Tag: Kudeta Partai Demokrat

IDTODAY NEWS – Wowwwww, kayaknya lagi ada isu panas nih lagi membara di dunia persilatan perpolitikan Indonesia.

Putranya Jenderal TNI (Purnawirawan) HOR) Susilo Bambang Bambang Yudhoyono, tiba-tiba saja muncul menggempur orang-orang yang kata Dia, mau menggulingkannya dari kursi warisan Ketua Umum Demokrat.

Jadi begini, putra SBY yang diketahui adalah mantan prajurit TNI dengan pangkat terakhir Mayor, yakni Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menggelar konferensi pers yang bikin kaget di awal Februari 2021 ini.

Memang sih, AHY gak sebut nama orang-orang yang dituduhnya mau merebut kekuasaan partai itu, dia hanya 5 orang dari internal dan satu dari eksternal.

Sedangkan yang eksternal ini, AHY cuma menyebutnya pejabat negara aktif yang ada di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo.

Pokoknya disebut gerakan itu ditemukan dari hasil penyelidikan dan hasilnya sampai dikirim surat ke Presiden. Inti surat itu disebutnya sebagai klarifikasi.

Nah yang menariknya, beberapa jam berselang, tokoh militer Indonesia, mantan Panglima TNI, yaitu Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko langsung menggelar jumpa pers virtual melalui zoom.

Jenderal TNI anak petani dari Kediri, Jawa Timur itu, mengawali jumpa pers dengan mengeluarkan ultimatum agar tak ada pihak manapun yang mengaitkan isu internal kelompoknya dengan Presiden. Sebab kata Jenderal TNI Moeldoko, presiden tidak tahu apa-apa.

Jenderal TNI Moeldoko juga tak menyebut nama siapapun kecuali bercerita tentang kedatangan banyak orang ke rumahnya yang menceritakan kondisi internalnya. Dan kata Demokrat di salah satu kalimat yang diucapkannya.

“Saya sih prihatin, karena juga bagian dari yang mencintai Demokrat,” kata Jenderal TNI Moeldoko.

Oke, VIVA Militer kali ini Selasa 2 Februari 2021 tak akan masuk ke ranah panas politik itu. Tapi akan mengungkap fakta-fakta tentang kehidupan mereka di dunia militer tanah air.

Perlu diketahui, selama berkuasa 10 tahun jadi Presiden RI dimulai dari 2004 sampai 2014, Jenderal TNI (Hor) SBY memiliki lima Panglima TNI, yang semuanya dilantik sendiri olehnya.Salah satu dari lima Panglima TNI itu adalah Jenderal TNI Moeldoko.

Jenderal Moeldoko merupakan Panglima TNI ke-18. Dia dilantik SBY menggantikan Laksamana TNI Agus Suhartono. Jenderal TNI Moeldoko merupakan Panglima TNI terakhir di rezim SBY, malahan walau dilantik SBY, tapi dia pensiun ketika kursi Presiden RI diduduki Jokowi, yaitu pada 8 Juli 2018.

Di era SBY berkuasa, dari 5 Panglima TNI yang dipilihnya, hanya Jenderal Moeldoko yang perjalanan kariernya di dunia militer melesat hebat.

Jadi, di tangan SBY, dalam waktu selama tiga bulan lebih beberapa hari saja, Jenderal TNI Moeldoko dua kali dilantik oleh SBY. Yang pertama pada 20 Mei 2013, ketika jenderal lulusan Akademi Militer (Akmil) 1981 dilantik menjadi Kepala Staf TNI AD (KSAD) pada 20 Mei 2013.

Saat itu Jenderal TNI Moeldoko naik dari Wakil KSAD menjadi KSAD menggantikan kakak ipar SBY, Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo. Lalu 30 Agustus 2013, SBY kembali melantik Jenderal TNI Moeldoko jadi Panglima TNI.

Jika berkaca lebih jauh lagi, ketika SBY baru jadi Presiden RI apda 2004, Moeldoko masih berpangkat Kolonel, dia menjabat Dirbindiklat Pussenif kemudian menjabat Komandan Resimen Induk Kodam VI/Mulawarman dan Komandan Komando Resor Militer 141/Toddopuli pada 2005-2006.

Dari catatan ini, jika dicermati Moeldoko mampu menyandang 4 bintang di pundaknya dari masih berpangkat Kolonel, hanya dalam waktu 8 tahun saja. Moeldoko mulai pecah bintang alias jadi Brigjen TNI pada 2007 ketika menjabat Pa Ahli Kasad Bidang Ekonomi. Dan menyandang bintang empat pada 2013 ketika dilantik SBY menjadi KSAD.

Begitulah perjalanan karier cepat Jenderal TNI Moeldoko saat SBY masih berkuasa di negara ini.

BACA: Putra SBY Sebut Ada Beberapa Orang Ingin Kudeta Demokrat, dari Mantan Koruptor hingga Kader

Sumber: viva.co.id

IDTODAY NEWS – Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap ada dugaan upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari lingkaran kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dan ingin menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Meskipun awalnya AHY dan beberapa pengurus inti Demokrat tidak percaya atas upaya tersebut dan berharap bahwa hal ini tidak benar, AHY tidak akan tinggal diam dan akan mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat.

“Awalnya, kami tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh, yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat itu, mengingat posisi yang sedang dia emban saat ini dan faktor latar belakangnya. Tetapi, lebih dari 8 saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya,” kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2/2021).

AHY memaparkan, 10 hari lalu pihaknya menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis.

“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” paparnya.

Pilpres 2024 AHY menegaskan, dengan adanya gerakan untuk pengambilalihan secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat tersebut, pihaknya tentu akan mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Karena, dia yakin bahwa tidak ada satu pun pemimpin partai politik yang rela diambil alih kekuasaannya secara inkonstitusional oleh pihak manapun.

“Dalam upaya mempertahankan apa yang kami miliki tersebut, akan kami tempuh dengan mengindahkan konstitusi dan undang-undang, pranata hukum serta ikhtiar politik, yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan, moral dan etika,” ujarnya.

Kemudian, sambung lulusan Harvard University itu, Demokrat akan bersikap tegas. Namun, Partai Demokrat akan tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai dan berkeadaban, bukan kekerasan dan kegaduhan sosial, yang mungkin saja akan mengganggu situasi nasional, yang tengah menghadapi tantangan pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi dewasa ini.

Selain itu, putra sulung Presiden RI ke-6 itu menambahkan, secara internal, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai di DPP Partai Demokrat juga tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD/ART, untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan ini, sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggung jawabkan.

“Bersamaan dengan itu, kami juga telah mengonsolidasikan partai kami yang tengah menghadapi ancaman serius ini. Kami sungguh bersyukur karena hakikatnya semua pemimpin dan kader Demokrat menolak dengan tegas segala niat, upaya dan gerakan untuk mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat yang sah,” ucapnya.

Hal ini disampaikan AHY dalam konferensi pers dengan didampingi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Nahrawi Ramli, sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat secara fisik dan virtual, serta sang istri Anisa Pohan.

BACA: Adi Prayitno: AHY Umumkan Gerakan Kudeta Adalah Penegasan Perang Terbuka

Sumber: Okezone.com