Terkait Jumlah DPS yang Turun Drastis, Ini Penjelasan KPU
IDTODAY NEWS – Perhelatan kontestasi Pilwalkot Makassar minus tiga bulan lagi. KPU telah menetapkan jumlah daftar pemilih sementara (DPS) sebanyak 899.932 jiwa. Dengan rincian sebanyak 435.407 laki-laki, dan 464.325 perempuan. Jumlah daftar pemilih sementara tersebut tersebar di 15 kecamatan atau tersebar di 153 kelurahan.
Angka ini dipertanyakan Juru Bicara calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Abd Rahman Bando (Appi-Rahman), Tri Sulkarnain Ahmad.
“Tidak mungkin Pileg 2019 lebih besar jumlah pemilihnya dibanding Pilwali 2020,” tutur Tri kepada fajar.co.id, Sabtu (26/9/2020).
Ia mempertanyakan metode pendataan yang dilakukan KPU Makassar sehingga DPS turun drastis sejak Pilwalkot 2018 dan Pileg 2019.
Diketahui, jumlah DPS pada Pileg 2019 lalu sebanyak 954.437 orang. Dengan rincian sebanyak 465.013 laki-laki, dan 489.424 perempuan yang tersebar di 153 kelurahan.
“Kemana pemilih yang lain sampai jauh drastis turunnya. Pada Pileg lalu total pemilih sebanyak 954.437 orang,” ungkapnya.
Sekretaris BP Pemuda Pancasila Sulsel itu menekankan jangan sampai metode coklit di masa pandemi membuat banyak pemilih tidak terdata. Padahal anggaran Pilkada tahun ini membengkak lantaran adanya penambahan TPS, APD untuk petugas dan item pendukung lainnya guna menekan penyebaran Covid-19.
“Jangan sampai metode dan cara coklit di masa pandemi ini membuat banyak pemilih tidak terdata, dan itu tidak bisa menjadi alasan, karna anggaran pilkada ini mengalami penambahan. Misalnya, untuk APD petugas. Dengan begitu mestinya maksimal,” imbuhnya.
Sebelumnya, Komisioner KPU Makassar Romy Harminto mengatakan, jika berdasarkan jumlah pemilih baru, tentu seharusnya bertambah. Tapi pemilih yang tidak memenuhi syarat juga tidak bisa diabaikan begitu saja.
Seperti yang meninggal dunia, pindah domisili, keluar dari kota Makassar, yang terangkat sebagai TNI/Polri dan kondisi Makassar yang masuk kategori zona merah Covid-19 dimana banyak terjadi PHK dan pekerja yang dirumahkan.
“Hampir 90 persen karyawan yang ber-KTP Makassar itu pada mudik ke kampungnya karena PHK besar-besar atau mereka yang dirumahkan,” terang Romy.
Fenomena inilah yang membuat hasil Coklit KPU Makassar berkurang hingga 15 persen dari yang tadinya berjumlah 1.048.151 pemilih. Ditambah lagi ada sekitar 153 ribu pemilih yang tidak memenuhi syarat di Makassar.
Sumber: Fajar.co.id
