Tag: KAMI

Kategori
Politik

Harta Tak Wajar Pejabat Pajak, KAMI Lintas Provinsi Desak Sri Mulyani Mundur

Harta Tak Wajar Pejabat Pajak, KAMI Lintas Provinsi Desak Sri Mulyani Mundur
Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

IDTODAY NEWS – Menurut KAMI, korupsi, dan pencucian uang secara kolektif dilingkungan Kementerian Keuangan RI dan meningkatnya hutang negara secara fantastis merupakan kegagalan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam memimpin dan membina pegawai serta kegagalan dalam tata kelola keuangan negara dan mengamankan penerimaan negara.

“KAMI meminta dan mendesak Sri Mulyani Indrawati segera mundur dari jabatan sebagai Menteri Keuangan RI dan bertanggungjawab secara hukum dan moral atas salah tata kelola keuangan negara selama menjabat Menteri Keuangan RI,” kata Sutoyo Abadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/3).

Disisi lain, kata dia, gaya hidup mewah alias hedonisme pejabat negara dan keluarganya yang ditampilkan secara vulgar menambah perih penderitaan rakyat di tengah beban ekonomi, bahkan ditambah lagi dengan pemiskinan rakyat melalui pengenaan berbagai macam pajak, telah sangat menyakiti hati rakyat.

“Mengecam dan mengutuk keras perilaku hidup mewah (hedonisme) para pejabat pemerintah dan keluarganya dari hasil uang korupsi dan pencucian uang diatas penderitaan rakyat,” ujarnya.

Oleh karenanya, KAMI juga meminta agar aparat hukum terutama KPK segera dan sungguh-sungguh mengusut tuntas secara transparan dan menindak tegas secara hukum.

Terkait dengan temuan 134 profil pegawai pajak yang mempunyai saham di 128 perusahaan dan diduga terlibat pencucian uang, 266 laporan PPATK tentang adanya pergerakan uang mencurigakan sebesar Rp 300 triliun oleh 467 pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan RI, maupun para individu dan korporasi pengemplang pajak.

“Pemerintah wajib mendengar suara rakyat yang berkehendak menunda pembayaran pajak sampai adanya kepastian penarikan dan pengelolaan pajak maupun keuangan negara dikelola secara benar dan bertanggungjawab serta adanya tindakan dan sanksi hukum yang tegas kepada semua pihak yang terkait terbukti melakukan tindakan korupsi pajak dan uang negara,” demikian Sutoyo Abadi.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

KAMI Desak Hakim PN Jakpus Dicopot

KAMI Desak Hakim PN Jakpus Dicopot
Ketua KAMI Jawa Tengah, Mudrick SM Sangidu/Net

IDTODAY NEWS – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendesak Komisi Yudisial (KY) mencopot hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) yang memerintahkan KPU RI menunda proses dan tahapan Pemilu 2024.

Desakan itu disampaikan KAMI Lintas Provinsi yang diwakili Ketua KAMI Jawa Tengah, Mudrick SM Sangidu, dalam keterangan resminya, Jumat (3/3).

“Hakim PN Jakpus yang terlibat dalam keputusan penundaan Pemilu sangat layak dipecat,” tegas Mudrick.

Sebab, kata Mudrick, ketiga hakim yang telah memutus perkara gugatan perdata Partai Prima itu jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang, serta melanggar konstitusi.

Hal itu tegas termaktub dalam UUD NRI 1945, bahwa pergantian Presiden dan Legislatif dilakukan 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan umum (Pemilu).

“Jika ada intervensi kekuasaan dari manapun untuk tujuan penundaan Pemilu dan meloloskan tujuan politik dengan cara melanggar hukum, harus ditindak tegas,” pungkasnya.

Seperti diketahui, PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU yang dilayangkan partai itu pada 8 Desember 2022. Partai Prima merasa dirugikan oleh KPU yang menetapkannya sebagai partai dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak bisa mengikuti verifikasi faktual.

Padahal, setelah dipelajari dan dicermati, jenis dokumen yang sebelumnya dinyatakan TMS ternyata juga dinyatakan Memenuhi Syarat oleh KPU, dan hanya ditemukan sebagian kecil permasalahan. Akibat kecerobohan itu, PN Jakpus menghukum KPU untuk menunda Pemilu.

“Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan ini diucapkan, dan melaksanakan tahapan Pemilu dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari,” demikian bunyi putusan yang diketok ketua majelis, T Oyong, dengan anggota Bakri dan Dominggus Silaban itu.

Sumber: rmol

Kategori
Politik

Gatot Nurmantyo Lantang: Ketika Bangsa Terancam, Saatnya Mahasiswa Bangkit!

Gatot Nurmantyo
Gatot Nurmantyo/ Bang Arief

IDTODAY NEWS – Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo berpesan kepada mahasiswa untuk bangkit saat bangsa terancam.

Gatot Nurmantyo menyampaikan hal itu dalam orasi ilmiah dalam sidang senat Universitas Cokroaminoto Jakarta di Hotel Sahid.

Awalnya, ia mengemukakan bahwa konsep negara Indonesia merdeka, penuh dengan aspek nilai-nilai budaya yang sangat tinggi dengan nilai luhur yang sangat mulia.

Gatot Nurmantyo mengungkapkan bahwa salah satu nilai luhur itu adalah warisan konstitusi UUD 1945.

Menurutnya, desain UUD 1945 sejatinya adalah harapan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak mengulang kisah di masa terjajah.

“Bahwa yang mendesain, yang merumuskan UUD 1945, termasuk pembukaannya, nuansanya bahwa saya ini mengalami bangsa terjajah, bangsa yang susah, bahkan mengorbankan jiwa dan raga dengan niat anak cucu saya tidak mengalami seperti saya,” ungkapnya, dilansir dari GenPI, Rabu, 22 September 2021.

Oleh karenanya, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu mengingatkan segenap pemuda untuk bisa menjaga Indonesia.

Ia mengatakan, Pemuda harus dapat tetap menjaga bahkan harus segera bangkit mengembalikan ikatan kebangsaan dan nasionalisme Indonesia.

“Ketika bangsa terancam, saatnya mahasiswa bangkit,” kata Gatot Nurmantyo.

Ia menilai, tatanan berbangsa dan bernegara di masa kini dan ke depan sepenuhnya kembali pada diri kita semua, seluruh kekuatan bangsa Indonesia, khususnya berada di pundak generasi muda, penerus masa depan bangsa.

“Wahai pemuda, jangan abai terhadap situasi bangsa. Saya ulangi, pemuda jangan abai terhadap situasi bangsa,” seru Gatot Nurmantyo.

“Dan Tolong selamatkan masa depan Indonesia! Bangkit atau punah!” tambahnya.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Gatot Nurmantyo: Menjadi Lucu karena KAMI Dicurigai sebagai Kelompok Berbahaya

Gatot Nurmantyo
Gatot Nurmantyo/Kompas.com

IDTODAY NEWS – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo mengatakan KAMI kerap dianggap sebagai kelompok yang berbahaya.

Hal itu disampaikan Gatot dalam orasi kebangsaannya untuk memperingati HUT ke-1 KAMI dan HUT ke-76 RI yang ditayangkan di kanal YouTube Refly Harun pada Rabu, 18 Agustus 2021.

Gatot menyebut, sikap dan langkah KAMI memang tidak selamanya diterima oleh pihak-pihak terkait.

Seperti diketahui bersama, lanjut Gatot, sikap KAMI lebih sering disalahpahami sebagai upaya yang dianggap mengganggu pemerintah.

“Atau menjadi lucu karena KAMI kemudian dicurigai sebagai kelompok yang berbahaya,” ungkapnya, dilansir dari Sindo News.

Menurut Gatot, kesalahpahaman dan kecurigaan itu membuat aktivis KAMI menjadi sasaran berbagai bentuk ancaman dan teror, termasuk penangkapan Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana.

Menurutnya, aktivis KAMI di daerah dijadikan kambing hitam atas penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Bahkan, lanjut Gatot, mereka dipenjara dalam proses hukum yang sangat dipaksakan.

“Khususnya saya memberi hormat dan simpati yang tinggi atas pengorbanan para pejuang KAMI dan tidak ada pengorbanan yang sia-sia, yakin itu,” ujarnya.

Kendati demikian, Gatot mengaku bahwa para aktivis KAMI telah menyadari segala risiko tersebut.

Oleh sebab itulah, lanjutnya, tidak ada kata gentar dan titik kembali bagi para aktivis KAMI.

“Karena apa yang KAMI perjuangkan sepenuhnya hanya demi rakyat nusa bangsa dan negara,” tegasnya.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Rocky Gerung: Buruknya Bangsa Hari Ini Sudah Diperkirakan KAMI Setahun Lalu

Rocky Gerung: Buruknya Bangsa Hari Ini Sudah Diperkirakan KAMI Setahun Lalu
Rocky Gerung saat hadiri acara KAMI bertajuk "Ibu Pertiwi Masih Menangis"/Repro

IDTODAY NEWS – Situasi bangsa Indonesia yang semakin buruk belakangan ini sudah diprediksi setahun lalu saat deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Begitu dikatakan pengamat politik Rocky Gerung dalam dialog dalam rangka ulang tahun pertama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI (KAMI) bertajuk “Ibu Pertiwi Masih Menangis”, Rabu (18/8).

“Memang itu yang kita duga dari awal bahwa ini akan terjadi pemburukan,” kata Rocky.

Rocky menyinggung delapan poin deklarasi KAMI yang menjadi tuntutan kepada pemerintah. Menurutnya, delapan poin itu sedang terjadi hari ini.

“Delapan poin yang diterangkan KAMI berlaku sekarang, dikonsertasi oleh KAMI mulai pemburukan ekonomi, pemburukan kebudayaan, pemburukan birokrasi, semua menyatu sekarang,” jelasnya.

Lanjutnya, sudah benar juga poster Jokowi End Game yang diinisiasi kelompok mahasiswa.

“Sehingga masuk akal kalau kita this is the of Jokowi, mahasiswa itu benar sekarang Jokowi End Game karena itu memang terjadi,” pungkasnya.

Hadir juga sebagai pembicara dalam acara yang disiarkan akun Youtube Refly Harun ini, Said Didu, Ichsanudin Noorsy dan Chusnul Mariyah.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Gde Siriana: Pengangguran Sudah jadi Komorbid Jauh sebelum Covid-19

Gde Siriana Yusuf
Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf/Net

IDTODAY NEWS – Meningkatnya kasus kematian akibat Covid-19 tak bisa dipandang sepele. Apalagi, tingginya angka kematian diikuti dengan peningkatan kasus terkonfirmasi positif.

Melihat pola penanganan Covid-19 ini, Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf menduga, ada hal yang sedang dikejar pemerintah di luar tujuan utama menyelamatkan masyarakat dari ancaman wabah.

“Pemerintah sepertinya fokus untuk mencapai rasio-rasio pengendalian pandemi yang ditetapkan WHO, tetapi di sisi lain mengabaikan upaya pencegahan kematian lebih banyak,” kritik Gde Siriana saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (4/8).

Tak hanya itu, pemerintah juga cukup kentara lebih mengutamakan sektor ekonomi dibanding penyelamatan rakyat. Padahal, pencegahan kematian akibat Covid-19 harusnya bisa digalakkan melalui penambahan testing dan tracing.

“Kebijakan tergesa-gesa yang ingin mengejar sektor ekonomi, sementara masih banyak orang meninggal akibat Covid-19 tidak bisa menjanjikan hasil yang besar di sektor ekonomi,” jelasnya.

Bicara masalah ekonomi, aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini mengklaim sudah terjadi sejak periode pertama Presiden Joko Widodo, bukan hanya saat pandemi Covid-19.

Pengangguran dan pengeluaran konsumsi seakan menjadi masalah klasik yang tak kunjung beres.

“Perekonomian rezim infrastruktur yang bertumpu pada utang belum mampu tumbuh di atas 5%. Stagnasi ekonomi ini menjadi komorbiditas, penyakit bawaan yang akan memperburuk dampak pandemi,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Testing Covid-19 Menurun, Akal-akalan Pemerintah Untuk Longgarkan PPKM?

Gde Siriana Yusuf
Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf/Net

IDTODAY NEWS – Tidak tepat jika Presiden Joko Widodo memakai angka penurunan kasus Covid-19 sebagai alat evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Pasalnya, kata Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf, kasus Covid-19 belakangan memang turun. Tetapi, angka tersebut diperoleh saat jumlah spesimen yang diuji juga turun.

“Sesungguhnya penurunan kasus positif akibat turunnya jumlah spesimen yang diperiksa. Alasannya hari-hari libur,” ukar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (22/7).

Selain itu, kata Gde, Presiden Jokowi tidak memperhatikan angka kematian akibat Covid-19 yang belakangan juga mengalami lonjakan cukup tinggi.

“Tingkat kematian Covid-19 yang terus bertambah, lebih dari 1.200-1.300 orang meninggal di saat angka kasus positif dikatakan menurun,” katanya.

Menurutnya, justru yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah menambah angka testing untuk memaksimalkan tracing pada orang-orang yang berpotensi terpapar Covid-19.

Dia tidak ingin penurunan jumlah testing ini hanya sebagai alasan untuk menjaga perekonomian dan alasan untuk melonggarkan PPKM.

“Bukannya ngakali angka kasus positif demi tujuan lain. Misalnya agar indeks saham tidak turun, atau dijadikan alasan untuk melonggarkan PPKM,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id