Tag: Jakarta PSBB Lagi

Kategori
Daerah Politik

Dikeroyok Pemerintah Pusat? Anies Baswedan: Mengapa Selalu Aku Yang Mengalah

Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan/Channel Youtube TVOne

IDTODAY NEWS – Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menarik rem darurat dengan memperketat kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih menimbulkan perdebatan.

Program Indonesia Lawyers Club (ILC) yang digelar TVOne semalam, Selasa (15/9) mengangkat tema “Gubernur Anies Akhirnya Menarik Rem Kompromi”.

Sebelum diskusi dimulai, pembawa acara ILC, Karni Ilyas pun memberikan kata pengantarnya.

Karni mengatakan, setelah Anies mengumumkan akan menarik rem darurat, seketika itu pula pemerintah pusat langsung bereaksi.

Hal itu lantaran pengumuman Anies dikhawatirkan menumbangkan perekonomian Indonesia, sebab 60 persen ekonomi nasional berada di Jakarta.

Menurut Karni ilyas, meski PSBB ketat dilakukan tapi tetap ada sejumlah kompromi. Di antaranya tetap mengizinkan pusat perbelanjaan dibuka dan beberapa sektor lainnya.

Namun sayangnya, dalam diskusi yang digelar Selasa malam (15/9) itu, perwakilan dari pemerintah pusat tidak hadir. Sementara Anies didatangkan secara virtual.

“Selamat malam Pak Gubernur. Sudah dengar pengantar dari saya. Kalau suara di luar katanya Pak Gubernur dikeroyok. Gimana ceritanya,” tanya Karni Ilyas saat menghubungi Anies.

“Lebih seru bang kalau dikeroyok,” jawab Anies disertai tawa.

“Saya dengar tadi, termasuk lagu dari grup Seventeen. Mengapa selalu aku yang mengalah,” sambung Anies dengan senyum khasnya menirukan lirik lagu grup band tersebut.

Menurutnya, sejak 4 Juni lalu, ketika mulai menerapkan kebijakan PSBB transisi, opsi rem darurat tersebut sudah disampaikan.

Maka ketika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, sesungguhnya bukanlah suatu hal yang mendadak dan tidak dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

“Demi keselamatan warga Jakarta. Jadi memang dari awal saya sudah sampaikan bahwa ada opsi rem darurat,”jelas Anies.

Sumber: rmol.id

Kategori
Daerah

Anies Bilang, PSBB Bukan Keputusan Mendadak Dan Sudah Dikomunikasikan Ke Pusat

Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan/Channel Youtube TVOne

IDTODAY NEWS – Sejak jauh-jauh hari, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mewanti-wanti bahwa akan ada rem darurat jika kasus virus corona baru mengalami lonjakan.

Menurutnya, sejak 4 Juni lalu, ketika mulai menerapkan kebijakan PSBB transisi, opsi rem darurat tersebut sudah disampaikan.

Maka ketika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, sesungguhnya bukanlah suatu hal yang mendadak dan tidak dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

“Demi keselamatan warga Jakarta. Jadi memang dari awal saya sudah sampaikan bahwa ada opsi rem darurat,” ujar Anies dalam program Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne, Selasa malam, (15/9).

Namun yang terjadi justru Anies dinilai banyak pihak tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat.

Orang nomor satu di Jakarta itu pun membantah hal tersebut. Anies menegaskan bahwa DKI Jakarta selalu melaporkan kondisi yang tengah terjadi kepada pemerintah pusat.

“Sebenarnya kalau bicara komunikasi semuanya komunikasi. Jadi biarlah itu menjadi bagian dari dapur kita, yang penting kita sama menjalankan sesuai arahan Pak Presiden. Ketika kita tangani kasus Covid-19, pastikan kesehatan nomor satu,” ungkapnya.

Anies menyadari kebijakan rem darurat turut memiliki dampak. Namun, hal itu tidak sebanding dengan nyawa masyarakat dan tenaga medis yang hilang akibat Covid-19.

“Kita setiap hari merasakan jumlah yang dimakamkan lebih banyak, dokter di rumah sakit kewalahan hadapi jumlah pasien. Itu kita rasakan, jelas Anies.

“Saya sampaikan, kami tidak mau ambil keputusan terlalu awal tapi kami juga tidak mau ambil keputusan ketika terlambat,” tutupnya.

Sumber: rmol

Kategori
Daerah Politik

Doni Monardo Pro Anies, Pengamat: Aturan PSBB DKI tak Memberatkan! Wahai BuzzeRp, Pakai Otak!

Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan Doni Monardo
Anies Baswedan, Ridwan Kamil dan Doni Monardo (suaraislam)

IDTODAY NEWS – Suara nyinyir netizen, yang dikenal sebagai ‘buzzer penguasa’, mengiringi penerapan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI.

Buzzer penguasa ataupun ‘buzzeRp’, menggunakan isu penerapan PSBB itu untuk ‘menyerang’ Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Seperti biasa, anggota Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi mengecam setiap kebijakan Anies Baswedan. Di akun Twitter @TeddyGusnaidi, Teddy menyatakan jika Anies bekerja maka Jakarta akan hancur.

“Kan gue udah bilang, kalau Anies bekerja, maka hancur Jakarta, jangan biarkan dia bekerja, suruh tidur aja. Tapi apakah kepala daerah lain lebih baik dari Anies khususnya soal covid? Ternyata mereka gak mampu melaksanakan aturan dengan tegas. Ya mending suruh tidur aja kayak Anies,” tulis @TeddyGusnaidi, dengan menyertakan capture berita negatif soal PSBB DKI.

Pengamat politik Umar Hasibuan menyesalkan para buzzer yang terus menyerang Anies. Tiap hari yang diserang @aniesbaswedan mulu gak capek apa? Padahal pusat pandemi juga ada di Jateng dan Jatim,” tegas Umar di akun Twitter @umar_hasibuan75.

Tak hanya itu, Umar juga meminta buzzerp untuk mencermati aturan yang diberlakukan semasa PSBB DKI.

“Jika mau baca aturan yang diberlakukan semasa PSBB isinya semua bagus dan gak ada yang memberatkan. Mana aturan PSBB ini yang aneh? Gak ada kan? Wahai buzzerp pakai otak dengan benar. Keep moving @aniesbaswedan,” sambung @umar_hasibuan75, dengan menyertakan foto aturan PSBB DKI.

Jika buzzerp terus menyerang Anies, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo justru memuji Anies Baswedan.

“Kami memberikan apresiasi kepada Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan yang telah bijaksana memilih opsi tetap kesehatan tetapi juga mempertimbangkan masyarakat yang memang memerlukan aktivitas sehari-hari untuk mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Doni dalam talkshow yang disiarkan Youtube BNPB (13/09).

Doni juga mendukung data yang disampaikan Anies soal tren perkembangan grafik bed occupancy ratio atau kapasitas tempat tidur di 67 rumah sakit rujukan Covid-19 di DKI Jakarta.

Yang pasti, Doni menegaskan bahwa pihaknya selalu menjaga hubungan dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Bahkan, Doni menyebut keputusan Anies soal penanganan Covid-19 ialah hasil koordinasi bersama.

Sebelum menerapkan PSBB, kata Doni, Anies selalu berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini dengan Satgas Penanganan Covid-19 termasuk Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

Aktivis politik Iyut VB menegaskan, dengan penegasan Doni Monardo itu, isu Anies tidak berkoordinasi dengan pemerintah pusat adalah hoax.

“…Borok-borok rezim dan para buzzernya semakin nampak. Bahwa Anies tidak koordinasi dengan pusat itu adalah hoax. Doni Monardo ini kan jelas-jelas otoritas yang ditunjuk mewakili pusat. Hebat dan salut buat Jendral Doni Monardo tidak mau ikut-ikut sebar hoax,” tulis Iyut di akun @kafiradikalis.

Sumber: itoday

Kategori
Politik

Kritik PSBB DKI, Ferdinand Hutahaean: Jalanan Jakarta Tetap Ramai, Remnya Blong!

Ferdinand Hutahaean
Ferdinand Hutahaean (suara.com)

IDTODAY NEWS – Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menegaskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta yang mulai berlaku hari ini (14/9) yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan seakan seperti rem blong. Lantaran PSBB hari pertama jalanan Jakarta tetap ramai oleh masyarakat.

“PSBB Hari Pertama, Jalanan Jakarta Tetap Ramai. Sudah saya bilang, remnya blong dan nabrak kemana-mana. Yang perlu direm itu Anies nya, stop jadi Gubernur dan Jakarta akan lebih baik,” seru Ferdinand Hutahaean lewat unggahan twitternya @FerdinandHaean3 yang dikutip Akurat.co Senin (14/9/2020).

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali menerapkan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) lanjutan setelah kasus COVID-19 di Ibu Kota terus meroket pada masa transisi yang diberlakukan sebelumnya.

PSBB resmi dimulai hari ini Senin (14/9/2020) hingga dua pekan ke depan. Walau disebut-sebut sebagai pembatasan total namun kebijakan ini tidak seketat pada PSBB yang diterapkan di awal wabah corona menerjang Jakarta.

Walau mengklaim rem darurat kali ini diberlakukan dengan sangat ketat, namun nyatanya Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya tidak melarang akses keluar masuk Jakarta sebagaimana yang diterapkan pada PSBB sebelumnya. Dimana warga yang ke Jakarta diwajibkan membawa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dan harus dinyatakan bebas corona.

Pada PSBB kali ini, Pemprov DKI tidak memberlakukan wajib SIKM. Anies Baswedan telah mengumumkan hal itu.

“Mobilitas keluar dan lain-lain tidak (diberlakukan),” kata Anies Baswedan.

Pada penerapan PSBB kali ini, Anies Baswedan tetap tetap membuka rumah ibadah bagi warga Jakarta. Kecuali untuk kawasan zona merah. Padahal pada masa transisi penularan corona merebak hingga ke lingkungan tempat ibadah. Banyak ditemukan pusat penyebaran wabah mematikan itu disana.

Hal ini sangat berbeda dengan PSBB terdahulu di mana Anies menyebar videonya kepada warga Jakarta dan meminta supaya ibadah dilakukan dari rumah. Rumah-rumah ibadah ditutup untuk sementara waktu.

“Untuk tempat ibadah akan ada sedikit penyesuaian tempat ibadah bagi warga setempat, masih boleh digunakan asal menerapkan protokol (kesehatan),” kata Anies.

Selain itu, Anies Baswedan juga masih mengizinkan Ojek Online tetap beroperasi, perkantoran tetap buka dengan jumlah karyawan masuk dalam sehari sebesar 25 persen.

Sumber: akurat

Kategori
Politik

Pengamat Curiga Surat Bos Djarum ke Jokowi Tolak PSBB Terkait Investasi Pilpres

Jokowi
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu.(ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

IDTODAY NEWS – Sejumlah elit politik dan pelaku usaha terang-terangan menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang akan memberlakukan PSBB mulai hari ini, Senin 14 September 2020.

Seperti Budi Hartono, pemilik perusahaan Djarum Grup yang bergerak di sektor industri rokok itu melayangkan surat penolakannya kepada Presiden Joko Widodo.

Budi menilai, kebijakan PSBB dalam menekan laju penyebaran Pandemi Covid-19 dinilai tidak tepat.

Menanggapi hal tersebut, pengemat politik Ujang Komarudin menilai surat yang dilayangkan orang terkaya di Indonesia itu merupakan bagian dari intervensi pengusaha pada penguasa.

“Itu bagian dari intervensi pengusaha pada kekuasaan agar pengusaha menyetujui permintaannya,” kata Ujang saat dihubungi PojokSatu.id di Jakarta, Senin (14/9/2020).

Ia mengatakan apa yang dilakukan oleh bos Djarum tersebut bisa juga permainan pengusaha dan kekuasaan.

Pasalnya, pemilik kebijakan adalah Pemprov DKI Jakarta, seharusnya dia mengirim surat penolakan kepada Anies Baswedan.

“Bisa saja itu bagian dari permainan, permainan pengusaha dan kekuasaan, atau bisa juga bos Djarum pernah investasi politik di Pilpres 2019 kemarin,” ungkap Direktur Ekskutif Indonesia Political Review (IPR) itu.

Sebelumnya, Orang terkaya RI dengan kekayaan Rp 277,83 triliun versi Forbes, Budi Hartono ikut angkat bicara mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bakal berlangsung esok hari, Senin (14/9/2020).

Dalam suratnya kepada Presiden RI Joko Widodo, pemilik Djarum Group ini mengutarakan ketidaksetujuannya, karena memberlakukan PSBB bukan langkah yang tepat.

Ada beberapa alasan yang diutarakan Budi Hartono. Salah satu alasannya adalah PSBB terbukti tidak efektif menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta.

Dia pun tak segan melampirkan diagram pertumbuhan infeksi yang masih meningkat saat PSBB. Negara yang berhasil menurunkan tingkat infeksi justru melalui measure. circuit breaker.

“Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB, tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik,” tulis Budi Hartono dalam suratnya yang diekspos dalam Instagram Mantan Duta Besar Polandia, Peter F Gontha, @petergontha, Minggu (13/9/2020).

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Daerah

Sekjen PDIP Hasto Merasa Heran dengan Langkah PSBB Ketat Anies Baswedan

Foto: Hasto Kristiyanto. (dok. PDIP).detik.com
Foto: Hasto Kristiyanto. (dok. PDIP).detik.com

IDTODAY NEWS – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai jumlah positif Covid-19 di Jakarta melonjak karena pemimpinnya tidak menerapkan secara disiplin terkait protokol kesehatan kepada masyarakat.

Karena itu, Hasto merasa heran dengan langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat.

“Jadi yang disorot oleh PDI Perjuangan tentang Jakarta adalah persoalan komunikasi, persoalan koordinasi, persoalan tanggung jawab, persoalan kebijakan yang sudah dijalankan. Dan akar dari semuanya adalah persoalan penegakan disiplin,” kata Hasto di sela membuka Sekolah Partai, Minggu (13/9).

Hasto menanyakan apakah Anies Baswedan sudah memberikan edukasi serta memberikan pendidikan kedisiplinan kepada masyarakat.

“Apakah selama ini disiplin juga dilakukan dengan sebaik-baiknya? Pencegahan juga dilakukan sebaik-baiknya? Bukan tiba-tiba rem mendadak,” tegas Hasto.

Hasto menerangkan, proses komunikasi adalah hal mutlak bagi seorang pemimpin.

Hasto menegaskan PDIP bukan hendak mendahulukan kepentingan ekonomi yang pasti terganggu akibat kebijakan PSBB.

Namun sebaiknya kepentingan rakyat secara keseluruhan yang harus didahulukan. Dan seorang pemimpin bisa menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Sebab buktinya, ada daerah lain yang berhasil menghadapi pandemi COVID-19.

“Jadi jangan progresnya belum nampak, tiba-tiba ngerem, ini yang dikritik oleh PDI Perjuangan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, pandemi COVID-19 bersifat global.

Sehingga dalam menghadapinya, diperlukan koordinasi dan komunikasi. Walau seorang kepala daerah dipilih rakyat, bukan berarti dia berdiri sendiri dan tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

“Mari kita lihat banyak kepala daerah yang berhasil dalam penanganan covid ini. Khususnya, misalnya tidak bermaksud menyombongkan diri, kalau dari PDI Perjuangan, ada direction dari presiden sebagai kepala negara kepala pemerintahan, dan dari Wapres KH Maruf Amin, dari para menteri. Itu kita (PDIP, red) jadikan sebagai pedoman untuk kita jalankan,” beber Hasto.

Di internal partai, lanjut Hasto, ada kebijakan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengeluarkan kebijakan senapas dengan kebijakan dari Presiden Joko Widodo. “Jadi ini persoalan disiplin total,” kata Hasto menanggapi kebijakan Anies Baswedan menerapkan PSBB Jakarta mulai hari ini.

Sumber: jpnn

Kategori
Daerah Kesehatan

Rumah Sakit se DKI Disebut di Ambang Kolaps, Doni Monardo: Pak Anies Betul

Doni Monardo
Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Foto/inews.id

IDTODAY NEWS – Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan saat ini tren perkembangan grafik bed occupancy ratio atau kapasitas tempat tidur di 67 rumah sakit rujukan Covid-19 di DKI Jakarta memperlihatkan kenaikan. Doni mengaku telah sering berdiskusi dan memberikan pesan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk memperhitungkan jumlah kapasitas tempat tidur.

“Saya berdiskusi dengan Pak Gubernur, kami membahas agenda yang memperlihatkan grafik peningkatan. Karena setiap minggu saat bapak presiden memimpin rapat saya selalu melaporkan tentang tren perkembangan grafik BOR (bed occupancy ratio) rumah sakit di Jakarta. Saya tujukan kepada Gubernur Anies, bahwa ada peningkatan. Dan beliau melihat betul tetapi belum terlalu apa namanya terlalu fatal begitu,” kata Doni dalam dialog yang disiarkan langsung dari Youtube BNPB, Jakarta, Minggu (13/9/2020).

“Setelah itu sering berdiskusi dengan Kepala Dinas Kesehatan DKI menyampaikan pesan, mengingatkan DKI untuk betul-betul memperhitungkan ketersediaan bed occupancy rate untuk ICU di 67 rumah sakit rujukan di Jakarta. Nah dalam 3 minggu terakhir ini, kami setiap malam senin itu bertemu dan membahas hal ini,” ungkap Doni.

Doni mengatakan masalah ketersediaan tempat tidur RS di Jakarta juga sudah disampaikan kepada Menteri Kesehatan. “Dan saya juga sudah koordinasikan dengan bapak Menteri Kesehatan dan sudah ada langkah-langkah untuk menata agar kekhawatiran tentang ketersediaan ruang ICU di rumah sakit ini bisa kita atasi bersama gitu,” katanya.

Dia pun menegaskan bahwa benar yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta jika kapasitas di sejumlah RS di Jakarta penuh. “Kemudian dua minggu yang lalu kami juga sempat melakukan webinar dihadiri oleh pimpinan rumah sakit di sekitar Jabodetabek. Nah yang terjadi hari ini, yang disampaikan Bapak Gubernur DKI, Bapak Anies itu bener ya. Sejumlah Rumah Sakit mengalami apa namanya kapasitas penuh. Nah itu benar.”

Namun, Doni mengatakan ini khusus RS yang ruang ICU-nya kurang dari 10 tempat tidur. “Tetapi, hanya khusus rumah sakit yang ruang ICU-nya itu kurang dari 10 bed ya. Jadi sekitar ada 20 rumah sakit di Jakarta yang kapasitas tempat tidur untuk ICU-nya itu kurang dari 10. Dan itu semuanya penuh, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, yang paling banyak itu 8. Sisanya berarti 47 rumah sakit rujukan lainnya yang rata-rata jumlah bed-nya itu lebih dari 10, itu rata-rata masih terisi, itu satu,” jelasnya.

Doni tidak memungkiri bahwa saat ini terjadi lonjakan yang drastis dan kapasitas RS di Jakarta mengkhawatirkan. “Memang terjadi pelonjakan yang sangat drastis ya, karena pada saat saya bertemu dengan Gubernur DKI Pak Anies itu masih di bawah 60% BOR-nya itu. Tetapi beberapa hari terakhir ini terjadi peningkatan di 78% untuk isolasi dan lebih dari 85% untuk ICU ya. Jadi memang betul mengkhawtirkan,” katanya.

Sumber: sindonews