Tag: Muhammadiyah

Kategori
Politik

Telah Melampaui Batas, Muhammadiyah Dan PBNU Serta PPP Minta Polisi Tangkap YouTuber Muhammad Kece

Telah Melampaui Batas, Muhammadiyah Dan PBNU Serta PPP Minta Polisi Tangkap YouTuber Muhammad Kece
Muhammad Kece Dilaporkan ke Polisi (pojoksatu.id)

IDTODAY NEWS – Elemen Muhammadiyah, PBNU dan PPP sama-sama kompak meminta polisi agar segera menangkap YouTuber Muhammad Kece soal ujaran kebencian terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW.

Kecaman demi kecaman terus dilayangkan sejumlah elemen masyarakat kepada pemilik akun YouTube Muhammad Kece yang dianggap telah menistakan Nabi Muhammad SAW dan Islam.

Akun Muhammad Kece kerap menyampaikan sejumlah pernyataan yang dianggap menghina Nabi Muhammad SAW, mencampuradukkan agama, dan memprovokasi agar umat Islam meninggalkan ajaran Rosulullah.

Di mata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, apa yang dilakukan Muhammad Kece telah melampaui batas.

“Kelakuan M Kece melalui kanal youtube-nya sudah melampaui batas, dan telah melakukan penistaan dan ujaran kebencian terhadap agama Islam,” ucap Baidowi lewat keterangan persnya, Minggu (22/8).

Sekertaris Fraksi PPP DPR RI ini mengatakan tindakan dan ucapannya sangat melukai hati umat Islam dan mengganggu semangat pluralisme serta berpotensi menimbulkan gesekan.

Atas dasar tersebut, Baidowi meminta aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menangkap Muhammad Kece.

“Polisi harus segera bertindak dan memberikan sanksi tegas secara hukum karena sudah memenuhi unsur pelanggaran,” katanya.

“Jika polisi lamban dikhawatirkan akan menimbulkan eskalasi karena emosi massa yang merasa dihina dan dilecehkan M Kece,” tegasnya.

Sebelumnya, PBNU mendesak polisi segera menangkap dan menindak YouTuber Muhammad Kece. PBNU menilai isi ceramahnya memenuhi unsur ujaran kebencian (hate speech).

“Sehubungan dengan beredarnya pernyataan dari seorang yang bernama Muhammad Kece yang dalam pandangan kami pernyataannya ini telah memenuhi unsur hate speech ataupun ujaran kebencian terhadap suatu agama,” ujar Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini kepada wartawan, Sabtu (21/8/2021).

“Maka kami menyampaikan kami mengecam keras pernyataan keras dari Muhammad Kece karena ini dapat memanggung kerukunan umat beragama yang telah dibangun selama ini yang luar biasa indahnya,” katanya lagi.

Sementara Muhammadiyah juga mendorong pihak kepolisian menangkap dan meminta klarifikasi kepada Muhammad Kece.

“Pandangan dan isi ceramah Muhammad Kece sangat kacau, tidak sesuai logika, dan menyesatkan. Terkesan yang bersangkutan nampaknya hanya sekedar mencari sensasi dan popularitas untuk sekedar mengais materi,” kata Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti kepada wartawan, Sabtu (21/8/2021).

Abdul Mu’ti mendorong polisi agar menangkap Muhammad Kece untuk meminta klarifikasi.

Dia juga mendorong agar kondisi kejiwaan Muhammad Kece diperiksa.

“Masyarakat tidak usah terpengaruh dengan pandangan dan isi ceramahnya. Aparatur keamanan dapat menangkap dan memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan dilakukan terkait motivasi dan kondisi kejiwaannya,” sebut Mu’ti.

Sumber: pojokatu.id

Kategori
Politik

Bagi MUI dan Muhammadiyah, Konten MuhammadKece Kacau dan Menyesatkan

Abdul Muti
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti/Net

IDTODAY NEWS – Konten YouTube MuhammadKece tengah menjadi sorotan publik. Bahkan PP Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyampaikan kecaman serta meminta agar pemilik kanal tersebut ditangkap polisi.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti tegas menyatakan bahwa pandangan dan isi ceramah Muhammad Kece sangat kacau, tidak sesuai logika, dan menyesatkan.

“Terkesan yang bersangkutan nampaknya sekadar mencari sensasi dan popularitas untuk mengais materi,” katanya kepada wartawan, Sabtu (21/8).

Dia meminta Polisi segera bertindak dan menangkap MuhammadKece. Setelah itu, yang bersangkutan harus dimintai klarifikasi dan tes kejiwaan.

“Aparatur keamanan dapat menangkap dan memeriksa yang bersangkutan. Pemeriksaan dilakukan terkait motivasi dan kondisi kejiwaannya,” urainya semberi meminta umat Islam tidak terprovokasi.

Permintaan agar aparat kepolisian turun tangan juga disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menilai konten MuhammadKece telah melampaui batas, merendahkan agama, dan dapat memicu kemarahan umat.

“Saya melihat yang bersangkutan itu sudah melampaui batas-batas yang menurut saya itu akan sangat-sangat mengganggu kerukunan hidup antara umat beragama di negeri ini,” katanya kepada wartawan, Sabtu (21/8).

Baginya, pemilik akun YouTube itu telah mengacak-acak rumah orang lain. Ini merupakan tindakan tidak etis dan bisa memancing kemarahan umat.

Konten MuhammadKece sudah mengundang kontroversi di awal video. Pasalnya, pria yang berceramah dalam video tersebut, mengucapkan salam umat Islam yang diplesetkan.

“Assalamualaikum, warrahmatuyesus wabarakatu,” salah satu ucapan pria yang disebut juga bernama Muhammad Kece di dalam video yang diunggahnya di channel YouTube.

Plesetan kalimat ini kerap dilakukan MuhammadKece dalam pernyataannya yang disampaikan seperti sedang berceramah.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

PP Muhammadiyah Minta Jokowi Kembali Angkat Novel Baswedan Cs

PP Muhammadiyah Minta Jokowi Kembali Angkat Novel Baswedan Cs
Ilustrasi KPK (Foto: KPK)

IDTODAY NEWS – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Dalam surat terbuka itu, PP Muhammadiyah meminta Jokowi untuk membatalkan asesmen TWK menyusul temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM mengenai pelanggaran dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK.

Surat terbuka itu diteken oleh Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik M Busyro Muqoddas. Ada tiga poin tuntutan Muhammadiyah kepada presiden dalam surat tersebut.

“Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia, laporan Komnas HAM mengenai hasil pemantauan dan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM pada asesmen TWK dalam proses alih status pegawai KPK, semakin menguatkan adanya dugaan upaya bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu,” bunyi surat tersebut dalam alinea pembukaan, dikutip Kamis (19/08/2021).

Oleh karena itu, PP Muhammadiyah menyampaikan pendapatnya sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dan tanggung jawab moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada Presiden Jokowi.

Pertama, Jokowi merupakan Presiden RI yang menjabat sebagai kepala negara dan Kepala pemerintahan serta pejabat pembina kepegawaian tertinggi, harus mengambil alih proses alih status pegawai KPK serta membatalkan hasil asesmen TWK.

Kedua, Presiden Jokowi juga harus memulihkan nama baik 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) yang telah distigma dengan pelabelan identitas tertentu. Muhammadiyah juga meminta Presiden mengangkat Novel Baswedan Cs atau 75 pegawai KPK yang dinyatakan TMS.

“Sekaligus ini merupakan bentuk komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia,” tulis surat tersebut.

Muhammadiyah menyatakan hal tersebut juga merupakan rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM yang menyatakan adanya dugaan malaadministrasi dan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK.

Ketiga, Muhammadiyah menilai asesmen TWK tidak sepenuhnya menjalankan perintah UU Nomor 19 tahun 2019, PP Nomor 41 tahun 2020, dan pengabaian arahan Presiden Republik Indonesia yang telah disampaikan secara terbuka di hadapan masyarakat. Selain itu, pelaksana TWK tidak menjadikan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019 sebagai pertimbangan dalam alih status pegawai KPK jelas merupakan pengabaian kontitusi.

“Dengan demikian secara tegas Presiden harus mengevaluasi serta mengambil langkah yang dianggap perlu kepada pimpinan kementerian atau lembaga yang terlibat dalam asesmen TWK pegawai KPK, dikarenakan telah mengabaikan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, serta tidak memenuhi asas keadilan yang sesuai dengan standar hak asasi manusia,” tulis poin ketiga surat tersebut.

Sumber: lawjustice.co

Kategori
Politik

Ketum Muhammadiyah: Semua Anak Bangsa Harus Menumbuhkan Semangat Ukhuwah

Haedar Nashir
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir/Net

IDTODAY NEWS – Hari Kemerdekaan yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus merupakan momentum bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan moderat.

Begitu pesan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia kepada wartawan, Selasa (17/8).

“Bangsa yang terdiri dari berbagai agama, suku bangsa, ras, latar belakang kedaerahan, serta kebudayaan yang sangat beragam,” kata Haidar pada Selasa (17/8).

Rakyat Indonesia tetap bisa hidup rukun dan bersatu, walau dalam keberagaman. Toleransi dan persatuan selalu dikedepankan, meski mayoritas penduduknya muslim.

Menurutnya, Indonesia telah dianugrahi Allah dengan alam yang kaya dan indah, serta menjadi tanah air untuk semua.

“Keindahan alam dan kekayaannya mampu mengundang Multatuli dan mengatakan bahwa Indonesia bagaikan untaian zamrud khatulistiwa dengan iklim moderat, kaya dengan flora dan fauna, sumber daya alam melimpah, bahkan sebagai negeri kepulauan mampu bersatu dan berdaulat sebagai NKRI,” urainya.

Dia berpesan agar di HUT ke-76 RI ini, semua anak bangsa menumbuhkan semangat ukhuwah yang lahir dari kebersamaan dan kebhinnekaan.

Sebagai penduduk mayoritas, kaum muslim juga telah memberikan warna dalam moderasi beragama, berbangsa, dan bernegara. Termasuk sudah banyak pengorbanan dan perjuangan yang telah ditorehkan.

“Maka, pada saat ini dan ke depan, umat muslim dan seluruh umat beragama memiliki tanggung jawab illahiyah dan insaniyah untuk menjadikan negeri ini tetap utuh. Kaum muslim sebagai mayoritas harus menjadi uswah khasanah. Hadir menumbuhkan sikap moderat untuk membawa Indonesia sebagai bangsa yang bersatu dan berkemajuan,” tegasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Heboh YouTuber Gita Savitri Ogah Punya Anak, Muhammadiyah: Sikap Egoistis Terhadap Regenerasi Bangsa

Abdul Mu'ti
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. (Istimewa)

IDTODAY NEWS – Baru-baru ini heboh pernyataan seorang YouTuber bernama Gita Savitri yang mengaku enggan memiliki anak. Ia mengatakan bahwa mempunyai anak adalah tanggung jawab yang besar. Menurutnya, kehidupannya lebih mudah ketika tanpa anak.

Menanggapi fernomena pasangan yang memilih tidak memiliki anak, Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa hal tersebut menunjukkan sikap egoistis seseorang.

“Memilih tidak mau menjadi ibu merupakan sikap hedonis, egoistis, dan tidak bertanggung jawab terhadap masa depan generasi dan regenerasi suatu bangsa dan keberlangsungan kehidupan umat manusia,” ujar Abdul Mu’ti kepada wartawan, Senin (16/8/2021).

Mu’ti mengatakan bahwa dalam pandangan Islam memiliki anak adalah salah satu sunah nabi. Ia mengatakan bahwa berkeluarga dan memiliki anak adalah fitrah seseorang yang bisa membawa ketenangan.

“Di dalam Islam, berkeluarga merupakan sunah nabi dan bagian dari proses regenerasi dan membangun masyarakat yang kuat. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang berkeluarga dan memiliki anak hidupnya lebih tenang dan berbahagia,” ucapnya.

Lebih lanjut, Abdul Mu’ti mengatakan bahwa tidak hanya kali ini saja terdapat pasangan yang memilih tidak memiliki anak. Ia menyebut sejumlah negara juga terdapat fenomena tersebut.

“Di banyak negara, keputusan tidak berkeluarga atau berkeluarga tetapi tidak mau memiliki anak telah menjadi masalah demografi seperti degenerasi, ketenagakerjaan, dan masalah-masalah sosial. Di beberapa negara seperti Jepang dan negara-negara Skandinavia banyak orang tua yang kehidupannya bergantung kepada negara karena tidak ada anak atau anggota keluarga yang mengasuh,” ucapnya.

“Jadi, walaupun tidak punya anak dan tidak menikah merupakan pilihan pribadi, tapi dalam jangka panjang bisa menjadi masalah sosial bagi bagi yang bersangkutan maupun negara,’ lanjutnya.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Prof Didin Damanhuri: Ketimpangan Ekonomi jadi Tantangan Menuju 76 Tahun Indonesia Merdeka

Prof Didin S Damanhuri
Gurubesar Ekonomi IPB, Prof Didin S Damanhuri/Net

IDTODAY NEWS – Indonesia sudah banyak mengalami kemajuan sejak merasakan kemerdekaan selama 76 tahun. Namun, kurun waktu dua tahun belakangan, terpaan pandemi telah menyebabkan banyak kemunduran, baik ekonomi, demokrasi dan kebebasan.

“Demokrasi dan kebebasan mengemukakan pendapat mengalami kemunduran, juga ekonomi. Cita-cita kemerdekaan terlihat makin jauh,” kata Gurubesar Ekonomi IPB, Prof Didin S Damanhuri dalam zoominari kebijakan publik Narasi Institute ‘Memaknai Kemerdekaan Di tengah tantangan pandemi’, Jumat (13/8).

Didin S Damanhuri melihat, secara PDB Indonesia terus meningkat sejak awal proklamasi. Namun yang perlu digarisbawahi, ketimpangan desa dan kota masih cukup besar. Hal tersebut dapat memicu masalah serius, terutama akibat makin kaya kelompok minoritas dan semakin miskinnya kelompok mayoritas.

“Padahal sumber dayanya disedot ke kota tapi tidak kembali ke desa. Lokal ekonomi desa ini penting sebagai balanced perkotaan. Adanya civil society yang kuat seperti NU dan Muhammadiyah ikut berperan mempererat persatuan bangsa,” lanjutnya.

Didin mengingatkan, tantangan terbesar saat ini adalah ketimpangan, terutama penikmat terbesar pembangunan adalah kelompok etnis tertentu yang memunculkan ketimpangan ekstrem.

“Ketergantungan Indonesia terhadap berbagai hal di antaranya teknologi, finansial, dan utang juga menyebabkan ruang gerak bangsa semakin terbatas,” lanjutnya.

Oleh karenanya, ia menyarankan perlu kolektif konsensus elite untuk membangun agenda ekonomi jangka panjang yang berkeadilan guna mengurangi gap ketimpangan ekstrem ekonomi dan sosial.

“Bisa melalui reform from the top atau bahkan bisa revolusi sosial yang mestinya dihindari karena yang paling dirugikan itu rakyat. Elite-elite harus membangun kolektif konsensus untuk membangun agenda ekonomi jangka panjang yang berkeadilan,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

BPIP Dinilai Adu Domba, Muhammadiyah: Bubarkan kalau Tak Bermanfaat!

BPIP Dinilai Adu Domba, Muhammadiyah: Bubarkan kalau Tak Bermanfaat!
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas (detik.com)

IDTODAY NEWS – Lomba penulisan bertema `Hormat Bendera Menurut Hukum Islam` dan `Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam` yang diadakan BPIP menuai kontroversial.

Menanggapi hal itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas pun menyarankan pembubaran BPIP jika lembaga itu tak ada manfaatnya.

“Ini [lomba] bukan saja tendensius, itu jelas-jelas useless, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada konsep akademis ideologisnya,” kata Busyro melansir CNNIndonesia.com, Jumat (13/8/2021).

Busyro menilai, tema yang diangkat BPIP justru mengadu domba sekaligus penghinaan terhadap komunitas santri. Dia mengatakan, Hari Santri bukan hanya milik warga Nahdlatul Ulama saja, tapi milik semua umat Islam.

“Apakah selama ini negara itu ada problem dengan penghormatan bendera Merah Putih? Problem lagu kebangsaan? Faktanya tidak ada. Kalau tidak ada, mengapa BPIP mencari-cari penyakit ini namanya,” kata Busyro.

Dia mengatakan, BPIP perlu meninjau kembali rencana lomba tersebut dan segera mencabutnya. Sebab menurutnya, tema itu hanya akan mengusik umat Islam.

Busyro juga mengusulkan agar dilakukan polling yang mempertanyakan apakah keberadaan BPIP masih diperlukan. Polling itu, kata Busyro, perlu melibatkan masyarakat sipil.

“Saya siap mewakili Muhammadiyah dengan 170 perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia mengadakan polling dengan bersama-sama. Kalau tidak ada manfaatnya [BPIP] itu bubarin saja,” imbuhnya.

Lomba penulisan artikel tingkat nasional diinformasikan BPIP lewat unggahan di akun Twitter @BPIPRI pada Rabu (11/8). Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo mengatakan pilihan tema tersebut menyesuaikan dengan konteks Hari Santri. Menurutnya, BPIP melihat pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menyikapi kecintaan terhadap tanah air.

Sumber: lawjustice.co