Tanggapi Laporan Alumni ITB terhadap Din Syamsuddin, Menag: Jangan Mudah Beri Label Radikal

Tanggapi Laporan Alumni ITB terhadap Din Syamsuddin, Menag: Jangan Mudah Beri Label Radikal
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2021). Selain mengevaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020, rapat tersebut juga membahas isu-isu aktual, salah satunya dalam penyelenggaraan haji dan umroh pada 2021 di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.(FOTO: ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)

IDTODAY NEWS – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil meminta semua pihak tidak mudah menilai seseorang memiliki paham radikal tertentu.

Menurut Yaqut, pemberian stigma radikal pada seseorang, bisa terjadi karena kurangnya informasi dan data yang memadai terhadap sikap dan perilaku orang lain.

Bacaan Lainnya
Baca Juga  Mahfud MD di Balik Desakan Pengembalian Beasiswa Veronica Koman

Yaqut menilai, sikap kritis dan radikal adalah dua hal yang berbeda.

“Saya tidak setuju jika seseorang langsung dikatakan radikal. Kritis beda dengan radikal,” jelas Yaqut pada keterangan tertulis website resmi Kementrian Agama, Sabtu (13/2/2021).

Yaqut menilai, berpolitik memang menjadi pelanggaran untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), namun menyampaikan kritik adalah suatu hal yang sah.

“Berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN. Namun soal lontaran kritik sah-sah saja sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kritik itu tidak dilarang,” terangnya.

Baca Juga  Usai Bebas, Abu Bakar Baasyir Tetap Akan Menjalani Program Deradikalisasi Dari BNPT

Baca Juga: Din Syamsuddin Dituduh Radikal Hingga Diadukan ke KASN, HNW: Apa Kata Dunia?

Terkait laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Din Syamsuddin, Yaqut menyebut pemerintah sudah memiliki regulasi yang mengaturnya.

Penyelidikan, lanjut Yaqut, sudah dilakukan dengan melibatkan inspektorat dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Yaqut juga mengajak semua pihak bersikap proporsional terkait permasalahan ini.

“Persoalan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN sudah ada ranahnya. Namun, jangan sampai kita secara mudah melabeli Pak Din radikal dan lain sebagainya,” pungkas Yaqut.

Baca Juga  Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin Dijadwalkan Hadiri Deklarasi KAMI di Magelang

Sebelumnya Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) melaporkan Din Syamsuddin kepada KASN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 10 November 2020 lalu.

“Setelah mencermati secara seksama pernyataan-pernyataan, sikap, serta sepak terjang terlapor selama lebih dari satu tahun terakhir ini, GAR ITB menilai bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran yang substansial atas nama norma dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, dan atau pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil,” bunyi halaman pertama surat laporan tersebut.

Baca Juga  Din Syamsuddin Dituduh Radikal, Dahnil: Berhalusinasi dan Penuh Benci

Pada laporannya, GAR ITB menyebut enam pokok pelanggaran yang diduga dilakukan Din.

Baca Juga: Fahri Hamzah Sebut Negara Fasilitasi Panggung Konflik Lengkap Ring Tinju

Pertama, Din dinilai bersikap konfrontatif terhadap lembaga negara dan keputusannya.

Kedua, Din dinilai mendiskreditkan pemerintah menstimulasi perlawanan terhadap pemerintah yang berisiko terjadinya proses disintegrasi negara.

Ketiga, Din dinilai melakukan framing menyesatkan pemahaman masyarakat dan menciderai kredibilitas pemerintah.

Baca Juga  Menag Gus Yaqut: Dulu Saya Banser, Sekarang Harus Bergaya Ketua MUI

Keempat, Din dinilai menjadi pimpinan dari kelompok yang beroposisi pada pemerintah.

Kelima, Din dinilai menyebarkan kebohongan, melontarkan fitnah, serta mengagitasi publik agar bergerak melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

Keenam, Din dinilai mengajarkan fitnah dan mengeksploitasi sentimen agama.

Baca Juga: Terungkap, Jubir Jokowi Fadjroel Rachman Aktif di GAR-ITB, Nah Silahkan Artikan…

Sumber: kompas.com

Pos terkait