Kategori
Politik

Kapolri Mutasi Pejabat Kepolisian, Neta S Pane: Orang Dekat Keluarga Jokowi Dipercaya Kabareskrim

IDTODAY NEWS – Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti mutasi pejabat kepolisian yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kamis (18/2). IPW menyebut banyak orang-orang Jokowi diangkat.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menilai dalam mutasi itu tampak kelihatan bahwa Kapolri Sigit makin menguatkan ‘Geng Solo’ di lembaga Korps Bhayangkara itu.

“Saya melihat dalam mutasi itu Sigit semakin memperkuat Geng Solo di tubuh Polri, ini orang-orang dekat Jokowi,” ujarnya kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Jumat (19/2/2021).

Pasalnya, lanjut Neta, Komjen Agus Adrianto digeser mengisi jabatan yang pernah dijabat Jenderal Listyo yaitu Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Kemudian, Irjen Nana Sudjana yang terdepak sebagai Kapolda Metro Jaya di era Jenderal Idham Azis. Tapi, sekarang mendapat posisi sebagai Kapolda Sulawesi Utara (Sulut).

Baca Juga: Ibunda Fadli Zon Meninggal Dunia, Rizal Ramli dan HNW: Turut Berduka Cita

Menurut Neta, Komjen Agus tidak lain merupakan orang dekat keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini orang dekat keluarga Jokowi dipercaya memegang posisi Kabareskrim,” ungkap Pengamat yang aktif mengkritik lembaga TNI-Polri itu.

Begitu juga dengan, Irjen Nana Sudjana. Posisi Nana mengherankan karena turun derajat dari pusat kemudian ke daerah.

“Ini agak aneh, sebab posisi Nana turun derajat, dari Kapolda Metro Jaya menjadi Kapolda Sulut,” tutur Neta.

Lebih aneh lagi, tambah Neta, dalam mutasi yang pertama kali dilakukan Kapolri Listyo kemarin, posisi Sestama Lemhanas hingga saat dibiarkan kosong.

“Sepertinya Sigit masih mencari figur tepat yang akan digeser kesana. Apakah Geng Solo akan masuk ke sana kita tunggu,” pungkas Neta.

Baca Juga: Tidak Mau Kalah Dari Demokrat, PAN Siapkan Eko Patrio, Bima Arya, Hingga Pasha Ungu

Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat telegram mutasi Polri.

Dalam telegram tersebut, Sigit memilih Komjen Pol Agus Andrianto diangkat jadi Kabareskrim. Agus sebelumnya menjabat sebagai Kabaharkam Polri.

Telegram tersebut tertuang dengan nomor ST/318/II/KEP/20121. Telegram tersebut diteken langsung oleh AS SDM Kapolri Irjen Pol Sutrisno Yudhi Hermawan.

Sementara itu, bekas Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana sebagai pengganti Irjen Panca Putra di kursi Kapolda Sulawesi Utara.

Keputusan rotasi itu tertuang dalam surat telegram nomor KEP/376/II/2021 tertanggal 18 Februari yang ditandatangani Asisten Kapolri bidang SDM Inspektur Jenderal Sutrisno Yudhi Hermawan atas nama Kapolri.

Baca Juga: IPW: Kapolri Sigit Angkat Orang-orang Dekat Jokowi, Perkuat Geng Solo di Tubuh Polri

Sumber: fajar.co.id

Kategori
Hukum

IPW: Kapolri Listyo Sigit Harus Tuntaskan Penembakan Laskar FPI, Termasuk Bongkar Otak Penguntit HRS

IDTODAY NEWS – Kasus tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) harus menjadi perhatian serius Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hal itu penting disikapi agar kinerja kapolri baru tersebut tak ada hambatan ke depan.

Setidaknya, ada tiga alasan pengusutan penembakan enam laskar FPI harus dituntaskan Jenderal Listyo Sigit dari kacamata Indonesia Police Watch (IPW).

Pertama, Komnas HAM telah menyampaikan hasil investigasi dan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Jokowi. Salah satunya meminta agar ada penyelidikan lebih lanjut ihwal unlawfull killing empat laskar FPI dan penegakan hukum dengan pengadilan pidana.

“Alasannya, keempatnya tewas ketika sudah dalam penguasaan aparat kepolisian. Komnas HAM juga merekomendasikan agar kasus itu dilanjutkan ke pengadilan pidana,” kata Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/1).

Kedua, pengusutan tersebut penting mengingat kapolri terdahulu, yakni Jenderal Idham Azis telah membentuk tim khusus terdiri Bareskrim Polri, Divisi Hukum Polri, dan Divisi Propam Polri menindaklanjuti temuan serta rekomendasi Komnas HAM. Namun hingga kini tim ini belum menunjukkan hasil memuaskan.

Ketiga, adanya Perkap 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Menurut Perkap itu, setiap kasus penembakan harus dipertanggungjawabkan polisi penembak.

“Sehingga eksekutor penembakan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai Perkap 1/2009, terutama anggota Polri yang mengeksekusi 4 laskar FPI yang sudah tertangkap tapi tidak diborgol itu,” sambungnya.

Bagaimana pun, kata dia, pelaku penembakan ini patut diusut tuntas agar dapat ditemukan pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) di kepolisian. Menurut Pasal 13 ayat 1 Perkap 1/2009, setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.

Sehingga dengan adanya tranparansi siapa pelaku eksekusi terhadap laskar FPI ini menjadi evaluasi dan pembelajaran bagi Polri ke depan.

Dengan adanya pengusutan lebih lanjut dalam kasus ini, bisa diketahui, apakah eksekusi laskar FPI itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian seperti yang diamanatkan Perkap, utamanya legalitas yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), prinsip preventif dan prinsip masuk akal (reasonable).

“Selain itu perlu diungkap, siapa pejabat yang memerintahkan para polisi itu untuk menguntit Rizieq dan laskar FPI, apakah dalam perintah penguntitan itu ada perintah penembakan. Bukankah penguntitan adalah tugas intelijen?” tandasnya

Baca Juga: Anies Baswedan: 95 Tahun Sudah NU Mewarnai Dengan Peran Luar Biasa

Sumber: rmolbanten

Kategori
Politik

Jenderal Bintang Dua Berpeluang Jadi Kabareskrim, Neta S Pane: Setidaknya Ada 4 Calon

IDTODAY NEWS – Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menyebut sejumlah nama jenderal bintang dua yang berpeluang menjadi Kabareskrim Polri pengganti Komjen Listyo Sigit Prabowo yang dikabarakan akan dilantik Presiden Jokowi sebagai Kapolri, Jumat (22/1).

“Untuk posisi Kabareskrim beredar kabar, sedikitnya ada empat calon,” kata Neta, Kamis (22/1).

Mereka adalah Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada, Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta, Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri, dan Wakil Kabareskrim Irjen Wahyu Hadiningrat.Selain Kabareskrim, Neta juga menyebut bakal ada pengisian untuk jabatan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Sestama Lemhanas).

Pasalnya, Komjen Didid Widjanardi yang sebelumnya menjabat Sestama Lemhanas sudah pensiun sejak 14 Januari 2021 lalu. Untuk posisi Sestama Lemhanas, kata Neta, sepertinya bakal ada Komjen dari Mabes Polri yang digeser untuk menempati posisi itu.

Selain itu, Neta mengatakan, Irjen Luki Hermawan yang kini menjabat Wakalemdikpol juga disebut-sebut akan bergeser ke Sestama Lemhanas atau ke posisi lain.

“Saat menjadi Kapolda Jatim, Luki berhasil mengamankan pelaksanaan Pilpres 2019 sehingga memberikan kemenangan signifikan bagi Jokowi untuk menjabat dua periode,” kata Neta.

Seperti diketahui, setelah menjalani uji kelayakan di Komisi III DPR dan kalau tidak ada aral melintang, Komjen Listyo Sigit Prabowo akan dilantik menjadi Kapolri pada Jumat, 22 Januari 2021 oleh Presiden Jokowi.

“Dengan ikon Presisi (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan), Listyo Sigit Prabowo akan membawa paradigma baru di Polri. Tentunya publik berharap, Sigit akan segera mewujudkan semua yang dijanjikannya saat uji kepatutan di Komisi III DPR,” pungkas Neta.

Baca Juga: Dua Hari Usai Divaksin, dr Rani Rasyidin Terinfeksi Covid-19

Sumber: fajar.co.id

Kategori
Politik

Jokowi Tunjuk Komjen Listyo jadi Calon Kapolri, Analisa Neta IPW Ungkap Sesuatu yang Tersembunyi

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Komjen Pol Listyo Sigit Prabowoo sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Jenderal Pol Idham Azis.

Penunjukan Komjen Listyo itu tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan ke DPR RI, hari ini, Rabu (13/1/2021).

Surpres Surpres bernomor: R-02/Pres/01/2021 tersebut dikirimkan Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam surpres tersebut, hanya menyebutkan nama sosok yang kini menjabat sebagai Kabareskrim Polri saja.

Penunjukan Komjen Listyo ini memperlihatkan bahwa Jokowi ingin dikawal Listyo sampai dengan habis jabatan pada 2024.

Apalagi, Listyo memang bukan orang yang asing di mata Presiden Jokowi.

Tercatat, Listyo pernah menjabat sebagai Kapolres Surakarta saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.

Listyo juga pernah mendampingi Jokowi sebagai ajudan saat Jokowi pertama kali menjadi Presiden pada 2014-2016.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangannya, Rabu (13/1/2021).

“Sepertinya Jokowi lebih mempercayai pengamanannya kepada orang yang pernah menjadi ajudannya saat pertama kali menjadi presiden. Hal itu sama sekali tidak masalah,” jelas Neta.

Dengan ditunjuknya Listyo, bagi Neta, bisa menjadi pembuka peluang bagi kader-kader muda Polri lainnya untuk menduduki posisi-posisi strategis.

Hanya saja, kondisi itu bisa saja menjadi masalah di internal Korps Bhayangkara itu.

Sebab, hal itu berarti bahwa para perwira senior akan lebih mudah dilewati para juniornya.

“Untuk itu dalam menyusun personel Polri ke depan, Sigit diharapkan mampu membuat keseimbangan agar para senior tidak merasa ditinggalkan,” pungkas Neta.

Untuk diketahui, penunjukan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri diungkap Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Seperti yang saya sampaikan, Surpres telah kami terima dari Bapak Presiden, yang mana Bapak Presiden menyampaikan usulan pejabat Polri ke depan dengan nama tunggal yaitu, Bapak Drs Listyo Sigit Prabowo,” ungkap Puan Maharni di komplek Parlemen, Rabu (13/1).

Nantinya, mantan Kapolda Banten itu akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR.

Hasilnya, kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR RI.

“Proses akan ditempuh selama 20 hari sejak surat presiden diterima yaitu hari ini Rabu 13 Januari 2021,” terangnya.

Selama proses dan mekanisme itu, Puan manjamin semua akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan dan hukum yang berlaku.

“Kita (publik) dapat segera mengetahui apakah Kapolri yang ditunjuk Presiden mendapatkan persetujuan dari DPR,” tandasnya.

Baca Juga: Penunjukan Komjen Listyo Ternyata Mirip Tito Karnavian

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Politik

Komjen Listyo Calon Tunggal Kapolri, Neta S Pane: Itu Sama Sekali Tidak Masalah

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Jenderal Pol Idham Azis.

Penunjukan Komjen Listyo itu tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan ke DPR RI, hari ini, Rabu (13/1/2021).

Surpres Surpres bernomor: R-02/Pres/01/2021 tersebut dikirimkan Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam surpres tersebut, hanya menyebutkan nama sosok yang kini menjabat sebagai Kabareskrim Polri saja.

Penunjukan Komjen Listyo ini memperlihatkan bahwa Jokowi ingin dikawal Listyo sampai dengan habis jabatan pada 2024.

Apalagi, Listyo memang bukan orang yang asing di mata Presiden Jokowi.

Tercatat, Listyo pernah menjabat sebagai Kapolres Surakarta saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.

Listyo juga pernah mendampingi Jokowi sebagai ajudan saat Jokowi pertama kali menjadi Presiden pada 2014-2016.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam keterangannya, Rabu (13/1/2021).

“Sepertinya Jokowi lebih mempercayai pengamanannya kepada orang yang pernah menjadi ajudannya saat pertama kali menjadi presiden. Hal itu sama sekali tidak masalah,” jelas Neta.

Dengan ditunjuknya Listyo, bagi Neta, bisa menjadi pembuka peluang bagi kader-kader muda Polri lainnya untuk menduduki posisi-posisi strategis.

Hanya saja, kondisi itu bisa saja menjadi masalah di internal Korps Bhayangkara itu.

Sebab, hal itu berarti bahwa para perwira senior akan lebih mudah dilewati para juniornya.

“Untuk itu dalam menyusun personel Polri ke depan, Sigit diharapkan mampu membuat keseimbangan agar para senior tidak merasa ditinggalkan,” pungkas Neta.

Untuk diketahui, penunjukan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri diungkap Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Seperti yang saya sampaikan, Surpres telah kami terima dari Bapak Presiden, yang mana Bapak Presiden menyampaikan usulan pejabat Polri ke depan dengan nama tunggal yaitu, Bapak Drs Listyo Sigit Prabowo,” ungkap Puan Maharni di komplek Parlemen, Rabu (13/1).

Nantinya, mantan Kapolda Banten itu akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Kapolri di Komisi III DPR.

Hasilnya, kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR RI.

“Proses akan ditempuh selama 20 hari sejak surat presiden diterima yaitu hari ini Rabu 13 Januari 2021,” terangnya.

Selama proses dan mekanisme itu, Puan manjamin semua akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan dan hukum yang berlaku.

“Kita (publik) dapat segera mengetahui apakah Kapolri yang ditunjuk Presiden mendapatkan persetujuan dari DPR,” tandasnya.

Baca Juga: Pimpinan Komisi III Dukung Penuh Pencalonan Listyo Sigit Sebagai Kapolri

Sumber: fajar.co.id

Kategori
Politik

Singgung Pilpres 2024, Neta S Pane: Rizieq Tentunya Bisa Menjadi Presiden

IDTODAY NEWS – Indonesia Police Watch (IPW) menyarankan Habib Rizieq Shihab (HRS), mengubah Forum Pembela Islam (FPI) menjadi partai politik (parpol).

Demikian disampaikan Ketua Peresedium IPW Neta S Pane kepada PojokSatu.id, di Jakarta, Senin (23/11/2020). https://00c3439065665b059d7dd3f341c8160d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

“Rizieq dan FPI jika memang ingin berkuasa di negeri ini, FPI hendaknya dijadikan partai dan ikut Pemilu 2024,” ujarnya.

Dengan begitu, kata Neta, hasrat HRS untuk menjadi penguasa bisa langsung disalurkan melalui Pemilu 2024 mendatang.

Jika nantinya HRS menang dan berhasil dalam pemilu itu, ia tak perlu sibuk lagi memprovokasi ummat demi kepentingannya menjadi penguasa.

“Menang dalam pemilu dan Pilpres 2024, Rizieq tentunya bisa menjadi presiden. Jadi, tidak perlu memprovokasi dan memecahbela ummat dan NKRI untuk meraih kekuasaan,” tutur dia.

Meski demikian, IPW meminta kepada HRS untuk tidak seenaknya berbuat sesuatu yang akan memicu terjadinya kontroversial.

Sebab, ungkap Neta, Indonesia merupakan negara hukum di mana segala tindakan diatur oleh Undang-Undang.

“Indonesia adalah negara hukum, semua pihak harus taat kepada hukum. Jangan seenaknya sendiri,” katanya.

Neta pun menilai FPI dan Rizieq Shihab sudah bertindak seenaknya sendiri dan selalu menebar provokasi.

“Seakan-akan paling benar sendiri dan semau gue di negeri ini. Padahal tujuannya untuk memprovokasi dan memecah belah NKRI,” kritiknya.

Neta juga kembali menyoroti terkait dengan pemasangan baliho HRS di sejumlah daerah.

Pane meminta pihak kepolisian untuk secepatnya menangkap orang yang memasang spanduk atau baliho HRS lantaran memasang tanpa surat ijin.

“TNI harus menangkap pemasangn baliho Habib Rizieq dan menyerahkannya kepada polri,” pungkasnya.

Baca Juga: Wacana Ma’ruf Amin Bertemu Habib Rizieq, Novel Bamukmin: Seharusnya yang Lain Mencontoh KMA

Sumber: fajar.co.id

Kategori
Politik

Calon Kapolri, Neta S Pane: Geng Solo Tergusur, Memperkuat Geng Makassar

IDTODAY NEWS – Peta bursa calon Kapolri dinilai mengalami perubahan pascarotasi besar-besaran yang dilakukan Kapolri, Jenderal Idham Azis, belum lama ini.

Tak hanya itu, sejumlah figur pun dinilai tersingkir dari bursa calon Tribrata 1. Tergusurnya anggota Geng Solo dinilai pula memperkuat Geng Makassar

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane , menilai rotasi tersebut telah menyingkirkan sejumlah figur dari bursa Kapolri.

Menurutnya, rotasi yang dilakukan telah membuat perubahan dalam peta bursa calon Kapolri. Pasalnya, Ada figur yang tersingkir dan ada pula baru muncul dan berpeluang masuk ke dalam bursa calon Kapolri pengganti Idham Azis.

IPW menilai ada tiga kelompok yang terkena rotasi kali ini. Mereka adalah pihak yang terdampak akibat kerumunan Habib Rizieq hingga perwira menengah yang akan mengikuti Sespimti.

Neta juga menyoroti sejumlah orang dekat Jenderal Idham Azis yang bergeser ke posisi strategis.

Di sisi lain, rotasi besar-besaran ini juga telah menyingkirkan ‘Geng Solo’ dalam suksesi Kapolri.

“IPW menilai ‘teriakan’ Presiden tentang kerumunan massa Rizieq dimanfaatkan Idham untuk melakukan rotasi dalam rangka menyongsong suksesi Kapolri,”bebernya dalam keterangannya, Jumat (20/11/2020).

Idham, ujarnya, bisa dinilai telah menggeser kekuatan Geng Solo yang selama ini disebut-sebut sebagai calon kuat dalam bursa Kapolri.

“Namun penggeseran Geng Solo itu atas restu Istana. Tergusurnya anggota Geng Solo otomatis memperkuat Geng Makassar serta memberi peluang bagi Geng Pejaten,” ujar Neta.

Dengan demikian, kata dia, peristiwa kerumunan massa Rizieq telah dimanfaatkan untuk mengubah peta kekuatan di internal Polri untuk menyongsong suksesi Kapolri pada Januari 2021.

Meski penentuan calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi, masing-masing kekuatan di internal Polri berusaha mencari peluang dan bermanuver menyuguhkan calon-calon terbaik dari kubunya.

“Penyuguhan calon-calon terbaik itu dilakukan dengan cara menempatkan figur-figur tersebut di posisi strategis,” pungkas Neta.

Sumber: fajar.co.id