IDTODAY NEWS – Kerugian PT Pertamina (Persero) sebesar Rp11,13 triliun pada semester II 2020 rupanya tidak hanya disebabkan faktor eksternal, melainkan juga karena piutang perseroan ke pemerintah.

“Piutang ke pemerintah itu, sudah masuk ke kas Pertamina itu berarti Pertamina tidak rugi, Anda (pemerintah) utangnya kira-kira Rp45 triliun, ruginya Rp11 triliun, di zamannya Faisal Basri piutang kepada pemerintah itu dimasukkan ke dalam laba sehingga Pertaminanya untung, nah Desember (2020) kemarin cash flow tidak ada jadi tidak bisa bayar utang,” ujar Ekonom Senior Faisal Basri dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (31/8/2020).

Baca Juga  Rizal Ramli ke Jokowi: Kasih Ahok Jadi Dubes Atau Preskom Podomoro

Dalam kesempatan itu, Faisal juga menilai pemerintah cenderung tidak disiplin fiskal selama pandemi Covid-19 sehingga terjadinya off budget atau dana non-budgeter, di mana dana yang ada di luar anggaran tidak tercatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Jadi, tidak ada disiplin fiskal makin terjadi off budget. Oleh karena itu, kita hilangkan istilah yang aneh-aneh ini, yang namanya kompensasi. Pemerintah boleh melakukan apa saja, menentukan harga lebih rendah dari ongkos, ndak apa apa, tapi selisihnya itu dimasukkan ke DPR, dibicarakan ke DPR untuk dimasukkan ke APBN dan dipertanggungjawabkan secara politik, karena ini merupakan tindakan politik,” kata dia.

Dia bilang, pemerintah seharusnya membahas persoalan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk pembayaran utang kepada sejumlah BUMN, dengan DPR secara serius. Faisal mengatakan, utang pemerintah ini umumnya berasal dari penugasan yang diberikan kepada BUMN. Selain itu, berasal dari subsidi tidak langsung yang tidak disertai dengan ketidakdisiplinan fiskal dari pemerintah.

Sumber: okezone.com

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan