Tak Dapat Izin Deklarasi dari Pemprov Jambi, KAMI: Kalau Ada Aksi Penolakan ya Biarin Saja
Presidium KAMI Jambi, Amrizal Ali Munir mengaku heran mengenai penolakan Pemprov Jambi. /Facebook.com/Amrizal Ali Munir

Tak Dapat Izin Deklarasi dari Pemprov Jambi, KAMI: Kalau Ada Aksi Penolakan ya Biarin Saja

IDTODAY NEWS – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) hendak mengadakan kegiatan deklarasi.

Akan tetapi, Pemerintah Provinsi Jambi tak memberi izin mengenai aksi yang digagas oleh Jenderal TNI purt Gatot Nurmantyo di Monumen Tugu Juang itu.

Pasalnya, pandemi Covid-19 akan terus meningkat jika terdapat kerumunan pada saat ini.

Hal itu tertuang dalam surat dengan nomor 2331/ SETDA.PBMD-2.3/IX/2020.

Baca Juga  Pengamat: Ribka Tjiptaning Menampar Muka PDIP, Makanya Digeser

Surat tersebut telah ditandatangani oleh Pj Sekda Pemprov Jambi, Sudirman. Jubir Pemerintah Provinsi Jambi Johansyah pun membenarkan mengenai keberadaan surat tersebut.

“Sudah jelas surat yang ditandatangani oleh PJ Sekda Provinsi Jambi,” ujar Johansyah, pada Senin 5 Oktober 2020 dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam RRI.

Pemprov Jambi juga menyebutkan kegiatan deklarasi KAMI berpotensi berisiko menjadi pusat penyebaran Covid-19 karena dapat menyebabkan kerumunan.

Baca Juga  Demi Duka Cita Korban Covid-19, Said Didu: Saya Nyatakan Berhenti Merokok Djarum Super

Menurtunya, keluarnya surat tidak diberikannya izin tersebut untuk menjaga keamanan di masa Pilkada.

Akan tetapi, Presidium KAMI Jambi, Amrizal Ali Munir mengaku heran mengenai penolakan Pemprov Jambi memberikan izin area Tugu Juang untuk lokasi deklarasi.

Bahkan ia merasa surat balasan Pemprov Jambi yang menolak pemberian izin area tidak masuk akal.

“Kami sudah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Jambi. Isinya, permohonan izin peminjaman Tugu Juang untuk deklarasi ditolak,” kata Amrizal.

Baca Juga  Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Menurutnya, alasan tersebut tidak beralasan.

“Salah satu alasan penolakan adalah alasan keamanan. Menurut kami, alasan tersebut tidak beralasan. Gangguan keamanan apa sih yang diakibatkan dari pelaksanaan deklarasi tersebut? Kalau ada aksi penolakan, ya biarin aja, itu kan bukan gangguan keamanan,” tambahnya.

Diktahui, deklarasi KAMI awalnya akan dihadiri beberapa tokoh.

Tokoh tersebut di antaranya Jendral (Purn) TNI Gatot Nurmantyo, Din Samsuddin serta Rocky Gerung dan akan digelar pada 9 Oktober 2020 mendatang.

Baca Juga  Pengamat: KAMI Bisa Jadi Lokomotif Reformasi Jilid Dua

Sumber: pikiran-rakyat.com

Tinggalkan Balasan