Tag: DPD RI

Kategori
Politik

Pemilu 2024 Telan Biaya 150 T, DPD RI: Sudah Seperti Industri dalam Demokrasi

Sultan B Najamudin
Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin. (Istimewa)

IDTODAY NEWS – Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) meminta Pemerintah dan DPR untuk meninjau kembali sistem pemilu langsung Indonesia yang membutuhkan anggaran hingga ratusan triliun.

“Sangat Penting bagi kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat untuk meninjau kembali sistem pemilu yang boros dan cenderung menyebabkan kerentanan sosial seperti ini. Pemilu Langsung sudah seperti industri dalam demokrasi kita”, ujar wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin di Jakarta pada Minggu (18/9/2021).

Menurutnya biaya pemilu yang terlampau jumbo akan sangat rawan menyebabkan penyalahgunaan anggaran. Belum lagi jika ditambahkan dengan modal pemilu milik partai politik dan capres. Pemilu Langsung hanya jadi ajang adu kuat modal politik, yang sumbernya berasal dari cukong dan oligarki.

“Secara ekonomi mungkin bagus karena akan ada banyak uang Politik yang beredar di masyarakat, namun jika itu harus dibayar dengan rendahnya kualitas pemilu dan potensi konflik horizontal, maka pemilu justru hanya akan menjadi penyebab bagi kemunduran demokrasi itu sendiri,” terangnya.

Di sisi lain, bagi Indonesia yang notabene merupakan negara berkembang, angka ratusan Triliun adalah terlalu mubazir jika hanya dijadikan modal pemilu yang sejatinya bisa disiasati secara lebih efisien dan efektif.

“Secara kelembagaan, DPD RI sangat menghormati mekanisme demokrasi yang demikian, namun jika kita sejenak membandingkan proses pemilu kita selama ini dengan kualitas demokrasi yang ditimbulkan setelahnya, maka tidak terlalu sulit bagi kita untuk berbesar hati untuk mengevaluasi sistem pemilu langsung yang ada”, tambahnya.

Lebih lanjut Sultan mengingatkan bahwa, Pemerintah Perlu memperhatikan kondisi fiskal saat ini yang semakin banyak ditopang oleh utang luar negeri. Jika pemilu harus dibiayai dengan hutang, betapa naifnya bangsa ini.

“Dalam suasana bangsa yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemik covid-19, sebaiknya anggaran difokuskan pada pembenahan sistem dan manajemen kesehatan dan pendidikan, serta upaya pemulihan ekonomi nasional. Pesta Demokrasi tidak pantas dirayakan di tengah meningkatnya angka kemiskinan rakyat”, tegas Sultan.

Biaya Pemilu ke depannya pasti akan semakin meningkat, ini jebakan demokrasi liberal yang harus kita hindari. Sudah saatnya kita kembali mekanisme demokrasi Pancasila yang lebih berkualitas dan ekonomis.

“Oleh karena itu, kami menyarankan agar bangsa ini untuk melakukan restorasi demokrasi dengan memperbaharui sistem pemilu dan ketatanegaraan sejak dari hulunya, yang adalah konstitusi negara. Kita membutuhkan amandemen secara lebih menyeluruh, tidak sekedarnya saja”, ujarnya.

Seperti diketahui bahwa, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebut penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar serentak tahun 2024 mendatang merupakan penyelenggaraan yang sangat mahal.

Pemilu 2024 nanti adalah pemilu yang menurut saya sangat mahal ya. Saya sudah hitung-hitung sebetulnya dari pengajuan yang disampaikan KPU, Bawaslu, apakah itu dari sumber APBN maupun APBD ya itu tidak kurang sekitar 150 triliun, itu kita belum bicara keamanan dan seterusnya,” kata Doli dalam paparannya dalam webinar bertajuk ‘Memotret Persiapan Pemilu 2024: Tahapan, Strategi, dan Prediksi’ yang digelar Indonesian Public Institute (IPI) secara daring, Kamis (2/9/2021).

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Abdul Rachman Thaha: Andai Diperlakukan Seperti M. Kece, Ahok Bisa Mengalami Kondisi yang Sama

Basuki Tjahaja Purnama
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok/Net

IDTODAY NEWS – Nasib yang dialami M. Kece berbanding jauh dengan nasib yang sudah dialami oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Di mana Ahok bisa dibilang mendapatkan perlakuan yang istimewa.

Begitu kata anggota Komite I DPD RI, Abdul Rachman Thaha (ART) menanggapi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte kepada Kece di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bareskrim Polri.

“Dia (Ahok) tidak ditahan walau sudah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama. Bahkan setelah jatuh vonis bersalah, Ahok tidak dipenjara bersama para napi lainnya,” ujar ART kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/9).

ART mengaku heran antara Kece dan Ahok mendapatkan perlakuan yang berbeda. Di mana menurut ART, Kece berstatus ganda. Yakni sebagai tersangka pelaku penistaan agama dan juga sebagai korban kerja hukum yang dianggap tebang pilih.

“Nasib Kace menyadarkan kita bahwa andai Ahok ditempatkan di dormitori seperti MK (M. Kece), bisa saja dia mengalami kondisi yang sama. Remuk redam dilibas sesama tahanan atau pun narapidana,” kata ART.

Di satu sisi, ART merasa “kasihan” kepada Kece karena tidak memperoleh privilege seperti yang didapat oleh Ahok.

“Dengan kata lain tidak ada diskriminasi perlakuan hukum, Kece tidak akan menjadi objek berita hari ini. Pada sisi lain, itulah potret ‘mahkamah hukum’ di dalam penjara” jelas ART.

ART menambahkan, dalam kehidupan sehari-hari, agama berada pada posisi tertinggi. Tapi, begitu ada yang melecehkan agama, hukumannya cuma sekitar lima tahun.

“Hukuman yang hanya segitu dipersepsikan tidak mewakili kemuliaan agama. Alhasil, tahanan atau pun napi yang ikut merasa terluka akibat agamanya dilecehkan kemudian memilih menegakkan hukum ala mereka sendiri,” terang ART.

Karena kata ART, sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa narapidana punya semacam kasta. Di mana, penjahat seksual berada di kasta terbawah. Konsekuensinya adalah, akan dibikin porak-poranda begitu masuk ke dalam penjara.

Sedangkan narapidana berkasta tertinggi adalah napi politik. Mereka menjadi guru besar yang dihormati para napi lainnya

“Jangan-jangan, aksi Napoleon menjadi preseden bagi munculnya kasta baru yang lebih rendah lagi daripada yang terendah, yaitu narapidana penistaan agama. Dengan dugaan seperti itu, saya mewanti-wanti siapa pun yang nekad menghina agama, bersiaplah di azab di penjara,” tutur ART.

ART mengaku menolak segala bentuk penganiayaan. Akan tetapi, karena kekerasan dalam penjara sudah menjadi sub budaya, maka para penista agama wajib bersiap.

“Sah sudah, dalam revisi KUHP, sanksi pidana bagi pelaku penistaan agama patut dihukum lebih berat lagi,” pungkasnya.

Sumbe: rmol.id

Kategori
Politik

Fahira Idris: Dunia Pendidikan Kembali Berlari Jika Pandemi Semakin Terkendali

Fahira Idris
Anggota DPD RI Fahira Idris/Net

IDTODAY NEWS – Panjangnya durasi pengendalian pandemi Covid-19 berdampak nyata pada kemampuan anak dalam mengeksplorasi pengetahuan. Pembelajaran tatap muka tentu tidak akan berjalan maksimal selama pandemi masih berlangsung.

Padahal pembelajaran tatap muka (PTM) menumbuhkan daya kreatif siswa mengeksplorasi pengetahuan, membentuk karakter siswa untuk saling bekerja sama, media rekreasi dan refreshing yang menyenangkan bagi anak saat belajar, serta muaranya kepada pembentukan karakter.

Anggota DPD RI Fahira Idris mencatat isu krusial lainnya selama pandemi ini adalah peningkatan angka anak putus sekolah karena pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi masih melanda.

“Jika pandemi semakin terkendali, dunia pendidikan akan kembali berlari. Jadi sebenarnya selain menyelamatkan ekonomi, kepentingan utama kita untuk segera mengendalikan pandemi ini adalah menyelamatkan keberlangsungan dunia pendidikan kita. Alhamdulilah, seiring turunnya kasus positif, PTM terbatas di banyak daerah sudah mulai diterapkan,” tegasnya kepada wartawan, Senin siang (20/9).

Fahira mengurai, walau sifatnya masih hybrid (kombinasi PJJ dan tatap muka), PTM bisa menjadi pondasi yang baik bagi bangsa agar secara berangsur PTM di masa pandemi ini bisa berjalan lebih maksimal baik.

Salah satu isu krusial yang harus sama-sama menjadi perhatian adalah merumuskan strategi yang efektif agar tidak ada anak yang putus sekolah akibat pandemi ini.

“Mudah-mudahan pandemi semakin terkendali dan kita bisa segera menata kembali dunia pendidikan kita,” sambungnya.

Fahira mencatat, di banyak daerah yang status PPKM berada di level 1 hingga 3 pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas sudah berjalan beberapa pekan. Semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan mengharapkan PTM Terbatas ini mampu menjadi pondasi yang kuat agar secara berangsur pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini bisa berjalan lebih maksimal baik dari sisi kuantitas hari belajar tatap muka maupun dari sisi kualitas penerapan protokol kesehatan.

Agar PTM terbatas ini mampu menjadi pondasi yang kuat maka sangat penting dilakukan evaluasi secara berkala oleh masing-masing kepala daerah baik evaluasi PTM itu sendiri maupun evaluasi kondisi pandemi di daerah masing-masing.

“Oleh karena itu, setiap kebijakan relaksasi terutama terkait pembelajaran tatap muka harus melalui evaluasi secara berkala oleh masing-masing daerah dan mencermati dengan teliti situasi pandemi di wilayah masing-masing,” pungkas Fahira Idris.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Pimpinan MPR Fraksi PKS: Ibu Mega Menolak 3 Periode, Kalau Begitu Selesai Sudah!

Hidayat Nur Wahid
Wakil Ketua MPR RI fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid/Net

IDTODAY NEWS – Ternyata tak semua fraksi di MPR RI satu suara untuk melakukan amandemen UUD 1945, meski sejauh ini rencananya baru akan mengubah Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN).

Namun, karena santer isu mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode, fraksi PKS MPR RI menjadi salah satu pihak yang meyakini bahwa semua fraksi di MPR RI tidak ada yang mendukung amandemen dilakukan.

Keyakinan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, karena mendengar Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri melalui Wakil Ketua MPR RI fraksi PDIP, Ahmad Basarah, telah berkali-kali menegaskan penolakannya terhadap penambahan masa jabatan presiden tiga periode.

“Tegas Bu Megawati menyampaikan tidak setuju atau tidak menghendaki adanya perubahan UUD 1945 untuk perpanjangan masa jabatan Presiden,” kata Hidayat saat menjadi narasumber dalam diskusi daring POLEMIK bertajuk “Amandemen UUD 1945, Untuk Apa?” pada Sabtu siang (11/9).

Menurut HNW, sapaan karib Politkus Senior PKS itu, jika fraksi PDIP di MPR RI selaku partai penguasa saja menolak wacana penambahan masa jabatan tiga periode, maka dapat dipastikan wacana amandemen UUD 1945 yang disebut-sebut akan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode akan kandas.

“Pak Ahmad Basarah dalam berbagai kesempatan, bahkan beliau mengkritik keras salah satu tokoh nasional yang menuduh “Pak Jokowi” ingin memperpanjang masa jabatan Presiden,” ucap Hidayat.

“Demikian juga yang disampaijkan oleh Sekjen PDIP Pak Hasto Kristiyanto. Kalau dari PDIP tidak mendukung, ya sudah selesailah,” pungkasnya.

Selain HNW, hadir narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar, Wakil Ketua MPR RI fraksi PKB Jazilul Fawaid,, dan Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Kata PKB, Presiden 3 Periode Jadi Soal karena Dikampanyekan Pendukung Jokowi

Jazilul Fawaid
Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKB, Jazilul Fawaid/RMOL

IDTODAY NEWS – Isu penambahan masa jabatan presiden belakangan ramai dibahas lantaran disuarakan oleh pendukung presiden Joko Widodo dalam jumlah kecil.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKB, Jazilul Fawaid saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Polemik bertajuk “Amandemen UUD 1945, Untuk Apa?” pada Sabtu siang (11/9). Pada dasarnya, hingga kini MPR RI belum membahas serius penambahan masa jabatan presiden.

“Faktanya ada kelompok kecil dan itu dikenal sebagai pendukung Pak Jokowi yang mengampanyekan 3 periode. Dan itu yang menjadi soal menurut saya!” kata Jazilul.

Meski Jokowi berkali-kali tidak ingin menambah masa jabatan, wacana ini akan tetap menjadi bola liar karena kelompok pendukung itu masih terus mengampanyekan Jokowi tiga periode.

“Ada yang pake kaosnya 3 periode, ada deklarasi untuk 3 periode. Dan itu dikenal sebagai pendukung Pak Jokowi, kan begitu sebenarnya,” sesalnya.

Atas dasar itu, politisi PKB ini menyarankan semua pihak kembali ke konstitusi UUD 1945. Sebab Presiden Jokowi sendiri sudah tegas menolak wacana penambahan masa jabatan menjadi tiga periode.

“Nah konstitusi kita, periode masa jabatan presiden tidak pernah dibahas di MPR sama sekali. Tidak ada satu pun fraksi melakukan pembahasan. Tapi ini terus dibahas, ya karena ada kelompok-kelompok yang menginginkan itu,” tandasnya.

Selain Jazilul, hadir narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Jurubicara Presiden, Fadjroel Rachman; pakar hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar; anggota MPR RI fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid; dan anggota DPD RI, Abdul Rachman Thaha.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Prof Jimly Asshiddiqie: Jangan Khawatir, Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Mungkin Terjadi

Prof Jimly Asshiddiqie
Prof. Jimly Asshiddiqie/Net

IDTODAY NEWS – Anggota DPD RI Prof Jimly Asshiddiqie meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode yang terus bergulir seiring wacana amendemen UUD 1945.

Menurut mantan ketua pertama Mahkamah Konstitusi (MK) itu, perpanjangan masa jabatan presiden tidak mungkin terjadi.

“Soal perpanjangan masa jabatan presiden, itu tidak mungkin, tidak bisa dan tidak mungkin. Apalagi, Pak Jokowi juga sudah marah-marah, enggak mau dia. Marah dia, tersinggung, begitu lho,” kata Prof Jimly kepada wartawan, Rabu (8/9/2021).

Dia menilai isu tersebut hanya akan menimbulkan perselisihan antara yang pro dengan yang kontra. Terlebih lagi bila isu tersebut terus digoreng-goreng dengan tujuan yang bermacam-macam.

“Misalnya, orang yang mau goreng-goreng, maksudnya macam-macam. Ada yang mau menjilat, ada yang kemudian menentang, itu jadi terpancing. Padahal, enggak ada dan enggak mungkin,” tutur Prof Jimly.

Eks ketua DKPP itu membeberkan alasan kenapa perpanjangan masa jabatan itu tidak mungkin terjadi.

Pertama. karena semua partai sudah punya calon. Kedua, wacana itu tidak sejalan dengan agenda reformasi. “Tidak mungkin, kenapa? Ya, itulah misinya reformasi, pembatasan masa jabatan. Dan kedua, tidak ada partai yang mau,” ucap Prof Jimly.

Oleh karena itu, publik jangan terpancing memperdebatkan sesuatu yang tidak ada. Sebab, itu hanya buang-buang waktu, apalagi dengan emosi.

“Partai mana coba? PDIP yang paling besar, kan sudah punya calon. Kedua, Golkar, sudah punya calon. Ketiga, Gerindra, sudah punya calon juga,” kata tokoh asal Sumatera Selatan itu.

Ketua umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu menambahkan, memperdebatkan isu yang dibuat-buat tersebut dengan emosi hanya akan menimbulkan permusuhan.

“Makanya, setop itu wacana tiga periode itu,” tandas Prof Jimly Asshiddiqie.

Pada Senin, 2 Desember 2019, Presiden Jokowi menegaskan tanggapannya atas wacana penambahan masa jabatan presiden maksimal tiga periode.

“Ada yang bilang presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maknanya) menurut saya; satu ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Dan yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja,” tegas Jokowi, di Istana Merdeka.

Sumber: teropongsenayan.com

Kategori
Politik

Bingkisan Lempar di Cirebon, Prof Jimly Ingatkan Orang Dekat Jokowi, Hentikan!

Prof. Jimly Asshiddiqie
Prof. Jimly Asshiddiqie. (pojoksatu.id)

IDTODAY NEWS – Anggota DPD RI Prof Jimly Ashiddiqie mengingatkan orang-orang dekat Presiden Jokowi agar mengakhiri aksi bingkisan lempar seperti di Cirebon

Prof Jimly menegaskan, aksi Presiden Jokowi membagikan bingkisan langsung dengan cara dilempar harus segera disudahi.

Itu sebagaimana terjadi saat kungjungan Presiden ke Cirebon yang kemudian viral di media sosial.

Dalam aksi tersebut, warga bahkan berebutan sampai masuk ke saluran air yang keruh hanya untuk mendapat bingkisan yang berisi kaos.

Apalagi, tidak sekali ini aksi itu kemudian menimbulkan kerumunan warga di tengah pandemi Covid-19.

“Seharusnya orang-orang dekat memberi masukan agar praktik begini dihentikan. Mudaratnya jauh lebih besar darpada manfaatnya,” ujar mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) melalui akun Twitter pribadi, Rabu (1/9).

Hal senada sebelumnya juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Ia berharap agar kebiasaan Presiden Joko Widodo melempar bingkisan bukan bagian dari hobi dan hiburan.

Untuk diketahui, aksi bingkisan lempar Presiden Jokowi terakhir dilakukan di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Aksi itu menjadi viral dan ramai diperbincangkan lantaran bingkisan yang dilempar dari dalam mobil masuk ke dalam selokan air kotor.

Ironisnya, warga pun sampai masuk ke dalam seluran air tersebut untuk mengambil bingkisan yang dilemparkan.

Sumber: pojoksatu.id