Tag: APBN

Kategori
Politik

Sri Mulyani Klaim Kinerja APBN Masih Baik, Belanja Barang K/L Mendominasi

Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati/Net

IDTODAY NEWS – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan Agustus 2021 dikalim dalam kondisi baik oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Dia menyatakan begitu dengan menunjukkan pertumbuhan realisasi belanja yang terjaga yaitu Rp1.560,8 triliun atau tumbuh 1,5 persen.

Sri Mulyani memaparkan, dari total Rp 1.560,8 triliun anggaran yang terealisasi, belanja negara hingga Agustus ini didominasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 255,2 triliun, tumbuh 60,4 persen.

Katanya, kenaikan didominasi belanja Kementerian Kesehatan yang masih memiliki korelasi dengan penanganan Covid-19, dan juga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang merealisasikan anggaran untuk membantu dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Seain itu, Sri Mulyani juga menyebutkan mayoritas ben]lanja K/L direalisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk belanja yang berkaitan dengan proyek-proyek yang sudah berjalan. Kemudian juga Kementerian Agama (Kemenag) belanja untuk bantuan operasional sekolah, dan Badan Layanan Umum (BLU) Kelapa Sawit yang berbelanja utamanya dirasakan petani kelapa sawit.

“Belanja barang yang dilakukan oleh pemerintah ini yang merasakan adalah masyarakat langsung,” ungkap Menkeu pada Konferensi Pers APBN Kita, Kamis (23/9).

Sri Mulyai menyebutkan, belanja K/L yang paling dirasakan masyarakat di antaranya meliputi program vaksinasi dengan jumlah suntikan vaksin pertama kepada 63,1 juta dan vaksin kedua 35,9 juta, bantuan kepada 11,8 juta pelaku usaha mikro, 453,28 ribu pasien COVID-19 yang mendapat biaya perawatan, dan 7,6 juta siswa sekolah Kemenag menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain belanja modal, Sri Mulyani mengunkapkan realisasi Realisasi belanja modal sebesar Rp102,6 triliun yang juga telah menunjukkan upaya pemulihan kegiatan ekonomi produktif. DI mana, kenaikan didominasi oleh Kementerian PUPR, Polri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perhubungan.

“Belanja modal ini dibutuhkan untuk membangun infrastruktur yang masih dibutuhkan masyarakat,” tuturnya.

Sebagai contoh, dia menyebutkan belanja modal yang diwujudkan seperti pembangunan bendungan yang diharapkan memberikan dukungan kepada sektor pertanian. Selalin itu ada juga jaringan irigasi, jalan, pembangunan rumah sakit, jembatan, jalur kereta api.

“Dan untuk TNI/Polri perbaikan almatsus serta sarana prasarana dari pelaksanaan tugas mereka,” tambahnya.

Khusus untuk realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos), Sri Mulyani memastikan yang sudah digelontorkan K/L dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah lainnya.

Dilihat sampai dengan 31 Agustus, Kartu Sembako telah disalurkan kepada 16,1 juta kelompok penerima, Program Keluarga Harapan kepada 9,9 juta kelompok penerima, Bantuan Sosial Tunai kepada 10 juta kelompok penerima, Kartu Prakerja untuk 3,6 juta peserta, subsidi upah untuk 2,1 juta pekerja, diskon listrik kepada 32,6 juta rumah tangga 450VA dan 900VA, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada 5,5 juta kelompok penerima.

“Ini adalah belanja negara yang langsung memberikan perlindungan pada masyarakat,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Jazilul Fawaid: Pemilu Kita High Cost, Setara 30 Persen Biaya Ibukota Negara Baru

Jazilul Fawaid
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid/Net

IDTODAY NEWS – Usulan anggaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebesar Rp 86 triliun bukti betapa mahalnya ongkos demokrasi di Indonesia.

“Memang kan Pemilu kita kan high cost, apalagi dengan rezim serentak,” ujar Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/9).

Jazilul kemudian membandingkan biaya demokrasi dengan rancangan biaya pembangunan ibukota baru di Kalimantan. Kata dia, anggaran besar Pemilu setara sepertiga dari biaya ibukota baru.

Berdasarkan dokumen RPJM 2020-2024, pembangunan Ibukota Negara ini akan memakan biaya Rp 466,98 triliun. Dana ini terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Ini kan (biaya Pemilu) Rp 86 triliun, berarti 30 persen (biaya IKN), itu sudah jadi (pembangunan) 30 persen kota baru hanya untuk cari pemimpin, mahal banget (demokrasi) kita ini,” terangnya.

Selain biaya IKN, Wakil Ketua Umum PKB ini juga membayangkan bagaimana jika dana Rp 86 triliun dibagikan langsung pada masyarakat. Dia yakin, persoalan sosial ajan lebih bisa ditekan.

“Coba sekarang bayangkan kalau Rp 86 triliun diberikan langsung ke rakyat, atau ke satu kabupaten tertentu itu sudah beres,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Aktivis ProDEM Ini Heran Harta Jokowi dan Luhut Panjaitan Bertambah di Tengah Pandemi Covid-19

Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut Binsar Pandjaitan. Foto Jawa Pos

IDTODAY NEWS – Ketua Majelis Jaringan Aktivis ProDEM Iwan Sumule mengaku heran dengan pertambahan harta Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Jokowi di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule merasa miris dengan kenyataan yang tergambar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dan sebuah paradoks terjadi di negeri ini.

Di mana harta sejumlah pejabat negara justru mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19 terjadi.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 lalu telah meluluhlantahkan negeri ini. Krisis kembar terjadi, yaitu masalah kesehatan dan ekonomi.

“Jangankan ekonomi negara, ekonomi rakyat pun terpuruk,” ujarnya, Senin (13/9).

Tidak hanya itu, APBN juga mengalami defisit tajam dan status Indonesia turun kelas menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah dan jumlah rakyat miskin bertambah.

“Anehnya, harta kekayaan Jokowi dan Luhut justru bertambah,” tutur Iwan Sumule.

Adapun harta kekayaan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (LBP) mengalami kenaikan hartanya mencapai Rp 67 miliar lebih, atau tepatnya sebesar Rp 67.747.603.287.

Harta itu dapat dilihat perbandingan di LHKPN 2019 dengan LHKPN 2020. Pada LHKPN 2019, Luhut mempunyai harta sebanyak Rp 677.440.505.710.

Sedangkan pada LHKPN 2020, Luhut mempunyai harta sebanyak Rp 745.188.108.997.

Sementara Jokowi mengalami kenaikan Rp 8,8 miliar untuk periode laporan yang sama.

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Politik

PKS Kritik Pelaksanaan APBN 2020, Dampaknya Tidak Maksimal Tangani Covid-19

Ecky Awal Mucharram
Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang EKUIN, Ecky Awal Mucharram/Net

IDTODAY NEWS – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menilai secara umum kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan APBN Tahun 2020 masih kurang memuaskan. Imbasnya, tidak optimal dalam penanganan pandemi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat.

Begitu disampaikan Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang EKUIN, Ecky Awal Mucharram dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/9).

“Fraksi PKS berpendapat bahwa APBN menjadi wujud nyata hadirnya Negara dalam perekonomian, sehingga APBN harus menjadi instrumen strategis dan jangkar kebijakan ekonomi utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana amanat konstitusi,” tegas Ecky.

Pelaksanaan APBN, kata Ecky, juga perlu terus memperhatikan aspek kesinambungan fiskal dan keadilan antar generasi.

Adapun, terkait RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020, Fraksi PKS memberikan beberapa catatan antara lain, Fraksi PKS berpendapat buruknya kinerja Pemerintah dalam pengelolaan utang dan diperparah pada masa pandemi Covid-19.

“Tercatat total utang Pemerintah pada tahun 2020 mencapai Rp 6.080,08 triliun atau 39,4 persen terhadap PDB. Tingginya utang juga diiringi dengan melonjaknya beban bunga yang dibayarkan,” terang Ecky.

Nilai tersebut, sambungnya menjadi sejarah baru bahwa akumulasi utang, persentase peningkatan dalam satu tahun anggaran, dan rasio utang terhadap PDB tahun 2020 menjadi yang tertinggi. Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan Penerimaan Negara yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk
membayar utang dan bunga utang.

Kedua, masih kata Ecky, Fraksi PKS berpendapat pemerintah menghadapi persoalan serius terkait dengan kesinambungan fiskal. Realisasi keseimbangan primer pada 2020 tercatat sebesar negatif Rp633,61 triliun.

“Ketiga, Fraksi PKS berpendapat adanya pengendalian intern yang lemah dalam pengelolaan pembiayaan investasi Pemerintah. Lebih rendahnya realisasi dinilai bukan sebuah prestasi, justru sebaliknya,” terang Ecky

Keempat, Fraksi PKS berpendapat realisasi defisit anggaran sebesar sebesar Rp 947,70 triliun atau 91,19 persen dari estimasi APBN sebesar Rp 1.039,21 triliun. Lebih rendahnya realisasi dinilai bukan sebuah prestasi, justru sebaliknya.

“Kelima, Fraksi PKS berpendapat Pemerintah harus melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan realisasi program. Pada 2020 tercatat adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 245,59 triliun atau mencapai 9,46 persen dari total realisasi anggaran belanja,” papar Ecky.

Keenam, Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi BPK guna memperkuat realisasi pendapatan negara. Fraksi PKS menilai realisasi pendapatan negara masih perlu dioptimalkan, walaupun di tengah Pandemi yang terjadi.

“Ketujuh, Fraksi PKS mendorong Pemerintah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang menunjukkan adanya beberapa pelaporan transaksi pajak yang belum lengkap menyajikan hak negara minimal sebesar Rp 21,57 Triliun dan USD 8,26 juta. Tahun 2019 mencapai 9,76 persen, dan tahun 2020 hanya mencapai 8,30 persen,” tegasnya.

Terkahir, Fraksi PKS berpendapat resesi ekonomi tahun 2020 telah menyebabkan indikator-indikator sosial memburuk. Rakyat yang rentan miskin dan hampir miskin yang semakin menunjukan peningkatan.

“Jumlah pengangguran tahun 2020 juga memecahkan rekor dengan jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat 2,67 juta orang, sehingga total TPT menjadi sebanyak 9,77 juta jiwa atau 7,07 persen dari angka angkatan kerja. Pada 2020 pengangguran usia muda Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Pengangguran usia muda di Indonesia meroket di angka 20,5 persen, padahal rata-rata pengangguran angkatan kerja muda di Dunia sebesar 13,7 persen,” tutup Ecky.

Sumber: rmol.id

Kategori
Ekonomi

Sri Mulyani Bicara soal Bansos Salah Alamat, Apa Katanya?

Sri Mulyani Bicara soal Bansos Salah Alamat, Apa Katanya?
(Foto: detik.com)

IDTODAY NEWS – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan penjelasan kenapa masyarakat harus membayar pajak. Ia juga menjelaskan siapa yang akan mendapat manfaat dari pajak tersebut. Ia juga menyinggung soal penyaluran bansos yang salah alamat.

“Banyak yang mengatakan kenapa kok saya harus membayar pajak siapa yang mendapatkan manfaat dari penerimaan itu atau dari defisit APBN yang meloncat meningkat?” ungkapnya, dalam webinar FEB Unpad, Jumat (3/9/2021).

Ia pun menjelaskan, mengalirnya pajak bisa dibuktikan dengan berbagai bantuan yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat selama pandemi berlangsung. Dia mencontohkan pajak dan defisit APBN digunakan untuk menyalurkan bantuan kepada 10 ribu keluarga dalam penerimaan bansos PKH.

“10 juta keluarga penerima PKH ini keluarga ini akan diberikan bantuan kalau anaknya SD dia diberikan Rp 900 kalau ada ibu hamil tadi dan usia dini Rp 3 juta kalau anaknya SMP Rp 1,5 juta, SMA Rp 2,5 juta kalau di keluarganya ada yang disabilitas dan lansia mendapat Rp 2,4 juta,” jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan, jika dalam pemberian bantuan ada data yang tidak cocok atau salah alamat. Maka pemerintah melalui Kementerian Sosial akan memperbaikinya.

“Kalau masyarakat menganggap bahwa, oh ini namanya nggak cocok targetnya ada yang salah, mari kita perbaiki dan Kementerian Sosial sekarang Bu Risma melakukan perbaikan semuanya,” tuturnya.

Lanjut ke halaman berikutnya.

Selain itu, ada juga bantuan lain untuk 18,8 juta keluarga diberikan bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan dalam bentuk sembako. Dia menekankan bantuan itu bantuan untuk keluarga bukan individu.

Lalu, ada bantuan listrik kepada rumah tangga dengan kapasitas listrik 450 hingga 900 VA. Tahun lalu bantuannya hingga diskon 100%, namun untuk tahun ini dipotong hanya sampai 50%.

“Kepada rumah tangga dengan 450 -900 VA listriknya kita berikan diskon hingga 100% sampai dengan bulan Juli dan kemudian kita perpanjang dengan diskon 50% sampai dengan Desember,” tutupnya.

Sumber: detik.com

Kategori
Politik

Suara Lantang Rocky Gerung, Soroti Permainan APBN untuk 2024

Rocky Gerung
Rocky Gerung/IST

IDTODAY NEWS – Pengamat politik Rocky Gerung menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya keras untuk menyelamatkan diri sampai 2024.

Tak hanya itu, pemerintah juga masih ingin dianggap berhasil selama berkuasa.

“Keberhasilan itu harus ditopang dengan proyek-proyek infrastruktur,” ujarnya dalam video di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (1/9).

Hal itulah yang membuat proyek-proyek besar infrastruktur masih berjalan di tengah terpaan badai pandemi Covid-19.

Menurut Rocky, Presiden Jokowi sebenarnya juga tak paham dengan nota APBN yang dibacakan pada Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2021.

Rocky mengatakan, jika Presiden Jokowi paham dengan rancangan anggaran tersebut, mantan wali kota Solo itu pasti sudah panik.

“Karena dia enggak paham, akhirnya dia setujui saja. Itu berarti angka-angka yang dibacakan Jokowi disodorkan oleh oligarki ekonomi dan partai,” ungkapnya.

Akademisi itu mengatakan bahwa setidaknya tiga partai besar Indonesia masih mengharapkan uang kampanye untuk 2024 bisa diambil dari APBN.

Rocky pun menilai bahwa APBN akhirnya hanya dianggap sebagai lahan garapan bagi para politisi untuk mendapatkan biaya.

“Hal itu membuat ada politisi yang mendekati presiden dan mengusulkan proyek-proyek besar, seperti pemindahan ibu kota,” katanya.

Sumber: genpi.co

Kategori
Politik

Sri Mulyani: Kenaikan Utang yang Sangat Besar Itu karena Covid!

Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/3/2019). Menkeu melaporkan realisasi APBN 2019 hingga Februari 2019 tercatat Rp54,61 triliun atau 0,34 persen terhadap PDB. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz(WAHYU PUTRO A)

IDTODAY NEWS – Jumlah utang Indonesia pada pemerintahan Jokowi-Maruf sampai saat ini semakin membesar.

Melansir Liputan6, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, jumlah utang Indonesia mencapai Rp6.570 triliun hingga akhir Juli 2021.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa utang Indonesia sampai saat ini menumpuk tak lepas karena adanya pandemi Covid-19.

Hal itu dikatakan oleh Sri Mulyani saat melaksanakan rapat bersama DPR RI pada Senin, 30 Agustus 2021.

“Mengenai masalah utang dan masalah konsolidasi fiskal, ini menjadi satu paket tidak bisa sepotong-sepotong. Kenaikan utang yang sangat besar itu ya karena terjadinya Covid,” ujar Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, pandemi Covid-19 memukul dua komponen APBN sekaligus.

Di mana pendapatan anjlok hingga 18 persen, sementara belanja naik drastis hingga 19 persen.

Kedua komponen tersebutlah yang menyebabkan APBN defisit hingga Rp1.000 triliun saat ini.

“Covid memukul dua tempat sekaligus, penerimaan anjlok sampai 18 persen. belanja naik hampir 19 persen. Turunnya ini dan naiknya ini membuat defisit sampai Rp1.000 triliun,” jelasnya.

Selanjutnya, Sri Mulyani mengatakan bahwa sebenarnya ada salah satu upaya agar utang tidak terus menanjak.

Adapun cara yang dimaksud adalah melalui kenaikan tarif pajak.

Namun, langkah tersebut belum diambil karena akan berhadapan dengan risiko ekonomi terguncang.

“Solusinya pajak harus naik. Tapi ini juga bikin syok ke ekonomi kalau terlalu cepat,” terangnya.

“Jadi kami hati-hati menjaga keseluruhan dan reform terus dilalukan bahkan dengan enforcement tetap kita lakukan dari sisi tambahan utang kita coba jaga,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id