Kategori
Politik

Megawati Ingin Kaum Disabilitas Lebih Percaya Diri dan Berprestasi

IDTODAY NEWS – Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta kelompok disabilitas untuk lebih percaya diri dalam meraih prestasi demi mengharumkan nama bangsa. Karena menurutnya, saat ini seluruh instrumen negara telah meletakkan kaum disabilitas sejajar dengan semua orang.

Hal ini disampaikan Megawati saat menyampaikan sambutan dalam rangka pemberian penghargaan kepada para atlet dan pengurus Paralimpiade Tokyo 2020. Acara itu dilaksanakan di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (24/9).

Megawati mengisahkan ketika kecil, sekitar umur 13 tahun, pernah diajak oleh sang ayah sekaligus Presiden Indonesia ke-1 Soekarno ke Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC). Di sana, Megawati kecil melihat ada orang yang dilahirkan berbeda, tetapi tetap punya sukacita.

“Lalu, saya lihat terus menerus, mereka diajari, diberi alat bantu. Jadi saya melihat seharusnya lingkungan pun harus mengikutsertakan membuat mereka punya kebanggaan,” kata Megawati.

Dari pengalaman itu pula, Megawati ketika menjadi Presiden RI ke-5 dan memimpin PDIP selalu mengingatkan kepada jajarannya untuk menghargai prestasi yang telah dilakukan kaum disabilitas, khususnya olahragawan dan olahragawati yang mengikuti Paralimpiade.

“Karena saya ingin merangsang kembali bahwa ketika saya menjadi presiden ada kebijakan yang saya buat, yang jelas-jelas sebenarnya membuat mereka yang mempunyai kekurangan itu sangat bisa bergerak seperti apa adanya, seperti manusia normal,” kata Megawati.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu menyatakan kebijakan itu di antaranya ialah UU RI Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam kebijakan itu, tertuang bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan dan rehabilitasi bantuan sosial serta pemeliharaan taraf kesejahteraan.

Lalu mengenai ketenagakerjaan, disebutkan akses untuk dapat pelatihan kerja, dari mereka yang disebut pengusaha mempekerjakan tenaga disabilitas tersebut wajib memberikan perlindungan. Pengusaha juga dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

“Jadi harus selalu dilakukan. Jadi yang namanya PDI Perjuangan pun seharusnya demikian untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak tersebut. Karena tentu saja dari anak-anak akan jadi orang dewasa yang mereka akan bergerak hidup,” jelasnya.

Megawati juga mengingatkan aturan itu pula yang mengatur apabila pekerja buruh mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah lampaui batas 12 bulan, dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, diberikan uang pesangon dua kali, uang penghargaan dua kali, dan uang pengganti hak sekali ketentuan.

“Kenapa ini ibu bacakan? Karena keliatannya saya merasakan sepertinya itu sudah agak jauh di sana. Saya ingin kembali mempulerkan bahwa ini merupakan UU Negara Republik Indonesia. Jadi jangan tidak percaya diri,” pungkasnya.

Adapun pemberian penghargaan kepada para atlet dan pengurus Paralimpiade Tokyo 2020 ini dihadiri oleh, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan sejumlah Ketua DPP, di antaranya Puan Maharani, Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga, Tri Rismaharini, Utut Adianto, Nusyirwan Soedjono, Sukur Nabanan, Sri Rahayu, Wiryanti Sukamdani, Ribka Tjiptaning, Mindo Sianipar, Ketua DPP Prananda Prabowo hadir secara virtual.

Sumber: jawapos.com

Kategori
Politik

Djarot PDIP Heran kok Bisa Presiden 3 Periode, Ada yang Akrobat Bikin Gorengan Gosong

IDTODAY NEWS – Rencana amandemen UUD 1945 dipastikan hanya akan fokus memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) (dulu disebut GBHN).

Dipastikan pula bahwa sampai saat ini MPR tidak pernah membahas soal perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

Itu ditegaskan Ketua Badan Kajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).

“Badan pengkajian tetap fokus mengkaji secara mendalami tentang substansi dari PPHN,” terangnya.

Ketua DPP PDIP ini menilai, isu jabatan presiden 3 periode dalam amandemen UUD 1945 itu tidak lebih sebuah gorengan.

Gorengan itu disebut Djarot dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Gorengan dimaksud semakin masif pasca pidana kebangsaan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo pada 16 Agustus 2021 lalu.

Dalam pidatonya, sosok yang akrab disapa Bamsoet itu sempat menyinggung tentang wacana amandemen terbatas UUD 1945.

“Digoreng-goreng sampai gosong, direbus, digoreng, dibolak-balik, ada yang main akrobat-akrobat begitu,” ungkap Djarot.

Sampai akhirnya, gorengan itu merembet dan melebar kemana-mana sampai pada pada jabatan presiden 3 periode.

“Sekali lagi, kami tidak pernah mengkaji secara mendalam tentang keberadaan pasal-pasal di luar ini,” tegasnya.

Djarot menuturkan, wacana amandemen UUD 1945 tersebut merupakan rekomendasi dari MPR periode 2009 lalu.

Karena itu ia menekankan bahwa pembahasan amanedemen ini tidak dilakukan secara tiba-tiba.

“Ini sudah dibahas secara mendalam oleh MPR periode sebelum sebelumnya, yaitu 2009 sampai dengan 2014,” terangnya.

Salah satu keputusannya adalah melakukan formulasi sistem perencanaan pembangunan nasional.

“Dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara,” paparnya.

Sampai sejauh ini, badan pengkajian MPR juga sudah melakukan komunikasi dengan para pakar, akademisi, forum rektor, masyarakat, hingga tokoh-tokoh.

Hasilnya, dalam diskusi tersebut mereka disebut Djarot sepakat menghadirkan PPHN.

Sebab, kehadiran haluan negara adalah sebuah hal yang urgen dan sangat penting.

“Kenapa? Haluan negara ini adalah sebagai peta jalan, mau menuju ke mana Indonesia ini, 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan,” tandas Djarot.

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Politik

Gibran Puji Anies, Begini Respons Petinggi PDIP

IDTODAY NEWS – Pujian Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penanganan Covid-19 turut direspons oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.

Djarot menilai sikap baik Gibran kepada Anies bukan berarti langkah tersirat untuk maju di Pilgub DKI pada 2024.

“Menurut saya, orang memuji itu baik. Kalau kerja bagus dipuji, baik, kritik juga baik,” kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/9).

Lebih lanjut, Djarot meminta Gibran untuk fokus menjalankan amanah sebagai Wali Kota Surakarta, termasuk menanggulangi dampak pandemi.

“Enggak usah mikir yang macam-macam, enggak usah mikir ke Jakarta, mikir ke Jawa Tengah. Kan nanti pemilihannya serentak 2024,” tegasnya.

Sebelumnya, Gibran memuji kinerja Anies Baswedan-Riza Patria dalam menangani Covid-19 di Ibu Kota. Menurutnya, langkah pemimpin Ibu Kota itu patut ditiru oleh kepala daerah.

“Jadi sekali lagi luar biasa kerja keras Pak Anies dan Pak Riza untuk Jakarta. Benar-benar ini jadi percontohan untuk kami yang ada di daerah,” ujar Gibran.

Terkait program vaksinasi, Gibran mengaku telah menjadikan DKI Jakarta sebagai acuan. “Yang saya jadikan percontohan pasti Jakarta. Jakarta vaksinasinya sudah di atas 100 persen. Solo juga harus mengejar,” pungkasnya.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Puji Anies Baswedan, PDIP Langsung Keluarkan Warning untuk Gibran

IDTODAY NEWS – Pujian yang dilontarkan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbuah warning dari PDIP.

Banyak pihak menilai, pujian putra sulung Presiden Jokowi kepada Anies itu bisa jadi pertanda bahwa ia akan melangkah ke DKI Jakarta.

Pasalnya, DKI Jakarta akan kembali menggelar kompetisi untuk memperebutkan kursi orang nomor satu di Ibukota.

Gibran pun disebut-sebut memiliki kemungkinan untuk menjadi salah satu peserta dalam kontestasi tersebut.

Untuk itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengingatkan Gibran agar fokus pada tugasnya sebagai Wali Kota Surakarta.

“Enggak usah mikir yang macam-macam, enggak usah mikir ke Jakarta,” ingat Djarot di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/9/2021).

“Mikir ke Jawa Tengah, kan, nanti pemilihannya serentak 2024,” imbuhnya.

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Politik

Gibran Disebut Layak Pimpin Jakarta, PDIP: Nggak Usah Mikir yang Macem-macem

IDTODAY NEWS – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dinilai PWNU DKI Jakarta layak memimpin Jakarta. PDIP menyarankan agar Gibran fokus bekerja di Solo.

“Kalau menurut hemat saya, orang memuji itu baik, kerja bagus dipuji baik, dikritik juga baik, kalau saya, saran saya sebaiknya Mas Gibran itu fokus, untuk menyelesaikan penugasan di Solo, nggak usah mikir yang macem-macem,” kata Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/9).

“Nggak usah mikir ke Jakarta kek, ke Jawa Tengah kek, kan nanti pemilihannya serentak, ya toh. Jadi saran saya kepada Mas Gibran fokus aja di sana, tapi kalau beliau (PWNU DKI) memuji ya boleh, mengkritik juga boleh,” lanjutnya.

Djarot mengatakan bahwa proses pilkada masih cukup panjang.

“Karena masih panjang maka sebaiknya berikan kesempatan, kenapa karena proses kepemimpinan seseorang itu melalui jalan yang cukup panjang, jadi semuanya by process, kita berikanlah kesempatan bukan hanya Mas Gibran yang lainnya,” kata Djarot.

Djarot mengatakan bahwa PDIP tidak menganggap Gibran istimewa.

“PDIP tidak pernah menganggap Mas Gibran punya keistimewaan, semua sama, untuk sekolah partai dia juga ikut, kita juga evaluasi terus, jadi semua mendapat perlakuan yang sama, tidak ada privilege, bukan hanya Gibran banyak kader yang juga berprestasi,” katanya.

Djarot mengatakan bahwa PDIP memiliki banyak kader yang berpotensi untuk diajukan pada 2024.

“2024 saya pastikan bahwa PDIP banyak stok yang bisa diajukan dalam pilkada, tapi tidak dibicarakan sekarang, stok kader cukup banyak,” ujarnya.

“Kita sekarang lagi menata konsolidasi dan lagi menggerakkan perintah Ketum nih kemarin semua kader untuk kerja keras, keluar dari zona nyaman, turun ke bawah bantu warga apalagi di masa pandemi, supaya kesehatan terjamin ekonomi pulih, jadi kita fokus itu, bukan untuk bicara tentang 2024,” lanjut Djarot.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Djarot Saiful Hidayat: PDIP Tidak Pernah Menganggap Mas Gibran Punya Keistimewaan

IDTODAY NEWS – PDI Perjuangan tidak pernah mengistimewakan kader tertentu. Tidak terkecuali, Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga putera Presiden Joko Widodo.

“PDIP tidak pernah menganggap Mas Gibran punya keistimewaan, semua sama,” ujar Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di Media Center DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/9).

Kata Djarot, Gibran juga mengikuti jenjang karir di PDIP sama seperti yang lainnya. Yakni, melalui proses sekolah partai dalam mempersiapkan calon pemimpin.

“Untuk sekolah partai dia (Gibran) juga ikut, kita juga evaluasi terus, jadi semua mendapat perlakuan yang sama, tidak ada privileged,” katanya.

Soal peluang Gibran untuk melenggang ke tingkat lebih tinggi, seperti yang santer belakangan untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta pada 2024, Djarot memilih menjawab diplomatis.

Menurut anggota Komisi II DPR RI ini, PDIP memiliki banyak kader kaya prestasi untuk siap ditarungkan di Pilkada Serentak 2024 nanti.

“2024 saya pastikan bahwa PDIP banyak stok yang bisa diajukan dalam Pilkada, tapi tidak dibicarakan sekarang,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Isu Presiden 3 Periode, Amien Rais Menuding, PDIP Nantang: Jangan Melantur

IDTODAY NEWS – PDIP menantang Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, yang menuding isu presiden 3 periode sengaja dimunculkan kembali oleh PDIP.

“Tunjuk hidung saja, siapa?” tantang Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (6/9/2021).

Namun Djarot memastikan bahwa tudingan Amien Rais itu tidak lebih dari omongan yang melantur.

“(Isu presiden 3 periode) Yang jelas bukan PDI Perjuangan. Jangan melantur,” tegasnya.

Sebaliknya, anak buah Megawati Soekarnoputri ini menegaskan bahwa PDIP taat pada konstitusi.

Bahwa ada aturan pembatasan masa jabatan presiden sebagaimana tertuang jelas dalam Pasal 7 UUD 1945.

Dalam aturan tersebut, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan selanjutnya.

“Awal gerakan reformasi bertujuan untuk mengakhiri pemerintahan Orba yang sarat dengan KKN, akibat tidak ada batasan masa jabatan secara jelas dan tegas dalam pasal 7 UUD 1945,” tekan Djarot.

Karena itu, PDIP meminta semua pihak tidak asal dan saling tuduh terkait isu presiden 3 periode.

Ada baiknya, semua tokoh bekerjasama dan bahu membahu membantu pemerintah mengatasi pandemi Covid-19 di tanah air.

“Lebih baik setiap tokoh bersinergi untuk mengatasi Covid-19,” tandasnya.

Tudingan Amien Rais

Sebelumnya, Amien Rais menuding bahwa isu presiden 3 periode sengaja dihembuskan oleh para pendukung Presiden Jokowi sejak 2019 lalu.

Itu disampaikan Amien dalam sambutan tausyiah politik tumpengan virtual pengesahan badan hukum Partai Ummat, Minggu (5/8/2021).

“Sesungguhnya rencana amandemen (UUD 1945, tentang masa jabatan presiden) sudah dibicarakan sejak tahun 2019 oleh tokoh-tokoh yang pro Jokowi itu,” tuding Amien.

Isu tersebut disebut Amien sengaja diturunkan untuk melihat penilaian publik oleh PDIP dan pendukung bukan formal.

Padahal, isu ini sebelumnya sudah mereda dan berangsur lenyap.

“Kemudian setelah itu diangkat lagi oleh teman-teman PDIP, terutama bukan PDIP resmi, pendukung bukan formal. Ada oknum-oknum mendapatkan tugas testing on the water ,” kata Amien.

Tujuannya, kata Amien, tidak lain memberikan jalan bagi Presiden Jokowi untuk menjabat lima tahun lagi.

Akan tetapi, hal itu tergantung reaksi masyarakat. Jika masyarakat menolak atau negatif, isu amandemen untuk perpanjangan ini bakal otomatis menghilang.

“Ketika reaksi masyarakat negatif, kemudian itu menghilang,” jelasnya.

“Mungkin kehebatan sekaligus kelemahan dari kita punya cara berpikir yaitu memang short memory. Tergerak sebentar, kemudian pelan-pelan menghilang,” kata Amien Rais.

Sumber: pojoksatu.id