Tag: Zulkifli Hasan

Kategori
Politik

Mendag Zulhas: Ekspansi Ekspor Bisa Melalui Kerja Sama dengan ITPC

Mendag Zulhas Ekspansi Ekspor Bisa Melalui Kerja Sama dengan ITPC
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menerima kunjungan Shopee Indonesia di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta/Ist

IDTODAY NEWS – Pelaku usaha bisa melakukan kerja sama dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) untuk mengembangkan ekspor. Dengan tersebarnya ITPC di seluruh dunia diharapkan pelaku usaha dapat memperkuat jaringan dengan pembeli di luar negeri.

Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat menerima kunjungan perwakilan Director and Country Head Indonesia SEA Group, Kiky Hapsari dan Head of Government Relations Shopee International Indonesia, Balques Manisang.

Menteri yang karib disapa Zulhas itu, menyampaikan, Shopee Indonesia bisa bekerja sama dengan ITPC yang tersebar di seluruh dunia untuk mengembangkan ekspor.

“Khususnya dengan target yang dimiliki Shopee, yaitu kenaikan jumlah penjual ekspor di Shopee hingga 500 ribu pada 2030 yang pada tahun ini berjumlah 200 ribu,” kata Zulhas dalam keterangannya, Jumat (11/8).

Pada pertemuan itu, Kiky Hapsari mengatakan bahwa Shopee Indonesia memiliki media pembinaan ekspor usaha mikro, kecil,dan menengah (UMKM) bernama Kampus UMKM Shopee.

“Platform e-commerce Shopee memungkinkan penjualan lintas negara (cross border). Untuk itu, kami berharap Kemendag dapat membantu Shopee Indonesia mengembangkan ekspor,” katanya.

Pada akhir pertemuan, Shopee Indonesia mengundang Mendag Zulhas untuk menghadiri program Shopee, yaitu, Mari Kita Ngobrol Santai Bareng UMKM (MARKAS) Edisi Kemerdekaan. Program ini akan disiarkan langsung di kanal Shopee Live.

Sumber : Rmol

Kategori
Politik

Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PPP Serahkan kepada Jokowi

Achmad Baidowi
Achmad Baidowi di lokasi Mukernas V PPP, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).(KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI )

IDTODAY NEWS – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai perombakan kabinet kepada Presiden Joko Widodo.

Baidowi mengatakan, persoalan kabinet merupakan hak prerogatif presiden yang tidak bisa dicampuri oleh partai-partai koalisi.

“PPP pada intinya taat konstitusi bahwa persoalan kabinet itu hak prerogratif presiden yang tidak bisa dicampuri oleh siapa pun termasuk parpol koalisi. Karena itu kami menyerahkan sepenuhnya terhadap presiden,” kata Baidowi saat dihubungi, Selasa (14/9/2021).

Hal ini disampaikan Baidowi merespons isu akan adanya reshuffle atau perombakan kabinet menyusul bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi partai pendukung pemerintah.

Ia menekankan, pengangkatan dan pemberhentian anggota kabinet sepenuhnya merupakan wewenang presiden.

“Karena semuanya kembali kepada presiden mengenai evaluasi masing-masing jajarannya,” kata Baidowi.

Isu reshuffle kabinet mencuat setelah PAN menyatakan diri bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengakui mengakui dirinya mengusulkan agar Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir masuk dalam jajaran kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Zulkifli mengatakan, usulan itu sudah pernah ia sampaikan langsung kepada Jokowi dalam sebuah pertemuan.

“Memang pernah satu pertemuan, saya menyampaikan karena ada Dewan Kehormatan PAN namanya Mas Tris (Soetrisno) itu, itu dulu tim sukses Pak Jokowi, dulu ketua KEIN (Komite Ekonomi dan Industri Nasional), kalau memungkinkan memang saya titip,” kata Zulkifli, dikutip dari video yang diunggah akun YouTube Karni Ilyas Club, Senin (13/9/2021).

Namun, ia mengaku tidak meminta pos khusus di pemerintahan Jokowi untuk diisi oleh kader PAN.

Sementara, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini mengatakan, tim pemerintah saat ini bekerja dengan optimal dan solid.

Ia pun mengaku belum mendengar informasi soal akan adanya reshuffle.

“Yang jelas, kita semua sekarang bisa lihat tim hari ini bekerja dengan optimal. Soliditas ini akan menjadi modal berharga untuk melewati dan bangkit dari situasi pandemi,” ujar Faldo saat dikonfirmasi pada Jumat (10/9/2021).

Sumber: kompas.com

Kategori
Politik

Sosok Soetrisno Bachir, Politisi PAN yang Diusulkan Masuk ke Kabinet Jokowi

Sosok Soetrisno Bachir, Politisi PAN yang Diusulkan Masuk ke Kabinet Jokowi
Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir saat menghadiri Dialog Ekonomi Umat di Pondok Pesantren An Nur 1 Kabupaten Malang, Sabtu (27/4/2019) malam.(KOMPAS.com / ANDI HARTIK)

IDTODAY NEWS – Nama Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bachir tengah diusulkan masuk ke dalam kabinet Presiden Joko Widodo.

Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam tayangan di kanal YouTube Karni Ilyas Club, Senin (13/9/2021).

Diusulkannya Soetrisno Bachir masuk ke dalam kabinet setelah PAN menyatakan sikap resminya untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Sikap resmi itu disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAN pada 31 Agustus.

Adapun Soetrisno Bachir sudah malang melintang di kancah politik nasional sebagai politisi senior PAN. Berikut sepak terjang Soetrisno Bachir dalam kancah politik nasional.

Saudagar batik

Sebelum terjun ke dunia politik, Soetrisno Bachir merupakan seorang pengusaha batik. Usaha batik merupakan warisan dari sang ayah yang ia lanjutkan.

Lambat laun, bisnis Soetrisno Bachir berkembang hingga merambah ke properti dan eskpor-impor.

Mantan Ketua Umum PAN

Sukses menjadi pengusaha, Soetrisno Bachir pun terjun ke dunia politik. Perjumpaannya dengan dunia politik diawali dengan menjadi donatur di berbagai kegiatan sosial, terutama di beberapa acara Muhammadiyah.

Soetrisno Bachir yang aktif di Muhammadiyah kemudian berlabuh ke PAN. Kiprahnya di dunia politik semakin moncer setelah menjabat Ketua Umum PAN pada 2005-2010.

Timses Jokowi

Pada Pilpres 2014, Soetrisno Bachir memiliki sikap politik yang berbeda dengan partainya. Kala itu Soetrisno Bachir masuk ke dalam tim sukses (Timses) pasangan calon Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Padahal saat itu PAN telah menyatakan sikap resmi untuk mendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Setelah Pilpres 2014 usai, Soetrisno Bachir pun menjadi bagian dari kabinet Jokowi-JK sebagai Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN).

Di Pilpres 2019, Soetrisno Bachir kembali mendukung Presiden Jokowi yang berpasangan dengan Ma’ruf Amin, meskipun PAN memilih untuk mengusung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sumber: kompas.com

Kategori
Politik

Zulkifli Hasan Blak-blakan, Sosok Ini yang Jadi Menteri dari PAN

Zulkifli Hasan Blak-blakan, Sosok Ini yang Jadi Menteri dari PAN
Ketum PAN Zulkifli Hasan bersama Presiden Jokowi. FOTO: JPNN

IDTODAY NEWS – Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas buka suara kadernya yang bakal disodorkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk jadi menteri.

Hal itu diungkapkan Zulhas melalui tayangan kanal YouTube Karni Ilyas Club pada Sabtu (11/9).

Zulhas mengaku tak ingin menyodorkan dan menodong presiden sebuah jabatan untuk kadernya.

Namun, jika pihaknya ditawari sebuah jabatan, Zulhas terang-terangan menitipkan anak buahnya untuk bisa masuk dalam pemerintahan.

“Kami tidak menyodorkan. Memang pernah satu pertemuan, saya menyampaikan ke mereka karena ada Dewan Kehormatan PAN namanya mas Trisno, itu dulu tim sukses Pak Jokowi,” kata zulhas.

Dia mengaku memiliki harapan besar agar Soetrisno Bachir, yang dulunya pernah mendukung Jokowi mendapat tempat di pemerintah.

“Dulu ketua KEIN, kalau memang memungkinkan saya nitip itu, apa saja (jabatan). Mas Tris sebagai tim sukses Pak Jokowi pada waktu itu untuk kembali bisa diperankan dalam pemerintah,” kata Zulhas.

Keputusan PAN untuk bergabung dengan Istana tentu mengejutkan banyak pihak, apalagi partai tersebut telah menjadi oposisi dari Presiden Jokowi selama dua kali yakni pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

Zulhas baru-baru ini mengungkap alasan PAN mau merapat ke Istana setelah dua kali menelan kekalahan sebagai oposisi.

Zulhas menyebut jika pihaknya merapat lantaran sudah tak ada lagi pemimpin yang didukung.

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang dijunjung oleh PAN, kini sudah merapat ke Istana.

Sehingga tak ada alasan lagi bagi PAN untuk tak merapat ke Istana dan mendukung Jokowi.

Sumber: genpi.co

Kategori
Politik

Ketum PAN Zulkifli Hasan Tegaskan Dukung Pemerintahan Jokowi Tanpa Syarat

Zulkifli Hasan
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat diwawancarai Kompas.com di rumah dinasnya, kawasan Widya Chandra, Jakarta, 6 September 2021. (KOMPAS.com/Fabian Januarius Kuwado)

IDTODAY NEWS – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan, partainya memutuskan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo tanpa syarat atau mengharap kursi di Kabinet Indonesia Maju.

Ia pun menegaskan, partainya tidak mengajukan nama untuk duduk di kabinet karena perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

“Kami (mendukung) tidak pakai syarat kok. Mendukung, mendukung saja. Soal reshuffle kan urusannya Presiden, bukan urusan kami,” kata Zulkifli dalam wawancara bersama Kompas.com, Senin (6/9/2021).

“Kamu lihat saja nanti. Saya tidak mengajukan siapa-siapa. Cek saja di kantor PAN. Karena kalau begitu (mengajukan nama calon menteri), saya mestinya rapat dulu dong.” kata dia.

Zulhas, sapaan Zulkifli, menjelaskan bahwa dirinya sudah sejak lama mendukung penuh pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia mengatakan, meski mendukung, PAN akan tetap memberikan kritik atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat.

Ia mencontohkan, PAN mendukung penanganan pandemi oleh pemerintah sambil memberi masukan agar bantuan sosial sebaiknya diserahkan langsung kepada masyarakat.

Selain itu, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020 lalu, PAN mendukung adanya RUU tersebut dengan tetap mengkritisi sejumlah isu yang termuat dalam RUU itu.

“Jadi, dari awal kami ini mendukung, kritis, solutif.” ujar pria yang menjabat sebagai wakil ketua MPR tersebut.

Zulhas pun mengaku tidak ambil pusing apabila PAN tidak kebagian jatah kursi di kabinet meski kini sudah menyatakan bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

“Memang dari awal setelah dua tahun kami tidak ada meminta. Serahkan saja kepada Pak Presiden. Tidak gara-gara itu kami jadi tidak mendukung.,” ujar Zulhas.

Zulhas juga menyindir partai-partai yang menurutnya sudah mematok kursi menteri di kabinet sehingga seolah-olah pos menteri itu hanya boleh diberikan ke partai tersebut.

“Begitu sudah megang satu kementerian enggak boleh (diganggu) orang lain. Jangan begitu dong. Kalau semua begitu, gimana kita ini?” kata Zulhas.

“Kalau PAN enggak begitu. Siapa saja yang punya dasar kompetensi, prestasi, oke,” ujar dia.

Adapun, wawancara khusus Kompas.com bersama Zulkifli Hasan bisa dibaca dalam artikel ini: Wawancara Khusus Zulkifli Hasan.

Diketahui, PAN resmi bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah berdasarkan keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN yang digelar di Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan,, keputusan tesebut telah disetujui oleh semua dewan perwakilan wilayah (DPW).

“Rakernas menyetujui PAN berada di posisi partai koalisi pemerintah dalam rangka perjuangan politik untuk membawa kebaikan dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Sumber: kompas.com

Kategori
Politik

Zulhas Ungkap Cerita Jokowi Tolak 3 Periode Saat Ditanya Elite PD

Zulkifli Hasan
Foto: Agung Pambudhy

IDTODAY NEWS – Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhas) bercerita soal pertemuan antara pimpinan MPR RI dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu hal yang dibahas adalah soal presiden 3 periode.

Diketahui, pertemuan tersebut terjadi pada 14 Agustus 2021, sebelum Sidang Tahunan DPR/MPR 16 Agustus 2021. Rombongan pimpinan MPR itu dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo.

“Pidato kenegaraan presiden tanggal 16 Agustus, seluruh pimpinan MPR konsul ke Bapak Presiden. Ini satu bab sendiri nih. Jadi waktu kita ketemu, konsultasi mengenai pokok-pokok haluan negara, termasuk persiapan sidang bersama,” kata Zulhas dalam acara dialektika tvMu yang disiarkan di YouTube seperti dikutip Minggu (5/9/2021).

Zulhas bercerita, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, sempat bertanya soal wacana amandemen UUD 1945, khususnya soal jabatan tiga periode presiden.

“Memang di situ muncul dari Pak Syarief Hasan bertanya mengenai amandemen yang dikaitkan dengan jabatan presiden tiga periode,” ujarnya.

Disebut Zulhas, Jokowi menegaskan dirinya menolak rencana presiden menjabat tiga periode. Selain itu, Jokowi minta agar soal amandemen UUD’45 tidak dikaitkan dengan dirinya selaku eksekutif.

“Itu Pak Syarief yang tanya, Pak Presiden pada waktu itu ya (bilang), ‘Saya sudah bolak-balik jelaskan kalau apa-apa, terus langsung presiden nya yang dituduh’. Kan saya udah bolak balik jelaskan, saya tidak setuju dan itu kan kewenangan partai-partai, MPR dan parlemen sana, bukan di eksekutif. Kenapa harus saya terus yang disorot?’. Kira-kira begitu,” jelasnya.

Zulhas kemudian menceritakan respons dari Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP Ahmad Basarah terhadap pernyataan Jokowi. Basarah disebut berkelakar, jika Jokowi bisa 3 periode maka hal yang sama juga bisa dilakukan oleh presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berasal dari Partai Demokrat.

“Waktu itu Pak Ahmad Basarah nyeletuk, ‘Loh kalau 3 periode kan Pak SBY juga 3 periode’ gitu kira-kira, jadi ramai. Nah itu satu bab sendiri, konsultasi antar-MPR dengan presiden,” imbuhnya.

Sumber: detik.com

Kategori
Politik

Wasekjen Demokrat Sentil Koalisi Jokowi: Rakyat Butuh Makan dan Vaksin, Bukan Amandemen UUD 1945

Wasekjen Demokrat Sentil Koalisi Jokowi: Rakyat Butuh Makan dan Vaksin, Bukan Amandemen UUD 1945
Wasekjen Partai Demokrat Irwan Fecho. (pojoksatu.id)

IDTODAY NEWS – Wakil Sekjen Partai Demokrat Irwan Fecho menuga, koalisi Jokowi-Ma’ruf diduga sengaja menggulirkan dan memainkan isu amandeman UUD 1945.

Itu menyusul pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut amendemen sulit terlaksana jika isu yang dibawa terlalu banyak.

Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI ini menilai, koalisi pemerintah seperti ingin melihat reaksi publik atas isu amendemen.

Sebelum akhirnya mengeksekusi perubahan ketentuan di konstitusi.

“Koalisi Jokowi terindikasi test the water terkait isu amendemen UUD 1945. Jelas sekali ada upaya partai koalisi pemerintah untuk lakukan itu,” ujarnya dilansir dari JPNN.com, Minggu (5/9/2021).

Anggota Komisi V DPR RI itu mengakui, konstitusi pada dasarnya memang tidak imun dari amendemen.

Hanya saja, ia menilai situasi saat ini masih tak memungkinkan dilakukan perubahan konstitusi.

“Saat ini banyak rakyat yang meninggal (akibat Covid), ekonomi terpuruk dan belum pulih. Fokus selesaikan ini dahulu,” ujarnya.

Karena itu, legislator asal Kalimantan Timur ini menegaskan bahwa Partai Demokrat tegas menolak amandemen UUD 194.

Alasannya, karena hal itu bukan menjadi prioritas yang dibutuhkan rakyat Indonesia saat ini.

“Rencana amendemen UUD harus dihentikan. Ngabisi baterai. Rakyat tidak butuh itu,” tegasnya.

Yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat saat ini adalah makanan, vaksin dan lapangan pekerjaan.

“Lihat saja mural di mana-mana mintanya bukan amendemen, tetapi kirim pesan bahwa mereka lapar,” tandasnya.

Bukan Membahas Perpanjangan Jabatan Presiden

Sebelumnya, Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia, Kamis (3/9/2021), menegaskan amandemen UUD 1945 tidak ada korelasinya dengan pelaksanaan Pemilu 2024.

Amandemen dilakukan hanya untuk memperkuat kelembagaan MPR RI dengan memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

“Memungkinkan memasukkan PPHN yang dulu disebut GBHN zaman lalu untuk memperkuat MPR RI,” ujarnya.

Doli juga menyebutkan, bahwa wacana Amandemen UUD 1945 itu sudah disepakati semua fraksi di Komisi II.

“Amendemen sudah disepakati Komisi II,” kata politisi Partai Golkar itu.

Namun, anak buah Airlangga Hartarto itu memastikan, dalam wacana amendemen tersebut tidak dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang (UU) Pemilu.

Juga bukan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

Karena perpanjangan masa jabatan pimpinan negara harus berdasarkan kesepakatan semua partai politik.

“Tidak ada kaitannya juga dengan wacana tiga periode, dengan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.”

“Ya, sekali lagi, selama itu belum jadi keputusan politik hukum tidak akan berpengaruh,” tuturnya.

Sumber: pojoksatu.id