Tag: Luhut Binsar Pandjaitan

Kategori
Politik

Andi Arief Yakin Surya Paloh Tak Bisa Dipengaruhi Luhut

Andi Arief Yakin Surya Paloh Tak Bisa Dipengaruhi Luhut
Luhut Binsar Pandjaitan saat menemui Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (14/3)/Ist

IDTODAY NEWS – DPP Partai Demokrat meyakini tokoh Koalisi Perubahan (Demokrat, Nasdem, PKS) akan sulit untuk diintervensi pihak manapun termasuk pemerintah.

Terlebih, para tokoh Koalisi Perubahan sudah membangun silaturahim politik berbulan-bulan untuk menyongsong Pemilu 2024.

Begitu disampaikan Kepala Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief soal Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, di Nasdem Tower, siang tadi (Selasa 14/3).

“Para tokohnya (koalisi perubahan) itu para tokoh yang menurut saya, “agak sulit dipengaruhi pemerintah” kalau sudah bersikap,” kata Andi Arief dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa sore (14/3).

Atas dasar itu, anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini sangat yakin kalau Surya Paloh tidak akan berkhianat dengan janji-janji yang telah disepakati bersama Koalisi Perubahan, meskipun telah beberapa kali ditemui Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan representasi pemerintah.

“Agak agak susahlah untuk pimpinan partai mengkhianati janji-janji dalam koalisi perubahan, agak susah, karena bukan berlangsung pendek kan, sudah hampir 5-6 bulan,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyambangi Surya Paloh ke Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa siang (14/3).

Pertemuan Surya Paloh dengan Luhut Binsar Pandjaitan di Nasdem Tower merupakan kali ketiga. Sebelumnya mereka sempat bertemu di Eropa, sekitar Januari 2023. Kemudian pertemuan kedua, dilakukan di salah satu restoran di Jakarta pada 3 Februari 2023 lalu. Saat itu keduanya makan siang bersama.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Beda Sikap Luhut dan Erick Soal Plumpang Menunjukan Kegagalan Pemerintah

Beda Sikap Luhut dan Erick Soal Plumpang Menunjukan Kegagalan Pemerintah
Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir/Repro

IDTODAY NEWS – Perbedaan sikap antara Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam menyikapi kasus kebakaran di Depo Pertamina Plumpang menimbulkan kebingungan publik.

Menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, seharusnya tidak terjadi perbedaan pandangan antar elit pemerintah terkait siapa yang akan dipindah. Relokasi warga atau Depo Pertamina.

“Kasus kebakaran depo Plumpang yang membawa korban masyarakat ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal membangun sistem mitigasi bencana terkait dengan keberadaan depo Pertamina,” tegas Andi saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/3).

Adapun Erick Thohir menyampaikan bahwa akan merelokasi Depo Pertamina Plumpang ke lahan milik Pelindo di Kali Baru, Jakarta Utara.

Namun, Luhut menegaskan bahwa warga sekitar Depo Pertamina Plumpang yang harus pindah atau mau direlokasi. Karena menurutnya, zona penyangga (buffer zone) tidak seharusnya diisi orang.

Buffer zone merupakan bagian dari aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) atau kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di sekitar wilayah tangki timbun yang rentan dengan risiko kebakaran.

Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang membutuhkan adanya zona aman yang lebih memadai karena jarak pemukiman warga dengan depot terlalu dekat.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Soal Warga kawasan Depo Plumpang, Mulyanto Minta Luhut Tak Asal Bicara

Soal Warga kawasan Depo Plumpang, Mulyanto Minta Luhut Tak Asal Bicara
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Ist

IDTODAY NEWS – Koordinasi pemerintah terkait penanganan korban ledakan Depo BBM Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, dinilai acak-acakan.

Penilaian itu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyusul pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, yang akan memindahkan pemukiman masyarakat sekitar depo.

Sementara itu, beberapa hari sebelumnya, Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, didampingi Menteri BUMN, Erick Thohir, malah akan memindahkan Depo BBM Pertamina ke lahan milik Pelindo.

Perbedaan sikap itu, kata Mulyanto, akan menimbulkan kebingungan masyarakat yang jadi korban.

“Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan,” tegas Mulyanto, lewat keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (8/3).

Legislator Fraksi PKS DPR RI itu juga menuturkan, pemerintah seharusnya menentukan sikap resmi pemerintah terlebih dulu, bagaimana penanganan para korban, baru setelah itu menyampaikan kepada masyarakat.

“Jangan seperti sekarang ini, pernyataan Wapres dan Menko Marves malah bertolak belakang,” katanya.

Mulyanto juga mendesak Menko Marves stop bicara masalah yang bukan menjadi ranah wewenang kementeriannya.

“Apalagi statemennya menentang arahan yang diberikan Wapres Maruf Amin,” tegasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Luhut Tolak Keras Wacana Pemindahan Depo Pertamina di Plumpang, Sebut Warga Sekitar yang Harus Pindah

Luhut Tolak Keras Wacana Pemindahan Depo Pertamina di Plumpang, Sebut Warga Sekitar yang Harus Pindah
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menolak wacana pemindahan Depo Pertamina dari komplek Plumpang, Jakarta Utara dan menyuruh warga sekitar Depo pindah, Rabu (8/3/2023). (Foto: Instagram - @luhut.pandjaitan)

IDTODAY NEWS – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menolak keras wacana pemindahan Depo Pertamina yang berlokasi di Plumpang, Jakarta Utara.

Selain faktor anggaran, Luhut menyebut warga yang tinggal di sekitaran Plumpang tidak berhak untuk menetap di sana.

Ia memaparkan Depo tersebut sudah dibangun di Plumpang dengan area kosong atau bumper zone yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan faktanya, bumper zone yang seharusnya tidak boleh diisi orang, justru dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Karena itu, Luhut menyarankan untuk merelokasi warga yang tinggal di dalam area bumper zone Plumpang.

“Kalian jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana. Ada area kosong atau bumper zone untuk tidak ada kejadian (kecelakaan, ledakan dan semacamnya). Jangan ini (depo) yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah,” terang Luhut dalam konferensi pers, dikutip dari YouTube KOMPAS TV Rabu (8/3/2023).

Luhut mengatakan pemerintah tengah mengkaji opsi yang memungkinkan agar warga Plumpang bisa direlokasi dari area bumper zone tersebut. Hal ini dilakukan agar bencana ledakan Plumpang tidak terulang kembali di kemudian hari.

“Orang yang begini tinggal nanti pemerintah mungkin akan lagi dikaji, diberikan kompensasi atau dibangunkan (hunian baru) dan semacamnya, tapi tidak boleh terulang lagi seperti ini,” jelasnya.

Selain itu, Luhut juga mempertanyakan siapa yang telah memberikan izin tinggal di area bumper zone tersebut. Ia menyebut pihak yang memberikan izin tinggal juga harus bertanggung jawab.

“Saya kira yang memberi izin tinggal di sana juga nggak benar.Tanggung jawab lah, nyawa yang hilang berapa orang itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, diketahui komplek Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara mengalami ledakan besar yang menyebabkan kebakaran yang hebat, pada Jumat (3/3/2023).

Diketahui Depo Pertamina Plumpang memiliki kapasitas 5.000 kilo liter. Hal ini yang menyebabkan kobaran api, bahkan ledakan besar terjadi saat kejadian.

Tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya sedang memeriksa pihak Pertamina dan para saksi di lokasi terkait kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Kebakaran ini menelan belasan korban jiwa. Dikutip dari Suara.com, “Tim sedang bekerja untuk mendalami. Tentunya kami akan menanyakan kepada saksi-saksi yang diperlukan apakah itu dari masyarakat, apakah itu dari Depo, ahli dan sebagainya,” kata Listyo di Kampung Tanah Merah, Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023).

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mencari tahu penyebab kebakaran tersebut, apakah disengaja, faktor cuaca, atau human error.

“Dan juga nanti (pemeriksaan) menjadi satu kesimpulan terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran,” terangnya.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Sentil Luhut, Mardani: Amat Disayangkan jika Pejabat Publik ‘Enteng’ Laporkan Pengkritiknya ke Polisi

Luhut Binsar Pandjaitan
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pers saat Coffee Morning di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (25/2/2020).(Humas Kemenko Maritim dan Investasi)

IDTODAY NEWS – Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menanggapi soal Luhut Binsar Pandjaitan yang melaporkan dua aktivis, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke polisi.

Mardani menyayangkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Maritim dan investasi itu “enteng” melaporkan pengkritiknya.

“Amat disayangkan jika pejabat publik “enteng” melaporkan pengkritiknya ke polisi,” katanya melalui akun Twitter MardaniAliSera pada Jumat, 24 September 2021.

Anggota DPR itu menilai bahwa demokrasi sejatinya seperti sebuah peribahasa, untuk memilih orang-orang untuk disalahkan.

“Jadi, tugas pejabat adalah ‘melawannya’ dengan kinerja dan lapang dada,” kata Mardani Ali Sera.

Sebelumnya, Luhut melaporkan koordinator KontraS, Fatia dan Pendiri Lokataru, Haris Azhar atas pencemaran nama baik dan berita bohong.

Laporan yang didahului oleh dua kali somasi itu dilayangkan atas tuduhan bisnis tambang di Papua.

Selain menuntut keduanya secara pidana, Luhut juga berencana menuntut secara perdata dengan menggugat ganti rugi sebesar Rp100 miliar.

Melalui pengacaranya, Luhut menyampaikan jika tuntutannya dikabulkan pengadilan, maka uang Rp100 miliar itu akan disumbangkan ke masyarakat Papua.

Adapun sebelumnya, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa memang hak semua untuk mendapatkan keadilan. T

“Tetapi saat kita mendapat jabatan, standar moral dan kelapangan dada kita mesti di atas rata-rata. Bisa diselesaikan dengan musyawarah dan saling klarifikasi, akan bagus buat publik,” ujarnya, Kamis, dilansir dari Merdeka.

Mardani mengingatkan bahwa kritik publik merupakan aspek dari mekanisme kontrol agar para pejabat tidak menyalahgunakan kekuasaannya.

“Sikap yang jarang dilakukan seperti dialog langsung dengan pengkritik bisa dilakukan,” ujar Mardani.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Kalau Publik Cari Capres yang Punya Kapasitas, Kemampuan, dan Bukti Kerja, Jawabannya adalah LBP

Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Kemenko Marves

IDTODAY NEWS – Pengamat Politik, Adi Prayitno mengatakan menilai bahwa Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) adalah sosok yang tepat untuk menjadi Calon Presiden (Capres) 2024.

Hal itu karena, menurut Adi Prayitno, Luhut Binsar Pandjaitan adalah sosok yang memiliki kapasitas, kemampuan, dan bukti kerja.

Ia mengatakan itu saat menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Adi mengaku tak heran jika Jokowi kerap mengandalkan Luhut dalam urusan strategis dan yang sangat penting.

Ia juga menilai bahwa Luhut memang kerap menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

“Kalau publik cari capres 2024 yang punya kapasitas, kemampuan, dan bukti kerja, jawabannya adalah LBP,” katanya pada Selasa, 21 September 2021, dilansir dari JPNN.

“Tak heran jika beberapa waktu lalu ada poster LBP for RI 1,” sambungnya.

Adi menyoroti, pemberian tugas baru sebagai Ketua Gernas BBI tersebut tentunya menambah rentetan jabatan yang diemban Luhut.

Sebelumnya, Luhut juga dipercaya Jokowi menjadi Wakil Ketua Tim Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Selain itu, ia juga ditunjuk menjadi Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Adi Prayitno mengatakan bahwa urusan penting di negara ini akan beres jika dikerjakan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

Bahkan, ia mengatakan bahwa jika ada sepuluh atau lima bela orang seperti Luhut, maka Presiden tak perlu membuat banyak kementerian.

“Cukup beberapa kementerian strategis saja tetapi bisa urus banyak hal. Lebih efektif, efisien, hemat, dan kerja maksimal,” kata Adi Prayitno.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Luhut Terlalu Dominan, Demokrat Anggap Berbahaya Bagi Rezim Jokowi

Luhut Binsar Pandjaitan
Menko Marves sekaligus Koordinator PPKM Luhut Binsar Pandjaitan/Net

IDTODAY NEWS – Karena berbagai peran dalam pemerintahan diserahkan atau diambil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Maka mantan Jenderal bintang empat itu paling dominan diantara menteri Jokowi lainya.

Demikian penilaian Deputi Bappilu Partai Demokrat Andi Nurpati saat menjadi pembicara diskusi virtual Purwa Insitute bertemakan ‘Kinerja Menteri, Siapa yang Paling Progres atau Jeblok?’, Jumat (24/9).

“Kalau istilah masyrakat itu 4 L ya lu lagi lu lagi emang engga ada menteri lain? Bukan tupoksinya juga dia yang bergerak tapikan ditugaskan oleh presiden. Ini yang salah LBPnya atau yang salah presidennya? Dalam menangani misalnya pandemi covid-19,” ucap Andi.

Menurutnya, tugas pokok dan fungsi Luhut sebagai menko kemaritiman dan investasi tidak perlu mencampuri kementerian lain dalam penanganan pandemi Covid-19. Seharusnya, kata Andi, menteri kesehatan yang dominan namun Presiden Joko Widodo malah memberikan tugas kepada Luhut.

“Kita juga nggak tahu siapa dibalik segalanya ini, intinya baru-baru ini kan pak LBP dikasih lagi tugas ketua lagi untuk mengenai cinta produksi dalam negeri belum lagi yang lain lain sudah banyak banget nggak LPP diberikan tugas sebagai koordinator (PPKM) atau ketua nah ini menjadi Sorotan publik,” katanya.

Dalam pandangannya, menumpuknya kerja satu Menteri atau Kementerian yang dianggap masyarakat melakukan semua urusan, akan menjadikan menteri lainnya akan memiliki kinerja yang pasif.

“Dia mengurusi investasi dan maritim, kok mengurusi juga mengenai kesehatan kok mengurusi juga juga mengenai perekonomian usaha kecil mengurusi juga misalnya macam-macam kita sudah tahu semua sudah diuraikan ini yang menurut saya yang paling berbahaya di rezim pak Jokowi periode kedua ini ada yang terlalu dominan mainnya,” tandas Andi menekankan.

Sumber: rmol.id