Syahrial Nasution: Mungkin Kalau Pak Luhut Jadi Presiden Sementara, Jauh Lebih Efektif Atasi Covid-19
IDTODAY NEWS – Menko Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Jokowi untuk menangani kasus Corona di 9 Provinsi.
Penugasan baru dari Presiden Joko Widodo ini mendapat kritikan dari beberapa politisi Partai Demokrat. Seperti Syahrial Nasuiton dan Benny K Harman.
Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution bahkan mengatakan sebaiknya Luhut diangkat jadi presiden sementara waktu saja untuk mengatasi pandemi virus corona.
“Barangkali kalo Pak Luhut ditugaskan Pak Jokowi jadi presiden sementara waktu untuk mengatasi Covid-19 akan jauh lebih efektif. Tidak cuma 9 propinsi, 34 propinsi bakal aman dan turun jumlah angka penularannya,” katanya di akun Twitternya, Kamis (17/9/2020).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Benny K Harman juga menambahkan penunjukkan Luhut itu sudah mengambil alih tugas dari Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.
“Apa betul sumber Tempo ini? Kalo betul, maka secara de facto Pak Jokowi telah tunjuk Pak LBP menjadi semacam Perdana Menteri/Prime Minister,” ungkapnya sambil menautkan situs berita berjudul “Penunjukkan Luhut Dinilai Langkahi Kementerian Kesehatan”.
Bahkan dia menyebutkan penunjukkan Luhut bisa saja melanggar konstitusi. “Untuk atasi keadaan. Melanggar konstitusi? Demi rakyat, demi keselamatan rakyat, apa saja bisa dilakukan. Rakyat sehat, NKRI ok. Liberte!” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo untuk menangani pandemi di sembilan provinsi dengan tingkat penularan tertinggi.
Selain Doni, Presiden Jokowi juga memercayakan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menggarap tugas ini.
Adapun sembilan provinsi prioritas yang dimaksud yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali. Kesembilan daerah tersebut menjadi sorotan Presiden Jokowi karena menyumbang 75 persen dari kasus Covid-19 di tanah air.
Sumber: fajar
