Teka-Teki Kapolri Baru, Presiden Jokowi Pilih Siapa?
IDTODAY NEWS – Ada lima jenderal bintang tiga Polri yang direkomendasikan Kompolnas kepada Presiden Jokowi akan meneruskan estafet kepemimpinan di internal Polri untuk menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun pada Februari 2021 sebagai Kapolri. Informasi ini juga diperkuat dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut seluruh calon kapolri adalah jenderal bintang tiga.
Mereka adalah Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafly Amar, dan Kepala Bareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. Kemudian, ada nama Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Pol Agus Andrianto.
Dari lima jenderal bintang tiga tersebut, Presiden Jokowi belum mengumumkan secara tegas siapa yang ditunjuk untuk menggantikan Idham Azis. Kabarnya, Surat Presiden (Surpres) dari Jokowi baru dikirim ke DPR hari ini (13/1/2021). Lalu siapa calon Kapolri pilihan Presiden Jokowi?
Mereview dari informasi sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyatakan, di internal Istana serius menggodok paket calon Kapolri yakni Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono sebagai Kapolri dan Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi Wakil Kapolri.
“Tidak ada kejutan (hari Rabu). Sebab dua nama yang masuk, yakni Gatot (Wakapolri) dan Sigit (Kabareskrim) memang sudah masuk dalam pencalonan dan termasuk yang diusulkan kompolnas,” kata Neta saat dihubungi SINDOnews, Selasa (12/1/2021).
Namun dugaan IPW ini dibantah mentah-mentah oleh pihak Istana. Kantor Staf Kepresidenan (KSP) melalui Tenaga Ahlinya, Donny Gahral Adiansyah membantah dugaan ‘miring’ ini dengan menolak secara tegas adanya paket calon Kapolri dan Wakapolri. Bahkan, Donny mengklaim, Istana belum pernah sama sekali membahas paket Gatot-Sigit.
“Tidak ada, (pembahasan). Belum ada nama-nama. Kita tunggu saja, ini masih dalam proses,” kata Donny, Kamis (7/1/2021).
Belum reda soal isu paket Gatot-Sigit, belakangan muncul paket Komjen Pol Agus Andrianto dan Komjen Pol Boy Rafli Amar. Isu ini dimunculkan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus. Petrus menyebutkan paket itu adalah Agus yang saat ini menjabat sebagai Kabarharkam diplot menjadi Kapolri, dan Boy yang menjabat Kepala BNPT ditunjuk menjadi Wakapolri.
Apalagi dia mendapat informasi, paket kepemimpinan ini menguat. Artinya belum terlambat dan masih ada waktu. “Kompolnas dan Komisi III DPR sebaiknya membuka kotak pengaduan untuk menampung informasi dari masyarakat tentang rekam jejak para calon Kapolri, agar Kompolnas dan DPR tidak terjebak dalam pola rekrutmen yang bersifat tertutup, seperti membeli kucing dalam karung,” kata Petrus, Selasa (12/1/2021).
Tak sampai di situ, isu calon orang nomor satu di Korps Bhayangkara semakin ramai diperbincangkan publik. Salah satunya informasi yang beredar bahwa Presiden Jokowi ‘diam-diam’ telah menunjuk Kabareskrim jenderal Sigit sebagai pengganti Idham. Bahkan, informasi masih ini mendapatkan respons yang serius, salah satunya oleh anggota Komisi III DPR asal Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan. Bahkan, Trimed sapaan akrabnya mengaku mendengar bahwa Sigit sudah dipanggil Jokowi seminggu yang lalu.
Menanggapi rumor yang berkembang, Sigit pun buka suara mengenai hal tersebut. Sigit mengatakan dirinya tidak tahu sumber dari mana yang menyebutkan dirinya telah dipilih presiden untuk menggantikan Idham.
“Karena tidak jelas sumbernya jadi saya katakan berita tersebut hoaks saja,” ujar Sigit dalam keterangannya, Selasa (12/1/2021). Sigit juga mengatakan, sebagai Kabareskrim dirinya hanya akan bekerja secara profesional dalam bidang yang ditanganinya.
Berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat tentang calon Kapolri pun menuai penilaian sejumlah pengamat. Tak sedikit dari pengamat menyatakan, bahwa presiden memiliki hak prerogratif untuk memilih siapa yang cocok menggantikan Idham.
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Fadhli Harahab menilai, aroma nepotisme dalam penunjukan calon Kapolri harus dipahami sebagai wewenang penuh Presiden. Bukan berarti bahwa orang dekat yang nantinya dipilih Jokowi nirprestasi. Presiden tentunya sudah memiliki rekam jejak para perwira tinggi polisi yang akan diangkat menjadi kapolri.
“Artinya, Presiden memiliki banyak opsi siapa yang akan ditunjuk nanti. Sebab rata-rata calonnya memiliki prestasi yang baik di institusinya. Tinggal, bagaimana Jokowi menunjuk siapa yang paling tepat dalam kondisi negara saat ini,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Selasa (12/1/2021).
Baca Juga: Setelah Presiden Jokowi, Ini Daftar Pejabat yang Divaksinasi COVID-19
Sumber: sindonews.com
