Tag: Hendri Satrio

Kategori
Politik

Jomblo, Demokrat Bisa Merapat ke Mana Saja

Jomblo, Demokrat Bisa Merapat ke Mana Saja
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani/Net

IDTODAY NEWS – Setelah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang resmi mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kini status Partai Demokrat jomblo.

Bergabungnya PKB dan keluarnya Partai Demokrat otomatis mengubah peta politik yang ada.

Pengamat politik Hendri Satrio alias Hensat, berpendapat, dalam posisinya yang bebas, Partai Demokrat berpeluang merapat ke poros lain, termasuk ke PDI Perjuangan.

“Kalau mau semangat rekonsiliasi, ada bagusnya Partai Demokrat gabung ke PDIP,” kata Hensat, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/9).

Founder Lembaga Survei Kedai Kopi itu melihat, hubungan Demokrat dan PDIP belakangan juga semakin akur, sejak pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, di kawasan Hutan Kota Plataran Senayan, Minggu lalu (18/6).

“Jadi, semangat rekonsiliasi bisa dimulai dengan kerjasama antara PDI Perjuangan dan Demokrat,” tandas Hensat.

Sumber : Rmol

Kategori
Politik

Soal Sanksi PDIP, Pakar Sarankan Ganjar Pranowo Deklarasikan Maju Tidaknya ke Pilpres 2024

Ganjar Pranowo
Ganjar Pranowo/Ist

IDTODAY NEWS – PDIP akan memberikan sanksi disiplin kepada kader yang menyebutkan atau disebut akan maju Pilpres 2024. Pakar politik dari Universitas Paramdina, Hendri Satrio, menyebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, perli deklarasi untuk memutuskan maju tidaknya di Pilpres 2024.

“Kalau menurut saya, kalau Ganjar benar-benar percaya diri, saat ini dia deklar aja akan maju ke Pilpres atau tidak. Kalau seperti ini kan bagaimana kita mau jadiin seorang calon presiden, tapi nggak tahu maunya apa. Dia mau maju atau tidak,” kata Hendri Satrio kepada wartawan, Selasa (21/9).

Hendri Satrio mengatakan bahwa Ganjar kerap masuk dalam survei tiga besar capres 2024. Menurut Hendri, PDIP ingin mendengar keputusan Ganjar soal maju tidaknya di Pilpres 2024.

“Di lembaga-lembaga survei, dia tiga besar. Tapi kan habis itu nggak pernah ada konkretnya mau apa setelah itu. Misalnya dia bilang terang-terangan, bilang ‘Bu Mega, Mbak Puan, saya Ganjar Pranowo kader PDI Perjuangan, Gubernur Jawa Tengah menyatakan tidak akan maju ke pemilu presiden 2024’,” katanya.

“Tapikan itu tidak pernah terdengar, mungkin itu yang ingin didengar oleh Teuku Umar, mas Ganjar tuh maunya apa,” lanjutnya.

Menurutnya, Ganjar perlu hati-hati terhadap dukungan yang diberikan kepadanya untuk maju Pilpres 2024, salah satunya relawan Jokowi Mania (JoMan).

“Apalagi kemudian Ganjar menerima pinangan dari relawan Jokowi, mestinya Ganjar itu waspada. Maksudnya waspada tuh, relawan itu harusnya sukarela mendukung satu orang dan royal. Dia relawan pak Jokowi, Pak Jokowinya belum selesai tapi sudah pindah ke Ganjar, mau ngapain itu relawan,” katanya.

Hendri mengatakan bahwa Ganjar dibesarkan oleh PDIP. Menurutnya, Ganjar sebaiknya tidak keluar dari PDIP.

“Sebetulnya Ganjar ini dibesarkan oleh PDI Perjuangan, jadi menurut saya jangan dia keluar dari PDI Perjuangan. Stay saja sama PDI Perjuangan. Bila nanti calon presiden dari PDI Perjuangan menang lagi, sangat mungkin dia masuk jajaran menteri. Kalau menurut saya dia seharusnya fokus di situ,” kata Hendri.

Menurutnya, saat ini sebaiknya Ganjar fokus menyelesaikan tugasnya di Jawa Tengah.

“Saat ini sebaiknya dia fokus untuk, bisa menyelesaikan tugas dia sebagai Gubernur Jawa Tengah dengan kinclong, dengan bagus dan baik. Sekarang perbedaan Mas Ganjar dan Pak Jokowi pada saat jadi gubernur tuh Pak Jokowi itu banyak program-programnya yang ready untuk nasional. Ganjar nggak,” sambungnya.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Prediksi Hensat, Kader PAN Gantikan Menteri Kalangan Profesional

Hendri Satrio
Analis Politik Kedai Kopi, Hendri Satrio/Net

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat. Wacana itu muncul seiring dengan kabar PAN akan masuk kabinet Jokowi dalam waktu dekat.

Dengan sinyal bergabungnya PAN itu sudah pasti ada pembantu Jokowi yang terdepak dari kursi Kabinet Indonesia Maju.

Pengamat politik Hendri Satrio tidak meragukan lagi adanya reshuffle kabinet Jokowi dalam waktu dekat ini. Dia mengatakan bahwa menteri yang akan digulung Jokowi ada dari kalangan profesional untuk digantikan dengan kader PAN.

“Ada. Siap-siap, tapi menterinya dari profesional ya. Saya tidak tahu siapa, nanti kalau diomongin nanti jadi stres menterinya, mending kita pura-pura tidak tahu saja,” ucap Hensat ketika berbincang dengan Kantor Berita PolitiK RMOL, Minggu (!9/9).

Penggagas lembaga survei KedaiKopi ini mengurai, Presiden Jokowi tidak akan mengurangi kursi partai politik pendukungnya. Sehingga yang bakal kena getah perombakan kabinet akan datang dari kalangan profesional/

“Tapi, kalau dari kasat mata kita bisa lihat kalau PAN masuk, kan tidak mungkin jatah parpol yang diturunin atau dikurangin. Jadi ya pasti yang diambil dari menteri profesional,” ucapnya.

Lebih dalam Hensat menambahkan, kalangan profesional tersebut bisa dari bidang ekonomi, pendidikan dan juga hubungan luar negeri. Namun, dia belum bisa memastikan siapa yang bakal dicopot jabatannya oleh Jokowi.

“Menteri profesional yang ada kan perlindungan UMKM terus LN (luar negeri) gitu-gitu kan, Kemendikbud, perdagangan paling dari situ yang bersiap untuk diganti kan,” tutupnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Analisa Dedi Kurnia, “Tukar Guling” Tjahjo-Tito Efektif bagi Kepentingan PDIP di Pemilu 2024

Dedi Kurnia Syah
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

IDTODAY NEWS – Wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat terus menuai spekulasi politik. Pasalnya, beredar kabar Menpan-RB Tjahjo Kumolo akan “tukar guling” posisi dengan Mendagri Tito Karnavian.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, melihat latarbelakang Tjahjo Kumolo menteri asal PDI Perjuangan, apabila dalam reshuffle bertukar formasi dengan Tito Karnavian maka sangat beralasan secara politik. Sebab untuk kepentingan Pemilu 2024.

Strategi ini, kata Dedi Kurnia, dinilai sangat efektif bagi PDIP dalam melakukan pendekatan politik struktural.

“Mendagri akan sangat strategis menyusun pejabat sementara di transisi Pilkada dan Pemilu 2024. Meskipun hanya berwenang ditingkat provinsi, tetapi tidak menutup kemungkinan mempengaruhi posisi di tingkat kota/kabupaten. Dari sisi strategi politik struktural, efektif,” kata Dedi Kurnia kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Jumat siang (17/9).

Lagipula menurut Dedi, cara yang bisa dilakukan PDIP untuk mengakomodasi kepentingan politik tersebut hanya bisa melalui struktural. Sebab, prestasi Tjahjo saat menjadi Mendagri tidak menonjol.

“Selama menjadi Mendagri di periode lalu Tjahjo tidak tunjukkan prestasi berarti, bahkan bermasalah dalam proses KTP-el,” katanya.

Sementara, Tito Karnavian telah membuktikan kinerja yang cukup baik saat menjadi Mendagri. Antara lain berhasil melaksanakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 dengan sukses.

“Karena tidak ada data menunjukkan peningkatan paparan pandemi dari aktivitas Pilkada itu,” tukasnya.

Desas-desus waktu perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju, termasuk sosok menteri yang baru terus mengemuka.

Penggagas lembaga survei KedaiKopi Hendri Satrio mendapat kabar bahwa reshuffle kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat ini, dan akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

“Ada desas desus katanya reshuffle yang akan terjadi akhir September atau awal Oktober nanti,” ucap Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio dalam diskusi virtual bertemakan “Petik Pelajaran, Ngotot 3 Periode Presiden Guinea Digulingkan”, Rabu (14/9).

Hensat menerka-nerka sosok yang akan diganti Jokowi. Selain itu, juga akan terjadi pergeseran jabatan di antara menteri kabinet.

“Pak Tito dan Pak Tjaho Kumolo tukeran. Pak Tito jadi PAN RB, Pak Tjahjo jadi Mendagri, nah makin menarik tuh peta politiknya,” katanya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Dapat Bisikan soal Reshuffle Kabinet, Hensat: Dikabarkan Paling Lambat Awal Oktober, Tito Tukar Guling dengan Tjahjo

Dapat Bisikan soal Reshuffle Kabinet, Hensat: Dikabarkan Paling Lambat Awal Oktober, Tito Tukar Guling dengan Tjahjo
Tjahjo Kumolo dan M Tito Karnavian/RMOLBanten

IDTODAY NEWS – Desas desus waktu perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju, termasuk sosok menteri yang akan diganti, sudah keluar Istana Negara. Salah satunya diterima pengamat politik Hendri Satrio.

Sosok yang kerap disapa Hensat ini mengungkap kabar yang ia terima dalam diskusi virtual bertemakan “Petik Pelajaran, Ngotot 3 Periode Presiden Guinea Digulingkan”, Rabu (14/9).

Hensat mengamini isu yang mengatakan ada sejumlah menteri yang tidak memiliki performa baik di tengah pandemi Covid-19 ini, dan akan digeser atau dilengserkan jabatannya oleh presiden.

Informasi yang ia dapat, menteri-menteri yang akan digani tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat ini, dan akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

“Ada desas desus katanya reshuffle yang akan terjadi akhir September atau awal Oktober nanti,” ucap Hensat.

Penggagas lembaga survei KedaiKopi ini menerka-nerka sosok yang akan diganti Jokowi. Selain itu, juga akan terjadi pergeseran jabatan di antara menteri kabinet.

“Pak Tito dan Pak Tjaho Kumolo tukeran. Pak Tito jadi PAN RB, Pak Tjahjo jadi Mendagri, nah makin menarik tuh peta politiknya,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Jokowi Dianggap Pas Gantikan Megawati di PDIP, Hensat: Emang Dia Mau?

Presiden Jokowi
Joko Widodo dinilai sebagai calon yang tepat untuk gantikan Megawati Soekarnoputri di PDIP/Net

IDTODAY NEWS – Nama-nama calon pengganti Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, terus bergulir seperti bola liar di masyarakat. Baik dari trah Soekarno maupun di luar garis keturunan sang Proklamator.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio berpendapat, untuk pengganti Megawati, PDIP harus mencari sosok yang bisa menjadi perekat seluruh kader banteng moncong putih tersebut.

“PDI Perjuangan masih perlu trah Soekarno sebagai perekat,” kata Hensat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (7/9).

Disinggung mengenai siapa yang lebih pantas menggantikan Megawati antara Puan Maharani atau Joko Widodo, penggagas lembaga survei KedaiKopi ini justru melihat Puan dan Prananda yang paling pas. Alasannya sudah tentu karena keduanya keturunan langsung Soekarno.

“Saya jagokan Prananda dan Puan,” katanya.

Sementara soal Jokowi yang banyak disebut cocok menggantikan Megawati, Hensat mengatakan, tampaknya mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak mau menjadi ketum partai. Lantaran hal itu akan menelan ludahnya sendiri terkait rangkap jabatan.

“Emangnya Pak Jokowi mau? Kan Pak Jokowi sendiri yang mendeklarasikan pejabat enggak boleh rangkap jabatan, masa dia langgar,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Hensat: Pak Jokowi Belum Menolak Isu Perpanjangan Masa Jabatan sampai 2027

Jokowi
Jokowi/kompas.com

IDTODAY NEWS – Pendiri Lembaga Survei KedaiKopi Hendri Satrio blak-blakan memberi tanggapan terkait bergulirnya isu amendemen UUD 1945 untuk 3 periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor mengatakan bahwa presiden telah menolak usulan tersebut.

Kendati demikian, menurut Ferry Noor, Jokowi tetap menyerahkan keputusan tersebut kepada MPR.

“Kami paham lah kalau perpanjangan ini ada kewenangan MPR, tapi kita juga musti mengingatkan para petinggi pemerintahan ini untuk tegak lurus di konstitusi,” jelas Hendri Satrio kepada GenPI.co, Minggu (5/9).

Menurut Hendri Satrio, ada sesuatu yang membuat masyarakat masih bertanya-tanya terkait simpang siurnya perpanjangan masa jabatan Jokowi.

“Jokowi memang pernah memberikan pernyataan soal amendemen 3 periode Jokowi, tapi kalau soal perpanjangan masa jabatan presiden sampai 2027 itu belum pernah,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, menurut Hendri Satrio, wajar jika publik mencurigai adanya keinginan Jokowi untuk bisa menambah masa jabatannya hingga 3 tahun mendatang.

“Wajar kalau masih ada simpangsiur tentang perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi di masyarakat. Sebab, Pak Jokowi belum menolak isu perpanjangan hingga 2027. Kita tunggu saja,” bebernya.

Di sisi lain, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengatakan bahwa Jokowi akan tegak lurus untuk tidak menjabat selama 3 periode.

“Sebagaimana kami nyatakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan menghormati agenda reformasi 1998,” jelas Fadjroel Rachman.

Menurut Fadjroel, Jokowi akan tetap mengikuti UUD sesuai pasal 7: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

“Jadi, isu 3 periode dan perpanjangan masa jabatan tidak sesuai dengan pasal 7 UUD 1945 tersebut,” tandasnya.

Sumber: genpi.co