Kategori
Politik

Detik-detik Abdul Mu’ti Tolak Tawaran Jadi Wakil Menteri, Hubungi Mensesneg Usai Salat Subuh

IDTODAY NEWS – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Muti menceritakan bagaimana detik-detik dirinya menolak tawaran menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebelumnya, nama Abdul Muti sendiri sempat masuk radar Presiden Jokowi untuk menempati posisi wakil menteri pendidikan dan kebudayaan setelah ada keputusan untuk melakukan reshuffle.

Bahkan namanya pun sempat masuk dalam daftar orang yang akan dilantik Presiden Jokowi, Rabu (23/12/2020) bersama enam menteri dan lima wakil menteri lainya.

Kepada Kompas.com, Abdul Muti bercerita, dirinya sempat dihubungi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Mendikbud Nadiem Makarim, Selasa (22/12/2020) terkait jabatan wakil menteri.

Mendapat tawaran tersebut, dirinya mengaku harus bermusyawarah kepada pihak keluarga dan meminta nasihat dan petunjuk kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.

“Perasaan saya biasa saja (ketika mendapat telepon). Saya sampaikan kepada Mendikbud, saya harus musyawarah dengan keluarga dan minta nasihat Pak Haedar selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah,” ujarnya melalui aplikasi pesan WhatsApp, Kamis (24/12/2020).

Baca juga: Abdul Muti Tolak Jadi Wamendikbud, Din Syamsuddin : Sikap Anggota Muhammadiyah Sejati

Setelah melalui berbagai pertimbangan, dirinya kemudian memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju tersebut.

Abdul Muti beralasan, dirinya tidak bergabung karena merasa tidak mampu mengemban amanah yang berat.

“Saya sampaikan keberatan itu kepada Pak Haedar, Ketua Umum PP Muhammadiyah,” kata dia.

Abdul Muti melanjutkan, pesan tersebut kemudian diteruskan Haedar kepada Mensesneg Pratikno.

“Sampai Selasa malam saya masih dihubungi protokol istana untuk bersiap pelantikan Rabu pukul 9,” katanya lagi.

Namun, keputusan tersebut batal pada Rabu (23/12/2020) pagi.

“Pagi, setelah salat Subuh saya kontak Pak Mensesneg soal pelantikan. Beliau jawab saya tidak jadi masuk Kabinet Kerja. Mendengar jawaban itu saya langsung mengucap Alhamdulillah,” kata dia.

Lebih lanjut, Abdul Muti menegaskan keputusannya tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju hanya soal pilihan hidup dan tidak ada persoalan apa pun.

“Jadi tidak ada masalah antara PP Muhammadiyah dengan Pemerintah. Saya ngukur kemampuan diri,” katanya.

“Dalam falsafah Jawa, dadiyo wong sing biso rumongso, ojo rumongso biso (Jadilah orang yang bisa menempatkan diri, dan jangan menjadi orang yang merasa bisa),” ujarnya.

Respons Din Syamsuddin

Menyikapi hal tersebut, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu Jakarta Selatan M Din Syamsuddin menyambut baik langkah Abdul Muti yang menolak bergabung pada kabinet Indonesia Maju.

Dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Din mengatakan, penolakan itu adalah sikap tepat bagi seorang anggota Muhammadiyah sejati.

“Anggota Muhammadiyah itu antara lain tidak gila jabatan, menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, dan jabatan yang merendahkan marwah organisasi,” ujarnya.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menilai, alasan tidak berkemampuan mengemban amanat hanyalah sikap tawadhu’ Abdul Muti.

“Abdul Muti adalah Guru Besar dan pakar pendidikan yang mumpuni, wawasannya tentang pendidikan dan kemampuan memimpinnya sangat tinggi,” ungkapnya.

Din menyebut, penunjukan Abdul Muti sebagai Wamendikbud bernada merendahkan organisasi Muhammadiyah yang besar, pelopor pendidikan, dan gerakan pendidikan nasional yang nyata.

“Seyogya Presiden memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan sehingga dapat menampilkan kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi pada tempatnya yang tepat,” jelas Din.

Ia menuturkan, bagi Muhammadiyah memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar, karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untuk menjadi mitra strategis dan kritis Pemerintah.

“Dalam suatu sikap proporsional: siap mendukung Pemerintah jika baik dan benar, dan tak segan-segan mengeritik serta mengoreksi jika salah, menyimpang atau menyeleweng,” ujar dia.

Baca Juga: Sambangi Gereja Blenduk di Malam Natal, Gus Yaqut: Saya Menteri Agama untuk Semua Agama

Sumber: tribunnews.com

Kategori
Politik

Abdul Mu’ti Tolak Kursi Wamendikbud, Din Syamsuddin Acungkan Jempol!

IDTODAY NEWS – Profesor Din Syamsuddin memuji sikap Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Profesor Abdul Mu’ti yang menolak tawaran kursi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) dari Presiden Joko Widodo.

“Penolakan Prof. Dr. Abdul Mu’ti, MEd, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, untuk menjadi Wamendikbud adalah sikap yang tepat. Hal itu mencerminkan sikap seorang anggota Muhammadiyah sejati yang antara lain tidak gila jabatan, menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, dan jabatan yang merendahkan marwah organisasi. Alasannya bahwa tidak berkemampuan mengemban amanat hanyalah sikap tawadhu,” ucap Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Pondok Labu, Din Syamsuddin kepada Okezone, Kamis (24/12/2020).

Menurut Din, Abdul Mu’ti adalah guru besar dan pakar pendidikan yang mumpuni. Wawasannya tentang pendidikan dan kemampuan memimpinnya sangat tinggi.

“Penunjukan Prof. Dr. Abdul Mu’ti, MEd sebagai Wamendikbud bernada merendahkan organisasi Muhammadiyah yang besar, pelopor pendidikan, dan gerakan pendidikan nasional yang nyata,” tegas Din.

Din yang merupakan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, berujar bahwa seyogyanya Presiden Jokowi memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan sehingga dapat menampilkan kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi pada tempatnya yang tepat.

“Bagi Muhammadiyah memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar (is not a big deal), karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untuk menjadi mitra strategis dan kritis Pemerintah, dalam suatu sikap proporsional: siap mendukung Pemerintah jika baik dan benar, dan tak segan-segan mengeritik serta mengoreksi jika salah, menyimpang atau menyeleweng,” tegas Din.

Sebagaimana diketahui, mulanya beredar nama Sekum PP Muhammadiyah akan dilantik menjadi Wamendikbud. Namun belakangan, nama Mu’ti menghilang. Presiden Jokowi pun hanya melantik lima wakil menteri saja.

Untuk mengklarifikasi hal itu, Abdul Mu’ti membenarkan jika dirinya memutuskan tidak bergabung dalam kabinet setelah melalui berbagai pertimbangan.

“Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut,” katanya, kemarin.

Mu’ti mengakui telah dihubungi Mensesneg Pratikno dan Mendikbud Nadiem Makarim. Ia pun menyatakan siap bergabung jika diberi amanah. Namun setelah mengukur kemampuan diri, Mu’ti berubah pikiran dan tidak menerima tawaran tersebut.

“Semoga ini adalah pilihan yang terbaik,” tutupnya.

Baca Juga: Menteri Agama ingin afirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah

Sumber: okezone.com

Kategori
Politik

Din Syamsuddin: Penunjukkan Abdul Mu’ti sebagai Wamendikbud Merendahkan Muhammadiyah

IDTODAY NEWS – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Profesor Abdul Mu’ti, menolak tawaran kursi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud). Mu’ti menyatakan tidak bersedia bergabung di Kabinet Indonesia Maju.

Merespons itu, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Pondok Labu, Jakarta Selatan, Profesor Din Syamsuddin, menilai penolakan Abdul Mu’ti untuk menjadi Wamendikbud adalah sikap yang tepat.

“Hal itu mencerminkan sikap seorang anggota Muhammadiyah sejati yang antara lain tidak gila jabatan, menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, dan jabatan yang merendahkan marwah organisasi. Alasannya bahwa tidak berkemampuan mengemban amanat hanyalah sikap tawadhu,” ucap Din kepada Okezone, Kamis (24/12/2020).

“Prof. Abdul Mu’ti adalah Guru Besar dan pakar pendidikan yang mumpuni, wawasannya tentang pendidikan dan kemampuan memimpinnya sangat tinggi,” tambahnya.

Din menuturkan, penunjukkan Abdul Mu’ti sebagai Wamendikbud bernada merendahkan organisasi. Pasalnya, Muhammadiyah adalah organisasi besar dan pelopor pendidikan di Tanah Air.

“Penunjukkan Prof. Dr. Abdul Mu’ti, MEd sebagai Wamendikbud bernada merendahkan organisasi Muhammadiyah yang besar, pelopor pendidikan, dan gerakan pendidikan nasional yang nyata,” tegasnya.

Din yang merupakan Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, menyayangkan hal itu. Kata dia, Presiden Joko Widodo seyogyanya memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan, sehingga dapat menampilkan kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi pada tempatnya yang tepat.

“Bagi Muhammadiyah memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar (is not a big deal), karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom utk menjadi mitra strategis dan kritis pemerintah, dalam suatu sikap proporsional: siap mendukung pemerintah jika baik dan benar, dan tak segan-segan mengritik serta mengoreksi jika salah, menyimpang atau menyeleweng,” ucap Din.

Sebagaimana diketahui, mulanya beredar nama Sekum PP Muhammadiyah akan dilantik menjadi Wamendikbud. Namun belakangan, nama Mu’ti menghilang. Presiden Jokowi pun hanya melantik lima wakil menteri saja.

Untuk mengklarifikasi hal itu, Abdul Mu’ti membenarkan jika dirinya memutuskan tidak bergabung dalam kabinet setelah melalui berbagai pertimbangan.

“Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut,” katanya, kemarin.

Mu’ti mengakui telah dihubungi Mensesneg Pratikno dan Mendikbud Nadiem Makarim. Ia pun menyatakan siap bergabung jika diberi amanah.

Namun setelah mengukur kemampuan diri, Mu’ti berubah pikiran dan tidak menerima tawaran tersebut. “Semoga ini adalah pilihan yang terbaik,” tutupnya.

Baca Juga: Risma Dianggap Rangkap Jabatan, ICW: Kok Presiden Jokowi Beri Izin?

Sumber: okezone.com

Kategori
Politik

Din Syamsuddin: Abdul Muti Tunjukkan Sikap Kader Muhammadiyah Sejati Yang Tidak Gila Jabatan

IDTODAY NEWS – Penolakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Muti sebagai Wamendikbud dinilai sikap yang tepat. Sikap warga persyarikatan Muhammadiyah yang sejati telah ditunjukkan oleh Abdul Muti.

Begitu disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Din Syamsuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Kamis (24/12).

“Penolakan Sekum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Muti untuk menjadi Wamendikbud adalah sikap yang tepat. Hal itu mencerminkan sikap seorang anggota Muhammadiyah sejati yang antara lain tidak gila jabatan,” kata Din Syamsuddin.

Din yang saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu menuturkan, alasan Abdul Muti menolak jabatan Wamendikbud juga sangat santun, arif dan tawadhu alias rendah hati.

“Alasannya bahwa tidak berkemampuan mengemban amanat hanyalah sikap tawadhu, Prof. Abdul Muti adalah gurubesar dan pakar pendidikan yang mumpuni, wawasannya tentang pendidikan dan kemampuan memimpinnya sangat tinggi,”demikian Din Syamsuddin.

Sekretaris Umum Muhammadiyah Prof. Abdul Muti mengaku sempat ditawari jabatan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud). Namun, tawaran itu akhirnya ditolak sehingga dia tidak jadi dilantik, Rabu (23/12).

Abdul Muti menyampaikan bahwa dirinya merasa bukanlah figur yang tepat untuk mengemban amanah Wamendikbud tersebut. Menurutnya, dia tidak akan mampu sehingga menolak jabatan itu.

“Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri. Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut,” kata Abdul Muti, Rabu kemarin.

Baca Juga: Fadli Zon Tertawakan Meme Sindiran ‘Kok Bukan Saya Menterinya’

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Abdul Muti Tolak Jabatan Wamen, Warganet: Proud Of To Be Muhammadiyah

IDTODAY NEWS – Ormas Muhammadiyah menjadi perbincangan hangat warganet setelah Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Muti menolak diajak bergabung sebagai wamendikbud

Muhammadiyah sempat menjadi trending topic di media sosial Twitter Indonesia, dengan kicauan sekitar 14 ribu lebih dari pengguna Twitter pada Kamis (24/12).

Ormas Muhammadiyah dibanjiri komentar positif dan bangga atas sikap politik elegan yang ditunjukkan oleh Sekum PP Muhammadiyah Prof Abdul Muti karena menolak masuk kabinet Indonesia Maju.

“Progressive Mind: #MUHAMMADIYAH,” tulis akun @bang_irfan26.

“Proud of to be Muhammadiyah,” cuit Andrian Rizki dalam akun @ekytoyoot92 sambil menautkan link berita online soal Muhammadiyah menolak masuk kabinet.

Sementara warganet lain mengungkit aset yang dimiliki amal usaha Muhammadiyah yang ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah.

“Muhammadiyah asetnya konon mencapai 300T. Terdiri atas RS, kampus dll. Kelihatannya lbh pinter mengelola aset daripada Kementerian BUMN. Jabatan Wamen Diknas jelas jauh di bawah kalibernya Muhamadiyah,” tipal akun Twitter @THaripriambodo.

Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Prof Abdul Muti mengaku sempat ditawari jabatan wakil menteri (Wamen) di kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud). Namun, tawaran itu akhirnya ditolak sehingga ia tidak jadi dilantik sebagai Wamendikbud.

Abdul Muti merasa dirinya bukan figur yang tepat untuk mengemban amanah Wamendikbud tersebut. Dia mengaku tidak akan mampu, sehingga menolak jabatan itu.

“Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri. Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut,” kata Abdul Muti dalam akun Facebook pribadinya, @Abdul Mu’ti yang diposting beberapa saat lalu, Rabu (23/12).

Baca Juga: Menteri Baru Jokowi, Rocky Gerung: Ini Kabinet Kelurahan, Kabinet Mencekam

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Penolakan Abdul Muti Bukti Muhammadiyah Ingin Merawat Demokrasi

IDTODAY NEWS – Penolakan secara halus Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Muti sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan patut diapresiasi.

Pasalnya, Abdul Muti yang notabene representasi dari Muhammadiyah telah menunjukkan sikap yang prinsipil. Dia tetap memilih berada di luar pemerintahan ketika banyak pihak yang meminta-minta jabatan agar masuk kabinet.  

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Kamis (24/12).

“Keren. Punya prinsip. Jangan sampai semua kalangan menjadi bagian dari pemerintah,” kata Ujang Komarudin.

Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, Muhammadiyah seperti ingin menunjukkan bahwa betapa pentingnya merawat demokrasi dengan cara check and balance dengan tetap berada di luar pemerintahan.

“Perlu orang seperti beliau (Abdul Muti) untuk mengawasi pemerintahan dari luar,” demikian Ujang Komarudin.

Sekum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Muti mengaku sempat ditawari jabatan Wamen di Kemendikbud. Namun, tawaran itu akhirnya ditolak sehingga dia tidak jadi dilantik.

Abdul Muti menuturkan, dirinya merasa bukanlah figur yang tepat untuk mengemban amanah Wamendikbud tersebut. Menurutnya, dia tidak akan mampu sehingga menolak jabatan itu.

“Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri. Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut,” kata Abdul Muti dalam akun Facebook pribadinya, Rabu (23/12).

Baca Juga: Abu Janda Minta Menag Gus Yaqut Permudah Bangun Gereja, di Cikarang Juga

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Mu’ti Tolak Posisi Wamen, Pengamat: Boleh Jadi Porsinya Kurang Seimbang

IDTODAY NEWS – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menolak menjadi Wakil Menteri (Wamen) dalam reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi.

Diketahui Mu’ti sebelumnya masuk dalam daftar Wamen yang bakal dilantik bersamaan dengan enam menteri baru. Ia disebut-sebut akan mengisi posisi Wamendikbud, tapi namanya mendadak hilang jelang pelantikan tersebut.

Menanggapi hal ini, Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Bakir Ihsan menilai, hak semua orang untuk menolak jabatan politik. Termasuk yang dilakukan Mu’ti.

Kelompok Pendukung Risma Bermunculan, Ini Komentar Wanita Emas

Bakir hanya percaya, keputusan yang diambil Guru Besar UIN itu sudah matang berdasarkan subyektifitas bersangkutan.

“Itu hak Pak Mu’ti untuk menerima atau tidak menerima tawaran menjadi Wamendikbud, termasuk alasan tidak mampu mengemban amanah itu,” ujar Bakir, Rabu (23/12/2020).

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (Sudra), Fadhli Harahab. Bagi Fadhli, keputusan Mu’ti yang menolak menjadi menjadi Wamen patut diapresiasi. Namun, keputusan itu agaknya juga mengundang tafsir publik.

Menurut Fadhli, karena Wamen juga jabatan yang dipilih secara politik, maka masyarakat juga berasumsi lain tentang alasan yang dikemukakan Mu’ti tersebut. Fadhli menduga karena pembagian kekuasaan di dalam reshuffle dirasa masih kurang seimbang.

“Bicara integritas, pak Mu’ti sudah tak diragukan lagi lah. Tapi, boleh jadi porsinya kurang seimbang. Kan bisa-bisa saja orang nyangka itu NU dapat Menag, tapi Muhammadiyah cuma dapat wamen. Ya kira-kira begitu, kalo kita mau menduga-duga,” kata Fadhli yang dihubungi terpisah.

Lebih lanjut Fadhli mengatakan, apalagi sebelumnya banyak informasi yang beredar bahwa Mendikbud, Nadiem Makarim bakal diganti, namun ternyata masih aman. Menurutnya, dari asumsi awal jika Nadiem diganti, maka penggantinya berasal dari kader Muhammadiyah, dan jika Menag diganti maka diberikan kepada kader NU.

“Tapi ternyata yang lolos sensor kader NU. Gus Yaqut (Yaqut Cholil Qoumas) itu kan NU yang di PKB. Itu (NU) masih ditambah Wakil (menteri) Pertanian. Mas (Harvick) Hasnul Qolbi infonya kan Bendahara PBNU. Jadi sekali itu kalo kita mau menduga-duga secara politik,” ujar pria yang juga analis politik dari UIN Jakarta ini menandaskan.

Baca Juga: Minta Maaf Usai Dipolisikan Terkait Menag untuk ‘Gebuk’ Islam, Said Didu: Saya Tidak Menuduh Siapapun

Sumber: jitunews.com