Tag: Utang

Kategori
Politik

Singgung Utang Pemerintah Sudah Ribuan Triliun, AHY: Ada yang Berdalih Rasio Masih Aman?

Singgung Utang Pemerintah Sudah Ribuan Triliun, AHY: Ada yang Berdalih Rasio Masih Aman?
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat pidato politik di tennis indoor Senayan/RMOL

IDTODAY NEWS – Perekonomian nasional dinilai semakin rumit. Itu lantaran keuangan negara tidak bisa dikelola dengan baik.

Tidak sedikit anggaran digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang justru tidak banyak berdampak pada kehidupan rakyat kategori miskin dan tidak mampu.

Akibatnya, yang terjadi adalah defisit anggaran. Kemudian, defisit itu coba ditutupi dengan cara utang oleh pemerintah.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, utang pemerintah dalam kurun waktu delapan tahun terakhir disebut naik tiga kali lipat.

Menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), di awal 2023 angkanya tembus Rp 7.733 triliun. Utang itu diperparah dengan adanya utang BUMN yang semakin menggunung hingga mencapai Rp 1.640 triliun.

“Faktanya pula, rasio hutang terhadap GDP semakin tinggi. Lagi-lagi, ada pihak yang berdalih bahwa rasio utang masih aman?” sesal AHY dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).

Menurut AHY, bukan soal rasio utang semata yang harusnya dipikirkan oleh pemerintah. Akan tetapi, dampak dari utang yang menggunung itu yang harusnya diantisipasi oleh pemerintah agar imbasnya tidak menyengsarakan rakyat.

“Kini kita kesulitan membayar utang karena keuangan negara juga tengah mengahdapi tekanan. Sejatinya rakyat juga yang akan menanggung utang lewat pajak yang mereka bayar,” pungkasnya.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

BUMN Tumbuh Seperti Drakula Penghisap Utang dan Nyawa

BUMN Tumbuh Seperti Drakula Penghisap Utang dan Nyawa
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi/Net

IDTODAY NEWS – Kebakaran dahsyat di Depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3) telah mengakibatkan sebanyak 19 orang meninggal, puluhan orang luka-luka, dan beberapa masih dinyatakan hilang. Kritik tajam atas kinerja Pertamina pun terus berdatangan usai kejadian tersebut.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M. Massardi menilai akar masalah dari kejadian yang terus berulang di Pertamina itu adalah kesalahan dalam mengelola.

Kesalahan ini kemudian membuat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tumbuh seperti drakula yang secara sadis menghisap darah korbannya.

“Bukan hanya menghisap utang ribuan triliun yang akan jadi beban rakyat pasca rezim Widodo. Tapi juga nyawa rakyat,” tuturnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/3).

Baginya, kejadian Depo Plumpang hanya jadi satu contoh saja bagaimana tata kelola BUMN (Pertamina) dijalankan. Di mana salah kelola akhirnya membuat rakyat menderita dua kali. Pertama uang yang mereka setor ke negara sebagai pajak habis untuk membayar utang perusahaan BUMN, kedua nyawa mereka juga terancam keselamatannya.

Sumber: rmol

Kategori
Ekonomi

Terkuak! Erick Thohir Sebut Korupsi Picu Utang Rp 43 T di PTPN

Terkuak! Erick Thohir Sebut Korupsi Picu Utang Rp 43 T di PTPN
Erick Tohir (Katadata)

IDTODAY NEWS – Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, praktik korupsi terselubung telah memicu tumpukan utang di PT Perkebunan Nusantara (Persero) alias PTPN III hingga Rp 43 triliun.

Hal itu disampaikannya saat melakukan rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (22/9/2021).

“Utang Rp43 triliun adalah penyakit lama dan ini saya rasa korupsi terselubung yang harus dibuka dan ditutup yang melakukan ini,” kata Erick.

Erick menerangkan, PTPN sudah berhasil melakukan restrukturisasi utang. Namun, bukan berarti masalah keuangan perusahaan selesai.

“Setelah direstrukturisasi, PTPN harus melakukan efisiensi besar-besaran terhadap operasionalnya,” ujarnya.

PTPN III juga, kata Erick, harus menaikkan jumlah produksi. Hal tersebut agar perusahaan bisa melunasi seluruh utang.

“Ketika (tenor) utang diperpanjang, harus ada cash yang masuk ke bank-bank yang memberikan pinjaman, ini bukan hanya Himbara, tapi juga asing dan swasta. Kalau tidak dibayar bisa collapse beruntun,” jelas Erick.

Menurutnya, saat ini PTPN III juga diuntungkan dengan harga kelapa sawit yang sedang meningkat. Hal ini akan mendorong pendapatan perusahaan.

“Sekarang kalau dilihat kelapa sawit BUMN dan swasta lumayan, tidak jauh seperti dulu. Makanya ada peningkatan revenue 37 persen,” pungkas Erick.

Sumber: lawjustice

Kategori
Ekonomi

Utang Pemerintah Makin Melejit, Teras Narang Minta Publik Realistis Soal Ibukota Baru

Utang Pemerintah Makin Melejit, Teras Narang Minta Publik Realistis Soal Ibukota Baru
Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang/Net

IDTODAY NEWS – Publik diminta realistis saat membahas kelanjutan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Terutama melihat keadaan bangsa dan negara Indonesia saat ini yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19.

Sejak pandemi Covid-19 melanda tanah air, terjadi perubahan mendasar keuangan negara Indonesia. Sehingga konsentrasi pemerintah terfokus pada kesehatan dan ekonomi serta sosial maupun politik.

“Postur APBN dari tahun 2020 sampai rancangan APBN 2022, fokusnya pun masih terkait penanganan pandemi COVID-19,” ujar anggota DPD RI Agustin Teras Narang, usai menjadi pembicara dalam dialog virtual bertema “Suara IKN dari Senator Kita”, Jumat (10/9).

Selain itu, lanjut Senator Kalimantan Tengah itu, sampai akhir 2021, total utang pemerintah mencapai Rp 7.252 triliun.

Sementara anggaran negara sendiri sudah tersedot untuk membayar bunga utang yang mencapai Rp773,3 triliun. Angka itu kemungkinan akan terus melejit sampai pada 2022. Apalagi ada kemungkinan pemerintah akan menambah utang sekitar Rp 1.000 triliun.

“Data lonjakan utang dalam tiga tahun terakhir ini bisa menciptakan jebakan utang yang berbahaya. Jadi, mempertimbangkan anggaran dan dikaitkan dengan utang negara ini, maka kita harus mengambil sikap berhati-hati (soal IKN),” papar Teras.

Selain itu, ada faktor lain yang juga perlu diperhatikan dan dicermati terkait IKN. Yaitu terkait payung hukum.

Pasalnya, sepanjang yang diketahuinya, dua kabupaten yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, juga belum sepenuhnya siap. Di mana penetapan Ibu Kota Negara menjadi Daerah Khusus Ibu Kota juga sampai saat ini belum diputuskan.

Lanjut Teras, wilayah yang menjadi Ibu Kota Negara ini, akan terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur, sehingga memerlukan payung hukum.

Ditambah lagi, pendekatan ke elemen masyarakat dan peningkatan kualitas SDM untuk mendukung Ibu Kota Negara itu terkesan belum berlangsung baik.

“Jadi, saya menilai persiapan pemindahan Ibu Kota Negara ini, belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Itulah kenapa saya mengajak semua pihak realistis melihat keadaan bangsa dan negara Indonesia sekarang ini, jika ingin menyoroti kelanjutan pemindahan Ibu Kota Negara,” demikian Teras Narang.

Turut hadir dalam dialog virtual “Suara IKN dari Senator Kita” antara lain anggota DPD RI dari Kalimantan Selatan Habib Aburrahman Bahasyim serta dari Senator Kalimantan Timur, Aji Mirni Mawarni.

Sumber: rmol.id

Kategori
Politik

PDIP Pernah Janji Berkuasa APBN Bebas Utang, Demokrat: Hahaha, Ngomong Enak Benar!

Jansen Sitindaon
Jansen Sitindaon/tribunnews.com

IDTODAY NEWS – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon merasa lucu dengan janji politik PDIP pada kampanye Pemilu 2014 silam

Di mana pada saat itu, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu berjanji akan membuat APBN tanpa utang luar negeri dan defisit.

“Hahaha.. Aku baru tahu ada janji dan pernyataan ini. Berita Maret 2014, beberapa bulan sebelum pegang kekuasaan,” kata Jansen Sitindaon di Twitter-nya, Sabtu (28/8/2021).

Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu pun lantas menyebut saat ini PDIP bersama Jokowi sudah berkuasa selama 7 tahun namun utang justru semakin parah.

“Dan sekarang, sebentar lagi sudah mau 7 tahun pegang kekuasaan. Dan hasilnya? Kita bersama tahu utang menumpuk parah. Ngomong itu memang enak benar bro!,” ujarnya.

PDIP sendiri saat kampanye pemilu 2014 lalu mendeklarasikan platform pembangunan ekonomi jika kelak memegang pemerintahan di pemilu 2014.

Konsep itu bernama Pembangunan Semesta Berencana 25 Tahun, yang bertitik tolak dari perwujudan prinsip Trisakti yang diajarkan Bung Karno. Yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Pembangunan Semesta Berencana 25 Tahun itu juga terdiri dari program lima tahunan yang bernama Agenda Strategis Pemerintahan, dan program tahunan lengkap dengan postur anggaran (APBN).

Yang pasti, PDI Perjuangan menargetkan, dalam periode lima tahun, Indonesia akan memiliki APBN surplus untuk pertama kali setelah selalu defisit dalam 10 tahun terakhir.

“Dalam lima tahun periode pemerintahan, kita sudah dapat mempersembahkan ke masyarakat, APBN yang pasti sudah surplus alias tak defisit,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan M Prakosa, Jumat (7/3/2014).

Anggota Tim Penyusun Platform Ekonomi PDIP, Arief Budimanta, menyatakan pihaknya memiliki konsep bahwa APBN yang akan disusun nanti benar-benar prorakyat dan tak terbebani utang luar negeri.

Sebab partainya tak mau APBN terus-menerus defisit sehingga ditutup dengan utang. Dengan APBN yang surplus, maka akan lebih menjamin kedaulatan Indonesia sehingga keuangan negara bisa memakmurkan rakyat.

Saat itu, hingga akhir 2013 utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp2371,39 triliun. Artinya, rata-rata warga negara Indonesia sudah menanggung utang Rp 8,6 juta.

Kini, berdasarkan data Kementerian Keuangan posisi utang pemerintah sampai akhir Juni 2021 sebesar Rp 6.554,56 triliun. Angka tersebut 41,35 persen dari rasio utang pemerintah terhadap PDB .

Sumber: fin.co.id

Kategori
Ekonomi

Waduh! Utang Negara Diprediksi Tembus Rp9.800 Triliun di Akhir Pemerintahan Jokowi

Jokowi
Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8/2021). (BPMI Setpres)

IDTODAY NEWS – Lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) memprediksi stok utang pemerintah akan melonjak drastis dan mencapai Rp9.800 triliun pada akhir pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi pada Oktober 2024.

Posisi stok utang pemerintah awal pandemi, per Maret 2020 telah menembus Rp5.000 triliun dan Atas nama stimulus untuk melawan pandemi kini, per Juni 2021, menembus Rp6.500 triliun.

“Setelah pandemi, kecenderungan ini menjadi sangat mengkhawatirkan. Dalam 1,5 tahun sejak pandemi, stok utang bulanan pemerintah rata-rata bertambah Rp102,2 triliun, melonjak 3 kali lipat dari stok utang periode Oktober 2014-Desember 2019 yang berada pada kisaran Rp35,2 triliun,” tutur Yusuf Wibisono, Direktur IDEAS dalam keterangan tertulisnya pada Jum’at (27/08/2021).

Dia menambahkan, bila pada periode ke-1 Presiden Jokowi stok utang pemerintah bertambah Rp2.155 triliun, maka pada periode ke-2 (Oktober 2019-Oktober 2024) diproyeksikan stok utang pemerintah akan bertambah Rp5.043 triliun.

“Kenaikan stok utang pemerintah era Presiden Jokowi ini menjadi sangat luar biasa bila melihat di periode ke-2 Presiden SBY (Oktober 2009-Oktober 2014) stok utang pemerintah ‘hanya’ bertambah 999 triliun rupiah,” papar Yusuf Wibisono.

Menurut Yusuf, melonjaknya beban utang yang kini mencapai 39,4% pada 2020 berakar dari rendahnya penerimaan perpajakan. Ketika ketergantungan terhadap utang semakin meningkat, di saat yang sama, kinerja penerimaan perpajakan justru semakin menurun drastis.

“Dari kisaran 11,4% pada 2012, tax ratio (penerimaan perpajakan) terus menurun hingga 8,3% dari PDB pada 2020. Rasio stok utang pemerintah terhadap penerimaan perpajakan melonjak drastis, dari kisaran 250% pada 2015 menjadi kisaran 475% pada 2020, jauh diatas batas aman 90-150%,” ungkap Yusuf.

Tax ratio yang terus melemah, mengindikasikan besarnya potensi pajak yang hilang. Di sisi lain, besarnya belanja terikat yang berada di kisaran 11% dari PDB menurut Yusuf mengindikasikan inefisiensi sektor publik yang massif.

“Seluruh penerimaan perpajakan setiap tahunnya bahkan tidak mencukupi sekedar untuk membiayai belanja terikat, seperti belanja pegawai, belanja barang, bunga utang dan transfer ke daerah,” ujar Yusuf.

Kesenjangan antara kapasitas fiskal dan beban utang ini berpotensi melebar ke depan. IDEAS memproyeksikan tax ratio akan pulih namun secara perlahan, pada 2024 baru akan beranjak di kisaran 8,6% dari PDB.

“Namun di saat yang sama, stok utang terhadap PDB meningkat sangat drastis, menembus 50% dari PDB pada 2024. Dengan kata lain, berpotensi terbenam semakin jauh dalam jebakan lingkaran utang,” jelas Yusuf.

Yusuf menilai pembenaran pemerintah untuk berutang umumnya adalah spekulatif, yaitu bahwa utang akan digunakan untuk kegiatan produktif yang diproyeksikan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari bunga utang.

Dengan demikian, penerimaan perpajakan yang meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, akan mampu mengembalikan pokok utang dan sekaligus menutup beban bunganya. Namun kegagalan mendorong pertumbuhan dan menarik pajak darinya, harus dibayar dengan mahal yaitu berutang kembali.

“Dan di masa pandemi, kegagalan ini semakin masif dengan implikasi lonjakan utang yang sangat mengkhawatirkan. Kegagalan pemerintah menanggulangi pandemi semakin memperparah lingkaran jebakan utang ini,” tandas Yusuf.

Peningkatan besaran utang baru setiap tahunnya terlihat berkorelasi kuat dengan besaran beban bunga utang dan cicilan pokok utang.

Sebelum pandemi, pada 2019, cicilan pokok dan bunga utang telah menembus Rp800 triliun, dan pasca pandemi, pada 2021, angka ini diperkirakan telah menembus Rp1.000 triliun.

“Strategi pengelolaan utang yang terfokus pada refinancing untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo, membuat pengelolaan utang hanya sekedar gali lubang tutup lubang,” tutup Yusuf.

Sumber: akurat.co

Kategori
Politik

Politisi PKS Refrizal ke Jokowi: Mundur Saja Pak, Utang Negara Luar Biasa Banyak! #PresidenMundurRakyatBersatu

Politisi PKS Refrizal ke Jokowi: Mundur Saja Pak, Utang Negara Luar Biasa Banyak! #PresidenMundurRakyatBersatu
Refrizal Menilai Presiden Jokowi Sebabkan Utang Negara Semakin Membengkak (Foto: Kolase Refrizal/Jokowi)

IDTODAY NEWS – Politisi Partai Keadlian Sejahtera (PKS), Refrizal menilai Joko Widodo (Jokowi) sudah gagal menjabat sebagai Presiden Indonesia usai utang negara setiap tahunnya terlihat terus naik.

Hal tersebut diungkapkannya lewat akun Twitter pribadinya, yakni @refrizalskb yang diposting pada Kamis (26/8/2021).

“MUNDUR sajalah pak… Hutang negara luar biasa banyaknya? #PresidenMundurRakyatBersatu,” tulis Refrizal.

Selain itu Refrizal juga mengaku tidak puas dengan kinerja dari pemerintahan Jokowi dan menegaskan agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk segera mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI.

“Termasuk saya juga tidak PUAS.. Makannya saya minta MUNDUR sajalah pak…,” ungkap Refrizal saat membalas sebuah artikel berita.

Tidak hanya itu saja, Anggota Komisi XI DPR RI itu juga menegaskan bahwa dirinya menolak usulan terkait masa jabatan Presiden ditambah menjadi 3 periode.

Hal tersebut dikarenakan Refrizal sama sekali tidak merasa bahwa Jokowi sebagai orang yang tepat untuk memimpin Indonesia agar bisa melangkah maju dan berkembang ke depannya.

“Saya MENOLAK Presiden 3 periode, sekarang belim 1 periode 2 tahun Rakyat sudah semakin SUSAH. Mari kita KAWAL supaya BATAL rencananya,” imbuhnya di Twitter.

Di sisi lain, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menentang adanya wacana Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto maju di ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Hal tersebut dikatakan Mardani sebagai sesuatu yang mustahil lantaran Jokowi sudah tidak bisa lagi melanjutkan jabatan sebagai Presiden untuk periode yang ketiga.

Menurut Dosen Universitas Mercu Buana itu, dengan adanya wacana duet Prabowo-Jokowi maju di Pilpres mendatang akan sangat berbahaya sekali untuk konstitusi negara.

“Sebagai wacana,ide ini berbahaya krn menabrak konstitusi,” tulis Mardani di akun Twitternya (@MardaniAliSera), Kamis (26/8/2021).

Diketahui wacana duet Prabowo-Jokowi maju di Pilpres 2024 muncul setelah adanya sejumlah kelompok yang mengaku sebagai relawan Jokowi Prabowo atau biasa disebut Jokpro.

Lebih lanjut, menurut Mardani dengan adanya ide tersebut justru dapat berpeluang menutup peran tokoh potensial lainnya yang ada di Indonesia.

Wacana yang beredar itu hanya menimbulkan kesan bahwa Indonesia sat ini hanya punya dua tokoh yang bisa diandalkan.

Secara nyata, seharusnya masih banyak orang-orang lainnya yang berpotensi mempunyai kemampuan untuk dapat pemimpin Indonesia di masa yang akan datang.

“Ide ini menutup peran dan kontribusi tokoh lain (dalam kontestasi politik), seolah hanya dua jagoan ini yang dapat menyelamatkan Indonesia,” ucapnya manambahkan.

Sumber: poskota.co.id