Tak Buat Masyarakat Adat Sejahtera, Luhut Diminta Tinjau Kembali Investasi di Papua
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan perpanjangan PPKM Jawa-Bali hingga 16 Agustus 2021/suara.com

Tak Buat Masyarakat Adat Sejahtera, Luhut Diminta Tinjau Kembali Investasi di Papua

IDTODAY NEWS – Direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua, Yuliana Langowuyo, menyoroti niatan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang bakal menyumbangkan uang hasil gugatan ganti rugi sebesar Rp 100 miliar untuk masyarakat Papua.

Yuliana mengatakan ketimbang memberikan sumbangan tersebut, Luhut sebaiknya meninjau ulang investasi-investasi di Bumi Cenderawasih yang dianggap tidak membuat sejahtera masyarakat adat di sana.

Baca Juga  Aksi Jokowi Bagi Sembako Picu Kerumunan, Novel Bamukmin: Segera Tangkap

Luhut kata dia, lebih baik menggunakan jabatannya untuk memperhatikan betul nasib masyarakat adat Papua yang tidak pernah untung meski banyak investasi di sana.

“Mungkin sebagai seorang Menteri Koordiantor Kemaritiman dan Investasi dia bisa pakai kapasitasnya untuk tinjau kembali izin-izin investasi yang tidak buat masyarakat adat di Papua ini sejahtera,” kata Yuliana dalam konferensi pers yang dikutip Suara.com, Kamis (23/9/2021).

Baca Juga  Presiden Ditantang Fraksi PKS Wujudkan Pembangunan Koridor Ekonomi Pantura

“Dia tinjau itu kita punya ikan dan lain-lain, itu masih dicuri atau tidak. Pokoknya bagaimana caranya orang Papua itu sejahtera kalau ada investasi ataupun tidak ada investasi itu yang harus dipikirkan kalau investasi selama ini masuk tapi orang Papua tidak sejahtera dan masih bicara jangan ambil hutan kami saat ini itu berarti dia harus refleksi diri,” sambungnya.

Baca Juga  Yang Bilang Dinasti Politik Disebut Bodoh, Said Didu ke Fahri: Biarlah Saya Dicap Bodoh, Selamat 'Arah Barunya'

Menurutnya hal tersebut lebih masuk akal kalau memang Luhut seolah peduli dengan orang Papua. Kalau misalkan membicarakan uang, secara tidak langsung menurutnya malah membuat orang Papua menjadi tersinggung.

Terlebih ia juga khawatir kalau pernyataan Luhut dengan menyumbangkan Rp 100 miliar itu hanya untuk menarik simpati seolah-olah yang bersangkutan berjiwa besar. Padahal di sisi lain, ia tengah memproses hukum aktivis pejuang hak-hak orang asli Papua yang tengah menyuarakan aspirasi sesuai dengan riset.

Baca Juga  Selain Menguntungkan Pengusaha Tiongkok, UU Cipta Kerja Juga Mengembalikan Indonesia ke Zaman Orba

“Atau ada pikiran-pikiran lain atau stigma-stigma lain seperti orang Papua itu miskin gampang dibeli dan lain-lain asal kasih uang maka beres bahkan mungkin solidaritasnya bisa ada di pihak pak Luhut atau seperti apa.”

Sumber: suara.com

Tinggalkan Balasan