Kategori
Daerah

Kisah Tak Biasa Guru Kristen Akan Mengajar di Madrasah

IDTODAY NEWS – Eti Kurniawati kaget bukan kepalang kala menerima SK Pengangkatan menjadi guru CPNS di Tana Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel). Guru beragama Kristen ini tak menduga ditempatkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tana Toraja.

Eti Kurniawati menjadi guru wanita pertama di sekolah tersebut yang tidak memakai hijab.

“Awalnya saya kaget ketika menerima SK dan mengetahui bahwa saya ditempatkan di MAN Tana Toraja. Saya pikirnya akan ditempatkan di sekolah umum sesuai agamaku,” ujar Eti Kurniawati dalam keterangan resmi di situs Kementerian Agama (Kemenag) Sulsel seperti dikutip pada Senin (1/2/2021).

Eti Kurniawati merupakan guru geografi yang menerima SK pengangkatannya sebagai guru CPNS pada 19 Januari 2021 bersama 8 CPNS lain.

“Tapi ya karena saya yakin ini adalah rencana Tuhan dalam hidup saya, maka akan saya jalani sebaik mungkin dan berusaha beradaptasi dengan lingkungan yang baru nantinya,” kata Eti Kurniawati.

Eti Kurniawati yang merupakan alumni Universitas Negeri Makassar (UNM) ini mengatakan akan tetap melangkah sesuai kaidah agamanya dan menghargai keyakinan orang lain, meski menjadi guru di MAN Tana Toraja.

Eti Kurniawati yang telah lama berdomisili di Kota Makassar menuturkan tidak asing saat ditugaskan menjadi guru CPNS di Tana Toraja. Sebab, orang tuanya juga asli Tana Toraja. Dia akan segera ke Tana Toraja setelah mengurus berkasnya di Kementerian Agama Sulsel.

“Dalam minggu ini saya akan segera ke Tana Toraja setelah selesai mengurus berkas-berkas saya untuk dibawa ke sana,” ujar Eti Kurniawati.

Pakai Kemeja dan Rok Panjang

Eti Kurniawati siap beradaptasi di lingkungan kerjanya kelak. Dia mengungkapkan akan menghargai perbedaan keyakinan orang lain meski tak berhijab.

Eti Kurniawati mengaku akan memakai rok panjang saat mengajar di MAN tersebut.

“Karena lingkungan tempatku nanti semua pada pakai jilbab, maka saya harus beradaptasi dengan menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang pula,” kata Eti Kurniawati.

Kemenag Sulsel: Penempatan Eti Kurniawati Sejalan dengan Peraturan Menag

Analis Kepegawaian Kemenag Sulsel Andi Syaifullah turut mengomentari penempatan Eti Kurniawati sebagai guru CPNS beragama Kristen di MAN Tana Toraja.

Menurut Andi, kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI tentang pengangkatan guru madrasah, khususnya pada Bab VI pasal 30.

“PMA Nomor 90 Tahun 2013 telah diperbaharui dengan PMA Nomor 60 Tahun 2015 dan PMA Nomor 66 Tahun 2016, di mana pada Bab VI Pasal 30 dicantumkan tentang standar kualifikasi umum calon guru madrasah (khususnya pada poin a), yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak disebutkan bahwa harus beragama Islam,” papar Andi Syaifullah.

Adi juga mengungkapkan Eti ditempatkan di MAN Tana Toraja untuk mengajar mata pelajaran umum, bukan pelajaran terkait agama Islam.

“Jadi saya pikir tidak ada masalah. Bahkan ini salah satu manifestasi dari moderasi beragama di mana Islam tidak menjadi eksklusif bagi agama lainnya,” kata Andi.

Baca Juga: Perebutan Partai Demokrat, Rachland: Ketua DPC Dijanjikan Imbalan Rp 100 Juta

Sumber: detik.com

Kategori
Pendidikan

Heboh Pemerintah Hentikan Pengangkatan Guru Jadi CPNS, Ini Alasan BKN

IDTODAY NEWS – Pemerintah menghentikan pengangkatan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) untuk formasi guru mulai 2021. Badan Kepegawaian Negara atau BKN bahkan mempertimbangkan untuk tidak lagi menerima guru sebagai CPNS.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta BKN hanya berencana membuka 1 juta formasi guru, namun bukan sebagai CPNS melainkan berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2021 ini.

“Kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK. Jadi bukan (penerimaan) CPNS lagi. Ke depan mungkin kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” kata Bima seperti dikutip kumparan, Minggu (3/1).

Dia pun menjelaskan alasan penghentian pengangkatan guru menjadi CPNS. Menurutnya, selama 20 tahun terakhir telah terjadi ketidakseimbangan sistem distribusi guru antardaerah secara nasional, karena pemerintah membuka formasi guru untuk seleksi CPNS.

“Karena apa? Karena kalau PNS, setelah mereka bertugas empat sampai lima tahun, biasanya mereka ingin pindah lokasi dan itu menghancurkan kemudian sistem distribusi guru secara nasional,” kata Bima.

Selama 20 tahun juga, kata Bima, BKN berupaya keras menyelesaikan persoalan distribusi guru tersebut, tapi penyelesaiannya tidak pernah berhasil, karena formasi CPNS untuk guru masih terus saja dibuka.

“Jadi ke depan, sistemnya akan diubah menjadi PPPK,” kata Bima.

Menurut Bima, PPPK dan PNS setara dari segi jabatan. Perbedaan kedua aparatur sipil negara (ASN) itu hanya soal ada atau tidaknya fasilitas tunjangan pensiun.

“Setara, hanya bedanya kalau PNS mendapatkan (tunjangan) pensiun, PPPK tidak mendapatkan (tunjangan) pensiun,” kata Bima.

Namun, BKN mengupayakan untuk membicarakan persoalan itu kepada PT Taspen, sehingga PPPK pun bisa menerima tunjangan pensiun seperti PNS.

“Bukan berarti tidak boleh mendapatkan pensiun, karena untuk PPPK tidak pernah dipotong iuran pensiunnya. Jadi kami sudah berdiskusi dengan PT Taspen, jika memang PPPK ingin, maka bisa dipotong iuran pensiunnya. Sehingga berhak juga mendapatkan tunjangan pensiun. Itu sedang dalam pembicaraan,” kata Kepala BKN itu.

Baca Juga: Risma Masuk Kolong Jembatan, Teddy Gusnaidi: Anda Bukan Menteri Jakarta, Jangan Dulu Pencitraan

Sumber: kumparan.com

Kategori
Politik

Cegah Penularan Covid-19, Perhimpunan Guru Minta Siswa Hingga Guru Tak Pergi Saat Liburan Akhir Tahun

IDTODAY NEWS – Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim meminta agar guru, siswa, dan orang tua tidak melakukan perjalanan pada akhir tahun.

Langkah itu, menurut Satriwan, perlu diingatkan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19.

“Kami dari perhimpunan guru, betul-betul memohon kepada para guru dan orang tua siswa untuk menunda rencana libur akhir semester atau akhir tahun,” kata Satriwan dalam keterangan tertulis, Senin (7/12/2020).

“Sebab pandemi masih tinggi, apalagi ke depan ada momen libur Pilkada, Natal, dan Tahun Baru,” imbuhnya.

Satriwan berharap kasus Covid-19 yang dialami guru MAN 22 Jakarta dapat menjadi pembelajaran. Sehingga semua pihak dapat menahan diri agar tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan potensi penularan virus.

“Cukuplah kasus guru MAN 22 Jakarta jadi contoh dan pelajaran bagi kita,” kata Satriawan.

Satriwan mengaku, cukup khawatir bila libur akhir tahun justru akan memunculkan terjadinya klaster penularan virus corona.

Oleh karena itu, ia meminta para guru dan orang tua siswa mempertimbangkan kembali jika memiliki agenda libur akhir tahun. Hal itu juga mengingat pemerintah mulai mengizinkan pembukaan sekolah dengan pembelajaran tatap muka pada Januari mendatang.

“Para guru dan orang tua siswa diminta tidak egois, untuk berlibur (dalam) mengisi waktu,” tutur Satriwan.

Kategori
Politik

Nadiem Minta Guru Racik Formula Pendidikan Sendiri

IDTODAY NEWS – Banyak peserta didik yang mengeluh terkait banyaknya beban yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Padahal, pemerintah sendiri melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memberikan relaksasi terkait metode pembelajaran.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim pun mengatakan bahwa pihaknya sudah memberikan relaksasi agar kegiatan pembelajaran dapat tetap berlangsung. Mulai dari fleksibilitas penggunaan anggaran dana BOS sampai dibuatnya kurikulum darurat.

Maka dari itu, dia meminta agar pihak manajemen sekolah serta guru untuk membuat formula agar anak dapat tetap belajar secara maksimal.

“Dana bos direlaksasi, kurikulum disederhanakan, metode waktu dan kriteria pengajaran guru 24 jam di kesampingkan. Jadi ini guru yang ngatur sehingga anak-anak nggak bosen dan nggak jenuh, nggak usah semua (kurikulum) di-cover, yang esensial saja,” jelas Nadiem dalam Live Instagram bersama Deddy Corbuzier, Rabu (26/8).

Menurut Nadiem, tidak elok jika memutuskan untuk mengurangi jam pelajaran. Pasalnya, hal itu bertentangan dengan konsep Merdeka Belajar.

“Kalau itu diputuskan berarti itu dipaksakan dan itu bukan Merdeka Belajar, malah saya ingin mengubah paradigmanya, ayo dong temukan formula sendiri, saya tidak akan menghukum dan belenggu,” ujarnya.

Nadiem pun mengetahui bahwa perubahan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Meski begitu, para guru harus bisa melakukannya demi majunya pendidikan Indonesia.

“Ini sulit dan nggak mudah, memberikan kemerdekaan itu kadang-kadang diterima, kadang-kadang nggak diterima. Banyak guru minta kasih saja deh apa yang harus dilakukan,” ucap Menteri Nadiem.

“Itu semua (pengurangan jam pelajaran) sudah bisa dilakukan, seluruh fleksibilitas mengenai pengaturan penjadwalan diberikan pembebasan. Itu tergantung sekolah bagaimana mengatur jadwal guru-guru mereka belajar, tapi fleksibilitas itu sudah diberikan kepada sekolah asal total jam bekerja sebagai guru terpenuhi dan itu tugas dinas masing-masing,” sambung Nadiem.

Mengenai ketakutan para siswa tidak naik kelas, dia memastikan itu tidak terjadi. “Aturan pertama yang kita keluarkan adalah memastikan kriteria kelulusan itu UN kan kita cancel, kriteria kelulusan kita buat fleksibel.

Tahun ini harapannya sebagian besar anak itu harusnya lulus, itu sudah menjadi salah satu arahan kepada semua kepala dinas, jangan sampai anak-anak drop-out atau tidak lulus,” tutupnya.

Sumber: fajar.co.id