Setuju dengan Megawati, Benny K Harman Juga Anggap Presiden Petugas Partai
IDTODAY NEWS – Politikus Partai Demokrat Benny K Harman mengaku sependapat dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri yang menganggap presiden sebagai petugas partai.
Menurut dia, hal tersebut berkaitan dengan kedudukan presiden dan anggota DPR yang terpilih berdasarkan pengajuan atau pengusungan dari partai politik.
“Saya sebetulnya sangat setuju dengan pandangan yang terhormat Ibu Megawati yang pernah menyampaikan bahwa presiden itu adalah petugas partai,” kata Benny dalam acara diskusi publik virtual bertemakan “Jalan Panjang Mendorong Perubahan DPR” yang digelar Formappi, Senin (30/8/2021).
Benny mengatakan, dalam hal ini, partai politik menjadi kekuatan rakyat dengan perannya mengusung calon presiden.
Jika sudah terpilih, kata dia, presiden sebagai petugas partai pasti akan menjalankan visi dan misi dari partainya.
Menurut dia, hal itu perlu diterima sebagai kenyataan dalam sistem demokrasi dan sistem politik yang dianut Indonesia.
“Kalau sudah terpilih, pasti presiden konsentrasi dengan partai politiknya. Sebagai petugas partai, tentu dia akan menjalankan visi dan misi partainya. Menurut saya, suka tidak suka, itulah sistem demokrasi kita, sistem politik yang kita anut,” kata dia.
Dalam menjalankan tugas di pemerintahan, baik presiden di eksekutif maupun anggota DPR di legislatif tentu berkomunikasi dan berkonsultasi dengan partai politik pengusung.
Benny mencontohkan, presiden dalam mengajukan nama-nama siapa yang akan menduduki jabatan duta besar pasti akan berkomunikasi dengan partai politiknya.
“Tidak mungkin tidak dan sebagainya. Yang ingin saya katakan bukan soal konsultasinya, yang ingin saya katakan adalah bahwa presiden terpilih, kemudian DPR terpilih, pasti dalam menjalankan tugas dan fungsinya berkomunikasi atau berkonsultasi dengan partai politik yang menjadi induknya,” papar dia.
Kendati demikian, ia juga menyoroti adanya sejumlah politisi atau pejabat pemerintah terjerat kasus korupsi.
Menurut pandangannya, hal itu dikarenakan tata kelola partai politik yang juga tidak dijalankan dengan baik sehingga menghasilkan output yang bermasalah.
“Muncul masalah ada anggota DPR yang terjerat korupsi, itu adalah soal lain. Persoalan semacam ini adalah tentu kembali kepada soal tata kelola partai politik dan bagaimana hubungan presiden terpilih, anggota DPR terpilih dengan partai politiknya,” tutur dia.
Atas gambaran-gambaran itu, Benny menyimpulkan bahwa kualitas partai politik sangat menentukan kualitas demokrasi, penyelenggaraan negara, dan cita-cita bangsa Indonesia ke depannya.
Ia mengatakan, jika tata kelola dan kualitas yang ada dalam partai politik buruk, pemimpin politik yang akan direkrut atau diusung juga pasti sama buruknya.
Megawati memang kerap menyebut para kadernya yang bertugas dalam pemerintahan juga merupakan petugas partai.
Pernyataan itu pernah diingatkan Mega kepada Presiden Joko Widodo. Pada April 2014, Megawati lantas menyebut Jokowi sebagai “petugas partai” yang dipilih.
“Begitu diumumkan bahwa kita lebih dari 20 persen artinya Pak Jokowi yang telah saya perintahkan sebagai petugas partai untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia, maka dengan resmi beliau itulah pada pemilu presiden nanti, resmi menjadi calon presiden dari PDI perjuangan,” kata Megawati saat menjadi juru kampanye nasional di hari kampanye terakhir Pemilu 2014 di Stadion Trikoyo, Klaten, Sabtu (5/4/2014) siang.
Tujuh tahun berselang, Megawati juga menyatakan kembali soal petugas partai kepada para kadernya.
Presiden ke-5 RI itu mempersilakan kadernya keluar apabila tak mau menjadi petugas partai.
“Lebih baik, kalau saya boleh bilang, kalau enggak mau jadi petugas partai, saya enggak ngomong lagi anggota partai, petugas partai, artinya yang diberi tugas oleh partai, out,” ujar Megawati saat memberikan arahan dalam peresmian sejumlah kantor DPD dan DPC PDI-P, Minggu (30/5/2021).
Sumber: kompas.com
