Mardani
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, sesali kehadiran PP No 41/2020 yang berpotensi mengurangi independensi KPK/RMOL

Terkait Pendirian KAMI, PKS : Semua Inisiatif Masyarakat untuk Membangun Negeri Perlu Dihargai

IDTODAY NEWS – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera angkat bicara mengenai pendirian Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang diinisiasi oleh Din Syamsuddin, aktivis Rocky Gerung hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Mardani menilai semua inisiatif masyarakat yang memiliki niat membangun Indonesia perlu dihargai.

“Semua inisiatif masyarakat utk membangun negeri perlu dihargai. Persepsi menyelamatkan negeri bisa banyak versi,” ujar Mardani, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (17/8/2020).

Baca Juga  PMII Berjanji akan Kerahkan Massa Bubarkan Deklarasi KAMI di Surabaya

Menurutnya pendirian KAMI tak perlu dipermasalahkan selama pendiriannya dilakukan secara sah dan legal, serta berada dalam hukum dan perundang-undangan.

Anggota Komisi II DPR RI tersebut juga mengatakan partainya siap bekerja sama dengan siapapun yang berniat melakukan perbaikan bangsa.

“Kami sebagai partai politik akan terus berusaha menyelamatkan Indonesia melalui jalur parlemen dan pemerintahan sesuai hukum dan perundang-undangan. Dan siap bekerjasama untuk perbaikan bangsa,” tandasnya.

Baca Juga  Komisi X DPR RI: Penghapusan Pelajaran Sejarah Berbahaya Dan Tidak Relevan

Sebelumnya diberitakan, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) akan menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah, terkait kondisi bangsa Indonesia pada saat ini.

Din Syamsuddin selaku deklator KAMI mengatakan, KAMI akan menyampaikan maklumat secara terbuka di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, pada 18 Agustus 2020.

Menurutnya, maklumat ini berisi keprihatinan masyarakat terhadap bangsa Indonesia, khususnya terkait ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan HAM.

Baca Juga  Jika KAMI Terlibat Demo Anarkis, Polri Tidak Perlu Sungkan-sungkan Tangkap Gatot Nurmantyo

“Termasuk sumber daya alam, kami akan jelaskan nanti terjadi penyimpangan. KAMI juga mengajukan delapan tuntutan, ada tuntutan ke penyelenggara negara, pemerintah, dan secara spesifik ke Presiden,” papar Din di kawasan Jakarta Selatan, Jakarta, Sabtu (15/8/2020).

Din yang juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI mencontohkan, penyimpangan yang terjadi yaitu ketika masyarakat tidak setuju dengan masuknya tenaga kerja asing (TKA) di berbagai daerah.

Baca Juga  Hadapi Habib Rizieq Shihab, Abu Janda Harap Mahfud Md Berani seperti Nikita Mirzani

“Tapi dijawab pemerintah sudah sesuai prosedur. Ini contoh kecil dan ini diabaikan, bahkan disikapi dengan kesombongan dan keangkuhan,” papar Din.

KAMI adalah gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen yang berjuang bagi tegaknya kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“KAMI didukung para tokoh dari berbagai elemen, berbagai profesi, dari cendikiawan, kaum buruh, dan lainnya. Ini koalisi yang majemuk, baik antar agama, suku dan profesi,” ujar Din.

Baca Juga  Gatot Nurmantyo Bicara soal Komunisme di Deklarasi KAMI

Adapun tokoh yang akan hadir pada saat penyampaian maklumat di antaranya, Refly Harun, Marwan Batubara, Gatot Nurmantyo, Rachmawati Soekarnoputri, Bachtiar Chamsyah, Rochmat Wahab.

Kemudian, Ahmad Yani, Ichsanudin Norsy, Said Didu, Habib Muhsin Alatas, Rocky Gerung, Laode Kamaluddin, MS Kaban, dan lain-lainnya.

Sumber: tribunnews.com

Tinggalkan Balasan