IDTODAY NEWS – Wacana amandemen terbatas UUD 1945, seyogyanya dipikirkan dengan hikmah-kebijaksanaan yang berjiwa kenegarawanan autentik, bukan justru sebaliknya.
Apalagi, jika wacana amandemen UUD 1945 berorientasi kepentingan pragmatis jangka pendek.
Sebab, itu jelas-jelas bertentangan dengan spirit reformasi, Pancasila dan UUD 1945 yang telah dibangun 76 tahun lalu.
Demikian disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir dalam pidato kebangsaan bertajuk “Indonesia Moderat, Indonesia Milik Semua!” yang disiarkan secara live di kanal YouTube TV Muhammadiyah, pada Senin siang (30/8).
“Jangan sampai di balik gagasan amandemen ini menguat kepentingan-kepentingan pragmatis jangka pendek yang dapat menambah berat kehidupan bangsa, menyalahi spirit reformasi 1998, serta lebih krusial lagi bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 yang dirancang-bangun dan ditetapkan para pendiri negeri 76 tahun yang silam,” tegas Haedar Nashir.
Haedar menuturkan, para elite bangsa diharapkan belajar dari empat kali amandemen di awal reformasi, yang mengandung sejumlah kebaikan, tetapi masih menyisakan masalah lain yang membuat Indonesia kehilangan sebagian jati dirinya yang asli.
“Di sinilah pentingnya “hikmah kebijaksanaan” para elite negeri di dalam dan di luar pemerintahan dalam membawa bahtera Indonesia menuju pantai idaman,” tuturnya.
“Indonesia yang bukan sekadar ragad-fisik, tetapi menurut Mr. Soepomo, Indonesia yang “bernyawa”. Itulah Indonesia Jalan Tengah dan Indonesia Milik Semua,” demikian Haedar Nashir.
Sumber: rmol.id