Tag: Saleh Partaonan Daulay

Kategori
Politik

Soal Amandemen Terbatas UUD 1945, Ini yang PAN Khawatirkan Jika Sampai Terjadi

Saleh Partaonan Daulay
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay tegur Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris. Foto Antara

IDTODAY NEWS – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengaku khawatir ihwal wacana MPR RI akan melakukan Amandemen Terbatas UUD 1945.

Pasalnya, perubahan tersebut dikhawatirkan hanya untuk kepentingan politik sesaat.

“Perubahan itu pun tidak boleh hanya demi tujuan politik sesaat,” kata Saleh kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Rabu (18/8/2021).

Anggota DPR RI itu juga menilai, Amandemen Terbatas UUD 1945 adalah pekerjaan tidak mudah.

“Secara teknis, pelaksanaan amandemen juga tidak mudah, nanti pasal konstitusi, nanti berimplikasi luas dalam sistem ketatanegaraan kita,” ucapnya.

Ia mengatakan, dalam Pasal 37 UUD 1945 disebutkan pengajuan perubahan pasal-pasal baru dapat diagendakan apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.

“Nah, untuk mengubah pasal-pasal sidang harus dihadiri 2/3 dari jumlah anggota MPR,” terangnya.

Kemudian, putusan untuk mengubah pasal-pasal hanya dapat dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% +1 dari seluruh anggota MPR.

“Inilah alasannya kenapa persoalan teknis ini diyakini menjadi alasan mengapa amandemen sulit dilaksanakan, Beluma lagi ditambah dengan kepentingan politik mengelilinginya,” ujarnya.

Saleh mengatakan, sebelumnya Amandemen Terbatas UUD 1945 ini juga pernah diisukan pada periode 2009-2014

“Isu mandemen ini sempat menguat atas usulan DPD,” ungkapnya.

Tak berhenti disitu, isu amandemen terbatas ini kemudian berlanjut pada periode 2014-2019.

Bahkan, isu-isu yang akan dibahas dan diangkat sudah dirumuskan. Namun, amandemen tersebut belum bisa dilaksanakan.

“Nah, bila hari ini Amandemen Terbatas UUD 1945 diagendakan lagi, maka kesulitan yang sama tetap akan ada,” tutur Saleh.

“Ditambah lagi, Indonesia sedang fokus menghadapi pandemi. Tentu akan ada persoalan kepatutan jika melakukan amandemen di tengah situasi seperti ini,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soestyo mengatakan telah berbincang dengan Presiden Joko Widodo soal rencana amandemen terbtas UUD 1945.

Salah satu rencana perubahan terbatas ini adalah menyertakan pokok-pokok haluan negara atau PPHN.

Pria akrab dipanggil Bamsoet itu mengatakan, PPHN ini akan diusulkan melalui Ketetapan atau TAP MPR.

PPHN, yang dulu bernama GBHN, merupakan salah satu rekomendasi MPR periode 2014-2019.

“Amandemen konstitusi menambahkan satu ayat di Pasal 3 tentang kewenangan MPR membuat dan menetapkan PPHN,” Ujarnya, Sabtu (14/8).

Amandemen juga akan menyertakan satu ayat di Pasal 23 tentang kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Isinya menolak atau mengembalikan RAPBN untuk diperbaiki jika tidak sesuai dengan PPHN.

Setelah mendengarkan penjelasan itu, kata Bamsoet, Presiden Jokowi mengembalikan keputusan ihwal amandemen UUD 1945 itu kepada parlemen dan partai politik.

“Beliau menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada termasuk kepada partai politik. Menurut beliau itu domain parlemen,” kata politikus Partai Golkar ini.

Sumber: pojoksatu.id

Kategori
Politik

Daripada Buat Gaduh, Baiknya BPIP Beri Bantuan Logistik untuk Rakyat

Saleh Partaonan Daulay
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/Net

IDTODAY NEWS – Lomba karya tulis untuk peringatan Hari Santri yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sama sekali tidak mampu meningkatkan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Sebaliknya, kata Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, badan pimpinan Yudian Wahyudi itu perlu menghindari melakukan kegiatan yang mengundang polemik di kalangan masyarakat, terlebih di tengah situasi pandemi yang belum selesai saat ini.

“BPIP ini sudah sering kali membuat polemik dan hiruk pikuk. Semestinya, hal-hal seperti itu dihindari. Apalagi, kita semua sedang fokus menghadapi Covid-19 dengan berbagai varian baru yang lebih agresif,” kata Saleh lewat keterangan tertulisnya, Minggu (15/8)

Anggota Komisi IX DPR RI menambahkan, seharusnya BPIP melakukan kegiataan yang bisa membantu masyarakat yang terdampak pandemi bukan malah mengundang kegaduhan baru.

“Sudah semestinya, berbagai program kementerian lembaga diarahkan pada upaya mencari solusi terhadap masalah yang kita hadapi,” ucapnya.

Dia mengatakan BPIP bisa memberikan bantuan logistik untuk masyarakat dari anggaran lomba karya tulis yang dinilainya kurang produktif dan tidak kontekstual.

“Solusi itu bisa bentuknya bantuan fisik. Bisa juga bentuknya pemikiran. Kalau soal hormat bendera dan lagu kebangsaan, ya tidak solutif. Sebab, itu tidak pernah dipersoalkan. Tidak perlu dicarikan solusi,” tandasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

BPIP Banjir Kritikan, PAN: Kasihan Juga Nih

Saleh Partaonan Daulay
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. (jitunews.com)

IDTODAY NEWS – BPIP menggelar lomba penulisan artikel tingkat nasional untuk hari Santri Nasional. Tema yang diusung ‘Hormat Bendera Menurut Hukum Islam’ dan ‘Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam’ dinilai membenturkan nilai nasional dan agama.

PAN menilai lomba yang diadakan tersebut tidak produktif dan tidak konsekstual.

“Lomba karya tulis yang diadakan BPIP dinilai tidak produktif dan tidak kontekstual. Tidak produktif karena diyakini tidak akan mampu meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Juga tidak kontekstual karena temanya sangat jauh dari kondisi kekinian yang dihadapi bangsa Indonesia,” kata Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangannya, Minggu (15/8).

Saleh mengatakan bahwa tema yang diambil tidak ada rumusan masalahnya. Saleh mengatakan bahwa para ulama dan santri selalu menghormati eksistensi bendera negara dan lagu kebangsaan.

“Secara metodologis, tidak ada rumusan masalahnya. Kalau tidak ada rumusan masalahnya, apa yang mau ditulis? Sebelum ditulis pun orang pasti akan mengetahui bahwa kesimpulannya Islam tidak mempermasalahkan hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Sebab, itu adalah bagian dari perwujudan cinta tanah air. Sementara, cinta tanah air adalah bagian dari iman,” ucapnya.

Ia menyayangkan pemilihan tema yang terkesan menyudutkan kelompok tertentu. Menurutnya, bisa jadi ada orang yang tersinggung dengan tema tersebut.

“Kalau bikin judul dan tema, jangan terkesan dipersempit untuk menyudutkan kelompok tertentu. Bisa jadi, yang membuat tema tidak merasakan, tetapi orang lain justru sangat merasa dan tersinggung,” ujarnya.

Saleh juga merasa kasihan dengan BPIP yang mendapat banyak kritik bahkan ada pihak yang minta BPIP dibubarkan.

“Kasihan juga nih BPIP. Banyak disorot masyarakat. Bahkan, ada yang minta dibubarkan. Akhirnya, kita sendiri malah tidak enak untuk ikut berkomentar soal eksistensi BPIP tersebut,” katanya.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Saleh Daulay: Lomba Karya Tulis BPIP Tidak Produktif dan Tidak Kontekstual

Saleh Partaonan Daulay
Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay/Net

IDTODAY NEWS – Lomba karya tulis bertema “Hormat Bendera Menurut Hukum Islam” dan “menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam” yang diadakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dinilai tidak produktif dan tidak kontekstual.

Tidak produktif karena diyakini tidak akan mampu meningkatkan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Sementara tidak kontekstual karena tema yang diambil sangat jauh dari kondisi kekinian yang dihadapi bangsa Indonesia.

Begitu kata Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay dalam menyikapi adanya lomba karya tulis BPIP, Minggu (15/8).

Menurutnya, kedua tema tidak tidak perlu dan tidak urgent untuk dibahas. Sebab, sejak jaman perjuangan kemerdekaan, hormat bendera dan lagu kebangsaan tidak pernah dipersoalkan.

“Para ulama dan para santri selalu menjunjung tinggi dan menghormati eksistensi bendera negara dan lagu kebangsaan,” tegasnya.

Saleh Daulay mengurai bahwa ada banyak tema yang lebih tepat untuk diajukan. Bahkan, tema-temanya sangat aktual dengan kondisi kekinian. Seperti bantuan sosial di era pandemi dalam perspektif Pancasila, meneguhkan nilai persatuan dan gotong royong di masa pandemi.

“Bisa juga soal akses terhadap pelayanan kesehatan sebagai manifestasi keadilan sosial atau mengungkap nilai-nilai spritualitas di balik pandemi Covid-19, dan lain-lain,” katanya.

Baginya, meski tema-tema itu tidak spesifik menyebut kata santri, tetapi dipastikan bahwa para santri sangat menguasai tema-tema tersebut.

“Tinggal mencari referensi agar bisa diaktualisasikan sesuai dengan tema yang diminta,” imbuhnya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menilai tema isu kekiniian yang berkorelasi dengan nilai dasar Pancasila lebih cocok dibandingkan harus dengan menggandengkan isu agama yang tidak ada relevansinya dengan isu terkini di tanah air.

“Lagian, tema-tema seperti itu juga sangat relevan dalam upaya pemaknaan dan pembumian nilai-nilai Pancasila. Kalau bikin judul dan tema, jangan terkesan dipersempit untuk menyudutkan kelompok tertentu. Bisa jadi, yang membuat tema tidak merasakan, tetapi orang lain justru sangat merasa dan tersinggung,” katanya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Heran Jokowi Turun Langsung Bagikan Sembako, PAN: Presiden kan Punya Banyak Pembantu

Heran Jokowi Turun Langsung Bagikan Sembako, PAN: Presiden kan Punya Banyak Pembantu
Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Daulay/istimewa

IDTODAY NEWS – Kerumunan yang timbul saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan sembako di Terminal Grogol, Jakarta Barat menuai kritik dari sejumlah pihak, salah satunya anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay.

Saleh heran Jokowi masih sibuk blusukan, sedangkan ia memiliki menteri maupun jajaran pemerintah lainnya.

“Menurut saya sih, sebetulnya presiden Jokowi tidak perlu turun langsung membagikan sembako. Dan presiden kan punya banyak pembantu mulai dari Menteri kemudian Ditjen-Ditjen kemudian ada Pemda kepala dinas dan seterusnya yang bisa diarahkan dalam rangka membagi sembako tersebut,” kata Saleh dalam keterangannya, Rabu (11/8).

Politisi PAN itu mengatakan bahwa niat baik bisa menjadi perihal buruk jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Dalam kasus ini, Saleh meminta Jokowi menghindari kegiatan yang mengundang keramaian sehingga berpotensi menjadi klaster Covid-19.

“Kalau prokesnya enggak dijalankan dengan baik maka pembagian sembako tersebut tentu ada semacam ketidaksempurnaan,” ujar Saleh.

“Karena tujuannya membantu masyarakat kecil, tapi dilakukan malah menjadi tempat penyebaran virus Covid,” imbuhnya.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Anggota DPR Prediksi PPKM Masih Berlanjut, Hanya Mengubah Level

Anggota DPR Prediksi PPKM Masih Berlanjut, Hanya Mengubah Level
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Daulay Partaonan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). (KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

IDTODAY NEWS – Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay memperkirakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang berakhir pada Senin (9/8/2021), akan kembali diperpanjang.

Namun, menurut Saleh, dalam perpanjangan PPKM ini pemerintah akan menaikkan dan menurunkan level penerapan PPKM di sejumlah daerah.

“Kalau dari kondisi yang ada, saya memperkirakan PPKM akan diperpanjang. Hanya saja, pemerintah akan menaikkan dan menurunkan levelnya saja. Bisa jadi di kota A levelnya turun ke 3, tetapi di kota B malah naik ke 4. Tergantung kondisi masing-masing,” kata Saleh dalam keterangan tertulis, Senin.

Ketua Fraksi PAN itu berpendapat, perbedaan level tersebut akan memudahkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan di masing-masing wailayah.

“Ibarat tone radio, ya tinggal memperbesar atau memperkecil saja. Tetapi kalau menutup PPKM, rasanya belum,” ujar Saleh.

Ia meyakini, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan dengan melihat sejumlah indikator.

Saleh mengatakan, hingga kini memang ada penurunan angka hunian rumah sakit, jumlah orang terpapar Covid-19, jumlah orang meninggal, dan orang yang isolasi mandiri.

Namun, menurut Saleh, penurunan tersebut belum signifikan bahkan kadang terlihat masih fluktuatif.

“Keputusan untuk melanjutkan atau melonggarkan pasti didasari oleh evaluasi tersebut. Secara umum, memang ada penurunan,” kata dia.

Saleh juga mengingatkan agar pemerintah mempersiapkan jaring pengaman sosial secara benar dan tepat sasaran karena kebijakan pengetatan mobilitas akan berdampak apda ekonomi masyarakat kecil dan menengah.

Seperti diketahui, Senin (9/8/2021) hari ini menjadi hari terakhir PPKM level 4 setelah diperpanjang untuk ketiga kalinya pad 3 Agustus 2021.

Adapun perpanjangan pertama PPKM dilakukan pada 21-25 Juli 2021. Kemudian dilanjutkan pada 26 Juli-2 Agustus 2021.

Tiga kali perpanjangan ini merupakan kelanjutan dari penerapan PPKM darurat yang dilakukan pemerintah pada 3-20 Juli 2021.

Sumber: kompas.com

Kategori
Politik

Saleh Daulay: Nasib PPKM Harus Berdasarkan Evaluasi Teliti

Saleh Partaonan Daulay
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay/Net

IDTODAY NEWS – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Jawa-Bali, masuk hari terakhir pada Senin (9/8). Hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan nasib PPKM yang sebelumnya sudah diperpanjang pada 3 Agustus lalu.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pemerintah harus teliti mengevaluasi PPKM sebelum memutuskan akan kembali diperpanjang atau diakhiri.

Kata Saleh, evaluasi tersebut setidaknya meliputi penurunan orang yang terpapar virus corona baru (Covid-19), tingkat hunian RS, jumlah orang meninggal, dan jumlah orang-orang yang isolasi mandiri.

“Keputusan untuk melanjutkan atau melonggarkan pasti didasari oleh evaluasi tersebut. Secara umum, memang ada penurunan,” ujar Saleh kepada wartawan, Seni (9/8).

Namun, lanjut legislator PAN ini, harus diakui, penurunan tersebut belum signifikan. Bahkan kadang terlihat masih fluktuatif.

“Kalau dari kondisi yang ada, saya memperkirakan PPKM akan diperpanjang. Hanya saja, pemerintah akan menaikkan dan menurunkan levelnya saja. Bisa jadi di kota A levelnya turun ke 3, tetapi di kota B malah naik ke 4. Tergantung kondisi masing-masing,” jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya perbedaan level seperti ini, akan lebih memudahkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan.

“Ibarat tone radio, tinggal memperbesar atau memperkecil saja. Tetapi kalau menutup PPKM, rasanya belum,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id