan
Selain Vaksinasi, Airlangga Yakin UU Ciptaker Bisa Dongkrak Ekonomi RI, Begini Gambaranya
Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto/RMOL

IDTODAY NEWS – Faktor pengungkit eknomi nasional tahun 2021 ini, diyakini Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bukan hanya dari program vaksinasi.

Karena menurutnya, asumsi makro lembaga ekonomi dunia terhadap perekonomian Indonesia yang diprediksi positif bakal didukung oleh implementasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

Sebab, diterangkan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini, dalam waktu dekat pemerintah akan menurunkan aturan turunan UU Ciptaker berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

Baca Juga  Budi Gunadi Pastikan Tidak Akan Vaksinasi Sebelum Disetujui BPOM

“Sehingga total regulasi yang dibuat adalah 52 peraturan pelaksanaan, yang terdiri dari 48 PP dan 4 RPerpres,” tutur Airlangga saat membuka acara ‘Bisnis Indonesia: Business Challenges 2021’ secara virtual, Selasa (26/01).

Untuk target program yang akan berjalan dari atura turunan UU Ciptaker, dipaparkan Airlangga, salah satunya adalah rencana investasi atau positive list.

Katanya, terdapat kurang lebih 246 bidang usaha prioritas yang nanti akan diberikan insentif fiskal dan non-fiskal (a.l. Tax Holiday dan Tax Allowances), 90 bidang usaha dialokasikan atau dimitrakan dengan koperasi dan UMKM, dan 46 bidang usaha dengan persyaratan.

Baca Juga  IPI: Elektabilitas AHY Masih di Atas Moeldoko untuk Pilpres 2024

“Selain itu, lebih dari 1700 bidang usaha terbuka dengan semacam rule of thumb bahwa investasi dibawah 10 miliar itu adalah dikhususkan untuk UMKM, sedangkan untuk modal asing ataupun modal besar itu diatas Rp10 miliar,” ujar Airlangga.

Sementara, untuk mengelola dana investasi dari luar negeri dan dalam negeri, pemerintah mendirikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang diberi nama Indonesia Investment Authority (INA).

Baca Juga  Natalius Pigai: Sebelum Masuk Kubangan, Era Jokowi Harus Diakhiri

Selain itu, perluasan akses pasar bagi dunia usaha juga ditempuh pemerintah melalui perjanjian kerjasama internasional. Salah satunya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang telah ditandatangani.

“RCEP merupakan blok perekonomian terbesar di dunia dengan market USD 186 billion. Dari RCEP ini diharapkan hampir seluruhnya menjadi mitra dagang Indonesia yang tentu sangat strategis,” ungkapnya.

Sedangkan, untuk program vaksinasi nasional yang diperkirakan akan mendukung pemulihan ekonomi nasional, Airlangga memastikan pelaksanaannya dipercepat.

Baca Juga  Di Depan Prabowo Dkk, Megawati Minta Jokowi Tetap Tegar Hadapi Pandemi

Karena, berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo, program vaksinasi ditargetkan selesai disuntikkan kepada masyarakat pada Desember 2021. Sehingga, masyarakat yang direncanakan akan divaksinasi Januari-Maret 2022 akan ditarik maju menjadi lebih awal.

Meski begitu, Ketua Umum Partai Golkar ini tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menaati protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dalam menjalankan aktivitasnya.

Baca Juga  Natalius Pigai Akan Dilaporkan Ke Bareskrim, Begini Tanggapan Refly Harun

Sebab kekinian, dampak dari vaksinasi yang telah dilakukan terhadap 179 ribu orang, dan dibantu oleh penerapan protokol kesehatan secara diplin, sudah menumbuhkan optimisme bagi perekonomian dalam negeri. Karena, konsumsi masyarakat mulai menunjukkan pemulihan.

Mantan Menteri Perindustrian ini mengatakan, hal itu tercermin dari peningkatan indeks keyakinan konsumen yang membaik ke level 96,5 di bulan Desember 2020.

 Kemudian, dunia usaha juga mulai bangkit, jika dillihat dari aktivitas manufaktur yang telah memasuki fase ekspansi (51,3) di bulan Desember 2020.

Baca Juga  Rizal Ramli Minta Jokowi Tiru Gus Dur Dalam Hadapi Kritik

Serta, permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Karena pada tahun lalu realisasi KUR mencapai target 100 persen.

Di sisi lain, Airlangga menuturkan, neraca perdagangan mengalami surplus selama 8 bulan berturut-turut hingga sepanjang tahun 2020, serta surplus secara kumulatif mencapai 21,74 miliar USD.

Prestasi-prestasi tersebut, lanjut Airlangga, juga didukung oleh IHSG dan nilai tukar Rupiah yang mulai membaik. Karena itu, pemerintah berkomitmen mendukung program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Baca Juga  Perpanjang PPKM, Pemerintah Siapkan Anggaran Tambahan Rp 55,21 Triliun

“Angka terkait dengan alokasi pemulihan ekonomi di tahun 2021 besarnya Rp 553 triliun, yang bila dibandingkan dengan tahun 2020 realisasinya adalah Rp 579,78 triliun,” ucap Airlangga.

“Artinya Pemerintah sudah melihat bahwa pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini memerlukan support yang sama dengan tahun 2020,” pungkasnya.

Baca Juga: Positif Covid-19 Tembus Sejuta Kasus, Melki Laka Lena: Saatnya Perkuat Basis Komunitas

Sumber: rmol.id

  • Bagikan