Tag: Menko PMK

Kategori
Politik

Muhadjir Harapkan Prokes Meningkat saat Endemi: Warga Tak Perlu Dipelototi untuk Bermasker

Muhadjir Harapkan Prokes Meningkat saat Endemi: Warga Tak Perlu Dipelototi untuk Bermasker
Muhadjir Harapkan Prokes Meningkat saat Endemi: Warga Tak Perlu Dipelototi untuk Bermasker. Menko PMK Muhadjir Effendy. (SuaraJogja.id/Muhammad Ilham Baktora)

IDTODAY NEWS – Pemerintah tengah berupaya mengubah penyebaran Covid-19 dari pandemi menjadi endemi. Maksud dari endemi tersebut ialah memberlakukan Covid-19 sebagai sebuah penyakit infeksius yang sama dengan penyakit lainnya.

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan upaya mengubah menjadi endemi tersebut artinya menanggapi Covid-19 sebagai penyakit yang bisa dikendalikan.

Namun harapan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Sebab, ada beberapa upaya yang mesti dilakukan pemerintah, misalnya melihat perkembangan penyebaran Covid-19 sesuai dengan kondisi lingkungan.

“Karena saya rasa naik-turunnya kasus ini juga terkait dengan kondisi iklim, kondisi lingkungan itu saya kira sangat berpengaruh, nanti akan kita pelajari, kita amati,” kata Muhadjir saat konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Kemenko PMK, Selasa (14/9/2021).

Kemudian, pemerintah harus mengupayakan untuk menurunkan rasio kematian menjadi nol persen. Hal tersebut harus bisa dilakukan supaya menganggap Covid-19 bukan menjadi penyakit istimewa.

“Tapi akan kita lihat sebagai penyakit biasa merupakan bisa dikategorikan sebagai jenis penyakit infeksius seperti yang lain,” ujarnya.

Misalnya saja, pemerintah mengharapkan kalau masyarakat nanti sudah tidak perlu dipaksa untuk menggunakan masker tetapi sudah secara otomatis sadar kalau itu mesti dilakukan.

“Mereka tidak perlu dipelototi, diingatkan apalagi di-sweeping hanya untuk memakai masker, masyarakat juga semakin paham bagaimana pakai masker yang baik, yang tepat dan seterusnya,” ujarnya.

Kalau misalkan kesadaran masyarakat tersebut tumbuh dengan baik, maka secara perlahan Covid-19 akan sama dengan penyakit lainnya seperti demam berdarah.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan bisa lebih mandiri dalam upaya tracking di mana ketika ada yang terpapar Covid-19 bisa langsung lapor ke fasilitas kesehatan (faskes) terdekat. Sehingga tracking bisa cepat dilakukan tanpa harus menimbulkan keributan.

“Jadi yang penting sebetulnya adalah kesadaran dari masyarakat sendiri untuk menyongsong endeminisasi Covid-19 ini,” ungkapnya.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Menko PMK: Covid-19 Telah Menunjukkan Rapuhnya Infratsruktur Kesehatan Kita

Menko PMK: Covid-19 Telah Menunjukkan Rapuhnya Infratsruktur Kesehatan Kita
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Klinik PKU Muhammadiyah Darussalam Medika, Desa Getassrabi, Kecamatan Gebong, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (11/9/2021).(Humas Kemenko PMK)

IDTODAY NEWS – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pandemi Covid-19 telah menunjukkan rapuhnya infrastruktur kesehatan di Tanah Air.

Menurut dia, Covid-19 telah membimbing pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur kesehatan mana saja yang harus dibenahi.

“Kita semakin menyadari bahwa infrastruktur kesehatan Indonesia masih ringkih, sangat rapuh. Adanya Covid ini kita digiring atau dibimbing untuk menunjukkan di mana kelemahan infrastruktur kesehatan kita,” kata Muhadjir di acara webinar 83 tahun Sinar Mas bertajuk Indonesia Sehat, Ekonomi Bangkit, Selasa (14/9/2021).

Menurut Muhadjir, ditunjukkannya kelemahan infrastruktur kesehatan Tanah Air oleh Covid-19 memberi keuntungan tersendiri.

Pasalnya, pembenahan tersebut bisa menjadi lebih murah dibandingkan harus membuat rancang bangun sendiri.

“Tapi kalau sudah teruji dengan menangani Covid-19 ini, maka Insya Allah pembangunan infrastruktur kita bukan dari atas ke bawah tapi bersumber dari realita yang ada di lapangan,” kata dia.

Ditambah lagi, selama pandemi sudah ada ratusan rumah sakit yang dibangun ataupun diperbarui.

Pemerintah sudah mengasumsikan rumah sakit-rumah sakit tersebut akan difungsikan sebagai rumah sakit infeksius apabila Covid-19 telah menghilang.

“Sehingga kalau suatu saat kita hadapi wabah seperti ini, maka tidak akan segugup saat menghadapi Covid-19,” ucap Muhadjir.

Sumber: kompas.com

Kategori
Politik

Menko PMK Imbau Kepala Daerah tak Menyetok Vaksin Covid

Muhadjir Effendy
Menko PMK, Prof. Dr. Muhadjir Effendy. (Foto: istimewa)

IDTODAY NEWS – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengimbau kepada para kepala daerah agar tidak menyetok vaksin Covid-19, melainkan langsung disuntikan kepada sasaran. Hal itu untuk mempercepat target pembentukan kekebalan komunal (herd immunity).

Muhadjir menyatakan, ketersediaan vaksin Covid-19 untuk daerah saat ini masih aman. “Insya Allah aman. Makanya saya mengimbau pimpinan daerah, jangan stok vaksin. Vaksin datang, suntikkan, vaksin datang, suntikkan,” jelasnya kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Kamis (2/9).

Menurutnya, ketersediaan vaksin Covid-19 sudah semakin baik lantaran sudah terbuka jalur internasional. Saat ini terus mengalir kedatangan vaksin dari luar negeri. Hal itu dinilai kontribusi dan kerja keras Menteri Luar Negeri RI dengan berbagai macam skema. “Selain beli, ada donor dari bilateral dan multilateral,” kata Muhadjir.

Karenanya, sekarang pemerintah berupaya keras supaya pasokan vaksin ini tidak terlambat. Di samping itu, masyarakat diminta mematuhi protokol kesehatan, berkerumun tidak lama-lama dan rajin cuci tangan. “Insya Allah kita akan bisa mengendalikan Covid-19 dengan baik dan pertumbuhan ekonomi digerakkan secepat mungkin,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menyatakan, capaian vaksinasi Covid-19 di Solo sudah sangat bagus. Meski demikian, Solo merupakan wilayah aglomerasi yang menjadi pusat pergerakan penduduk di kabupaten sekitarnya. Ketika malam hari, Solo hanya dihuni sekitar 600 ribu orang, namun saat siang hari menjadi 2 juta orang.

“Ini kenapa penanganannya enggak selesai-selesai. Ini karena Solo menjadi pusat pergerakan orang, terutama dari wilayah sekitar. Makanya dipercepat vaksinasinya. Solo Raya kan termasuk kompleks, apalagi levelingnya paling terakhir. Bukan karena Solonya. Tapi karena ada enam kabupaten yang semua pergerakan orangnya ke Solo,” jelas Gibran.

Sumber: republika.co.id

Kategori
Politik

Setelah Covid-19 Usai, Mahasiswa Harus Bantu Hadirkan Era Baru Kejayaan RI

Puan Maharani
Ketua DPR RI, Puan Maharani/Net

IDTODAY NEWS – Mahasiswa diminta untuk ambil bagian dalam membantu Indonesia kembali berjaya setelah hantaman pandemi Covid-19. Karena, bangsa Indonesia menaruh harapan yang besar di pundak generasi muda.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam acara Kegiatan Mahasiswa Baru (Kamaba) Universitas Indonesia (UI), Jumat (27/8).

Dalam penyambutan mahasiswa baru Kampus Kuning yang bertemakan “Fungsi dan Peran Legislatif Dalam Menunjang Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Bangsa Demi Terwujudnya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” itu Puan hadir secara virtual.

“Saya mengucapkan selamat kepada para mahasiswa-mahasiswi baru yang sudah menjadi bagian dari Universitas Indonesia. Sekarang kalian bisa dengan bangga mengatakan, We are the yellow jackets,” ujar Puan.

Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI ini mengajak semua pihak, termasuk mahasiswa, untuk bergotong royong mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Puan mengatakan, gotong royong dari mulai DPR RI, Pemerintah, akademisi, generasi muda, pemuka agama, pengusaha, dan seluruh komponen sangat dibutuhkan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Dengan gotong royong kita pulihkan Indonesia dari Pandemi Covid-19 dan kita hadirkan era baru kejayaan Indonesia,” tegasnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini juga menyinggung rasa bangga menjadi mahasiswa UI. Meski di era sekarang, pengalaman yang dirasakan agak berbeda dari generasi sebelumnya karena adanya pandemi Covid-19. Meski begitu, ada keunikan yang dirasakan mahasiswa generasi saat ini.

“Generasi kalian, ada kebebasan untuk mendapat ilmu, ada kemerdekaan untuk belaja, tidak lagi dibatasi secara ruang fisik. Dan saya apresiasi apa yang telah dilakukan oleh Universitas Indonesia untuk menerapkan program Kampus Merdeka sebagai jawaban atas tantangan zaman yang ada,” ucap Puan.

Lebih lanjut, mantan Menko PMK ini meminta agar mahasiswa memaksimalkan keunggulan generasi milenial. Sebab generasi muda, menurut Puan, akan menjadi para decision makers untuk Indonesia ke depan.

“Karena kalian bagian dari generasi yang nanti di tahun 2045 atau saat Indonesia berumur 100 tahun. Kalianlah yang akan mengambil keputusan-keputusan penting, yang dapat melahirkan era baru kejayaan Indonesia,” paparnya.

Menurut Puan, kehidupan kampus adalah langkah awal dari babak baru perjalanan hidup anak muda untuk mewujudkan cita-cita pribadi dan keluarga. Cita-cita para generasi muda merupakan bagian dari cita-cita besar bangsa Indonesia.

“Cita-cita bangsa Indonesia hanya akan sepenuhnya terwujud ketika cita-cita dari generasi muda Indonesia sudah tercapai. Seperti salah satu cita-cita bangsa kita, yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memerlukan usaha besar, gotong royong besar kita semua,” tutupnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Dedi Kurnia: Menko PMK atau Mendikbud Ristek, Bakal Jadi Jatah PAN dalam Kabinet

Dedi Kurnia Syah
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah/Net

IDTODAY NEWS – Partai Amanat Nasional (PAN) telah resmi menyatakan sikap bergabung dengan koalisi pemerintah. Nah, sebagai parpol koalisi, jatah kursi di kabinet akan didapatkan partai berlambang matahari putih itu.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, meskipun keputusan akhir ada di tangan Presiden, tetapi pergantian menteri pasti akan jadi keputusan koalisi.

“Artinya, (pergantian menteri) kecil kemungkinan menyasar posisi kader parpol. Sehingga memungkinkan pergantian (jatah untuk PAN) berada di kelompok nonparpol,” ujar Dedi Kurnia kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Jumat siang (27/8).

Prediksi IPO, lanjut Dedi, PAN akan mengisi slot di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

“Bisa saja Menko PMK Muhadjir Effendi, atau Mendikbud Ristek Nadiem Makarim (yang digeser),” kata Dedi Kurnia.

Sebab, menurut Dedi, dalam hitungan politik dua menteri itu dinilai paling kecil perannya dalam proses pemenangan Pilpres 2019 silam.

“Dan sejauh ini dalam survei IPO mereka masuk jajaran layak diganti,” pungkasnya.

Presiden Joko Widodo pada Rabu kemarin (25/8) mengumpulkan para petinggi partai politik koalisi pemerintah di Istana Negara.

Antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Selain parpol koalisi, partai di luar koalisi dalam hal ini Partai Amanat Nasional (PAN) yang dihadiri oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno pun turut diundang oleh Jokowi ke Istana Negara.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Puan: Tindak Tegas Faskes yang Permaikan Harga Tes PCR untuk Rakyat

Puan Maharani
Ketua DPR Puan Maharani RI. (Dok Pemberitaan Parlemen)

IDTODAY NEWS – Ketua DPR Puan Maharani menyoroti adanya sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) yang masih menetapkan harga polymerase chain reaction (PCR) test di atas batas tarif tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Beberapa rumah sakit, klinik, dan laboratorium dilaporkan atau fasilitas kesehatan (faskes) dikabarkan ‘mengakali” harga tes PCR dengan berbagai cara.

“Pemerintah sudah menetapkan batas tarif tertinggi pemeriksaan tes PCR yang merupakan salah satu upaya untuk memperkuat pengetesan kasus Covid-19. Seluruh faskes baik rumah sakit (RS), klinik, dan lab harus mematuhi ketentuan tersebut,” ujar Puan kepada wartawan, Sabtu (21/8).

Ketentuan batas tarif atas tes PCR diatur dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Nomor HK.02.02/1/2845/2021 dan mulai berlaku sejak Selasa (17/8) lalu. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kemenkes mengatur batas tarif tertinggi tes PCR di Jawa-Bali berkisar Rp 495 ribu dan luar Jawa-Bali Rp 525 ribu.

Hanya saja sejumlah faskes di Jakarta dilaporkan melanggar ketentuan itu dengan menetapkan tarif melebihi batas tarif atas melalui penambahan komponen biaya, penawaran layanan premium, hingga layanan hasil instan.

Atas temuan tersebut, Puan berharap pemerintah dalam memberikan teguran atau sanksi kepada faskes-faskes tersebut harus dilakukan dengan tegas.

“Jangan pemerintah sudah menurunkan harga tes PCR, tapi faskes di bawah mengakali rakyat dengan tambahan biaya ini itu. Faskes tersebut harus ditindak tegas,” katanya.

Lebih jauh Puan menjelaskan, persoalan kesehatan, apalagi yang masuk dalam kategori bencana nasional seperti Covid-19, seharusnya tidak dijadikan ajang pihak tertentu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.

“Kemenkes harus tindak tegas faskes yang melakukan pelanggaran, tidak bisa hanya dengan sekadar melakukan teguran,” ungkapnya.

Dia juga meminta Kemenkes melalui Dinas Kesehatan di masing-masing daerah melakukan pengawasan yang ketat. Dinkes dinilai bisa menggandeng Polri dalam melakukan pemantauan.

“Kemenkes sudah menegaskan metode penambahan komponen hingga layanan premium dan instan untuk menambah harga tes PCR telah melanggar aturan. Karena batas tarif atas itu berdasarkan ketentuan sudah termasuk biaya administrasi dan jasa dokter,” katanya.

“Jadi tidak ada alasan lagi faskes menetapkan tarif tes PCR di atas batas tarif tertinggi. Dinkes bisa bekerja sama dengan kepolisian daerah untuk melakukan pengawasan sehingga ada aturan lebih rigid jika ada pelanggaran,” tambahnya.

Ketua DPP PDIP itu menegaskan, faskes juga tidak boleh menetapkan tes PCR lebih mahal dengan alasan hasil keluar lebih cepat. Sebab sudah ada instruksi dari pemerintah yang mengharuskan hasil tes keluar dalam 1×24 jam.

“Justru semakin cepat semakin bagus. Harus diingat faskes memiliki tugas kemanusiaan sebagai pelayanan kepada masyarakat. Jangan kemudian masalah waktu hasil lebih cepat dijadikan alasan menaikkan harga tes PCR, apalagi secara perhitungan faskes tidak rugi dengan batas tarif harga tertinggi itu,” tutur Puan.

Mantan Menko PMK ini mengatakan, penurunan harga tes PCR diharapkan bisa meningkatkan orang yang dites sehingga penanganan Covid-19 semakin lebih baik. Meski begitu, Puan mengingatkan seluruh faskes untuk tidak menurunkan kualitas pemeriksaan tes PCR.

“Harga tes menjadi lebih murah dari sebelumnya tidak boleh kemudian mempengaruhi kualitas. Meskipun tarif batas atas diturunkan, kualitas pemeriksaan PCR tidak boleh turun,” pungkasnya.

Sumber: jawapos.com

Kategori
Politik

Puan: Tindak Tegas Faskes yang “Mengakali” Harga Tes PCR untuk Rakyat

Puan Maharani
Ketua DPR RI , Puan Maharani/Net

IDTODAY NEWS – Sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) masih menetapkan harga tes Polymerase Chain Reaction (PCR) di atas batas tarif tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Beberapa rumah sakit, klinik, dan laboratorium bahkan dilaporkan “mengakali” harga tes PCR dengan berbagai cara.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti hal tersebut, dan meminta kepada seluruh rumah sakit untuk mengikuti aturan yang telah diterbitkan pemerintah, mengingat keputusan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memperkuat pengetesan kasus Covid-19.

“Seluruh fasilitas kesehatan baik rumah sakit (RS), klinik, dan lab harus mematuhi ketentuan tersebut,” ungkap Puan di Jakarta, Jumat (20/8).

Ketentuan batas tarif atas tes PCR diatur dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan No. HK.02.02/1/2845/2021 dan mulai berlaku sejak Selasa (17/8) lalu. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kemenkes mengatur batas tarif tertinggi tes PCR di Jawa-Bali berkisar Rp 495 ribu dan luar Jawa-Bali Rp 525 ribu.

Hanya saja sejumlah faskes di Jakarta dilaporkan melanggar ketentuan itu dengan menetapkan tarif melebihi batas tarif atas melalui penambahan komponen biaya, penawaran layanan premium, hingga layanan hasil instan.

Atas temuan tersebut, Puan berharap pemerintah dalam memberikan teguran atau sanksi kepada faskes-faskes tersebut harus dilakukan dengan tegas.

“Jangan pemerintah sudah menurunkan harga tes PCR, tapi faskes di bawah mengakali rakyat dengan tambahan biaya ini itu. Faskes tersebut harus ditindak tegas,” tegas Puan.

Lebih jauh Puan menjelaskan, persoalan kesehatan, apalagi yang masuk dalam kategori bencana nasional seperti Covid-19, seharusnya tidak dijadikan ajang pihak tertentu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.

“Kemenkes harus tindak tegas faskes yang melakukan pelanggaran, tidak bisa hanya dengan sekadar melakukan teguran,” tegasnya.

Dia juga meminta Kemenkes melalui Dinas Kesehatan di masing-masing daerah melakukan pengawasan yang ketat dengan menggandeng Polri dalam melakukan pemantauan.

Pasalnya, Puan juga sudah melihat ketegasan dari Kemenkes yang menyatakan metode penambahan komponen hingga layanan premium dan instan untuk menambah harga tes PCR telah melanggar aturan. Karena, batas tarif atas itu berdasarkan ketentuan sudah termasuk biaya administrasi dan jasa dokter.

“Jadi tidak ada alasan lagi faskes menetapkan tarif tes PCR di atas batas tarif tertinggi. Dinkes bisa bekerja sama dengan kepolisian daerah untuk melakukan pengawasan sehingga ada aturan lebih rigid jika ada pelanggaran,” sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Puan menegaskan, faskes juga tidak boleh menetapkan tes PCR lebih mahal dengan alasan hasil keluar lebih cepat. Sebab sudah ada instruksi dari pemerintah yang mengharuskan hasil tes keluar dalam 1×24 jam.

“Justru semakin cepat semakin bagus. Harus diingat faskes memiliki tugas kemanusiaan sebagai pelayanan kepada masyarakat. Jangan kemudian masalah waktu hasil lebih cepat dijadikan alasan menaikkan harga tes PCR, apalagi secara perhitungan faskes tidak rugi dengan batas tarif harga tertinggi itu,” tutur Puan.

Mantan Menko PMK ini mengatakan, penurunan harga tes PCR diharapkan bisa meningkatkan orang yang dites sehingga penanganan Covid-19 semakin lebih baik. Meski begitu, Puan mengingatkan seluruh faskes untuk tidak menurunkan kualitas pemeriksaan tes PCR.

“Harga tes menjadi lebih murah dari sebelumnya tidak boleh kemudian mempengaruhi kualitas. Meskipun tarif batas atas diturunkan, kualitas pemeriksaan PCR tidak boleh turun,” pugkasnya.

Sumber: rmol.id