Tag: Jokowi

Kategori
Politik

Jika Capres yang Didukung Jokowi Menang, Amien Rais: Indonesia Jadi Komprador China

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais/Ist
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais/Ist

IDTODAY NEWS – Apabila bakal Capres yang didukung atau dijagokan Joko Widodo (Jokowi) menang, maka bisa mengancam kedaulatan negara Indonesia di masa mendatang.

Indonesia berpotensi menjadi negara yang tak berdaya dan berada di bawah bayang-bayang China, karena Jokowi sangat dekat dengan negara tirai bambu itu.

Demikian disampaikan mantan Ketua MPR RI, Amien Rais, dalam jumpa pers virtual bertajuk “Rakyat Mendukung Petisi 100: Makzulkan Presiden Jokowi Segera!”, Jumat (18/8).

“Jadi Jokowi ini memang betul-betul, kalau kemudian yang ‘jago’ dia itu menang, betul-betul lantas kita dijadikan negara frasa atau kompradornya negara Cina, wassalamualaikum kita-kita ini,” kata Amien Rais.

Sebelumnya, Amien Rais mendukung gerakan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang disuarakan Petisi 100. Dia menilai, Kepala Negara dari PDIP tersebut sangat lihai dalam membohongi rakyat Indonesia.

Karena itu, desakan pemakzulan terhadap Jokowi sudah sewajarnya disuarakan rakyat Indonesia yang tergabung dalam Petisi 100.

“Rezim Jokowi ini memang sangat skill full, sangat smart untuk mengelabui penduduk Indonesia. Seolah-olah Jokowi sudah membuat terobosan-terobosan menjamin masa depan bangsa Indonesia akan lebih cerah berdaulat, merdeka, sesuai arahan dari mukadimah UUD kita,” ujar Ketua Majelis Syuro Partai Ummat ini.

Menurut tokoh Reformasi itu, people power adalah salah satu opsi yang paling memungkinan untuk ditempuh dan Jokowi bisa dimakzulkan. Mengingat, kondisi parlemen telah dikuasai sehingga akan sulit untuk mendukung gerakan pemakzulan ini.

“Enggak usah nunggu 2024 kalau bisa sebelum kerusakan makin hancur ya disuruh turun. Memang lantas jalan singkatnya harus people power,” pungkasnya.

Turut hadir saat jumpa pers aktivis Petisi 100 Marwan Batubara, dosen UNJ sekaligus pentolan aktivis FKSMJ 1998 Ubedillah Badrun, aktivis ketenagakerjaan Mirah Sumirat, Habib Muchsin Al-Attas, aktivis FKN Abdullah Hehamahua. Hadir juga melalui daring, ekonom senior Dr Rizal Ramli.

Sumber: RMOL

Kategori
Politik

Dua Koalisi Pengusung Capres Jualan Jargon Keberlanjutan, Jokowi Makin Diuntungkan

Dua Koalisi Pengusung Capres Jualan Jargon Keberlanjutan, Jokowi Makin Diuntungkan
Presiden Jokowi dan Gibran rakabuming Raka/Ist

IDTODAY NEWS – Dua koalisi partai pendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto saat ini tengah memperebutkan simpati Joko Widodo (Jokowi) dengan menjual jargon ‘keberlanjutan’.

Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan menilai kedua koalisi itu ingin memanfaatkan efek elektoral lewat jualan jargon ‘keberlanjutan’. Dengan begitu, Jokowi merupakan pihak yang paling diuntungkan dari jualan narasi kedua koalisi tersebut.

“Tentu narasi keberlanjutan dari dua koalisi ini menguntungkan Presiden Jokowi, namun seberapa besar dapat memberi efek elektoral ini menjadi hal lain yang perlu diperhatikan oleh masing-masing partai yang berada dalam dua koalisi tersebut,” kata Hasyibulloh kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (13/8).

Sudah pasti, ketika dua koalisi tersebut membonceng popularitas Jokowi, bargaining position mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu pun semakin kuat.

Puncaknya tentu dengan diusungnya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari salah satu koalisi tersebut. Sejauh ini, koalisi yang paling mendekati untuk mengusung Gibran sebagai bacawapres adalah kubu pendukung Prabowo Subianto.

Sambung Hasyibulloh, dari sekian banyak nama bakal cawapres yang beredar, Gibran bisa disebut sebagai sosok kuda hitam yang mengalahkan para seniornya.

“Munculnya sejumlah nama seperti Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, AHY, Sandiaga Uno, Erick Thohir hingga Gibran Rakabuming Raka terus bergulir,” lanjut jebolan S2 Politik Universitas Nasional tersebut.

“Melihat nama-nama yang bergulir dalam bursa calon wakil presiden RI di media bukan tidak mungkin muncul kuda hitam. Yang jelas, siapapun yang akan diusung harus mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat dari berbagai faktor baik ekonomi,sosial, politik dan budaya dengan mempertimbangkan bonus demografi dan disrupsi era digital di hampir semua lini kehidupan,” pungkas Hasyibulloh.

Sumber : Rmol

Kategori
Politik

Adik Ipar Jokowi Disebut dalam Dugaan Kasus Suap Proyek Jalur Kereta Api

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (7/7/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (7/7/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]

IDTODAY NEWS – Harno Trimadi, Direktur Prasarana Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, mengungkapkan bahwa terdapat banyak kontraktor yang diduga merupakan titipan dari Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam proyek pembangunan dan peningkatan jalur kereta api di beberapa daerah.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Harno Trimadi saat menjadi saksi dalam sidang dugaan suap pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Pengadilan Tipikor Semarang pada hari Kamis (3/8/2023), bersama terdakwa Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto.

Menurut Harno Trimadi, tersangka dalam kasus suap, arahan mengenai adanya kontraktor titipan tersebut diduga berasal langsung dari Menteri Perhubungan.

Beberapa kontraktor titipan tersebut terlibat dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalur kereta api Lampegan-Cianjur yang terbagi dalam empat paket.

Harno menjelaskan, ada yang sudah dipastikan ikut dalam dua paket, yaitu anggota DPR dan Pak Wahyu. Wahyu diduga merupakan adik ipar dari Presiden Joko Widodo menurut Harno.

Kontraktor lain yang diduga sebagai titipan Menhub adalah seorang pengusaha bernama Billy Haryanto alias Billy Beras. Billy Beras ikut dalam lelang paket pekerjaan jalur ganda kereta api “elevated” antara Solo Balapan-Kadipiro KM 104+900 s.d. KM 106+900 (JGSS 4).

Melansir dari Antara, Harno juga menyebutkan nama Ibnu, yang diajelaskan sebagai teman dekat Menhub Budi Karya.

Selain itu, Harno menyebut adanya jatah pekerjaan infrastruktur perkeretaapian untuk anggota DPR dari Komisi V, yang merupakan mitra Kementerian Perhubungan.

Selain itu, ada juga kontraktor titipan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian menurut kesaksiannya.

Dalam kasus sebelumnya, Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, didakwa memberikan suap kepada pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan total mencapai Rp27,9 miliar agar memperoleh pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalur kereta api di tiga provinsi.

Proyek-proyek jalur kereta api yang dikerjakan oleh perusahaan jasa konstruksi di bidang perkeretaapian tersebut masing-masing berada di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Sumber: suara

Kategori
Politik

Bukan karena Kompetensi, Analisis Sebut Budi Arie Jadi Menkominfo lantaran Bantu Menangkan Jokowi di Pilpres

Presiden Jokowi melantik Budi Arie Setiadi bersama lima orang lainnya sebagai Menkominfo dan Wamen di Istana Meredeka, Senin (17/7/2023). (Suara.com/Ria)
Presiden Jokowi melantik Budi Arie Setiadi bersama lima orang lainnya sebagai Menkominfo dan Wamen di Istana Meredeka, Senin (17/7/2023). (Suara.com/Ria)

IDTODAY NEWS – Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai jika Presiden Joko Widodo tidak mendahulukan kompetensi untuk menunjuk figur masuk dalam kabinet pemerintahan.

Menurut Dedi, Jokowi memilih orang-orang yang berjasa dalam memenangkan di Pilpres 2019 lalu.

Hal tersebut disampaikan Dedi menanggapi Projo Budi Arie yang dilantik sebagai Menkominfo yang baru menggantikan politisi Nasdem Johnny G Plate yang saat ini menjadi tersangka kasus korupsi proyek BTS BAKTI.

“Jokowi sejauh ini memang tidak mendahulukan kompetensi, prioritas penunjukan karena faktor ikut kerja keras memenangkan dalam kontestasi Pilpres 2019,” kata Dedi saat dihubungi, Rabu (19/7/2023) dikkutip dari Suara.com.

Dedi juga menyinggung kalau pun kekinian ada nama Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto hingga Tito Karnavian yang dianggap masuk kabinet karena kapasitasnya, hal itu karena kepentingan politik.

“Tetapi jika mereka tidak miliki kepentingan politik, maka tidak juga dipilih,” tuturnya.

Begitu juga, kata Dedi, dengan penunjukan Budi Arie sebagai Menkominfo yang baru. Menurutnya, Budi Arie seharusnya menjadi figur yang dihindari sebagai Menkominfo.

“Pun soal penunjukan Budi Arie yang juga relawan Jokowi, ini jelas soal kontribusi, terlebih sebagai bendahara tentu posisi penting dalam kerelawanan,” tuturnya.

“Jika merujuk kapasitas, justru Budi Arie mestinya tokoh paling dihindari untuk duduk di Menkominfo, terlebih dalam nuansa pengusulan kasus BTS, Budi Arie bukan tokoh asing dalam usaha senada,” sambungnya.

Tak hanya itu, Dedi juga menilai semua figur yang ditunjuk masuk dalam kabinet bersamaan dengan Budi Arie sangat kental sekali dengan nuansa politisnya.

“Kental nuansa konsolidasi politik dibanding pembangunan, terasa benar pemerintahan hari ini ditujukan untuk kekuasaan pada kelompok tertentu,” pungkasnya.

Sumber: suara

Kategori
Politik

Sumber Dana Bisnis Kaesang Dibongkar Rizal Ramli: Duitnya dari Taipan yang Akan Nyogok Jokowi

Sumber dana bisnis Kaesang dibongkar Rizal Ramli yang mengatakan jika dana tersebut berasal dari Taipan yang akan nyogok Jokowi.-tangkapan layar instagram @kaesangp-
Sumber dana bisnis Kaesang dibongkar Rizal Ramli yang mengatakan jika dana tersebut berasal dari Taipan yang akan nyogok Jokowi.-tangkapan layar instagram @kaesangp-

IDTODAY NEWS – Dalam sebuah forum, Rizal Ramli mengungkapkan bahwa terlalu banyak kesalahan serta pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Rizal Ramli saat ini kesalahan Jokowo telah di list oleh teman-temannya dan sudah waktunya untuk di impeachment.

Selain itu sumber dana bisnis Kaesang Pangarep dibongkar Rizal Ramli yang mengatakan jika dana tersebut berasal dari Taipan yang akan nyogok Jokowi.

Rizal menjelaskan bahwa saat ini nepotisme yang dilakukan oleh keluarga Jokowi lebih parah dibandingan dengan keluarga Soeharto.

“Pada masa Soeharto, Tommy Soeharto saja mulai bisnis setelah Soerahto berkuasa selama 15 tahun, namun saat ini, Jokowi berkuasa 7 tahun, bisnis Kesang Pangarep sudah 60 biji dan invest ratusan miliar,” terang Rizal.

“Duitnya dari mana, dari taipan yang akan menyogok Jokowi,” terang Rizal.

Dalam kesempatan itu Rizal menyampaikan ada tiga persoalan yang membuat Jokowi dapat dilakukan impeachment, satu adalah pelanggaran konstitusi, kedua adalah KKN dari anak-anak dan elit Jokowi yang luar biasa.

Menurut Rizal pelangaran yang ketiga adalah soal pajak.

Rizal mengatakan bahwa dirinya mengetahui persis KKN di masa kepemimpinan Soeharto karena saat itu dirinya sebagai oposisi dan masuk penjara.

“Saya akan bilang ke Mas Jokowi karana saya mengenalnya, dan mengatakan bahwa jangan melewati batas ini, karena rakyat kita tidak akan sabar,” terang Rizal dalam video yang diposting di akun youtube @suaraumat.

Tidak hanya itu, Rizal juga menjelaskan bagaimana dulunya Jokowi berhasil menjadi Presiden setelah menjadi Walikota Solo.

“Saat itu ada timnya menggunakan 9 lembaga survey dimana sebanyak 3 dibayarin teman saya Luhut pandjaitan dan 3 lagi dibayarin James serta media berbayar sehingga tiap minggu elekstabilitas Jokowi naik terus,” jelas Rizal.

Sedangkan impeachment terhadap Jokowi juga disuarakan oleh Denny Indrayana, di mana menurut Denny terdapat tentang 3 dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden Jokowi.

Dalam suratnya, Denny menyebutkan bahwa 3 dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya dari pada yang dilakukan oleh mantan Presiden Amerika Richard Nixon.

Adapun 3 pelanggaran menurut Denny yang dituangkan dalam ke dalam surat terbukanya pada DRP RI antara lain:

1. Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden.

2. Presiden Jokowi membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mengganggu kedaulatan Partai Demokrat dan ujungnya pun menyebabkan Anies Baswedan tidak dapat maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.

3. Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres – cawapres menuju Pilpres 2024.

Sumber: disway

Kategori
Politik

Lebih Milih Ambil Hikmahnya Daripada Benci, Anies Baswedan Ngaku Bersyukur Ditendang Presiden Jokowi

Lebih Milih Ambil Hikmahnya Daripada Benci, Anies Baswedan Ngaku Bersyukur Ditendang Presiden Jokowi
Lebih Milih Ambil Hikmahnya Daripada Benci, Anies Baswedan Ngaku Bersyukur Ditendang Presiden Jokowi

IDTODAY NEWS – Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan secara terbuka mengatakan bahwa dirinya bersyukur terkena reshuffle alias perombakan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Ia menuturkan bahwa dirinya menghormati keputusan tersebut, bahkan mengatakan hal itu harus disyukuri olehnya. Menurutnya, berkat terkena reshuffle, ia bisa menjadi seperti saat ini.

Anies mengatakan jika dirinya masih menjabat sebagai menteri, mungkin saja ia tak akan menjadi gubernur dari ibu kota hingga menjadi bakal calon presiden untuk Pilpres 2024.

“Hikmahnya, saya mendapatkan pengalaman yang lebih kaya sebagai penyelenggara negara di Jakarta,” ungkapnya melalui Youtube, dikutip Senin (10/7/2023).

Lagi pula menurutnya reshuffle adalah hal yang biasa, dia tak sendirian terkena hal tersebut dan juga setiap reshuffle pasti ada pertimbangan tertentu yang sudah diambil oleh presiden termasuk Jokowi.

“Jadi ini keputusan politik yang harus dihormati dan saya tidak pernah tanya juga, beliau pasti memiliki pertimbangan yang lengkap” jelasnya dengan tegas.

Oleh karenanya bohong jika ada pihak yang mengatakan dirinya marah kena reshuffle dari Presiden Jokowi. Toh, ia sendiri selama menjabat sebagai gubernur dapat dengan mudah bertemu sosok kepala negara itu.

“Ketika saya kemudian bertugas di Jakarta, bisa dibilang kapan saja saya minta waktu untuk audiensi, beliau selalu berikan,” tuturnya. SUARA

Kategori
Politik

Pengamat: Pendukung Jokowi Cenderung Mendukung Prabowo di Pilpres 2024

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto/Net
Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto/Net

IDTODAY NEWS – Selain kekuatan akar rumput di kalangan kader dan simpatisan Partai Gerindra, kekuatan dukungan pada Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 akan semakin besar dengan kecenderungan dukungan dari basis pendukung Presiden Joko Widodo.

Peneliti Lembaga Survei Political Statistic (Polstat) Apna Permana memandang, pada Pilpres 2024 nanti Prabowo akan banyak menggaet pendukung dari basis relawan Presiden Jokowi yang dulunya bersebrangan dengannya.

“Ada indikasi bahwa pendukung, relawan dan simpatisan Jokowi lebih banyak menjatuhkan pilihan pada Prabowo untuk menjadi Presiden RI 2024-2029,” kata Apna kepada wartawan, Minggu (9/7).

Apna menyampaikan, dari hasil data survei Polstat tercatat 43,5 persen pendukung Jokowi akan memilih Prabowo. Jumlah tersebut, bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan Ganjar Pranowo yang notabennya kader PDIP sendiri yang hanya meraih suara 34,2 persen.

Dengan hasil suara itu, sambungnya, Prabowo layak disebut sebagai sosok pemersatu bangsa karena berhasil mempersatukan antara pendukungnya dengan pendukung lawan politiknya di 2019 yang lalu.

“Apalagi Prabowo juga selalu leading signifikan atas para pesaingnya,” katanya.

Disampaikan Apna, secara elektoral dalam survei Polstat, Prabowo tetap berada di peringkat pertama dengan dukungan 39,2 persen responden, kemudian 27,1 persen memilih Ganjar dan 26,9 persen memilih Anies Baswedan.

Sementara 6,8 persen responden menyatakan belum punya pilihan dalam hasil survei Polstat periode 1-10 Mei 2023. RMOL