Tag: Rezim Jokowi

Kategori
Politik

Pengamat: Rezim Jokowi Bisa Atasi Protes Besar Penolakan Penundaan Pemilu 2024

Pengamat: Rezim Jokowi Bisa Atasi Protes Besar Penolakan Penundaan Pemilu 2024
Demo menolak penundaan Pemilu (IST)

IDTODAY NEWS – Rezim Joko Widodo (Jokowi) sudah mempunyai hitungan bisa mengatasi protes besar untuk menolak penundaan Pemilu 2024. Rezim Jokowi bisa mengatasi demo besar penolakan Omnnibus Law Cipta Kerja.

“Rezim Jokowi ini sangat solid dan pengalaman dalam mengatasi demo besar. Kalaupun ada demo besar menolak penundaan Pemilu 2024 bisa diatasi dengan baik,” kata pengamat politik Muhammad Huda kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (8/3/2023).

Menurut Huda, secara psikologi, rakyat juga sudah tidak tertarik dengan demo-demo yang meminta pelaksanaan Pemilu 2024 sesuai jadwal. “Demo kenaikan BBM pun bisa diatasi secara baik Rezim Jokowi, padahal menyangkut hajat hidup rakyat,” jelasnya.

Huda mengatakan, keputusan PN Jakarta Pusat yang menunda Pemilu 2024 belum mempunyai ketetapan hukum dan butuh waktu lama. “Namanya politik itu cair, bisa saja, KPU kalah menghadapi PN Jakarta Pusat,” ungkap Huda.

Sumber: suaranasioanl.com

Kategori
Politik

Sentil Rezim Jokowi, Akademisi: Kenapa HRS Kesalahannya Sangat Dicari?

Sentil Rezim Jokowi, Akademisi: Kenapa HRS Kesalahannya Sangat Dicari?
Habib Rizieq/istimewa

IDTODAY NEWS – Akademisi Ilmu Pemerintahan Rochendi menilai hukum di era Presiden Jokowi seolah dipermainkan. Menurutnya, rezim ini seakan memperjualbelikan pasal-pasal yang ada.

“Pasal-pasal itu seakan bisa diperjualbelikan tergantung negosiasinya,” ujar Rochendi, dilansir dari GenPI.co, Rabu (8/9).

Dia menyoroti perlakuan pemerintah terhadap pihak oposisi, seperti Habib Rizieq Shihab (HRS). Dalam persidangan, aparat dinilai ngotot mencari kesalahan eks pentolan FPI itu.

“Kenapa untuk kasus HRS, kesalahannya sangat dicari-cari?” heran Rochendi.

Pakar politik itu menilai kasus prokes yang menjerat Rizieq adalah salah satu bukti bahwa hukum Indonesia masih tebang pilih.

“Itu seolah menjadi model hukum dan pemerintahan di Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta resmi menolak banding terdakwa kasus tes usap RS Ummi, Habib Rizieq Shihab. Sehingga hukuman 4 tahun penjara harus dijalankan oleh Rizieq.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Hukum Politik

Rezim Ini Dianggap Lebih Kejam dari Belanda, Tahanan Politik Diperlakukan Seperti Penjahat

Fadli Zon: Jokowi Harus Bangun Rekonsiliasi, Bukan Diskriminasi
Anggota DPR RI Fraksi Patai Gerindra, Fadli Zon/Fajar.co.id

IDTODAY NEWS – Sejumlah petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap melakukan provokasi di media sosial terkait penolakan UU Cipta Kerja.

Para petinggi KAMI, seperti Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat ditampilkan di depan umum saat rilis kasus di Bareskrim Polri, Kamis (15/10) kemarin.

Syahganda dan Jumhur tampak mengenakan baju tahanan berwarna orange. Tangan keduanya diikat. Mereka ditampilkan seperti penjahat kriminal.

Perlakuan terhadap Syahganda dan Jumhur yang dianggap sebagai tahanan politik ini mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak.

Rezim ini pun dianggap lebih kejam dalam memperlakukan tahanan politik ketimbang pemerintahan Hindia Belanda yang pernah menjajah Indonesia.

“Saya sedih dan menangis melihat @syahganda dan @jumhurhidayat dkk dipertontonkan ke muka umum seperti teroris,” kata Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief di akun Twitternya, Kamis (15/10).

Aktivis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Adamsyah Wahab alias Don Adam turut mengecam perlakuan terhadap petinggi KAMI.

“Kejam kali kalian polisi kepada aktivis politik! Mereka bukan koruptor atau penjahat kriminal,” cetus Don Adam di akun Twitternya, @DonAdam68.

Bahkan anggota DPR RI Fadli Zon juga ikut mengomentari penangkapan dan perlakuan aparat terhadap Syahganda dan Jumhur.

“Dulu kolonialis Belanda jauh lebih sopan dan manusiawi memperlakukan tahanan politik,” kata Fadli Zon melalui akun Twitternya, @fadlizon, Jumat (16/10).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan satu persatu tahanan politik pada masa penjajahan Belanda di tanah air.

“Lihat Bung Karno di Ende, Bengkulu n Bangka. Bung Hatta n Syahrir memang lebih berat di Digul. Di Bandanaitra lebih longgar. Merka masih diperlakukan manusiawi bahkan diberi gaji bulanan,” tandas Fadli Zon.

Sumber: pojoksatu

Kategori
Politik

Tolak UU Cipta Kerja, Aliansi Mahasiswa: Rezim Jokowi Tak Bisa Dipercaya

Tolak UU Cipta Kerja, Aliansi Mahasiswa: Rezim Jokowi Tak Bisa Dipercaya
Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Seruan Mahasiswa Bersatu menggelar aksi penolakan dan pencabutan UU Cipta Kerja di Simpang Tiga UIN Sunan Kalijaga, Depok, Sleman, Rabu (7/10/2020). (Foto: Muhammad Ilham Baktora / SuaraJogja.id)

IDTODAY NEWS – Buntut pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja menyulut aksi protes oleh masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia termasuk di Yogyakarta. Buruh, petani dan mahasiswa menggelar aksi protes agar pemerintah mencabut UU tersebut.

Aliansi Seruan Mahasiswa Bersatu menggelar aksi di Simpang Tiga UIN Sunan Kalijaga (Suka), Depok, Sleman, Rabu (7/10/2020).

Ratusan massa yang mayoritas adalah mahasiswa berjalan dari arah selatan kampus UIN pukul 16.25 wib. Massa aksi datang dengan meneriakkan yel-yel dan hadir membawa poster penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.

Koordinator Umum Aliansi Seruan Mahasiswa Bersatu, Pramtaba mengatakan bahwa aksi ini bentuk keresahan masyarakat. Pihaknya tak akan menerima negosiasi politik atas disahkannya UU Cipta Kerja Omnibus Law.

“Kawan-kawan aliansi sepakat mau tidak mau, suka tidak suka, UU Omnibus Law ini harus segera dicabut. UU ini jelas merugikan rakyat kecil termasuk buruh dan petani yang mengalami dampak langsung,” terang Pramtaba di sela aksi, Rabu.

Bagi Aliansi Seruan Mahasiswa Bersatu rezim Jokowi-Ma’ruf sudah tak dapat dipercaya. Apalagi suara buruh, petani dan rakyat miskin tak mendapat tempat yang sesuai.

Bahkan UU Cipta Kerja dinilai membungkam hak-hak buruh yang mestinya harus didapatkan.

“Poin penting rezim Jokowi-Ma’ruf saat ini adalah mencabut UU Omnibus Law. Kami akan desak DPR untuk mencabut UU Cilaka ini karena bagi kami tidak ada negosiasi politik,” tambahnya.

Pramtaba melanjutkan bahwa pemerintahan saat ini dinilai telah menipu masyarakat banyak. Pandemi Covid-19 menjadi alasan pemerintah untuk mengesahkan UU Omnibus law.

“Ada pemanfaatan pandemi ini untuk memuluskan kerja pemerintah agar UU Omnibus Law disahkan. Ketika masyarakat sibuk untuk menghindari covid-19, pemerintah dan DPR buru-buru mengesahkan UU itu,” katanya.

Dalam aksinya ratusan massa membuat lingkaran besar yang sempat menimbulkan kemacetan di Jalan Jogja-Solo. Lebih kurang 10 aktivis berganti menyampaikan orasi agar pemerintah mendengarkan suara rakyat kecil dan mencabut UU yang dinilai merugikan banyak masyarakat.

Aksi berjalan damai, tidak ada kericuhan. Massa melakukan aksi dengan tertib dan mematuhi aturan yang berlaku.

Meski aksi ini membuat akses jalan terganggu, kepolisian tetap berjaga. Pengendara dari arah timur dialihkan ke selatan jalan untuk meurai kemacetan

Massa mulai membubarkan diri tepat pukul 18.10 wib.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Pidato Gatot Nurmantyo Dihentikan Polisi, Pengamat: Rezim Jokowi Terlihat Panik

Pidato Gatot Nurmantyo Dihentikan Polisi, Pengamat: Rezim Jokowi Terlihat Panik
Gatot Nurmantyo saat diminta turun dari atas panggung saat pidato di acara KAMI di Surabaya, Senin (28/9). (Foto: Istimewa)

IDTODAY NEWS – Rezim Joko Widodo (Jokowi) terlihat panik atas tindakan polisi menghentikan pidato Gatot Nurmantyo saat bersilaturahmi dengan KAMI Jatim di Surabaya, Senin (28/9/2020).

“Rezim Jokowi makin panik, pidato Pak Gatot dihentikan tetapi demo liar yang di luar dibiarkan saja,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Senin (28/9/2020).

Menurut Muslim, panitia silaturahmi Gatot Nurmantyo-KAMI Jatim sudah mengikuti prosedur kepolisian termasuk protokol kesehatan. “Publik diperlihatkan ketidakadilan dilakukan Rezim Jokowi,” papar Muslim.

Kata Muslim, tindakan Rezim Jokowi tersebut justru membuat KAMI dan Gatot Nurmantyo makin dicintai rakyat. “Di berbagai daerah rakyat makin antusias membentuk KAMI dan mendatangkan Gatot Nurmantyo,” jelasnya.

Muslim mengatakan, orang-orang yang demo terhadap acara silaturahmi KAMI dengan Gatot Nurmantyo hanya dimanfaatkan kelompok Neo PKI. “Harusnya polisi mengintrograsi para demonstran itu termasuk sumber dananya, bukan menghentikan acara KAMI,” pungkasnya.

Sumber: suaranasional.com

Kategori
Politik

Deklarator Berterima Kasih karena Rezim Turut Membesarkan KAMI

KAMI
Foto/SINDOnews/Isra Triansyah

IDTODAY NEWS – Kegiatan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di sejumlah daerah berjalan tidak mulus. Penolakan dari sekelompok orang kerap terjadi, termasuk di Surabaya, Jawa Timur, Senin (28/9/2020) ini.

Menyikapi hal tersebut, deklarator KAMI Andrianto mengatakan, biarlah rakyat menilai apa yang terjadi di Surabaya hari ini.”Rezim tidak belajar dari sejarah. Dulu zaman Orde Baru, tahun 1996 PDI (Megawati) juga kerap dipersekusi. Tapi, tiga tahun kemudian malah jadi pemenang pemilu,” ujar Andrianto kepada SINDOnews.

Anggota Divisi Penggalangan KAMI Pusat ini menambahkan, KAMI berterima kasih kepada rezim ini karena turut membesarkan KAMI. Menurutnya, kalaupun acara di Surabaya hari ini dibubarkan, KAMI ikut apa yang diinginkan rezim.

“Tapi, bukan berarti KAMI surut ke belakang. Kegiatan KAMI di berbagai daerah akan tetap ada. Tentu KAMI pun yakin ada
dinamika yang berbeda-beda menyikapi kehadiran KAMI di setiap daerah,” katanya.

Diketahui, massa yang tergabung dalam Surabaya Adalah Kita bersiaga di depan Gedung Juang 45 Surabaya. Di lokasi ini awalnya akan digelar Silaturahmi Akbar KAMI yang dihadiri Presidium KAMI Gatot Nurmantyo.

“Aksi ini digelar karena kami tidak ingin ada kelompok tertentu yang merongrong kewibawaan pemerintah. KAMI adalah bentuk trik politik yang ingin menyerang pemerintahan yang sah,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Surabaya Adalah Kita Andri Adi Kusumo.

Sumber: sindonnews.com

Kategori
Politik

Aktivis 74: Rezim Jokowi di Ujung Tanduk

Aktivis 74: Rezim Jokowi di Ujung Tanduk
Salim Hutadjulu (Foto: IST)

IDTODAY NEWS – Rezim Joko Widodo (Jokowi) di ujung tanduk karena sudah tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat seperti sikap Muhammadiyah dan NU yang meminta penundaan Pilkada serentak 2020.

“Rezim Jokowi di ujung tanduk, legitimasi di mata rakyat sudah tidak ada,” kata aktivis Malapetka Limabelas Januari (Malari) 74 Salim Hutadjulu kepada suaranasional, Sabtu (26/9/2020).

Menurut tahanan politik era Soeharto ini, Jokowi dianggap tidak bisa menyelesaikan kasus Covid-19. “Selalu bertolak belakang dengan pernyataanya dalam mengatasi Covid-19,” papar Salim.

Salim mengatakan, Jokowi justru menyerahkan kepercayaan kepada Luhut Binsar Pandjaitan dalam mengatasi Covid-19. “Kalau dianggap jago dalam manajerial tetapi pendekatan yang dilakukan Luhut salah,” jelas Salim.

Menurut Salim, dana anggaran untuk Covid-19 justru menjadi rebutan elit politik. “Rakyat sudah dipikirkan tetapi elit di negeri hanya mementingkan kelompoknya sendiri termasuk menumpuk kekayaan dengan memanfaatkan anggaran negara,” ungkapnya.

Sumber: suaranasional.com