Tag: Impor

Kategori
Politik

Akan Impor KRL Bekas dari Jepang, Fraksi PKS: Jangan Import Minded

Akan Impor KRL Bekas dari Jepang, Fraksi PKS: Jangan Import Minded
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto/Net

IDTODAY NEWS – Fraksi PKS DPR RI menyesalkan sikap pemerintah melalui PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang akan mengimpor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai, sistem perencanaan pemerintah terkait pengelolaan dan pengembangan perkeretaapian sangat kacau.

Menurutnya, rencana itu menunjukkan bahwa pemerintah malas melakukan kajian, yang akibatnya selalu mengandalkan impor untuk pengadaan kereta. Padahal, di dalam negeri ada industri pembuatan kereta api yang perlu didukung dan dikembangkan.

“Harusnya ada perencanaan yang matang berupa roadmap kebutuhan kapasitas KRL dan kemampuan pengadaannya secara domestik. Jangan import minded,” ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis, Senin (6/3).

Anggota Komisi VII DPR RI itu menegaskan bahwa rencana impor KRL ini terlihat betapa perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas layanan transportasi publik masih minim.

Sebab selama ini, tugas peningkatan layanan transportasi publik dibebankan kepada pemerintah daerah dan swasta. Sehingga, kondisi transportasi publik di beberapa daerah tidak sesuai standar dan sangat memprihatinkan.

“Harusnya kan pemerintah lebih memperhatikan kualitas layanan transportasi publik, ketimbang subsidi untuk pembelian mobil listrik pribadi bagi orang yang mampu,” sesalnya.

Terlebih, sambungnya, perhatian pemerintah pada peningkatan kualitas layanan transportasi publik masih lemah. Ini bisa dilihat dari postur APBN yang lebih banyak digunakan untuk mensubsidi pemilik kendaraan pribadi daripada untuk memperbaiki jumlah dan kualitas layanan transportasi publik.

“Coba bandingkan perhatian pemerintah terhadap infrastruktur KRL dengan subsidi mobil listrik atau kereta cepat Jakarta-Bandung?” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Tahun Baru Islam, Wapres Maruf Amin Ajak Rakyat Bangun Kemandirian Bangsa

Maruf Amin
Wakil Presiden Maruf Amin/Net

IDTODAY NEWS – Pergantian Tahun Baru Islam 1443 Hijriah harus dimaknai sebagai momentum transformasi menuju Indonesia maju yang kuat dan bermartabat.

Begitu pesan Wakil Presiden Maruf Amin yang berharap 1 Muharram 1443 H dijadikan momentum untuk berhijrah dari ketergantungan produk-produk impor.

“Kita harus berhijrah dari ketergantungan terhadap produk-produk impor,” tegasnya saat menghadiri acara Festival Muharram Masyarakat Sumatera Barat secara virtual, Selasa (10/8).

Hijrah ini perlu dilakukan agar Indonesia bisa membangun kemandirian bangsa. Sehingga bisa menunaikan Trisakti Bung Karno untuk berdikari di bidang ekonomi.

Tahun Baru Islam juga harus jadi momentum transformasi dan reformasi tatanan menuju kondisi yang lebih baik. Seperti saat Nabi Muhammad berpindah dari Mekkah ke Madinah dan berhasil membangun masyarakat Islam yang mandiri, berdaulat, dan inklusif.

Terakhir, Kiai Maruf Amin yang juga menjadi Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah meminta agar penguatan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia turut ditumbuhkan dalam semangat hijrah.

“Peluang pengembangan ekonomi Syariah masih sangat besar. Sudah waktunya kita berada di depan menjadi pelopor penerapan ekonomi dan keuangan Syariah yang tidak saja sesuai dengan aturan agama tapi juga berkeadilan, kompetitif dan menguntungkan,” tegasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

PKS : Impor Beras Percepat Hilangnya Petani Indonesia, Petani Asing Semakin Sejahtera.

PKS : Impor Beras Percepat Hilangnya Petani Indonesia, Petani Asing Semakin Sejahtera.
Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan, Riyono. (Foto: pks.id)

IDTODAY NEWS – Rencana impor beras sebanyak 1 – 1,5 juta ton menuai kritik keras dari kalangan akademisi dan aktifis. Setelah Presiden Jokowi menyerukan cinta produk dalam negeri namun berselang beberapa hari kabar impor beras akan dilakukan dengan dalih cadangan pangan nasional.

“Janji Presiden untuk stop impor ini sejak periode pertama 2014 – 2019. Faktanya sejak 2014 – 2020 Presiden sudah melakukan impor beras hampir 9 Juta ton atau rata – rata 1 juta ton/tahun. Nyaris tidak ada perubahan kebijakan soal impor beras, trus apa prestasinya? Tanya .

Kebijakan impor pangan disaat persiapan panen raya selain menyakiti perasaan 33.4 juta rumah tani petani juga akan merusak spirit anak – anak petani untuk enggan bertani. Saat ini ada 2.7 juta petani muda usia 20-30 tahun yang harusnya bisa menjadi regenerasi petani tua yang usianya sudah diatas 50 tahun. Jika ini terus dilakukan oleh pemerintah maka Indonesia hanya akan menjadikan petani asing semakin sejahtera. Kebutuhan pangan nasional 80 persen diproduksi oleh petani kecil, FAO menyebutkan 90 persen stok pangan global juga diproduksi oleh petani, namun kondisi petani tetap miskin.

Usia petani menurut LIPI saat diatas 47 tahun, pemuda yang mau bertani hanya tiga persen, Catatan Kementan 2010-2013 ada penurunan 5.1 rumah tangga petani yang setara dengan 21 juta jiwa. Artinya petani semakin tidak menarik buat pemuda dan rakyat umumnya.

“Dunia pertanian saat ini semakin tidak menarik bagi petani milineal, padahal disaat pandemi petani yang menolong kondisi ekonomi nasional. Apa ini balasan pemerintah kepada petani? Prestasi dibalas dengan impor beras. Kebijakan impor juga akan membuat jatuh harga gabah ditingkat petani, petani sudah jatuh tertimpa tangga lagi” Jelas Riyono.

Jika impor beras tidak dibatalkan maka sama saja pemerintah mensejahterakan petani asing dan membuat petani lokal semakin susah. Pemerintah harusnya mendengar masukan akademisi dan kalangan aktifis agar jangan membuat kebijakan yang merugikan petani.

“Undang – Undang 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani mengamanatkan agar petani bisa menjadi aktor utama pembangunan Indonesia, saat ini petani hanya menjadi penonton kebijakan pemerintah yang tidak pro petani lokal. Impor adalah wujud pro petani asing.” Tambah Riyono.

Baca Juga: Gubsu Pastikan KLB Demokrat di Sumut Tak Berizin: Perbuatan Tidak Benar!

Sumber: pks.id

Kategori
Peristiwa

Siap-siap! Impor Bensin Pertamina Bakal Melesat Tahun Ini

Siap-siap! Impor Bensin Pertamina Bakal Melesat Tahun Ini
Ilustrasi.(pojoksatu.id)

IDTODAY NEWS – PT Pertamina (Persero) berencana mengimpor BBM sebesar 113 juta barel pada tahun ini. Direktur Pertamina Nicke Widyawati mengatakan impor tersebut terbagi atas dua jenis, yaitu impor Premium sebesar 53,7 juta barel dan Pertamax 53,3 juta barel.

“Memang di tahun 2021 kami memprediksi total volume impor BBM kita naik 13,5% dibandingkan 2020. Hal ini juga sejalan dengan proyeksi kenaikan penjualan BBM kita,” ujar Nicke di Komisi VII DPR RI, Selasa (9/2/2021).

Menurut dia Pertamina membeli BBM impor di harga USD45,5 sampai USD45,7 per barel. Hal itu disebabkan harga minyak mentah dunia yang terus melonjak. “Ini ada kenaikan harga mengikuti pergerakan harga gasoline di hub Singapura. Memang adanya perkiraan harga kembali naik. Jadi kalau dilihat impor kelihatan meningkat dari 2020 ke 2021,” katanya.

Dia menambahkan pada 2021 penjualan BBM non subsidi mencapai 162,56 juta barel dan untuk BBM bersubsidi sebesar 47,69 juta barel. Angka tersebut naik dibandingkan realisasi penjualan BBM pada tahun lalu sebesar 139,34 juta barel untuk nonsubsidi dan 53,35 juta barel untuk BBM bersubsudi.

“Tapi dengan volume yang sama kita melakukan ekspor yang kalau dilihat di sebelah kanan bawah ini dengan volume yang sama ekspor domestik dan impor ini ada selisih harga yang bisa membantu untuk memperbaiki current account defisit. kita lakukan sejak tengah tahun lalu,” tandas dia.

Baca Juga: Digaji 300 Ribu, Guru Honorer Dilema antara Panggilan Hati dan Kebutuhan Perut

Sumber: sindonews.com

Kategori
Politik

Beras Vietnam Beredar Di Pasar Induk Cipinang, PKB: Harus Diselidiki Rekomendasi Impor Dari Mana

Beras Vietnam Beredar Di Pasar Induk Cipinang, PKB: Harus Diselidiki Rekomendasi Impor Dari Mana
Anggota Komisi IV DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah/RMOL

IDTODAY NEWS – Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah geram dengan temuan lolosnya beras impor yang diduga berasal dari Vietnam beredar di Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur.

Luluk menjelaskan, beredarnya beras diduga impor ini sangat meresahkan petani dan pedagang. Sebabnya, akan merusak harga yang saat ini dalam kondisi surplus.

Jika benar beras impor itu lolos masuk ke Indonesia, politisi dari PKB itu mendesak pemerintah segera menyelidiki siapa oknum yang mendatangkan beras tersebut.

Sebagai politisi di Dapil Jateng IV yang identik sebagai lumbung padi di Jawa Tengah, Luluk mengaku tidak ingin harga gabah petani rusak karena lolsonya beras impor. .

“Harus diselidiki rekomendasi impor ini darimana. Ketika RDP dengan Kementan dipertanyakan masalah ini, dari pihak Kementan menyatakan bahwa tidak pernah memberikan rekomendasi impor beras dari Vietnam,” demikian kata Luluk kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (19/1).

Dijelaskan Luluk, saat dirinya rapat bersama Kementan di Senayan, temuan beras impor itu telah dilaporkan ke kepolisian.

Ia berpendapat, untuk merespons lolosnya beras impor, seluruh pihak harus bekerja sama dalam menyelamtkan para petani dan juga pedagang.

“Perlu didudukkan bersama seluruh untuk sinergi serta menyamakan persepsi bagaimana setiap lembaga negara harus berupaya melindungi petani yang menjadi penyokong utama perekonomian negara selama pandemi,” demikian penegasan Luluk.

Baca Juga: Gerindra soal Seruan Habib Rizieq Bantu Pemerintah: Ini Pesan Persatuan

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Geram Kedelai Masih Impor, Bukti Jokowi Dan Kabinet Tak Berbuat Apa-apa

Geram Kedelai Masih Impor, Bukti Jokowi Dan Kabinet Tak Berbuat Apa-apa
Presiden Jokowi berbincang dengan pedagang tempe saat melakukan blusukan ke Pasar Anyar, di Kota Tangerang, Banten, Ahad, 4 November 2018. (Foto: Biro Pers Setpres.)

IDTODAY NEWS – Kemarahan Presiden Joko Widodo yang mendapati fakta bahwa kedelai masih impor menunjukkan kabinetnya belum berbuat banyak terhadap kedaulatan pangan.

“Masalah kedelai yang direspons kaget oleh ‘sinuhun’ Jokowi menunjukkan bahwa rapat-rapat kabinet tidak membahas masalah ini. Artinya, pemerintah tidak menaruh perhatian yang baik terhadap pangan dan pertanian,” kata pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/1).

Selain itu, kekagetan presiden yang mendapati kedelai, gula, hingga beberapa bahan lain yang masih menggantungkan dari pasokan asing juga menunjukkan buruknya perencanaan kabinet terkait produksi, kebutuhan pangan, dan sektor pertanian dalam negeri.

“Masalah impor pangan, beras, gandum, kedelai, gula, garam, dan lain sebagainya yang jutaan ton itu juga belum ada kemajuan dalam lima tahun terakhir. Jadi sebetulnya mereka tidak berbuat apa-apa,” kritiknya.

Dalam rapat kerja nasional pembangunan pertanian tahun 2021 di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kegeramannya terkait beberapa bahan pertanian masih impor.

Ia pun meminta kepada jajaran untuk menerapkan kebijakan yang tidak bersifat konvensional agar bisa membangun kawasan ekonomi secara luas.

“Percuma kalau bisa berproduksi tapi sedikit, enggak ngaruh apa-apa sama yang impor tadi. Karena problem dari dulu sampai sekarang kenapa kedelai di Indonesia bisa tumbuh baik, petani enggak mau tanam? Karena harganya kalah dengan kedelai impor,” tegas Presiden Jokowi.

Baca Juga: KPK Geledah 2 Perusahaan di Jakarta Terkait Kasus Bansos Corona

Sumber: rmol.id

Kategori
Peristiwa

RI Masih Impor Kedelai hingga Gula Jutaan Ton Bikin Jokowi Jengkel

RI Masih Impor Kedelai hingga Gula Jutaan Ton Bikin Jokowi Jengkel
Presiden Joko Widodo (Foto: Kompas)

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti jutaan komoditas pangan strategis yang sampai saat ini kerap diimpor seperti gula dan kedelai. Pembangunan pertanian nasional, perlu dibenahi secara serius.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat meresmikan pembukaan rapat kerja nasional pembangunan pertanian tahun 2021 di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Kedelai hati-hati, gula hati-hati, ini yang masih jutaan-jutaan. Jutaan ton. Bawang putih, beras, meskipun ini sudah hampir 2 tahun kita nggak impor beras. Saya mau lihat betul di lapangannya apakah bisa bisa konsisten,” kata Jokowi, Senin (11/1/2021).

Jokowi menekankan kepada jajarannya untuk tidak lagi menerapkan kebijakan yang konvensional maupun bersifat rutinitas semata. Jokowi ingin jajarannya bisa membangun kawasan ekonomi secara luas.

“Karena percuma kalau bisa berproduksi tapi sedikit, nggak ngaruh apa-apa sama yang impor tadi. Karena problem dari dulu sampai sekarang kenapa kedelai di Indonesia bisa tumbuh baik, petani nggak mau tanam? Karena harganya kalah dengan kedelai impor. Kalau petani disuruh jual dengan impor harga pokok, produksi nggak menutup,” katanya.

“Kenapa dulu kita produksi bawang putih, tapi petani nggak mau tanam lagi bawang putih? Karena harganya kalah dengan harga bawang putih impor. Di Wonosobo, di NTB bawang putih banyak kenapa nggak diperluas dalam jumlah besar?” jelasnya.

Jokowi meminta jajarannya untuk mencari cara dalam mengatasi hal ini. Pasalnya, pembangunan pertanian yang selama ini dilakukan belum berhasil melepaskan Indonesia dari kebutuhan impor.

“Cari lahan yang cocok untuk kedelai tapi jangan 1-2 hektare, 10 hektare, 100 ribu, 300 ribu, 500 ribu. Satu juta hektare cari,” katanya.

Baca Juga: KKB Kembali Berulah, Kini Bakar 2 Pemancar Telkom di Puncak Papua

Sumber: law-justice.co