Kategori
Politik

Bamsoet Singgung Aktivis HAM soal Kekerasan KKB Papua, Demokrat: Lha Negara ke Mana?

IDTODAY NEWS – Politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana merespons sikap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang mempertanyakan perhatian aktivis HAM atas insiden pembunuhan tenaga kesehatan oleh KKB Papua.

Panca heran Bamsoet justru lebih mendesak aktivis HAM ketimbang pemerintah soal kekerasan KKB Papua. Menurutnya, insiden penyerangan KKB terhadap warga sipil seharusnya segera ditindaklanjuti oleh negara untuk mencegah jatuhnya banyak korban.

“Lha, negara kemana? Bamsoet kok nyariin altivis HAM. Negaranya aja ngga hadir. Kebalik-balik pejabat negara komennya sekarang,” sindirnya lewat akun Twitter @panca66, dikutip Senin (20/9).

Sebelumnya, Bamsoet menilai para pegiat HAM dan demokrasi di Indonesia cenderung bungkam mengenai peristiwa penyerangan KKB Papua terhadap warga sipil.

“Mana suaranya para aktivis HAM dan aktivis perempuan? Kenapa ketika saudara sebangsanya di bunuh dan diperkosa secara brutal, mereka diam? Namun ketika aparat negara menumpas para pelaku (KKB di Papua), mereka teriak soal HAM?,” ujar Bamsoet, dikutip dari Antara.

Bamsoet menilai sepak terjang KKB Papua sejauh ini sudah mengancam keselamatan warga sipil. Oleh karena itu, dia mendukung penuh TNI-Polri untuk menumpas habis kelompok tersebut.

“Sekali lagi saya tegaskan, sikat habis (KKB di Papua), urusan HAM kita bicarakan kemudian, jangan ragu bertindak hanya karena persoalan HAM. Utamakan keselamatan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Kutuk KKB, Bamsoet: Sikat Habis!

IDTODAY NEWS – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengutuk keras tindakan teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua yang membakar Puskesmas di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Selain itu, kejadian tersebut juga memakan korban yakni para tenaga kesehatan (Nakes) wanita yang dilecehkan hingga tewas, serta ditendang ke jurang. Bamsoet mengungkapkan keresahannya karena suara para aktivis HAM dan aktivis perempuan nampak tidak berbicara atas kejadian ini.

“Sekali lagi saya tegaskan, sikat habis. Urusan HAM kita bicarakan kemudian. Jangan ragu bertindak hanya karena persoalan HAM. Serangan terhadap fasilitas kesehatan merupakan serangan terhadap kemanusiaan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) sudah mengakui tindakan tersebut adalah bagian dari aksi mereka.

Karenanya tidak ada alasan bagi TNI-Polri untuk tidak segera menumpas habis para teroris biadab kelompok kriminal bersenjata di Papua,” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/9/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini meminta pemerintah pusat dengan dukungan TNI-Polri serta pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota se-Papua dapat menjamin keselamatan dan keamanan Nakes yang bertugas di berbagai fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Papua. Jangan sampai kejadian tersebut terulang kembali.

“Terlebih di tengah suasana pandemi COVID-19, kehadiran Nakes sangat dibutuhkan. Mereka merupakan pejuang garda terdepan dalam menyelamatkan nyawa manusia. Gangguan terhadap keamanan dan keselamatan para Nakes merupakan alarm tanda bahaya terhadap kemanusiaan,” tambah Bamsoet.

Ia menerangkan sudah terlalu banyak keresahan yang dilakukan teroris KKB di Papua. Korbannya dari mulai masyarakat biasa, TNI-Polri, hingga kini sudah menyasar Nakes. Pada 8 April 2021 lalu, misalnya, teroris KKB di Kabupaten Puncak menembak mati seorang guru bernama Oktavianus Rayo, selain juga membakar tiga sekolah di Kabupaten Puncak. Pada 9 April 2021, seorang guru SMP bernama Yonathan Randen kembali ditembak mati KKB di Kabupaten Puncak.

“Disusul tewasnya seorang pengemudi ojek bernama Udin akibat ditembak di area Pasar Ilaga Kabupaten Puncak oleh KKB pada tanggal 14 April 2021. Tanggal 15 April KKB menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom. Bahkan, Kepala BIN Daerah Papua Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha turut menjadi korban kebiadaban akibat ditembak oleh teroris KKB,” tutur Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menekankan, sudah waktunya negara melakukan tindakan tegas dengan menurunkan seluruh matra kekuatan yang dimiliki. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap teroris KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa.

“Turunkan kekuatan 4 Matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri. Gultor Kopassus, Raiders, Bravo, dan Denjaka. Beri mereka waktu secepatnya untuk menumpas teroris KKB di Papua,” pungkas Bamsoet.

Sumber: detik.com

Kategori
Politik

Kritik Rocky Gerung Soal Bamsoet Puji Jokowi, Tuding Negosiasi Presiden dan MPR

IDTODAY NEWS – Pengamat politik Rocky Gerung kritik Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) puji Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Rocky Gerung sebut ada Negosiasi Presiden dan MPR lantaran Bamsoet memuji kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 saat memberi sambutan di sidang tahunan MPR, Senin (16/8/2021).

Rocky Gerung kritik Bamsoet yang menyebut pemerintah Joko Widodo (Jokowi) telah memberi perlindungan kepada semua elemen bangsa.

Melalui video yang diunggah melalui akun Youtube miliknya Rocky Gerung mengatakan, acara tersebut bukanlah sidang tahunan, karena sidang berarti mengevaluasi kinerja presiden, yang memang sudah tugasnya MPR.

“Itu sebetulnya bukan sidang tahunan, karena sidang tuh artinya mengevaluasi kinerja presiden, apalagi MPR memang ditugaskan untuk mengevaluasi,” tegas Rocky Gerung, Senin 16 Agustus 2021.

Rocky Gerung mengungkapkan, isi sidang tersebut hanyalah pujian terhadap presiden, tidak ada evaluasi sama sekali.

“Tapi saya nguping sedikit tadi, itu isinya tuh puja-puji aja tuh, nggak ada evaluasi. Semua memberi semacam, secara terselubung menanggap ‘welcome Presiden Jokowi’. Ketua MPR pidatonya begitu, ketua DPD pidatonya begitu,” ungkap mantan dosen ilmu filsafat Universitas Indonesia (UI) dilansir dari Terkini.id-Jaringan Suara.com, Selasa 17 Agustus 2021.

Rocky Gerung juga menganggap publik tidak melihat adanya persidangan, melainkan hanya kerumunan isu saja.

“Jadi kita tidak melihat ada semacam persidangan di situ, yang ada cuma kerumunan itu. Kerumunan isu segala macam,” ungkapnya

“Jadi itu menunjukkan memang bahwa di belakang layar ada negosiasi antara presiden dan MPR, yang kita dengar bocoran dari fraksi Demokrat,” imbuh Rocky Gerung.

Ia juga mengatakan, seolah-olah MPR maupun DPR tidak boleh lagi mengkritik presiden, karena mendapatkan bonus perpanjangan masa jabatan, sama seperti presiden.

“Bahwa memang seolah-olah MPR nggak boleh kritik presiden lagi atau DPR, karena nanti dia dapat bonus perpanjangan masa karena alasan Covid segala macam. Demikian juga presiden,” sambung Rocky Gerung.

Pengamat sosial dan politik yang sering berseberangan dengan pemeritah itu menyimpulkan, persidangan tersebut terjadi di antara pihak-pihak yang sudah bersepakat untuk mengalangi demokrasi.

“Jadi ini persidangan di antara orang-orang yang sudah bersepakat untuk menghalangi demokrasi. Itu intinya sebetulnya,” beber Rocky Gerung.

Sumber: suara.com

Kategori
Peristiwa

Prajurit TNI Tewas Lagi, Bamsoet Minta KKSB Papua Segera Diberantas

IDTODAY NEWS – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo angkat bicara mengenai tewasnya Prada Ginanjar Arianda yang merupakan prajurit TNI AD yang berasal dari Satgas Batalyon Infantri (Yonif) Raider 400/Banteng Raider karena ditembak Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata atau KKSB Papua. Bamsoet meminta TNI-Polri segera memberantas kelompok bersenjata tersebut.

“Menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas gugurnya satu anggota TNI di medan tugas demi membela bangsa dan negara, serta diharapkan aparat keamanan di wilayah setempat (TNI-Polri) dapat segera menumpas keberadaan KKSB sebagai pelaku penembakan tersebut,” kata Bamsoet kepada wartawan, Selasa 15 Februari 2021

Politikus Golkar ini meminta Kepolisian dan TNI bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk melakukan penelurusan sekaligus pengejaran terhadap pelaku penembakan yang berasal dari KKSB.

“Aparat harus menindak tegas para pelaku sesuai dengan hukum positif yang berlaku, di samping mempersempit ruang gerak dari KKSB. Mengingat, sepanjang tahun ini empat anggota Satgas Yonif R 400/BR yang menjadi korban KKSB di Intan Jaya, Papua,” ujarnya.

Pemerintah, kata Bamsoet, dalam hal ini Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bersama TNI-Polri harus memperkuat dan meningkatkan pengamanan di wilayah konflik tersebut. Selain itu perlu juga mengkaji secara tepat langkah efektif dalam menumpas KKSB di Papua.

Baca Juga: Soal UU ITE, Rocky Gerung Sebut yang Harus Direvisi Cara Berpikir Presiden

“Konflik yang berkepanjangan tersebut telah banyak merenggut korban jiwa dan meresahkan masyarakat Papua,” ujar Bamsoet.

Bamsoet juga meminta komitmen TNI-Polri untuk meningkatkan keamanan dan kewaspadaan di wilayah konflik tersebut dengan menggencarkan patroli gabungan diseputaran wilayah Papua.

“Khususnya di objek vital maupun lingkungan penduduk, patroli gabungan tersebut dapat memberikan rasa aman sekaligus mempersempit ruang gerak KKSB,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) yang menjalankan tugas pengamanan di Papua menjadi sasaran peluru tajam kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Satu orang prajurit yang tewas adalah Prada Ginanjar Arianda. Prajurit TNI AD yang saat ini masih berusia 22 tahun itu tewas setelah ditembak dari arah kejauhan oleh kelompok kriminal bersenjata yang diduga kuat bagian dari gerakan OPM.

Prada Ginanjar terkena timah panas di bagian pinggang hingga menembus ke perut ketika tengah berada di Pos Peninjauan di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Baca Juga: Putra Hasyim Muzadi Desak SKB Tiga Menteri Dicabut

Sumber: viva.co.id

Kategori
Politik

Bamsoet Tunggu Implementasi Restorative Justice Era Kapolri Jenderal Listyo Sigit

IDTODAY NEWS – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meyakini di bawah kepemimpinan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Polri bisa melakukan banyak lompatan besar.

Khususnya, dalam hal penegakan hukum tanpa pandang bulu, penerapan restorative justice dalam mendukung terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban, peningkatan pelayanan publik, hingga penerapan teknologi informasi dalam mendukung kinerja Polri.

“Sebagaimana konsepsi Presisi yang ditawarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yakni menjadikan Polri sebagai institusi penegak hukum yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan,” ujar Bamsoet usai pelantikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit di Jakarta, Rabu (27/1).

Bamsoet memandang, langkah Listyo Sigit yang akan menjadikan Polsek sebagai sentra resolusi dan penyelesaian persoalan dengan keadilan restoratif, patut segera diimplementasikan.

Dengan demikian, kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, tidak seluruh kasus hukum ditindaklanjuti ke pengadilan, melainkan bisa diselesaikan dengan mengedepankan keadilan restoratif.

“Penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan, selama aspek keadilan terhadap korban maupun pelaku terpenuhi, akan menjadi terobosan besar bagi Polri. Sekaligus mencegah moral hazard bagi para aparat kepolisian. Di sisi lain juga bisa menjadikan Polsek sebagai gerbang terdepan dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat,” jelasnya.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga menyoroti hasil survei tatap muka yang diselenggarakan Litbang Kompas pada Januari 2021 di 34 provinsi. Menunjukkan citra Polri diapresiasi 71 persen responden.

Penilaian itu cukup stabil dibandingkan dengan survei periode sebelumnya pada Agustus 2020, yakni 71,9 persen.

“Walaupun hasil surveinya sudah cukup baik, bukan berarti tugas berat menjadikan Polri lebih humanis sudah terhenti,” tandasnya.

Baca Juga: Jokowi Lantik Erick Thohir Dan Sri Mulyani Jadi Dewas Lembaga Pengelola Investasi

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Bamsoet: Isu Agama Jangan Hambat Langkah Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri

IDTODAY NEWS – Pimpinan MPR RI mendukung Presiden Joko Widodo yang menunjuk Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, rekam jejak Listyo Sigit selama menempati berbagai posisi sudah menunjukan kemampuannya dalam menjaga nama baik sekaligus meningkatkan kinerja Polri.

“Saat menjabat Kabareskrim, misalnya, ia berhasil menangkap buronan kelas kakap, Djoko Tjandra. Bahkan juga tak segan menindak oknum kepolisian yang diduga terlibat didalamnya,” ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (13/1).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini memaparkan, di bawah kepemimpinan Listyo Sigit, Bareskrim juga berhasil menangani berbagai kasus.

Antara lain kebakaran gedung Kejaksaan Agung, pengungkapan narkoba jenis sabu mencapai 1,2 juta ton. Sepanjang 2020, beliau juga berhasil mengamankan barang bukti 5,91 ton sabu, 50,59 ton ganja, 905.425 butir pil ekstasi.

Selain itu, sebanyak 53.176 tersangka kasus tindak pidana Narkoba dilakukan proses hukum.

“Beliau juga berhasil menyelamatkan uang negara mencapai Rp 310.817.274.052, dari proses penegakan hukum korupsi. Sekitar 485 perkara korupsi juga telah ditangani proses hukum,” terangnya.

Lanjutnya, saat menjabat Kapolda Banten, Listyo Sigit juga banyak melakukan terobosan. Ia termasuk aparat kepolisian yang dekat dengan ulama.

“Karenanya, isu agama yang seringkali dikaitkan dengan beliau, jangan dijadikan hambatan untuk memimpin kepolisian,” tuturnya.

“Sebagaimana yang sering disampaikan beliau kepada para ulama di Banten, bahwa sebagai aparatur penegak hukum, tugasnya tak lain menjamin keamanan dan keselamatan warga. Menjadi pelayan bagi setiap lapisan masyarakat,” pungkas Bamsoet.

Baca Juga: Keberadaan Jack Ma Misterius, Pemerintah China Disebut-Sebut Ambil Alih Alibaba dan Ant Group

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Vaksin Corona Digratiskan Jokowi, Bamsoet: Tutup Celah yang Mencari Keuntungan Pribadi

IDTODAY NEWS – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, mengapresiasi keputusan Pemerintah yang membebaskan semua elemen rakyat dari beban biaya vaksinasi corona. Dengan keputusan populis itu, seluruh elemen rakyat dapat melihat dan merasakan langsung kehadiran serta peran negara melindungi semua orang.

“Dengan pemerintah menanggung semua beban pembiayaan vaksinasi, keputusan itu menjadi aktualisasi dari politik hukum negara yang menempatkan kesehatan dan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi di masa pandemi. Semua institusi negara harus mengamankan keputusan ini, agar pada waktunya nanti vaksinasi corona oleh negara tepat guna dan tepat sasaran,” ujar Bamsoet lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (19/12/2020).

Ia mendorong Kementerian Kesehatan, Satgas Covid-19 dan manajemen PT Bio Farma merampungkan program kerja masing-masing, terkait produksi dan pengadaan vaksin serta program vaksinasi corona.

Sehingga, masyarakat mendapatkan informasi dan pemahaman yang benar. Serta, menutup celah pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan pribadi.