Kategori
Politik

Belum Ada Pernyataan Resmi Terkait Status Tersangka Azis Syamsuddin, Dasco: Jangan Berandai-andai Ditetapkan!

IDTODAY NEWS – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari KPK terkait penetapan tersangka Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Oleh karena itu, ia meminta agar publik tidak berandai-andai terkait status tersangka Azis Syamsuddin.

“Di KPK kan belum ada statement resmi, nah ini kita serahkan proses-proses ini sesuai dengan prosedur yang berlaku, jangan kita berandai-andai, kalau belum ditetapkan (tersangka), ya jangan bilang ditetapkan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (24/9/2021).

Dasco menegaskan bahwa isu tersangka Azis Syamsuddin tidak mengganggu kinerja DPR. Ia mengatakan bahwa pihaknya mengedepankan asas praduga tidak bersalah terkait hal itu.

“Soal menganggu, enggak mengganggu. Mari kita kemudian menganut asas praduga tak bersalah, jadi sebelum inkrah kita jangan berandai-andai,” ujarnya.

Sebagai informasi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Azis Syamsuddin terseret dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut diketahui berdasarkan dakwaan mantan penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju yang telah dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (13/9). Azis bersama mantan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aliza Gunado disebut memberikan uang senilai Rp3.099.887.000 dan US$36 ribu kepada Stepanus.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Sufmi Dasco: Jangan Berandai-andai, KPK Belum Resmi Umumkan Status Azis Syamsuddin

IDTODAY NEWS – Pimpinan DPR RI masih terus memantau perkembangan kasus Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kolega Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa kabar Azis sudah berstatus tersangka hanya ramai di media massa. Tetapi, KPK sebagai pihak yang berwenang belum mengumumkan secara resmi.

“Berita di media menyebutkan Azis Syamsuddin sebagai tersangka, namun di KPK kan belum ada statement resmi,” ujar Sufmi Dasco di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/9).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menekankan bahwa semua harus menanti keterangan resmi KPK dan tidak sepatutnya berandai-andai terkait status Azis Syamsuddin m

“Kita serahkan proses-proses ini sesuai dengan prosedur yang berlaku, jangan kita berandai andai kalau belum ditetapkan ya jangan bilang ditetapkan,” pungkasnya.

Nama Azis sempat muncul dalam surat dakwaan terdakwa Robin. Dalam petikan dakwaan tersebut, Robin bersama-sama Maskur Husain selaku pengacara yang juga terlibat dalam perkara ini sejak Juli 2020 sampai dengan April 2021 bertempat di rumah dinas Azis di Jalan Denpasar Raya 3/3, Kota Jakarta Selatan; di rumah makan Mie Balap di Kota Pematangsiantar; di penginapan Tree House Suite, Jakarta Selatan; di sebuah rumah makan di Dago, Kota Bandung; di Puncak Pass, Kabupaten Bogor; dan di Lapas Klas IIA Tangerang, Kota Tangerang.

Mereka telah menerima hadiah atau janji berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 11.025.077.000 dan 36 ribu dolar AS.

Uang tersebut masing-masing diberikan oleh M. Syahrial selaku Walikota Tanjungbalai non-aktif sejumlah Rp 1.695.000.000, Azis Syamsuddin selaku Wakil Ketua DPR RI dan Aliza Gunado sejumlah Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS, Ajay Muhammad Priatna selaku mantan Walikota Cimahi sejumlah Rp 507.390.000, Usman Effendi sejumlah Rp 525.000.000, dan Rita Widyasari selaku mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) sejumlah Rp 5.197.800.000.

Pemberian uang itu dilakukan agar terdakwa Robin dan Maskur Husain membantu mereka yang memberikan uang terkait kasus atau perkara di KPK.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Mendadak Hilang, Pimpinan DPR Cek Kebenaran Kabar Azis Syamsuddin Sedang Isoman

IDTODAY NEWS – Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dikabarkan sedang menjalani isolasi mandiri (isoman). Kehadirannya di DPR pun jarang terlihat, sejak pekan kemarin. Bahkan koleganya sesama pimpinan juga belum mengetahui kabar terkait Azis yang belakangan sempat disebut-sebut terseret kasus suap yang ditangani oleh KPK.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan dirinya belum mendapat konfirmasi perihal Azis yang sedang melakukan isoman. Ia baru akan mencari tahu kebenaran dari kabar tersebut.

“Waduh saya coba cek, saya juga belum dengar ini. Saya baru dateng. Nanti saya coba cek,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Sebelumnya, DPP Partai Golkar telah mengonfirmasi keberadaan Waketum Partai Golkar Azis Syamsuddin yang dikabakrkan sedang isoman.

Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadir membenarkan kabar bahwa rekannya di Parlemen, yakni Azis sedang menjalankan isolasi mandiri.

“Terkait dengan kolega saya saat ini memang sedang melakukan isolasi, setahu saya menurut info yang kami dengar sedang melakukan isolasi mandiri,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/9/2021).

Sementara itu berdasarkan pantauan Suara.com di gedung Parlemen, batang hidung sang pimpinan DPR itu memang tidak terlihat sejak namanya disebut memberikan uang Rp 3 miliar kepada eks penyidik KPK Robin Stepanus Pattuju. Nama Azis disebut dalam surat dakwaan terhadap Robin.

Menanggapi itu, Adies mengatakam bahwa Golkar masih menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap wakil ketua umum mereka tersebut.

“Ya jadi sekali lagi begini, kita ini masyarakat yang taat hukum tentunya kita menjunjung asas praduga tidak bersalah, itu yang pertama,” kata Adies.

Masih Aktif di Golkar

Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Supriansa, menegaskan bahwa Wakil Ketua Umum Azis Syamsuddin masih aktif di partai, seiring namanya yang santer disebut memberikan uang Rp 3 miliar kepada eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

Supriansa mengatakan Azis juga masih selalu hadir dalam kegiatan partai.

“Masih aktif. Selalu, selalu hadir,” kata Supriansa di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Didoakan Supaya Tegar

Sebagaimana diketahui, Azis yang merupakan Wakil Ketua DPR kembali terseret dalam kasus dugaan suap kepada Robin Pattuju. Azis dalam surat dakwaan terhadap Robin, disebut memberikan uang senilai Rp3 miliar terhadap Robin.

Menanggapi itu, Partai Golkar berharap Azis tetap tegar menghadapi semua proses hukum yang sedang dialami. Golkar mengajak publik ikut mendoakan Wakil Ketua Umum mereka.

“Mari kita mendoakan beliau agar tegar menghadapi masalah ini dengan baik,” kata Supriansa.

Supriansa mengatakan bahwa Partai Golkar menghargai seluruh proses hukum terkait Azis yang telah berjalan di KPK. Selama ini kata Supriansa Golkar menilai bahwa proses hukum sudah berjalan dengan baik.

“Mari kita mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap masalah yang menimpa saudara kita Pak Azis,” kata Supriansa.

Sumber: suara.com

Kategori
Hukum

Ditanya Kondisi Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco: Saya Belum Dengar

IDTODAY NEWS – Jajaran Pimpinan DPR RI belum bisa mengkonfirmasi kebenaran kabar Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin yang dikabarkan tengah menjalani isolasi mandiri (Isoman).

Hal tersebut salah satunya dikatakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat ditanya wartawan terkait kondisi koleganya itu.

“Waduh saya coba cek, saya juga belum dengar ini,” ujar Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9).

Nama Azis Syamsuddin menjadi topik hangat setelah dikabarkan ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara suap perkembangan perkara kasus suap penanganan perkara Walikota Tanjungbalai tahun 2020-2021 yang juga melibatkan mantan pegawai KPK, Stepanus Robin Pattuju.

Bahkan, dikabarkan KPK sudah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP). Hanya saja, Azis belum bersedia hadir untuk diperiksa karena sedang mengalami isolasi mandiri (Isoman).

Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri memastikan, KPK belum ada jadwal pemeriksaan terhadap Azis pada hari ini, Selasa (14/9) maupun pada hari sebelumnya.

Nama Azis sempat muncul di surat dakwaan terdakwa Robin yang hari ini akan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam petikan dakwaan tersebut, Robin bersama-sama Maskur Husain selaku pengacara yang juga terlibat dalam perkara ini sejak Juli 2020 sampai dengan April 2021 diduga menerima uang suap.

Penerimaan uang diduga bertempat di rumah dinas Azis di Jalan Denpasar Raya 3/3, Kota Jakarta Selatan; di rumah makan Mie Balap di Kota Pematangsiantar; di penginapan Tree House Suite, Jakarta Selatan; di sebuah rumah makan di Dago, Kota Bandung; di Puncak Pass, Kabupaten Bogor; dan di Lapas Klas IIA Tangerang, Kota Tangerang.

Mereka telah menerima hadiah atau janji berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 11.025.077.000 dan 36 ribu dolar AS.

Uang tersebut masing-masing diberikan oleh M. Syahrial selaku Walikota Tanjungbalai non-aktif sejumlah Rp 1.695.000.000, Azis Syamsuddin selaku Wakil Ketua DPR RI dan Aliza Gunado sejumlah Rp 3.099.887.000 dan 36 ribu dolar AS.

Selain itu, Ajay Muhammad Priatna selaku mantan Walikota Cimahi sejumlah Rp 507.390.000, Usman Effendi sejumlah Rp 525.000.000, dan Rita Widyasari selaku mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) sejumlah Rp 5.197.800.000.

Pemberian uang itu dilakukan agar terdakwa Robin dan Maskur Husain membantu mereka yang memberikan uang terkait kasus atau perkara di KPK.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Arief Poyuono: Jenderal Andika Pas jadi Panglima TNI, Bisa Diandalkan Kangmas Jokowi

IDTODAY NEWS – Eks Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono turut memberikan komentar terkait isu pergantian Panglima TNI. Menurutnya, dibutuhkan sosok loyal, mengerti perintah hingga mendukung keberlangsungan pemerintahan hingga 2024 dan hal itu disebutnya tercermin pada Jenderal Andika Perkasa.

Arief mengatakan, Presiden Joko Widodo sebagai sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, harus memilih sosok pengganti Panglima TNI saat ini Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun.

“Menurut track record dari sisi loyalitas, kebersamaan dan tahu sama tahu dalam menjaga stabilitas keamanan negara serta sangat bisa diandalkan oleh Kangmas Jokowi, maka sosok Kasad Jendral Andika Perkasa yang paling pas untuk menduduki posisi Panglima TNI,” kata Arief kepada wartawan, Selasa (14/9/2021).

Menurutnya, Jenderal Andika merupakan sosok yang paling mengerti dan pas untuk bisa menjalankan tiga perintah Presiden Jokowi kepada TNI.

Pertama, kata dia, prajurit TNI masa depan harus memiliki kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi baru serta menjunjung tinggi kemandirian strategis alutsista produk dalam negeri.

Kemudian yang kedua, lanjut Arief, prajurit TNI tidak boleh lagi terjebak dalam ego matra. Presiden menegaskan, TNI harus mampu bersinergi dengan kementerian dan lembaga seperti Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

“Ketiga, prajurit TNI wajib menjaga kemanunggalan TNI bersama rakyat melalui operasi bakti dan program Tentara Manunggal Membangun Desa,” tuturnya.

Tunggu Supres

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengaku pimpinan di parlemen belum sama sekali menerima supres dari Presiden Jokowi terkait pergantian Panglima TNI. Padahal diketahui masa pensiun Marsekal Hadi Tjahjanto kian dekat, pada awal November 2021 mendatang.

Selain itu, dari agenda DPR diketahui pada 7 Oktober 2021 DPR sudah memasuki masa reses.
Dasco sendiri memandang bahwa Jokowi sudah memiliki perencanaan sendiri kapan harus mengirim surpres seiring waktu yang kian dekat.

“Justru itu, maksud saya, presiden tentunya sudah menghitung, kapan waktunya presiden memasukkan surat sehubungan agenda DPR yang reses tanggal 7 Oktober dan masuknya bulan November. Saya pikir beliau sudah menghitung,” kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (79/2021).

Dasco mengatakan saat ini posisi DPR hanya tinggal menunggu surpres dikirim. Mengingat pengajuan nama Panglima TNI pengganti Hadi merupakan wewenang Presiden Jokowi.

Ia memastikan bahwa proses atau mekanisme pengajuan nama Panglima TNI hingga proses fit and proper test di Komisi I nantinya bisa ditargetkan selesai sebelum masa reses, dengan catatan surpes dikirimkan sebelumnya.
“Yang biasa-biasa kan memang, kalau namanya cuma 1 itukan enggak terlalu lama. Cukup 2-3 hari, kecuali namanya lebih dari 2 misalnya,” kata Dasco.

Sumber: suara.com

Kategori
Politik

Jawaban Sufmi Dasco Ahmad yang Dikabarkan akan Menggeser Posisi Mahfud MD

IDTODAY NEWS – Isu perombakan kabinet atau reshuffle semakin kencang berembus sejak Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dalam barisan koalisi pemerintah.

Selain untuk memberikan “jatah” kursi kabinet untuk PAN, reshuffle juga dilakukan juga untuk mengevaluasi menteri yang kinerjanya tidak sesuai harapan.

Salah satu yang berembus belakangan ini adalah usulan agar Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad untuk menggantikan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan.

Soal desas desus itu, Sufmi Dasco menjawab diplomatis. Kata dia, tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk menjadi menteri di kabinet.

“Tidak terlintas sedikitpun dalam pikiran saya untuk kemudian menjadi Menko Polhukam,” ujar Sufmi Dasco di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/9).

Dasco menegaskan, saat ini dia hanya fokus dalam tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI dalam membantu kinerja eksekutif pada penanganan pandemi Covid-19.

“Saya hanya menjalankan amanah sebagai pimpinan DPR terutama pada saat saat berat ini bagaimana mengimbangi pemerintah dalam pemanganan lonjakan Covid-19 yang kita belom tahu juga sampai kapam selesainya,” terangnya.

Dia memahami soal reshuffle yang menjadi hak prerogatif dari Presiden Jokowi. Tetapi, tanggung jawab sebagai Wakil Ketua DPR dia rasa sudah cukup berat untuk memikirkan menjadi seorang menteri.

“Sebagai pimpinan DPR aja sudah berat tanggung jawabnya,” singkatnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Sufmi Dasco Ahmad Layak Gantikan Mahfud MD Jadi Menko Polhukam, Mungkinkan Mahfud Diganti Jokowi?

IDTODAY NEWS – Munculnya nama Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Menko Polhukam patut diperhitungkan saat desas desus kocok ulang kabinet atau reshuffle kembali muncul.

Demikian pandangan Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (12/9).

“Pantas (Sufmi Dasco Ahmad) menjadi Menkopolhukam karena pengalaman politik dan hukumnya,” kata Jerry.

Namun demikian, Jerry menegaskan hak preogratif memilih nama yang menjadi menteri berada di tangan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, kriteria menjadi menteri juga harus dilihat seperti integritas, komitmen, berkarakter dan juga tegas.

“Tentu saja siapapun nama yang disodorkan yang menentukan Presiden Jokowi,” jelasnya.

“Usul saya, sebelum memilih menteri sebaiknya dilakukan jejak pendapat atau sayembara kepada masyarakat siapa saja nama-nama yang pantas menjadi menteri,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara mengenai nama Sufmi Dasco Ahmad menjadi calon Menkopolhukam.

Menurut Igor, sosok Dasco merupakan dinilai tepat karena tidak suka kegaduhan.

“Sufmi dasco cocok, karena dia tipe yang tidak suka buat gaduh,” kata Igor.

Apalagi, kata Igor, Dasco juga secara jaringan dikenal oleh banyak orang seperti tokoh politik, tokoh agama, aktivis mahasiswa, dan juga aktivis buruh.

Selain itu, Dasco juga merupakan salah satu aktor rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo pasca Pilpres 2019 lalu.

Untuk itu, tugas-tugas Menkopolhukam harus menciptakan sabilitas politik dan keamanan untuk menopang pembangunan ekonomi yang terus dijadikan prioritas bagi pemerintah.

“Ke depan urgensi yg penting bagi persoalan polhukam adalah adalah terorisme, narkoba, keadilan hukum, kesenjangan ekonomi, penyebaran hoax, penertiban buzzer, penegakan HAM dan pengendalian Covid-19,” jelasnya.

Sumber: pojoksatu.id