Tag: Ansor

Kategori
Politik

GP Ansor: Permadi Arya ‘Abu Janda’ Bukan Pengurus Ansor

GP Ansor: Permadi Arya 'Abu Janda' Bukan Pengurus Ansor
Foto: Luqman Hakim (Dok: Istimewa)

IDTODAY NEWS – Permadi Arya alias Abu Janda yang dilaporkan bertindak rasis terhadap Natalius Pigai kerap terlihat mengenakan pakaian khas Banser di beberapa kesempatan. GP Ansor pun buka suara atas hal tersebut.

“Abu Janda bukan pengurus Ansor,” kata Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor, Luqman Hakim, saat dihubungi, Jumat (29/1/2021).

Politikus PKB ini juga belum bisa memastikan Abu Janda salah satu anggota Basner atau bukan. Sebab kata dia ada 7 juta orang yang terdaftar anggota Banser di seluruh dunia.

“Anggota Banser ada 7 jutaan di seluruh dunia. Mungkin saja Abu Janda salah satunya. Saat ini saya sedang tidak pegang data anggota Banser,” ucapnya.

Meski begitu, Luqman meminta agar tidak menggunakan atribut organisasi Ansor dan Banser untuk melakukan tindakan negatif. Dia meminta agar saling menghormati.

“Kepada siapapun, agar tidak menggunakan atribut organisasi Ansor-Banser untuk kegiatan yang negatif. Tolong saling menghormati,” ujar Luqman.

Diketahui, Abu Janda dipolisikan terkait cuitan ‘evolusi’ yang diduga bentuk rasisme kepada Natalius Pigai. Abu Janda dilaporkan ke Bareskrim oleh Haris Pertama.

Laporan tersebut bernomor: LP/B/0052/I/2021/Bareskrim pada Kamis 28 Januari 2021. Abu Janda dilaporkan atas dugaan melanggar Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) dan/atau Pasal 45 A ayat (2) juncto Pasal 25 ayat (2) dan/atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kebencian atau Permusuhan Individu dan/atau Antargolongan (SARA), Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP.

Dalam kesempatan berbeda, Abu Janda mengklarifikasi bahwa cuitannya itu bukan rasial. Abu Janda menyebut laporan Haris Pertama bersifat asumtif.

“Kalau dari konteks objek laporannya sebenernya kan itu kan asumtif, jadi mereka berasumsi bahwa saya ini rasis. Padahal kalau dari kalimatnya nggak ada, pertama konteksnya bukan menyatakan, tapi bertanya,” kata Abu Janda saat dihubungi detikcom, Kamis (28/1).

Baca Juga: Safari Kapolri, Jalin Silaturahmi ke PBNU dan Muhammadiyah

Sumber: detik.com

Kategori
Politik

PWNU DKI Minta Ansor Panggil Abu Janda: Nama Baik NU Sering Dirugikan

PWNU DKI Minta Ansor Panggil Abu Janda: Nama Baik NU Sering Dirugikan
Abu Janda (Foto: Istimewa)

IDTODAY NEWS – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI angkat bicara mengenai Permadi Arya alias Abu Janda yang belakangan ini ramai dibahas karena kasus dugaan rasisme kepada Natalius Pigai. PWNU DKI meminta GP Ansor memanggil Abu Janda untuk dimintai klarifikasi.

“Selaku Ketua PWNU meminta kepada pengurus GP Ansor untuk secepatnya memanggil Abu Janda untuk meminta klarifikasi karena kami merasa terutama NU Jakarta karena dia tinggal di Jakarta itu sering dirugikan nama baik NU atas pernyataan-pernyataan Abu Janda,” kata Ketua PWNU DKI, Syamsul Ma’arif, saat dihubungi, Jumat (29/1/2021).

Syamsul mengatakan pengurus GP Ansor perlu mengecek status keanggotaan Abu Janda. Jika benar dia tercatat sebagai anggota Banser, Syamsul menilai Abu Janda perlu dinonaktifkan sementara.

“Maka jika Abu Janda mempunyai anggota tercatat sebagai anggota Banser maka kami Ketua PWNU meminta kepada Ansor untuk meninjau ulang keanggotaannya kalau memang pernyataan-pernyataan Abu Janda disengaja dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam ahlussunah waljamaah terutama maka bisa jadi tidak hanya peringatan keras tapi dinonaktifkan dari anggota banser,” kata Syamsul.

“Ini demi ketertiban anggota banser karena Abu Janda sering menjadikan NU itu sebagai tameng pelindung, sebagai organisasi induknya gitu sementara saya juga bertanya nih sebenarnya Abu Janda anggota banser mana,” sambung Syamsul.

Syamsul juga sudah bertanya mengenai status keanggotaan Abu Janda ke Banser DKI. Kata Syamsul, nama Abu Janda tak tercatat sebagai anggota Banser DKI.

“Saya ini nanya, dia ini kan aktifnya di banser ya, saya tanya ke banser DKI dia tidak tercatat sebagai anggota banser DKI, tidak ada catatannya. Maka mungkin yang punya kewenangan GP Ansor pusat untuk secepatnya memanggil Abu Janda, memberikan teguran keras kalau bisa dinonaktifkan dulu lah,” ujar Syamsul.

Abu Janda sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan rasisme ke Natalius Pigai. Laporan itu didasarkan pada cuitan Abu Janda di Twitter yang menyinggung soal ‘evolusi’.

Selain itu, Abu Janda juga disorot banyak pihak karena cuitannya soal ‘Islam Arogan’. Cuitan Abu Janda ini berawal dari twit war dengan Tengku Zulkarnain.

Baca Juga: Gemesnya Netizen Lihat Menteri Jokowi Payungan Berdua, OOTD Klasik Retno Marsudi Tuai Pujian

Sumber: detik.com

Kategori
Politik

Saat FPI Jatim Siap Gabung Front Persatuan Islam dan ‘Say Thanks’ ke Ansor

Saat FPI Jatim Siap Gabung Front Persatuan Islam dan 'Say Thanks' ke Ansor
Aksesories demo massa pro HRS/Foto: Rengga Sancaya

IDTODAY NEWS – Munarman dan sejumlah orang mendeklarasikan Front Persatuan Islam setelah Front Pembela Islam (FPI) dilarang pemerintah. FPI Jatim menyatakan siap bergabung dengan Front Persatuan Islam, dan mengucapkan terima kasih atas tawaran gabung dari GP Ansor.

“Ya kita ini kan struktural. Mesti ngikut lah. Kita ini patuh dari atas. Apa yang diperintahkan, ya kita laksanakan,” terang Ketua Dewan Syura FPI Jatim, Haidar Al Hamid kepada detikcom, Jumat (1/1/2021).

Meski begitu, lanjut Haidar, saat ini belum ada perintah dari pusat mengenai pembentukan Front Persatuan Islam. “Belum ada perintah tapi di sana kan sudah dibentuk. Tapi entah di sana bagaimana saya gak paham. Yang jelas memang kita belum diperintahkan gimana-gimana,” terangnya.

“Tapi yang jelas kita di Jatim kita nunggu komando dari pusat,” tambah Haidar.

Sebelumnya diberitakan, Front Persatuan Islam dideklarasikan oleh sejumlah eks pentolan FPI pada Rabu (30/12/2020). Keterangan Front Persatuan Islam tersebut disampaikan lewat rilis pers tertulis.

“Bahwa kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan FRONT PEMBELA ISLAM di seluruh Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim dzalim, maka dengan ini kami deklarasikan FRONT PERSATUAN ISLAM untuk melanjutkan perjuangan membela Agama, Bangsa, dan Negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” demikian pernyataan Front Persatuan Islam.

Deklarator dari Front Persatuan Islam ini termasuk Munarman, sebelumnya dikenal sebagai Sekretaris Umum FPI sekaligus pengacara Habib Rizieq. Selain Munarman, nama-nama lain yang menjadi deklarator adalah Habib Abu Fihir Alattas, Tb Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Abdul Qadir Aka, Awit Mashuri, Haris Ubaidillah, Habib Idrus Al Habsyi, Idrus Hasan, Habib Ali Alattas SH, Habib Ali Alattas S.Kom, Tuankota Basalamah, Habib Syafiq Alaydrus, Baharuzaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko dan M Luthfi.

Mereka semua menolak keputusan pemerintah yang dituangkan lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) soal pelarangan FPI. SKB itu dinilai mereka sebagai bertentangan dengan konstitusi.

Kemudian beberapa hari lalu, PW GP Ansor Jawa Timur menyatakan siap menerima anggota Front Pembela Islam (FPI) yang dilarang pemerintah. Lalu bagaimana tanggapan FPI Jatim?

“Ya, itu satu tawaran yang baik ya. FPI-Ansor itu satu tawaran yang baik. Itu satu ide yang baik. Kita berterima kasih atas penawarannya. Artinya apa? Artinya kita bersaudara,” lanjut Haidar.

Menurut Haidar, antara FPI dan Ansor memang mempunyai akar tradisi keagamaan yang sama. Yakni ahlussunnah wal jamaah (Aswaja).

“FPI-Ansor ini kan Aswaja. Tarekatnya sama, suka hadrah, suka tahlilan, suka manaqiban, haul, qunut, ziarah kubur,” tuturnya.

Meski begitu, pihaknya belum bisa menerima tawaran tersebut. Sebab, hingga kini masih menunggu instruksi dari pusat. Apalagi usai FPI resmi dilarang pemerintah, sejumlah pimpinan telah membentuk Front Persatuan Islam.

Baca Juga: HNW Minta Kapolri Cabut Maklumat tentang FPI

Sumber: detik.com

Kategori
Politik

Ansor Ajak Eks FPI Gabung Ormas Moderat

Ansor Ajak Eks FPI Gabung Ormas Moderat
Massa FPI beberapa waktu lalu. (Foto: Okezone)

IDTODAY NEWS – Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta para anggota Front Pembela Islam (FPI) untuk menghormati dan tunduk dengan keputusan pemerintah.

FPI telah bubar terhitung sejak pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama 6 Menteri yang resmi melarang aktivitas organisasi tersebut mulai Rabu (30/12/2020).

“Ansor juga mengajak kepada eks kader-kader FPI untuk melanjutkan perjuangannya secara baik dengan bergabung di ormas Islam yang memiliki pandangan keislaman moderat (washatiyah). Cara ini menjadi jembatan terbaik dan bisa menghindari aksi-aksi yang tidak dibenarkan,” ujar Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Mohammad Haerul Amri, Kamis (31/12/2020).

Menurut Haerul Amri, saat ini ada banyak ormas Islam yang bisa menjadi wadah baru bagi para mantan anggota FPI, seperti Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah. Dia meyakini, dengan tangan terbuka ormas-ormas tersebut akan bersedia menerima niat para eks FPI untuk bergabung.

Selain diakui pemerintah, sejumlah ormas tersebut juga memiliki pandangan keislaman yang washatiyah, sehingga dakwah yang dilakukan mudah diterima masyarakat. “Mari bersama-sama untuk kembali meneguhkan komitmen kebangsaan kita dengan menciptakan situasi yang damai dan kondusif,” pinta dia.

Haerul Amri juga menyatakan, GP Ansor sepenuhnya mendukung langkah pemerintah yang telah menerbitkan SKB 6 Menteri tersebut. Pihaknya menilai, dalam perjalanannya, FPI nyata-nyata menunjukkan sebagai ormas yang telah berlawanan dengan ketentuan hukum di Indonesia.

Tak hanya itu, cara dakwah FPI juga kerap kali bertentangan dengan nilai-nilai, norma serta azas kehidupan bersama masyarakat Indonesia.

Atas pelarangan FPI ini, Ansor juga meminta kepada seluruh aparatur negara untuk bertindak tegas karena FPI yang sudah berstatus sebagai organisasi terlarang.

Dengan demikian, jika ada pihak-pihak yang berupaya melanggar keputusan pemerintah ini, aparat harus berani bertindak tegas dan adil dalam kerangka menegakkan hukum dan aturan SKB 6 Menteri.

GP Ansor juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak mengambil tindakan main hakim sendiri pasca pembubaran FPI. Publik diminta untuk berpikir jernih dengan tidak mudah terprovokasi dengan berita palsu (hoaks) dan menghasut.

Haerul Amri juga menginstruksikan kepada seluruh anggota Ansor, Banser, dan seluruh kader di penjuru Tanah Air untuk satu komando dan tetap menjaga kondusivitas kedamaian hidup bermasyarakat. “Caranya dengan mengedepankan sikap toleransi yang tinggi dan dialog demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), lebih-lebih di saat pandemi Covid-19 ini yang meniscayakan kolaborasi dan sinergi semua pihak,” terangnya.

Baca Juga: Surat Buat Kanda Mahfud Menko Polhukam Dari Mantan Anggota HMI

Sumber: okezone.com

Kategori
Politik

Ansor dan Banser Kota Blitar Tolak Pengajian Hadirkan Dr Haikal Hasan Baras

Ansor dan Banser Kota Blitar Tolak Pengajian Hadirkan Dr Haikal Hasan Baras
Lokasi pengajian di Kota Blitar yang menghadirkan penceramah dari Presidium 212 (Foto: Erliana Riady)

IDTODAY NEWS – Ansor dan Banser Kota Blitar menolak pengajian yang menghadirkan penceramah dari presidium alumni 212. Mereka meminta aparat lebih tegas bertindak pada kegiatan keagamaan yang berpotensi mengganggu keutuhan NKRI.

Informasi yang dihimpun detikcom, pengajian tersebut dilakukan oleh Majelis Ta’lim A’wanul Muhtadien. Mereka akan menghadirkan penceramah Dr Haikal Hasan Baras dari Presidium Alumni atau PA 212.

Pengajian dilaksanakan pukul 10.00 WIB di sebuah rumah di Kelurahan Kepanjenkidul, milik satu di antara anggota Majelis Ta’alim A’wan Muhtadien. Pengajian mengundang 100 orang dan berlangsung secara tertutup dan hanya berlaku bagi undangan saja.

100 Orang itu diklaim datang dari jemaah dua masjid besar di Kota Blitar sebanyak 60 orang, 20 anggota Jamaah Ansharusy Syariah (JAS), serta 10 anggota FPI yang bertugas mengamankan jalannya pengajian.

Mengetahui rencana pengajian ini, ormas Ansor dan Banser Kota Blitar secara tegas menolak. Perwakilan Ansor dan Banser Kota Blitar, Hartono mengatakan, mereka tidak menolak adanya pengajian. Namun telah sepakat menolak apapun bentuk kegiatan yang berpotensi memecah belah NKRI.

“Kami memang sepakat, hal-hal yang berpotensi memecah NKRI kami tolak. Untuk penindakan, kami serahkan sepenuhnya ke aparat, dan kami siap di belakang mereka untuk penindakan yang tegas,” kata Hartono kepada detikcom, Minggu (22/11/2020).

Hartono menambahkan komunikasi soal tindakan preventif sudah mereka koordinasikan dengan aparat jauh-jauh hari sebelumnya. Hartono mengaku pihaknya belum bersurat resmi soal penolakan acara pengajian ini. Namun dia menilai, tanpa adanya surat resmi dari ormas Islam, aparat bisa peka dengan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebabkan perpecahan persatuan NKRI.

“Saya pikir tanpa surat resmi, aparat seharusnya bisa lebih tegas menindak. Aparat pasti sudah paham maksud dan tujuan acaranya. Apalagi banyak aparat di tingkat Kodam dan Polda Jatim sudah menyatakan sikap dengan tegas, dan ini masih jadi isu nasional,” imbuhnya.

Penolakan ini, lanjut Hartono, sebagai tindakan preventif dari internal Ansor Banser agar anggota mereka tidak terprovokasi turun jalan dan beraksi dengan cara mereka sendiri. Karena tindakan ini, jelas sangat melanggar hukum dan aturan yang ada.

“Anggota sebenarnya sudah siap turun ke lokasi. Tapi kami masih tunggu, bagaimana nanti penanganan dari aparat. Apalagi ini masih pandemi, dari acara di Jakarta itu banyak yang kemudian terpapar Corona juga,” tandasnya.

Menanggapi penolakan Ansor Banser Kota Blitar ini, Kapolresta Blitar AKBP Leonard M Sinambela mengatakan pihaknya bersama satgas COVID-19 dan TNI telah memanggil panitia acara. Berdasarkan panitia acara, kata Leonard, acara tersebut diaku bukan agenda FPI, namun pengajian keagamaan.

“Kami telah panggil panitia acara. Karena kami menerima surat pemberitahuan ya, bukan permintaan izin. Dari hasil rapat, Satgas COVID-19 merekomendasikan acara bisa dilaksanakan dengan prokes ketat. Dan acara ini pengajian. Ini acara keagamaan. Tapi jika selama berlangsungnya pengajian, jika ada kontennya unsur politik dan hasutan ya kami hentikan,” kata Leonard.

Baca Juga: Ujang Komarudin: Tak Pernah Muncul Di Survei, Kecil Peluang JK Ikuti Kesuksesan Mahathir

Sumber: rmol.id

Kategori
Peristiwa

Tabrakan dengan Truk, Kepala MTS-Wasek Ansor Bangil Meninggal

Tabrakan dengan Truk, Kepala MTS-Wasek Ansor Bangil Meninggal
DIEVAKUASI: Petugas saat mengevakuasi jenazah Hasby yang merupakan kepala MTs serta wakil sekretaris Ansor Bangil, untuk divisum di instalasi jenazah RSUD Bangil. (Istimewa)

IDTODAY NEWS – Rencana Hasbollah, 37, warga Orobulu, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan untuk pergi ke Pandaan, berujung tragis. Ia meninggal dunia setelah motor yang dikendarainya terlibat tabrakan dengan truk.

Peristiwa memilukan itu terjadi Selasa (25/8). Saat itu korban yang merupakan wakil sekretaris (Wasek) PC GP Ansor Bangil hendak pulang ke rumahnya di Tudan, Desa Kemirisewu, Kecamatan Pandaan. Dia baru selesai mengajar di sebuah MTs di Rembang. Di MTs itu, korban juga menjabat sebagai kepala MTs.

Korban pulang dengan mengendarai motor Vario nopol N 4607 TDE sendirian. Dia melaju dengan kecepatan sedang dari arah Bangil ke arah selatan.

Awalnya tidak ada masalah. Hingga ia sampai di Kenep, Kecamatan Beji, petaka tak diharapkan itu terjadi.

Saat itu, Hasby –sapaan- karibnya, melajukan kendaraannya terlalu ke kanan. Tanpa disangka, sebuah truk nopol AG 9315 UD melaju dari arah berlawanan.

Truk yang dikemudikan Dwi Cahyono, 25, warga Plemahan, Kediri, itu tak kuasa menghindar. Totolan keras pun tak bisa terelakkan. Bruakkkk. Motor dengan truk bertubrukan.

“Kejadiannya berlangsung sekitar pukul 14.30,” kata Kasatlantas Polres Pasuruan AKP Dwi Nugroho.

Kecelakaan itu membuat korban Hasby menderita luka parah. Korban meninggal seketika di lokasi kejadian. “Korban kami bawa ke instalasi kamar jenazah di RSUD Bangil,” sambungnya.

Sumber: jawapos.com