Temuan BPK: Ada Dana PEN Rp 147 T yang Tak Diumumkan Kemenkeu

  • Bagikan
Temuan BPK: Ada Dana PEN Rp 147 T yang Tak Diumumkan Kemenkeu
Gedung BPK RI (Foto: Istimewa)

IDTODAY NEWS – Sepanjang 2020 kemarin Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah menangani 241 objek pemeriksaan terkait penanganan covid-19. Objek itu termasuk anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.

Mereka menyatakan dari total obyek yang diperiksa tersebut, 27 pemeriksaan menyasar pemerintah pusat, 204 pemeriksaan pemerintah daerah, dan 10 lainnya menyasar BUMN dan badan lainnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK, Bahtiar Arif menyatakan dari pemeriksaan tersebut, pihaknya menemukan bahwa alokasi biaya program PEN dalam APBN 2020 adalah sebesar Rp841,89 triliun.

Baca Juga  Menkeu Sri Mulyani Ungkap Utang Luar Negeri yang Semakin Bombastis

Angka tersebut berbeda dengan publikasi Kementerian Keuangan yang hanya Rp695,2 triliun. Dia menyebut selisih sekitar Rp147 triliun tersebut terjadi karena ada beberapa skema pendanaan belum dimasukkan dalam biaya yang dipublikasikan pemerintah tersebut.

“Pemerintah mempublikasikan biaya program PCPEN sebesar Rp695,2 triliun sebagai data total program PCPEN dan hasil pemeriksaan menunjukkan alokasi biaya program PCPEN dalam APBN 2020 adalah sebesar Rp841,89 triliun,” ujarnya pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI, Senin (6/9).

Baca Juga  Penjelasan Kemendikbud soal Harga Laptop Pelajar Rp 10 Juta Per Unit

Sementara itu, mengutip Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2020 BPK, BPK menjabarkan biaya-biaya terkait program PEN di luar skema sebesar Rp27,32 triliun. Itu digunakan untuk alokasi anggaran belanja dalam APBN 2020 sebesar Rp23,59 triliun.

Kemudian, belanja K/L yang tidak menggunakan tagging akun coivd-19 per 30 November 2020 sebesar Rp2,55 triliun.

Lalu, alokasi kas badan layanan umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kepada BLU-BLU Rumpun Kesehatan sebesar Rp1,11 triliun.

Baca Juga  BUMN Rugi Triliunan di Tengah Pandemi: Angkasa Pura, Garuda, hingga Pertamina

Selain itu, relaksasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) K/L sebesar Rp79 miliar yang berasal dari insentif penundaan pembayaran PNBP, perpanjangan masa berlaku lisensi/perizinan/sertifikasi/paspor, pengenaan tarif 50 persen, pembebasan penerbitan surat-surat tertentu, dan pengenaan tarif 0 rupiah.

Temuan BPK juga mencakup fasilitas perpajakan yang diatur dalam PMK Nomor 28 Tahun 2020 selain Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah dan PP Nomor 29 Tahun 2020 yang belum masuk ke dalam penghitungan alokasi Program PEN dengan nilai yang belum bisa diestimasi.

Baca Juga  Pengumuman! Besok BI akan Luncurkan Uang Khusus 17 Agustus

Selain Kemenkeu, BPK juga menemukan masalah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial. Ia menyebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penetapan Januari 2020 yang digunakan sebagai data penyaluran bansos tidak valid.

BPK menemukan sebanyak 10.922.479 NIK penerima tidak valid, 16.373.682 nomor kartu keluarga (KK) tidak valid, 5.702 anggota rumah tangga dengan nama kosong, dan 86.465 NIK ganda.

Baca Juga  Rizal Ramli: Wow, Anggaran Sudah Rp 1.032 T, Kok Covid-19 Malah Terus Meningkat?

Sumber: lawjustice.co

  • Bagikan