Tag: Reshuffle

IDTODAY NEWS – Analogi Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan bahwa saat ini perekonomian dunia ibarat “komputer hang”, tidak bisa disamakan dengan kondisi ekonomi Indonesia.

Demikian disampaikan pengamat politik yang juga Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamid menanggapi pidato kenegaraan Jokowi, di hadapan anggota MPR, Jumat (14/8).

Dia memberi contoh, tingkat hang setiap negara berbeda-beda. Misalnya, resesi ekonomi Australia akan berbeda jika itu menimpa Indonesia, karena negara itu maju dan kaya, sehingga cukup melakukan restart, maka sistem akan refresh dan mesin akan berjalan normal kembali.

Menurut Cak Hamid sapaan akrabnya, solusi bagi ekonomi Indonesia tidak cukup merestart ataupun rebooting saja, seperti yang dikatakan Presiden Jokowi.

“Ancaman resesi ini tak cukup dengan restart atau rebooting tapi harus updrade prosessor, upgrade ram dan tentu software-nya juga. Karena motherboard yang ada tidak compatible atau tidak support dengan tantangan yang dihadapi sekarang ini,” sebut dia kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (15/8).

Faktanya bahwa Indonesia harus upgrade software dan perangkat lainya adalah, ketika Jokowi berulang kali memarahi para menteri karena bekerja lamban, tidak taktis dan tak punya sense of crisis.

“Itu artinya mesin yang ada tidak bekerja dengan baik, jadi perlu diugrade ke yang kekinian, high spec,” sebut Cak Hamid.

Dengan demikian, dia menyarankan agar Jokowi segera upgrade mesin pemerintahanya dengan kocok ulang atau reshuffle kabinet, dengan memperkuat bagian ekonomi dan kesehatan.

Ganti menteri-menteri yang telah terbukti gagal, seperti Mendukbud Nadiem Makarim yang gagal mengurus pendidikan di era pandemik.

“Karena jika tidak segera dilakukan reshufle kabinet, saya bisa pastikan kita akan jatuh ke dalam resesi ekonomi yang lebih dalam. Dan pidato kebangsaan Jokowi yang memukau itu akan sia-sia,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id

IDTODAY NEWS – Sebanyak lima puluh organisasi relawan yang tergabung dalam Relawan Jokowi-Maruf Bersatu Jaga Jokowi (RBJJ) mendesak Presiden Joko Widodo segera bertindak tegas dalam mengambil sikap.

Relawan mengaku kecewa lantaran Jokowi kerap marah-marah tanpa ada aksi nyata melakukan perubahan di kabinet pemerintah.

Relawan mencatat Presiden Jokowi marah-marah sebanyak 4 kali, terakhir saat menggelar saat sidang kabinet pada 18 Juni 2020 lalu.

“Tidak cukup dengan marah. 4 kali marah tapi tidak ada perubahan kabinetnya berjalan begitu saja kan,” kata Koordinator RBJJ, Aidil Fitri di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (11/8).

Atas dasar itu, Aidil Fitri meminta Presiden Jokowi bersikap tegas, salah satu caranya dengan melakukan reshuflle Kabinet Indonesia Maju. Sebab, marah-marah bukan lah solusi atas permasalahan yang terjadi.

“Jadi kita minta beliau bersikap tegas aja. Kalau mau reshuffle-reshuflle itu kan hak prerogatif beliau. Benar-benar itu yang kami harapkan,” tegasnya.

Menurut Aidil, pemerintahan Jokowi-Maruf sudah berupaya untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dengan berbagai cara mengatasi pandemik Covid-19. Tapi, tidak semua pembantu Presiden terutama di bidang ekonomi, mampu memberikan yang terbaik dan menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan.

Bahkan, lanjutnya, ada pembantu Jokowi yang justru memperburuk situasi. Hal ini terjadi di Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Dengan aset Rp 8.000 triliun, seharusnya BUMN menjadi penopang utama dan faktor penting untuk bisa ikut memutar roda perekonomian negara,” katanya.

Dari BUMN induk, anak dan cucu total ada 1.200 BUMN dengan tidak kurang 7.200 direksi dan komisaris. Ada BUMN pertanian, perkebunan, pangan, gula, persenjataan, transportasi, perbankan, pariwisata, industri kereta api, produksi garam, hingga kondom.

“Dalam situasi krisis ekonomi seperti sekarang, ketika pertumbuhan ekonomi anjlok menjadi minus 5,32 menjadi bukti BUMN ternyata tidak mampu menjadi benteng ekenomi yang kuat. Di sisi lain, kenyataan yang kita dalam dua bulan terakhir ini, BUMN justru menjadi kementerian paling gaduh,” jelasnya.

Atas dasar itu, RBJJ mendesak Presiden Jokowi untuk segera mereshuffle Menteri BUMN Erick Thohir. Sebab, Erick Thohir kerap mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat gaduh.

“Kami RJBB meminta agar presiden segera melakukan reshuffle terhadap Menteri BUMN Erick Thohir dikarenakan kegaduhan,” tegasnya.

Kegaduhan yang dilakukan oleh Erick Thohir antara lain membiarkan rangkap jabatan direksi BUMN hingga pernyataannya yang ogah menjadi relawan uji coba vaksi Covid-19.

“Kemudian kami lihat ada pertentangan soal data hutang kementerian, penempatan TNI-Polri aktif, kemudian rangkap jabatan direksi dan komisaris BUMN hingga logo baru BUMN semua hanya menimbulkan gaduh,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id