Kategori
Politik

Jamiluddin Ritonga: Distribusi Bansos Masih Bermasalah, Mensos Harusnya Contoh DKI Jakarta

IDTODAY NEWS – Proses distribusi bantuan sosial (Bansos) yang diberikan pemerintah kepada warga miskin masih menimbulkan masalah. Mulai dari ditemukan beras tak layak, hingga daging ayam busuk yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM).

Menurut Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, peristiwa semacam itu sebetulnya tidak perlu terjadi bila sistem distribusi bansos sudah baik.

“Kalau masih ditemukan beras tak layak dan daging ayam yang busuk, maka dapat dipastikan sistem distribusinya bermasalah,” kata Jamiluddin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (21/8).

Selain itu, menurut Jamiluddin, sistem pengawasan distribusi Bansos juga masih lemah. Sebab, apabila sistem pengawasan sudah baik, maka kualitas setiap barang yang keluar sudah pasti terdeteksi sejak dini.

Atas dasar itu, ia memandang seharusnya Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, mencontoh distribusi Bansos yang sukses dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di wilayah pimpinan Anies Baswedan ini Jamiluddin melihat warga mendapat beras kualitas premium, dan warga menilai berasnya enak serta pulen.

“Jadi, Menteri Sosial harus lebih jelas lagi menetapkan standar kualitas bansos yang akan diberikan,” tegasnya.

Selain itu, Jamiluddin juga menyoroti soal standar Bansos yang mestinya tersosialisasi dengan baik hingga petugas lapangan, tujuannya agar yang mendistribusikan memiliki persepsi yang sama mengenai kualitas bansos yang akan dibagikan.

Karena itu Jamiluddin menambahkan, Mensos Risma juga perlu mengevaluasi sistem distribusi dan sistem pengawasan Bansos. Jika hal itu tidak diperbaiki, maka masalah yang sama akan terus berulang.

“Untuk itu, Menteri Sosial harus lebih banyak meluangkan waktunya untuk menangani sistem bansos yang pas untuk geografis Indonesia,” katanya.

“Ini akan lebih baik daripada lebih banyak blusukan. Sebab, level menteri seharusnya lebih fokus menata sistem, bukan wara wiri dan marah-marah,” demikian Jamiluddin.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Risma Angkat Kayu di Lokasi Bencana, Gus Umar: Buat Apa Coba Mensos Begini?

IDTODAY NEWS – Aksi Mensos Risma membantu korban bencana kembali menuai kritikan. Kali ini, kritikan itu datang dari Gus Umar Hasibuan yang menyampaikannya lewat sebuah cuitan di akun Twitternya.

Dalam cuitan tersebut, Gus Umar menampilkan dua foto Mensos Risma saat sedang berada di lokasi bencana alam. Di foto pertama, tampak Mensos Risma sedang mengangkat sebatang kayu bersama para warga terdampak bencana. Sedangkan foto kedua memperlihatkan kesibukan Risma saat sedang membungkus nasi untuk para korban bencana.

Gus Umar menilai, tindakan-tindakan tersebut tidak perlu dilakukan Risma sebagai seorang menteri sosial. Ia menyebut tugas utama Risma adalah memastikan penyaluran bantuan untuk korban bencana bisa berjalan lancar.

“Buat apa coba mensos gini?” tulis Gus Umar.

“Tugas dia itu gimana penyaluran bantuan korban bencana alam berjalan lancar tanpa halangan,” lanjutnya.

Menanggapi cuitan tersebut, warganet memberikan beragam tanggapan. Ada yang mendukung Mensos Risma dan ada juga yang setuju dengan pendapat Gus Umar.

“Ngeribetin malah ia… Kalo dia bantu bungkus nasi, mau ga mau pengawalnya dan juru foto bakal ngikutin… Ngabisin tempat tauk… Harusnya bisa dipakai ibu2 laen buat bantu bungkus tuh di tempat pengawal,”tulis warganet dengan akun @Regi_***.

“Beliau punya karakter, ing ngarsa sun tulada, ing madya mangun karsa. Tut wuri handayani. Apa salahnya pemimpin memberi semangat di tengah anak buah dan rakyat,” tulis warganet dengan akun @marifch****.

BACA: Biar Jakarta Banjir Diduga Kabel Rumah Pompa Dukuh Atas Dipotong, Netizen: Upaya Menjatuhkan Anies

Sumber: suara

Kategori
Politik

Demokrat: Mohon Bu Risma Jelaskan 16,7 Juta Penerima Bansos Fiktif, Bisa Meledak Skandal Ini

IDTODAY NEWS – Informasi mengenai jutaan penerima bantuan sosial yang diduga tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) harus dijelaskan secara gamblang oleh Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini.

“Mensos Ibu Risma yang terhormat, mohon jelaskan (secara) terbuka informasi beredar luas tentang 16,7 juta penerima bansos fiktif, tidak ada NIK,” tegas politisi Demokrat, Benny Kabur Harman di akun Twitternya, Selasa (19/1).

Menurutnya, pengusutan oleh pemerintah wajib dilakukan agar persoalan tersebut tak menjadi gaduh.

Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja, ia khawatir polemik yang telah sampai ke telinga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut akan menjadi persoalan baru.

“Kalau tidak, ini bakal menjadi skandal besar yang meledak awal tahun. Ingat, protes menurunkan pemimpin antara lain karena pusaran korupsi sekitar istana. Liberte!” tandasnya.

Temuan tersebut sebelumnya juga sudah disampaikan KPK saat bertemu dengan Risma usai dilantik menggantikan menteri terdahulu, Juliari Peter Batubara yang tersangdung kasus korupsi bansos Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut, KPK mendesak Kemensos memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data penerima bantuan sosial atau bansos.

“KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK tapi ada di DTKS yang isinya ada 97 juta individu, tapi 16 juta itu tidak yakin ada atau tidak orangnya. Kami sampaikan dari dulu, hapus saja 16 juta individu itu,” kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, Senin lalu (11/1).

BACA: Mensos Risma Ikut Bungkus Nasi di Dapur Umum Bencana Jember

Sumber: rmol

Kategori
Daerah Politik

Mensos Risma Ikut Bungkus Nasi di Dapur Umum Bencana Jember

IDTODAY NEWS – Mensos RI Tri Rismaharini menyempatkan diri ikut membungkusi nasi untuk korban bencana banjir dan relawan saat berkunjung ke daerah bencana banjir di Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, dan Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (18/1).

Risma meninjau Pondok Pesantren Ar-Rosyid di Kecamatan Bangsalsari dan posko kebencanaan serta dapur umum di Wonoasri dengan ditemani Bupati Faida.

Di sana, ia bercakap-cakap dengan petugas dan menanyakan sejumlah persoalan yang dihadapi di lapangan.

Risma sempat menjadi sasaran foto bareng sejumlah relawan. “Teman-teman Tagana minta foto,” katanya kepada wartawan saat hendak wawancara.

Risma mengatakan penanganan bencana banjir di Jember terbilang bagus. “Karena (bantuan) dikerahkan dari berbagai daerah,” katanya. Integrasi bantuan berjalan cepat.

Menurut Risma, penanganan bencana di daerah Jawa tidak terlalu sulit. “Kalau di luar Jawa sulit sekali, karena jarak tempuh antarkabupaten bisa sampai empat sampai lima jam. Jadi kalau kita kerahkan dari daerah lain agak sulit,” katanya.

Jalur komunikasi dan transportasi di Jawa, menurut Risma, lebih bagus. “Di luar Jawa memang berat, sehingga seperti kemarin kami harus kirim bahan menggunakan kapal,” katanya.

Selain membantu tenaga relawan, Kementerian Sosial akan mengirimkan bantuan makanan ke Jember untuk korban bencana, seperti beras, telur, abon, pampers untuk balita, susu ibu hamil. “Kemarin yang diminta itu,” kata Risma.

Sementara untuk penyembuhan trauma korban, Kementerian Sosial akan mengerahkan tenaga psikolog untuk membantu dan menangani. “Kami akan bantu,” kata Risma.

Kategori
Politik

Mensos Risma Buatkan KTP untuk Tunawisma, Pengamat: Tindakan Lebay

IDTODAY NEWS – Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menanggapi Menteri Sosial Tri Rismaharini yang membuat gebrakan baru dengan membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pengamen, gelandangan, dan kelompok marjinal lainnya di DKI Jakarta. Menurutnya, hal tersebut merupakan tindakan yang berlebihan atau lebay.

“Mensos ini berlebihan atau lebay. Meskipun yang dilakukan itu perbuatan sosial, tetapi hal membuat KTP itu skala pekerjaan seorang Lurah. Tindakannya terlalu politis, seolah olah tidak ada masalah yang harus di tangani di seluruh daerah di Indonesia,” katanya saat dihubungi Republika, Senin (18/1).

Dia mengatakan, walaupun Risma memiliki hak preogratif, tapi Presiden keliru menempatkannya sebagai Mensos. Sebab, ternyata skala prioritas berpikirnya menyedihkan.

Sebagai masyarakat pembayar pajak yang menggaji Presiden dan para Menteri, dia sangat menyesal dan malu. “Ya saya kira Presiden harus menegurnya karena masih banyak pekerjaan besar yang menjadi tugasnya ketimbang keliling kolong jembatan di DKI Jakarta dan buat KTP untuk tunawisma. Rugi negara menggajinya,” kata dia.

BACA: Megawati Jengkel Warga Indonesia Jorok

Sumber: Republika

Kategori
Politik

Andi Nurpati: Adakah Mensos Blusukan Ke Sulbar?

IDTODAY NEWS – Dua bencana alam menimpa dua wilayah Indonesia dalam sepekan ini. Yakni banjir yang mengepung wilayah Kalimantan Selatan dan gempa bumi magnitudo 6,2 yang meluluhlantahkan Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar) pada Jumat dini hari (15/1).

Ratusan orang mengalami luka-luka akibat gempa Sulbar dan sebanyak 15 ribu orang terpaksa mengungsi. Sementara Data Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa korban meninggal mencapai 8 orang.

Kehadiran pemerintah dalam penanganan bencana ini pun dipertanyakan. Salah satu yang mempertanyakan kehadiran pemerintah tersebut adalah politisi Partai Demokrat Andi Nurpati.

“Adakah yang mau blusukan di Kalsel dan Sulbar? Mereka butuh pertolongan segera,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, sesaat lalu.

Secara khusus, Andi Nurpati mempertanyakan kehadiran Menteri Sosial Tri Rismaharini yang akhir-akhir ini jadi perbincangan di media lewat aksi blusukannya.

“Hello ada Mensos nggak ke Sulbar? Kasian rakyat di sana butuh bantuan akibat gempa,” ujarnya.

Dia ingin Mensos Risma bergerak cepat dalam menangani gempa di Majene.

“Mendesak pemerintah dan tim bencana segera berikan bantuan ke lokasi bencana di Sulbar dan Kalsel,” demikian Andi Nurpati.

BACA: Listyo Sigit Calon Kapolri, Pesan Jokowi Gunakan Orang Dekat Untuk Amankan Kekuasaan Makin Kuat

Sumber: rmol

Kategori
Politik

Dilaporkan Warga Surabaya, Risma Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara

IDTODAY NEWS – Wakil Ketua Umum Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah, yakni Tjetjep Muhammad Yasen atau biasa dipanggil Gus Yasin melaporkan Menteri Sosial Tri Rismaharini ke Polda Metro Jaya atas aksi menemui gelandangan di Ibukota DKI Jakarta yang dianggap rekayasa.

“Dalam hal ini pertemuan bu Risma dengan salah satu gelandangan atau pengemis yang bernama Nursaman di Sudirman dan Thamrin (Jakarta Pusat), itu saya lihat banyak kebohongan,” kata Yasin di Mapolda Metro Jaya, Senin (11/1).

Yasin rencananya akan menyangkakan mantan Walikota Surabaya itu dengan pasal 14 dan 15 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara dan pasal 28 dan pasal 45 UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ia tak percaya saat Menteri Risma melakukan pertemuan dengan gelandangan bernama Nursaman. Pasalnya, Yasin yang mengaku sebagai warga Surabaya itu mengaku heran mengapa saat jadi Walikota Surabaya, Risma tak pernah peduli dengan warganya yang jadi gelandagan sedangkan saat di Jakarta tiba-tiba jadi peduli.

“Saya ini adalah warga surabaya, KTP surabaya. Bu risma (saat Walikota Surabaya) itu terhadap warganya yang jadi gelandangan di kolong-kolong itu tidak perhatian tidak ada perhatian. Aneh ketika ketika tiba-tiba begitu,” tandas Yasin.

Risma menemui dua penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di kawasan Jalan Sudirman-Thamrin pada Senin, 4 Januari 2021. Penemuan gelandangan di kawasan itu juga sempat dikomentari oleh Wakil Gubernur atau Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

“Saya sudah hidup di Jakarta sejak umur 4 tahun. Baru denger ada tunawisma di Jalan Sudirman-Thamrin,” kata Riza di Balai Kota pada Rabu, 6 Desember 2020.

BACA: Kata Roy Suryo, Gelagat Risma Ingin Jadi Gubernur Jakarta Sudah Kelihatan Jelas

Sumber: rmol