Tag: Benny Kabur Harman

Kategori
Politik

PAN Jadi Koalisi Jokowi, Demokrat Ingatkan untuk Tidak ‘Kebiri’ Demokrasi

Benny K Harman
Benny K Harman /Sindonews

IDTODAY NEWS – Belakangan ini diketahui Partai Amanat Nasional (PAN) telah bergabung menjadi koalisi pemerintah Presiden Jokowi.

Namun, atas gabungnya PAN dengan pemerintahan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman menduga hal itu berhubungan dengan agenda amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Pihaknya khawatir, hal tersebut akan bersinggungan dengan perubahan masa jabatan presiden RI.

“Saya menduga ke arah sana, maka saya bilang silakan asal jangan merusak konstitusi dan demokrasi,” ujar Benny ketika dihubungi, Kamis, 26 Agustus 2021, dikutip dari Tempo.

Setelah menjadi koalisi Jokowi, kini telah menguasai 471 dari 575 kursi atau 81,91 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Adapun untuk mengusulkan dan memberikan persetujuan perubahan konstitusi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), angka ini sudah lebih dari cukup.

Kendati demikian, Benny hanya berharap masuknya PAN ke koalisi Jokowi bermaksud untuk memperkuat arah demokrasi Indonesia. Bukan malah merusak sistem demokrasi yang ada.

“Kami berharap gabungnya PAN ke dalam koalisi pendukung Jokowi dapat perkuat sistem demokrasi, patuh pada konstitusi, dan percepat perwujudan nilai-nilai Pancasila, juga menyukseskan agenda pemerintah untuk mengatasi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,” tuturnya.

Baginya, koalisi mayoritas memang penting dalam sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia.

Meski demikian, ia tetap mengingatkan agar pemerintah tidak memanfaatkan hal tersebut sebagai momentum untuk mengebiri demokrasi atau merusak konstitusi yang ada.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Demokrat: Tidak Perlu Pendekatan Militeristik, Polri Sangat Mampu Melaksanakan PPKM Darurat

Benny Kabur Harman
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman/Net

IDTODAY NEWS – Pendekatan militer yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka menegakkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dinilai tidak perlu.

Dengan kata lain, cukup hanya dengan pendekatan sipil pun masih bisa optimal.

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman dalam cuitan akun Twitter pribadinya @BennyHarmanID, Sabtu (17/7).

“Pelaksanaan PPKM sebaiknya tidak mengedepankan pendekatan militeristik (security approach),” ujar Benny Harman.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu, pendekatan sipil di bawah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun mampu mengoptimalkan kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali yang disebut bakal diperpanjang hingga akhir Juli nanti.

“Biarlah mengatasinya dengan tertib sipil, Kapolri terdepan. Saya yakin institusi Polri di bawah Kapolri sekarang sangat mampu untuk melaksanakan ini,” demikian Benny Harman.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menyebut kondisi pandemi di Indonesia yang cukup mengkhawatirkan ini sudah dalam keadaan darurat militer.

“Kan sebenarnya pemerintah sekarang ini walaupun tidak di-declare kita ini kan dalam keadaan darurat militer. Jadi kalau darurat itu ukurannya tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, darurat perang, nah kalau sekarang ini sudah darurat militer,” kata Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan shelter pasien Corona, di Sleman, Jumat (16/9).

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Benny Harman Khawatir, Di Tangan Jokowi Negara Gagal Lindungi Rakyat

Benny Kabur Harman
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman/Net

IDTODAY.CO – Nasib rakyat Indonesia dinilai semakin tidak menentu di tengah lonjakan Covid-19 yang dalam beberapa pekan terakhir selalu mencetak rekor kasus harian.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman mempertanyakan kebijakan pemerintah yang gencar melarang rakyat Indonesia untuk melakukan mobilitas selama 20 hari, tapi di satu sisi pemenuhan kebutuhan pokok tidak dipenuhi.

“Bapak Presiden Jokowi yang terhormat, jika rakyat disuruh diam di rumah saja selama 20 hari, dilarang buka warung, pasar ditutup, siapa gerangan yang memberi mereka makan?” tanya Benny Harman dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, @BennyHarmanID, Selasa (7/7).

Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, negara seharusnya menjamin kebutuhan rakyat, jika menghendaki rakyat tidak beraktivitas apapun.

Di satu sisi kebijakan PPKM Darurat sudah berjalan selama 5 hari, tetapi bantuan sembako belum terlihat nyata.

“Adakah negara menyiapkan sembako untuk rakyat?” sambungnya.

Kondisi demikian membuat Benny terpaksa menyampaikan rasa kekhawatirannya atas keselamatan rakyat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Saya khawatir, di tangan bapak negara gagal lindungi rakyatnya!” pungkasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Pesan Benny K Harman ke Listyo Sigit: Jangan Hanya Tajam ke Kami yang di Luar Pemerintahan

Demokrat: Bravo KPK, Kalau Bisa OTT Juga Dana Covid-19, Rakyat Monitor!
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman/RMOL

IDTODAY NEWS – Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Benny K Harman mengingatkan calon kapolri, Komjen Listyo Sigit Prabowo agar melakukan penegakkan hukum secara adil dan humanis.

Selain hukum tidak boleh tajam ke atas tapi tumpul ke bawah, Benny mengibaratkan penegakkan hukum juga tidak boleh tajam ke kanan tetapi tumpul ke kiri.

“Saya tambahkan jangan hanya tajam ke kanan tetapi tumpul ke kiri,” kata Benny dalam uji kepatutan dan kelayakan calon kapolri, Rabu (20/1/2021).

“Jangan hanya tajam ke pada kami yang ada di luar pemerintahan, sedangkan teman-teman yang ada di dalam kok tumpul,” kata dia.

Beberapa hal lain yang menjadi catatan Benny kepada Sigit yaitu soal hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul.

Ia mendukung Polri melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian dan penyebar informasi hoaks.

Namun, ia mempertanyakan bagaimana upaya Sigit menjamin bahwa penegakkan hukum itu tidak hanya menyasar kelompok tertentu.

“Kami dukung penuh, tetapi apa yang Anda (Sigit) lakukan untuk menjamin supaya penegakkan hukim ini tidak hanya ditujukan pada kelompok tertentu, tetapi keompok lain semacam dikasih keleluasaan,” tutur dia.

Selain itu, Benny menyinggung soal reformasi di internal tubuh Polri. Dia mengatakan, jika terpilih sebagai Kapolri, Sigit harus bisa membangun sebuah kebiasaan baru.

Ia mengingatkan bahwa Polri merupakan institusi yang memiliki kewenangan besar dengan sokongan APBN yang besar pula.

“Bagaimana bapak membangun habitus baru itu, mencegah penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan,” kata Benny.

Mengakhiri pertanyaannya, Benny menyebut saat ini ada sekitar 60.000 kasus hukum yang terbengkalai.

Dia mengatakan, puluhan ribu kasus yang mangkrak ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Sigit ketika menjabat sebagai Kapolri nanti.

“Saat ini ada 60 ribuan kasus yang mangkrak di lembaga ini, tidak jelas penyelesaiannya. Ini adalah tantangan bapak. Tolong kasih kami sedikit apa yang bapak lakukan untuk mengatasi kasus yang mangkrak ini,” ucap dia.

BACA: Listyo Sigit Janji Tegakkan Hukum yang Adil, Tokoh NU: Ayo, Proses Ade Armando dan Denny Siregar

Sumber: kompas

Kategori
Politik

Demokrat: Mohon Bu Risma Jelaskan 16,7 Juta Penerima Bansos Fiktif, Bisa Meledak Skandal Ini

Benny Harman: Hukum Kini Tumpul Ke Atas Dan Hanya Tajam Ke Bawah
Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman/RMOL

IDTODAY NEWS – Informasi mengenai jutaan penerima bantuan sosial yang diduga tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) harus dijelaskan secara gamblang oleh Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini.

“Mensos Ibu Risma yang terhormat, mohon jelaskan (secara) terbuka informasi beredar luas tentang 16,7 juta penerima bansos fiktif, tidak ada NIK,” tegas politisi Demokrat, Benny Kabur Harman di akun Twitternya, Selasa (19/1).

Menurutnya, pengusutan oleh pemerintah wajib dilakukan agar persoalan tersebut tak menjadi gaduh.

Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja, ia khawatir polemik yang telah sampai ke telinga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut akan menjadi persoalan baru.

“Kalau tidak, ini bakal menjadi skandal besar yang meledak awal tahun. Ingat, protes menurunkan pemimpin antara lain karena pusaran korupsi sekitar istana. Liberte!” tandasnya.

Temuan tersebut sebelumnya juga sudah disampaikan KPK saat bertemu dengan Risma usai dilantik menggantikan menteri terdahulu, Juliari Peter Batubara yang tersangdung kasus korupsi bansos Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, KPK mendesak Kemensos memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data penerima bantuan sosial atau bansos.

“KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK tapi ada di DTKS yang isinya ada 97 juta individu, tapi 16 juta itu tidak yakin ada atau tidak orangnya. Kami sampaikan dari dulu, hapus saja 16 juta individu itu,” kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, Senin lalu (11/1).

BACA: Mensos Risma Ikut Bungkus Nasi di Dapur Umum Bencana Jember

Sumber: rmol

Kategori
Politik

Demokrat: Pasukan Buzzer Dibayar untuk Memecah Bela Bangsa, Mirip Zaman Belanda

Benny Kabur Harman
Benny Kabur Harman/Breakingnews.co.id

IDTODAY NEWS – Koalisi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dinilai hadir untuk memecah bela bangsa. Namun Politikus Partai Demokrat, Benny Kabur Harman mengatakan, justru yang memecah bela bangsa adalah buzzer bayaran di media sosial.

“Para tokoh bangsa yang memproklamirkan KAMI dituding memecah belah bangsa oleh pasukan Buzzer. Menurut saya sih sebaliknya, pasukan buzzer itulah yang bikin bangsa ini terbelah,” tulis Politikus asal NTT ini di twitternya, Rabu (26/8).

Dia mengatakan, cara kerja buzzer untuk memecah bela bangsa. Cara-cara ini mirip dengan masa-masa penjajahan Belanda ratusan tahun silam.

“Metode kerja pasukan buzzers itu adalah memecah belah lalu menguasai, divide et impera. Ini mirip dulu dipake penjajah untuk menguasai bangsa kita ratusan tahun,” ucap Benny.

“Para tomas dan toga disuap, diadudomba, dan dikuasai agar loyal tunggal pada raja. Itu dulu. Sekarang?Rakyat Monitor!” imbuhnya.

Sebelumnya Indonesia Coruption Watch (ICW) mengungkapkan, dana yang digelontorkan pemerintah untuk buzzer dan influencer tidak main-main. Dana itu sebesar Rp90,45 miliar.

ICW menilai pemerintah Joko Widodo tidak percaya diri dengan program-programnya hingga harus menggelontorkan anggaran untuk influencer dan buzzer.

Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan, pemerintah pusat menganggarkan Rp90,45 miliar untuk beragam aktivitas yang melibatkan influencer.

Egi juga menegaskan, beberapa Kementerian juga menggunakan influencer. Contohnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 dengan jasa influencer artis Gritte Agatha dan Ayushita Widyartoeti Nugraha dengan nilai anggaran Rp114,4 juta.

Selain itu, untuk mata anggaran yang sama, Kemendikbud menggelontorkan anggaran Rp114,4 juta untuk influencer Ahmad Jalaluddin Rumi dan Ali Syakieb. Contoh lain adalah Kementerian Pariwisata mengelontorkan dana sebesar Rp5 miliar untuk publikasi melalui international online influencer trip paket IV.

Sumber: fin.co.id