Kategori
Politik

Patahkan Argumentasi Tito, Rico Marbun: Pemilu Sarana Selesaikan Keterbelahan Masyarakat Secara Manusiawi

IDTODAY NEWS – Tidak benar jika penundaan gelaran Pemilu Serentak 2024 dipandang sebagai pencegahan terhadap adanya potenti keterbelahan di masyarakat.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun mengatakan, justru gelaran Pemilu Serentak 2024 adalah sarana untuk menyelesaikan yang terjadi pasca Pemilu 2019.

“Pemilu adalah sarana menyelesaikan keterbelahan secara manusiawi dan beradab,” ujar Rico Marbun dalam serial diskusi Tanya Jawab Cak Ulung bertema ‘Tarik Ulur Pemilu 2024’ yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/9).

Menurutnya, justru situasi keterbelahan di sosial masyarakat akan semakin berantakan ketika Pemilu Serentak 2024 diuntur atau bahkan malah dibatalkan sama sekali.

“Kalau tidak ada Pemilu justru berantakan, justru saya tidak membayangkan itu terjadi, jadi kemarahan masyarakat tidak terkelola secara demokratis,” terangnya.

Dia pun berharap segera ada keputusan dari DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu terkait jadwal pencoblosan yang hingga kini belum jelas kapan diumumkan.

“Saya mengharapkan, mudah mudahan segera keluar jadwalnya ini kasihan juga capres-capres sudah pasang baliho,” pungkasnya.

Komisi II DPR RI masih belum bisa memutuskan jadwal pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. Hal ini karena masih adanya perbedaan usulan diantara pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Dalam rapat terakhir di Komisi II DPR RI, Tito Karnavian mengusulkan Pemilu Serentak 2024 digelar bulan April atau Mei. Argumentasi Tito Pemilu diadakan bulan April atau Mei untuk menekan biaya politik Pilkada, menekan suhu politik dan potensi keteberlahan masyarakat.

Sementara KPU RI usul pencoblosan dilakukan 21 Februari.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Komisi II DPR Pastikan Keputusan Jadwal Pemilu 2024 Selesai Awal Oktober

IDTODAY NEWS – Pembahasan pelaksanaan Pemilu 2024 masih terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk itu, Komisi II DPR menambah waktu pembahasan bersama Kemendagri dan KPU.

“Oleh karena itu tadi kami sepakat, ini bagus di dalam dinamika demokrasi kita. Jadi kita sepakat untuk melalukan exercise dan sinkronisasi kembali terhadap rancangan ini dan kemudian kami akan melakukan konsinyering,” kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, kepada wartawan, Kamis (16/9/2021).

Doli memastikan pengambilan keputusan terhadap jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 akan selesai pada awal Oktober. Sehingga keputusan itu akan dibawa saat rapat paripurna penutupan masa sidang di DPR.

“Saya udah lihat tanggal tadi, mungkin kita rapat lagi tanggal 6 Oktober, satu hari sebelum masa sidang. Tadi sudah tegas dalam konsinyering ini exercise dan simulasi ini sampai pada pengambilan keputusan yang ditetapkan pada masa sidang pertama 2021-2022,” ujarnya.

Mendagri Akan Rapat Pembahasan Pemilu 2024 Bersama Menko Polhukam

Dalam rapat di DPR, Mendagri Tito Karnavian juga meminta Komisi II untuk menambah waktu pembahasan penyelenggaraan pemilu 2024. Dia akan mematangkan pendapat yang ada dengan Menko Polhukam.

“Untuk penentuan waktu pemungutan suara dengan dasar-dasar pertimbangan tadi, maka kami mohon kiranya masih diberikan waktu dulu untuk dilakukan exercise di tingkat kementerian/lembaga secara lebih detail lagi. Karena ini melibatkan keuangan, melibatkan masalah hukum, LKPP dan lain-lain yang rencana bapak Menko Polhukam akan melaksanakan rapat besok di Polhukam, besok siang,” kata Tito.

Tito juga akan menetapkan terkait rencana anggaran Pemilu 2024 senilai Rp 86 triliun yang diusulkan KPU.

“Dan setelah itu mungkin akan kita lanjutkan dengan konsinyering dengan Komisi II kemudian dengan penyelenggara dan DKPP, dan setelah itu jika sudah ada kesepakatan,” ujarnya.

“Exercise detail betul termasuk masalah kalau mungkin penganggaran yang bisa dijelaskan secara rasional, karena menjadi pertanyaan memang melompat ke 86 itu di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah ini sehingga pada rapat kerja berikutnya kita sudah bisa memutuskan,” lanjut Tito.

Sumber: detik.com

Kategori
Politik

Tito Karnavian Minta KPU Tinjau Ulang Anggaran Rp 86 Triliun untuk Pemilu Serentak 2024

IDTODAY NEWS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI diminta untuk meninjau ulang usulan anggaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 senilai Rp 86 triliun.

Anggaran tersebut dipandang terlalu tinggi mengingat saat ini Indonesia masih bergelut dengan pandemi Covid-19.

Permintaan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat kerja di Gedung Kura-kura, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9).

Tito Karnavian mengatakan, meskipun dari aspek kesehatan, kasus Covid-19 sudah terlihat mulai melandai. Namun, Indonesia masih membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi.

“Ini yang mungkin berbeda Pemilu tahun sebelumnya. Sehingga pertimbangan efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kita pertimbangkan,” kata Tito.

Tito pun membandingkan anggaran Pemilu 2014, 2019, hingga 2024. Pemilu 2014, total anggaran kurang lebih Rp 16,186 triliun, Pemilu 2019 berjumlah Rp 27,479 triliun dan penyelenggara Pemilu mengajukan anggaran mencapai Rp 86 triliun untuk Pemilu serentak tahun 2024.

Menurutnya, besarnya anggaran itu perlu kembali dipertimbangkan mengingat kondisi negara masih berupaya pulih dari dampak pandemi.

“Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detil satu persatu angka tersebut karena lompatannya terlalu tinggi dari Rp 16 Triliun ke Rp 27 triliun, ke Rp 86 triliun di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi nasional,” ujarnya.

“Apalagi tahapannya kalau di 2022 dimulai, ini harus kita pertimbangkan betul,” pungkasnya.

KPU RI telah menjelaskan sebelumnya, bahwa anggaran tersebut terbagi pada pembiayaan tahapan setiap tahunnya.

Rinciannya anggaran tahun 2021 sebesar Rp 8,4 triliun; tahun 2022 sebesar Rp 13,2 triliun; tahun 2023 sebesar Rp 24,9 triliun; tahun 2024 sebesar Rp 36,5 triliun, dan terakhir tahun 2025 sebesar Rp 3 triliun.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Bicara Soal Waktu Pemilu 2024, Mendagri: Dapat Mengakibatkan Mulai Memanasnya Suhu Politik

IDTODAY NEWS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan bahwa pemerintah mengusulkan pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada April atau Mei 2024.

“Pemerintah mengusulkan agar pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada April atau Mei 2024,” kata Tito dalam Rapat Kerja dengan Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/9).

Berdasarkan kesepakatan hasil rapat konsiyering Tim Kerja Bersama, pileg dan pilpres dilaksakan pada 21 Februari 2024. Sedangkan pilkada pada 27 November 2024.

Tito mengatakan bahwa rangkaian tahapan Pemilu 2024 akan maju ke Juni 2022 apabila pemungutan suara digelar 21 Februari 2024. Tito menyebut hal itu adalah konsekuensi dari aturan tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara.

Menurutnya, hal itu bisa mengakibatkan suhu politik memanas dan berdampak pada keamanan serta kelancaran program pembangunan.

“Hal ini dapat mengakibatkan mulai memanasnya suhu politik nasional dan daerah yang dapat berdampak pada aspek keamanan serta kelancaran pelaksanaan program pembangunan pusat dan daerah,” katanya.

Tito meminta penentuan waktu pemungutan suara diputuskan dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR sebelum memasuki masa reses Dewan pada 8 Oktober.

“Pemerintah akan segera melaksanakan rapat internal lintas kementerian/lembaga dilanjutkan dengan rapat tim konsinyering dengan penyelenggaran pemilu dan DPR,” ucapnya.

Sumber: jitunews.com

Kategori
Politik

Siang Ini, Komisi II DPR Duduk Bareng Mendagri Tito Putuskan Jadwal Pemilu 2024

IDTODAY NEWS – Komisi II DPR RI akan menggelar rapat kerja pengambilan keputusan pelaksaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengatakan, rapat tersebut dijadwalkan pukul 10.00 WIB, pagi ini.

“Komisi II akan rapat kerja dengan Mendagri Tito Karnavian dan Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP,” ujar Luqman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (16/10).

Luqman mengakui ada sedikit dinamika dalam menentukan jadwal pemilu. Sebab, untuk kali pertama pemilu dan pilkada akan digelar di tahun yang sama.

Terlebih, lanjut legislator PKB ini, hasil pemilu akan menjadi dasar bagi proses pencalonan kepala daerah.

“Maka, perlu diatur sedemikian rupa agar tersedia waktu jeda antara pemilu (sampai disahkannya hasil pemilu) dengan jadwal pendaftaran calon kepala daerah,” terangnya.

Pada pada rapat kerja terakhir tanggal 6 Septembel lalu, KPU RI mengusulkan agar Pemilu Serentak yakni legislatif dan eksekutif digelar pada 21 Februari. Sementara pilkada di akhir tahun.

Hanya saja, rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan karena Mendagri Tito Karnavian berhalangan hadir.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Ujang Komarudin: Tukar Guling Tjahjo-Tito Sangat Mungkin Terjadi

IDTODAY NEWS – Tukar guling Menpan RB Tjahjo Kumolo dengan Mendagri Tito Karnavian merupakan sesuatu yang mungkin terjadi dalam reshuffle kabinet mendatang. Sebab dengan tukar guling itu, PDIP bisa “mengendalikan” Pemilu 2024.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis siang (16/9).

Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, skenario “tukar guling” sangat efektif untuk PDI Perjuangan dan sangat mungkin terjadi.

“Mungkin saja seperti itu. Untuk mengendalikan kepala-kepala daerah. Di politik serba mungkin. Kan untuk amankan pemilu,” ujarnya.

Kabar tukar guling ini mulanya disampaikan oleh penggagas lembaga survei KedaiKopi Hendri Satrio.

Dia mendapat kabar bahwa reshuffle kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat ini dan akan diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

“Ada desas desus katanya reshuffle yang akan terjadi akhir September atau awal Oktober nanti,” ucap Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio dalam diskusi virtual bertemakan “Petik Pelajaran, Ngotot 3 Periode Presiden Guinea Digulingkan”, Rabu (14/9).

Hensat menerka-nerka sosok yang akan diganti Jokowi. Selain itu, juga akan terjadi pergeseran jabatan di antara menteri kabinet.

“Pak Tito dan Pak Tjaho Kumolo tukeran. Pak Tito jadi PAN RB, Pak Tjahjo jadi Mendagri, nah makin menarik tuh peta politiknya,” katanya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

Berembus Kabar Tito-Tjahjo Tukar Guling, Ray Rangkuti: Spekulasi PDIP Ingin Kontrol Plt Tidak Berlebihan

IDTODAY NEWS – Desas-desus perombakan kabinet atau reshuffle semakin kencang terdengar. Kabarnya, Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle awal Oktober nanti.

Terkini, santer diberitakan reshuffle juga akan disertai rotasi jabatan. Yakni, Tito Karnavian yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri akan bertukar posisi dengan Tjahjo Kumolo sebagai Menpan RB.

Sejumlah spekulasi lantas bermunculan. Salah satunya menyebut bahwa posisi Mendagri memang penting bagi PDI Perjuangan, partai politik yang menaungi Tjahjo.

Kepentingan ini, untuk menjamin adanya kontrol pada kepala daerah untuk memastikan suara PDIP tidak terganggu di Pemilu Serentak 2024. Hal ini mengingat akan banyak pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang penunjukannya dilakukan Mendagri.

Bagi Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, spekulasi tersebut tidak keliru.

“Tidak terlalu berlebihan analisa yang menyebut bahwa PDIP menginginkan kontrol yang cukup kepada Plt itu,” ujar Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (15/9).

“Saya kira salah satu targetnya memang itu (ada kontrol pada kepala daerah), kalau memang betul ada pergantian atau reposisi,” sambungnya.

Hanya saja, Ray ragu tukar guling jabatan tersebut akan terealiasi. Pasalnya, Presiden Jokowi yang menginginkan Tito Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri saat pembentukan kabinet periode kedua.

“Sebab kan kelihatan betul yang diinginkan Pak Presiden Jokowi jadi Menteri Dalam Negeri ya Tito Karnavian, beliau belum berakhir jabatan di Polri tetap diminta jadi Menteri Dalam Negeri,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id