Tag: PBB

Kategori
Politik

Yusril: Partai Ideologis Cuma PDIP dan PBB, Lainnya Tidak

Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra. (pojoksatu.id)

IDTODAY NEWS – Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra menebut, saat ini, hanya PDIP dan PBB yang merupakan partai ideologis. Dia menuding, parpol lainnya tidak punya akar ideologi.

Hal ini disampaikan Yusril kepada wartawan usai membacakan keterangan PBB dalam sidang uji materi atas sistem proporsional terbuka di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2023). PBB merupakan pihak terkait dalam persidangan itu.

Yusril awalnya menjelaskan mengapa perlu ada partai politik (parpol). Kebutuhan untuk membentuk parpol, kata dia, berangkat dari asumsi bahwa dalam masyarakat majemuk setiap orang punya pemikiran yang berbeda.

Bagi orang-orang yang punya pikiran sama, lanjut dia, dipersilakan bersatu membentuk parpol. Parpol yang terbentuk itu lah yang akan ikut dalam pemilu. “Jadi partai itu mewakili orang yang mempunyai pikiran dan ideologi tertentu,” kata Yusril.

Masalahnya sekarang, kata dia, kini hanya segelintir parpol yang bergerak berdasarkan sebuah ideologi. “Sekarang partai ideologis ini kan cuma tinggal dua, PDIP sama PBB,” kata Yusril.

“Partai yang lain-lain kan partai pragmatis semua, bukan partai ideologis. Tidak ada akar ideologisnya,” kata pakar hukum tata negara itu menambahkan.

Sesama pimpinan partai ideologis, Yusril mengaku, memahami kekesalan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atas penerapan sistem proporsional terbuka dalam pemilihan legislatif. Sebagai gambaran, dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat mencoblos caleg yang diinginkan. Pemenang kursi ditentukan jumlah suara terbanyak.

Menurut Yusril, Mega kesal karena PDIP sudah mendidik kader-kader ideologis, tapi kader tersebut justru kalah dalam pemilihan legislatif. Mereka ditimbangkan oleh kader-kader yang punya popularitas dan punya uang banyak.

Ketika kader populer atau kaya ini sudah duduk menjadi anggota dewan, lanjut Yusril, partai biasanya tidak bisa mengontrolnya. Dia menyebut fenomena ini sebagai kooptasi caleg tanpa ideologi terhadap partai politik.

“Padahal ada partai itu untuk menyalurkan orang-orang yang pemikirannya sama. Sekarang ada yang tidak tahu ideologi PDIP seperti apa, tidak tahu ideologi PBB seperti apa, karena dia terkenal dia terpilih menjadi anggota DPR,” ujar Yusril.

PDIP dan PBB diketahui memang secara terbuka menyatakan mendukung penerapan kembali sistem proporsional tertutup. Sedangkan parpol lainnya di Senayan menentang.

Sebagai gambaran, dalam sistem proporsional tertutup, pemilih mencoblos parpol. Pemenang kursi anggota dewan ditentukan parpol lewat nomor urut caleg yang sudah ditetapkan sebelum hari pencoblosan. Sistem tersebut digunakan sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999.

Karena mendukung sistem proporsional tertutup, PBB mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam sidang uji materi sistem proporsional terbuka. PBB lewat Yusril menyampaikan keterangan yang mendukung petitum penggugat, yakni MK memutuskan pileg kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.

Yusril menyatakan, sistem proporsional terbuka bertentangan dengan konstitusi. Sebab, konstitusi menyatakan bahwa peserta pemilu adalah parpol dan menyatakan peran serta fungsi parpol. Sedangkan dalam sistem proporsional terbuka justru peran parpol hanya sebatas mengusung calon.

Sistem itu juga diyakini membuat institusi parpol melemah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Gugatan uji materi atas sistem proporsional terbuka itu diajukan oleh enam warga negara perseorangan, yang salah satunya merupakan kader PDIP.

Mereka menggugat sejumlah pasal dalam UU Pemilu yang menjadi landasan penerapan sistem proporsional terbuka. Mereka meminta MK memutuskan pileg kembali menggunakan sistem caleg dipilih internal partai atau proporsional tertutup agar diterapkan dalam Pemilu 2024.

Sumber: kontenjatim.com

Kategori
Politik

Jokowi Beri Pidato di Sidang Majelis PBB, Netizen: Layak Jadi Sekjen PBB!

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) Tahun 2021. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pidato secara virtual dalam sidang majelis umum PBB.

Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan 4 (empat) pesan utama terkait isu pandemi Covid-19 sampai perekonomian.

Hal tersebut disampaikan Jokowi melalui keterangan resminya di media sosial yang dikutip terkini.id dari industry.

“Dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pagi ini, saya menyampaikan pidato secara virtual di depan Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tulis Jokowi, Kamis, 23 September 2021.

“Ada sejumlah isu yang saya ketengahkan, dari soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman,” lanjutnya.

Dalam pidatonya yang berbahasa Indonesia itu, Jokowi menyampaikan bahwa pertama, semua pihak harus memberikan harapan bahwa pandemi Covid-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata.

Ia menilai, kemampuan dan kecepatan antarnegara menangani pandemi Covid-19, termasuk vaksinasi, sangat timpang.

“Padahal dalam penanganan pandemi ‘no one is safe until everyone is’,” ucap Jokowi.

Kedua, lanjut Jokowi, pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali, dan antarnegara bisa bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi.

Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia dan negara berkembang lainnya telah membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas.

Ketiga, Ia menyampaikan soal komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas.

“Keempat, saya menyerukan agar dunia tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme dan perang,” ujarnya.

Hingga berita ini dibuat, unggahan Jokowi tersebut telah disukai oleh ribuan masyarakat dan menuai banjir apresiasi.

“MantaBBBBBBBBB PRESIDENKU….,” tulis Henry Wira.

“Luar biasa @Presiden JOKOWI,” ucap Agust W.

“Smart..cerdas..Semua agenda nya mantabz…untuk Indonesia dan dunia..God Bless Pak Jokowi..!! GOD Bless Indonesia…!!GOD Bless all the World,” sebut Lucia.

“Habis ini dilirik jadi Sekjen PBB,” tulis Daniel.

“Pak Jokowi layak kita promosikan jd Sekjen PBB stlh sls masa jabatan th 2024,” ujar Delta Purba.

Sumber: terkini.id

Kategori
Politik

Jokowi Langsung Mentahkan Pendukung Presiden 3 Periode: Tidak Ada Niat, Tidak Ada Minat

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi. Foto Reprd Youtube Sekretariat Presiden

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo untuk kesekian kali dengan tegas menolak wacana jabatan presiden 3 periode.

Itu disampaikan Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman dalam keterangannya, Senin (13/9/2021).

Fadjroel pun kembali menegaskan pernyataan Presiden Jokowi pada 15 Maret 2021 lalu.

“Presiden Joko Widodo bilang ‘saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode’,” tegas Fadjroel.

Mantan aktivis 98 ini juga menegaskan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap berpegang teguh pada amanat konstitusi.

Dalam konstitusi, presiden hanya diperbolehkan menjabat selama dua periode saja.

“Itu yang harus kita jaga bersama,” tekan Fadjroel.

Fadjroel menyatakan, itu adalah sikap politik Presiden Jokowi menolak wacana presiden 3 periode.

“Maupun memperpanjang masa jabatan presiden,” tambahnya.

Jokowi, sambungnya, tegak lurus terhadap amanah konstitusi yang menyebutkan jabatan kepala negara hanya dua periode.

Sikap politik tersebut berdasarkan kesetiaan Jokowi kepada konstitusi UUD 1945.

“Dan amanah reformasi 1998 pasal 7 UUD 1945 amandemen pertama merupakan masterpiece dari gerakan demokrasi dan reformasi 1998 yang harus kita jaga bersama,” sambungnya.

Ia menekankan, pada konstitusi UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya hanya selama lima tahun dan bisa dipilih kembali.

“Namun tidak ada aturan yang menyebutkan bisa dipilih di periode ketiga,” tandasnya.

Jokowi Buka Suara

Sebelumnya, Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor menyebut Presiden Jokowi menyatakan sendiri penolakan jabatan presiden 3 periode.

Itu disampaikan Jokowi saat mengundang partai pendukung pemerintah nonparlemen ke Istana Negara beberapa waktu lalu.

Saat inilah, kata dia, Presiden Jokowi lalu menjawab bahwa dirinya menolak usulan amandemen UUD 1945. Dia menyebut Jokowi menyerahkan persoalan itu kepada MPR RI.

“Presiden menjawab bahwa soal amandemen baik terbatas atau tidak, saya tidak setuju, ya kan, itu diserahkan kepada MPR saja ya kan, karena kaitannya takutnya diarahkan macem-macem,” ujarnya, Jumat (1/9).

Tak hanya itu, Afriansyah menegaskan Presiden Jokowi juga menolak rencana perpanjangan jabatan 3 periode.

“Iya betul 3 periode Presiden Jokowu tidak setuju, perpanjangan pun dia tidak setuju,” imbuhnya.

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Politik

Tak Diizinkan Keluar Afghanistan, Begini Cerita Jusuf Kalla Undang Taliban Berunding di Jakarta

Tak Diizinkan Keluar Afghanistan, Begini Cerita Jusuf Kalla Undang Taliban Berunding di Jakarta
Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla. (pojoksatu.id)

IDTODAY NEWS – Eks Wapres Jusuf Kalla mengundang Taliban berunding di Jakarta beberapa tahun lalu. Peristiwa itu terjadi saat dirinya menjabat sebagai wakil presiden periode 2014-2019.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla menceritakan upayanya yang pernah mengundang Taliban ke Indonesia ini.

Jusuf Kalla mengundang Pemerintah Afghanistan dan Taliban untuk membahas perdamaian di Jakarta.

Peristiwa tersebut terjadi saat dirinya menjabat sebagai wakil presiden periode 2014-2019.

Jusuf Kalla bercerita, ketika itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan label teroris pada Taliban.

Ini menyebabkan mereka tidak diizinkan keluar dari wilayah Afghanistan.

“Terpaksa saya minta menlu (menteri luar negeri) untuk mencabut gelar teroris itu di PBB, kebetulan Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan (PBB), berhasil untuk memberi izin segenap orang tahap pertama,” kata Kalla, dalam diskusi bertajuk Masa Depan Afghanistan dan Peran Diplomasi Perdamaian Indonesia, Sabtu (21/8/2021).

“Kemudian saya undang mereka ke indonesia dan katakanlah kita berunding di Jakarta,” tutur dia.

Menurut Kalla, kedua pihak memiliki kesepahaman tentang prinsip perdamaian.

Selain itu, salah satu tujuan mengundang Taliban ke Indonesia yakni agar mereka mempelajari bahwa Islam dapat tumbuh secara moderat.

Oleh karena itu, Kalla mengajak delegasi Taliban berkeliling ke sejumlah pesantren di sekitar Jakarta.

“Untuk melihat bahwa Islam itu juga dapat tumbuh dengan cara moderat dapat berjalan dengan baik, dengan damai, karena itu saya undang lihat pesantren di sekitar Jakarta,” ucapnya.

Kalla menuturkan, Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi Taliban di luar Afghanistan dan Pakistan.

Selain Taliban, Indonesia juga mengundang Pemerintah Afghanistan.

Ia menyebutkan, pemerintah pernah mengundang sekitar 100 anak muda Afghanistan dari tingkat SMP hingga mahasiswa.

Kemudian mereka tinggal di salah satu pesantren di daerah Jawa Tengah.

Bahkan, ia juga mengundang generasi muda Afganistan untuk belajar terkait pertambangan di Indonesia.

Sebab, menurut dia, wilayah di sekitar Afganistan kaya dengan sumber daya alam mineral namun masih sedikit ahli di bidang tesebut.

“Dan itu mereka sangat senang akan partisipasi Indonesia,” ucapnya.

Selain itu, Kalla menuturkan, Pemerintah Afghanistan pernah meminta Indonesia menggelar pertemuan ulama dari tiga negara, yakni Afganistan, Pakistan, dan Indonesia pada 2018.

Pertemuan tersebut digelar di daerah Bogor. Saat itu Afghanistan masih dipimpin Presiden Ashraf Ghani.

“Alhamdullah pertemuan itu sangat sukses ada deklarasi Bogor yang meminta bahwa penyelesaian (konflik) itu diselesaikan secara islami, dengan damai,” ucapnya.

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Politik

Yusril Ihza Mahendra: Data Kematian Covid-19 Bukan sekadar Angka, tapi Amanat Konstitusi

Yusril Ihza Mahendra
Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra/Net

IDTODAY NEWS – Pemerintah dituntut memiliki tenggat waktu dalam melakukan perbaikan data kematian korban Covid-19.

Hal tersebut disampaikan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menyikapi pernyataan Kemenko Marinves yang membantah menghapus data kematian, melainkan sedang melakukan perapian agar data lebih akurat.

“Tapi sampai kapan perapian data akan dilakukan, itu tidak dijelaskan oleh pemerintah. Padahal data kematian ini sangat penting,” kata Yusril kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/8).

Ia menegaskan, data kematian warga akibat Covid-19 bukan sekadar hal teknis sebagai indikator dalam menentukan level PPKM. Jumlah dan prosentase angka kematian di suatu negara akibat Covid juga merupakan indikator keseriusan dan kemampuan sebuah negara dalam menangani pandemi.

“Kematian warga dalam jumlah relatif besar dibandingkan dengan angka kematian global akibat pandemi adalah masalah serius, terkait langsung dengan amanat konstitusi,” tegasnya.

Salah satu tujuan pembentukan negara, kata dia, adalah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan adalah hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.

Semakin kecil angka kematian akibat Covid-19, jelasnya, menjadi indikator keberhasilan negara dalam menangani pandemi.

“Karena itu, pemerintah harus punya tenggat waktu merapikan data kematian ini. Tanpa kejelasan waktu, pemerintah bisa dicurigai ingin menyembunyikan angka yang sesungguhnya,” tandas Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Rizal Ramli Dihubungi Pejabat Tinggi, Ngaku Sulit Tangani Covid-19

Rizal Ramli
Rizal Ramli. (pojoksatu.id)

IDTODAY NEWS – Rizal Ramli mengaku dihubungi pejabat tinggi. Pejabat tersebut menyatakan sangat sulit menangani varian delata Covid-19.

Sejauh ini Indonesia telah tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia.

Dalam beberapa hari terakhir jumlah kasus harian di Indonesia melewati angkat 50 ribu kasus.

Pada Jumat (16/7) kemarin tercatat sebanyak 54 ribu kasus baru, dengan jumlah korban meninggal dalam satu hari sebanyak 1.205 jiwa.

“Agar Anda tahu, sangat sulit mengatasi Delta variant. Belum ada negara yang mampu mengatasi secara total varian Delta ini,” tulis pejabat tinggi negara dalam pesannya kepada Rizal Ramli.

Rizal Ramli menolak menyebutkan nama pejabat tinggi negara yang menghubunginya. Namun dia mengatakan mengenal baik pejabat tinggi itu.

Sulitnya mengatasi varian Delta Covid-19 adalah bagian pertama dari pesan yang diterima Rizal Ramli dari pejabat tinggi.

Pejabat tinggi negara itu juga menuduh Rizal Ramli memiliki niat buruk di balik kritik yang kerap disampaikannya mengenai penanganan pandemi di tanah air.

“Tanam dulu birahi politik Anda. Jangan menambah buruk keadaan karena kebencian atau merasa paling hebat,” kata sang pejabat lagi.

Bagian kedua dari pesan ini membuat RR menggeleng-gelengkan kepala.

Dia tidak menyangka, kritik yang disampaikan berbagai kalangan, termasuk dirinya, agar Indonesia mampu menghadapi situasi sulit akibat pandemi Covid-19 ternyata dianggap sebagai bagian dari niat buruk.

Sebagai teman lama, kepada sang pejabat tinggi negara Rizal Ramli yang pernah menjadi panel ahli PBB membantah tuduhan liar itu.

“Nothing personal. Yang dilawan RR dari dulu, dari era Orde Baru, adalah kebijakan yang merugikan rakyat. Tidak ada istilah benci dan lain sebagainya. Itu mah norak. RR sudah beyond itu,” demikian Rizal Ramli.

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Politik

Di Forum PBB, Jokowi Soroti Kesenjangan Akses Vaksin Covid-19

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi mendorong adanya kesetaraan akses vaksin Covid-19 bagi seluruh negara. Foto/SINDOnews

IDTODAY NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong kesetaraan akses vaksin Covid-19 bagi seluruh negara termasuk melalui mekanisme berbagi dosis lewat Covax Facilities. Pasalnya hingga kini kesenjangan tersebut masih sangat lebar. Hal itu dikatakan Jokowi saat memberikan pandangannya terkait SDGs pada Forum Tingkat Tinggi Dewan Ekonomi Sosial PBB (ECOSOC) secara virtual.

Jokowi menuturkan, pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia telah membuat target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) pada 2030 menjadi lebih sulit dicapai. Bahkan, berbagai kemajuan yang telah dicapai selama ini turut tergerus akibat pandemi tersebut.

Saat ini di dunia sedikitnya 255 juta orang kehilangan pekerjaan, 110 juta orang kembali ke jurang kemiskinan, dan 83-132 juta orang terancam kelaparan dan mengalami malnutrisi. Dalam situasi sulit seperti ini, Presiden Jokowi menegaskan kerja sama dan solidaritas antarnegara harus terus diperkuat dan inovasi harus ditingkatkan. “Oleh karena itu, saya ingin sampaikan beberapa pemikiran. Pertama, kita harus membuat dunia untuk segera pulih dari pandemi. Vaksin adalah harapan untuk mempercepat dunia keluar dari krisis kesehatan ini,” ujar Jokowi dikutip dari rilis Biro Pers Sekretariat Presiden, Rabu (14/7/2021).

Terkait hal tersebut, Presiden Jokowi menekankan agar akses yang adil dan merata terhadap vaksin harus dijamin. Namun, hingga saat ini kesenjangan akses vaksin masih sangat lebar. Untuk itu, Indonesia mendorong agar kesetaraan akses vaksin bagi seluruh negara segera direalisasikan, termasuk melalui mekanisme berbagi dosis lewat Covax Facilities.

“Pemenuhan kebutuhan pendanaan vaksin multilateral, peningkatan produksi vaksin global termasuk melalui TRIPS Waiver, penguatan global supply chain vaksin termasuk menghilangkan hambatan ekspor dan hambatan bahan baku vaksin, dan peningkatan diversifikasi dan volume produksi vaksin termasuk di negara berkembang,” jelasnya.

Kedua, Presiden Jokowi memandang perlu peningkatan perhatian dan bantuan kepada kelompok rentan akibat melambatnya kegiatan perekonomian. Menurutnya, semua lapisan masyarakat terdampak akibat pandemi, terutama bagi kelompok rentan. Untuk itu, jaminan dan perlindungan sosial merupakan bagian penting upaya pemulihan dari pandemi. “Di Indonesia, kami telah alokasikan USD28,5 miliar untuk bantuan sosial. Tidak kurang dari 9,8 juta unit usaha mikro telah menerima bantuan keberlanjutan usaha,” lanjutnya.

Ketiga, Presiden Jokowi menilai bahwa ekonomi dunia harus pulih secara bersama-sama. Beberapa negara di dunia telah mencatat pertumbuhan positif, namun hal itu hanya akan bermanfaat jika terjadi secara bersamaan. Menurutnya, roda perekonomian dunia harus mulai bergerak bersama tanpa mengorbankan aspek kesehatan.

“Percepatan pemulihan ekonomi harus dilakukan dengan tetap mengutamakan kesehatan serta pembangunan berkelanjutan. Ke depan, kita harus mendorong investasi dalam pemulihan yang berketahanan, berkeadilan, dan hijau, a resilient, just, and green recovery. Dukungan negara maju dalam transisi ekonomi hijau di negara berkembang harus diperkuat. Pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan pro-poor harus menjadi landasan,” paparnya.

Keempat, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kemitraan global harus diperkuat. Dalam situasi saat ini, komitmen kemitraan harus dipertebal. Prinsip “no one left behind” harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Presiden Jokowi juga mendorong agar semua negara berkomitmen untuk menghindari “me first policy”.

“Mari kita bangun kepercayaan dan solidaritas untuk mencapai tujuan bersama. Semangat ini juga akan dibawa oleh Indonesia pada presidensi G20 Indonesia tahun depan dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Di sini akan mengedepankan semangat kepemimpinan kolektif global untuk pemulihan dari pandemi dan pertumbuhan dunia yang inklusif,” ungkapnya.

Mengakhiri pandangannya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap SDGs tidak surut meski di tengah pandemi. Pada forum tersebut, Indonesia juga kembali menyampaikan Voluntary National Review (VNR) yang ketiga atas capaian SDGs. “VNR Indonesia diharapkan dapat menjadi masukan bagi dunia untuk pemulihan bersama yang lebih kuat agar dunia dapat meraih masa depan yang jauh lebih baik,” pungkasnya.

Sumber: sindonews.com