Ubedilah Badrun: Cara Kerja Erick Thohir Bisa Benarkan Julukan Jokowi King Of Lip Service

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net

IDTODAY NEWS – Sikap para menteri yang tidak sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dianggap semakin membenarkan julukan “The King of Lip Service”.

Kesimpulan itu disampaikan analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi adanya perbedaan sikap dari Menteri BUMN Erick Thohir dengan lembaga pemerintah dan arahan Presiden Jokowi.

Ubedilah mengurai bahwa pada awalnya, dia memberi apresiasi tinggi pada Erick Thohir. Namun demikian, sejak Erick Thohir mengklaim Ivermectin sudah mendapat izin BPOM untuk obat terapi Covid-19 dan akan diproduksi 4 juta lebih, apresiasinya ditarik kembali.

Sebab ternyata Kepala BPOM, Penny K. Lukito menegaskan bahwa hingga kini izin edar dari BPOM untuk Ivermectin adalah sebagai obat cacing, bukan untuk terapi Covid-19.

“Sejak saat itu, saya mulai tidak percaya dengan Erick Thohir,” ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (11/7).

Meski masih dalam koordinasi dengan BPOM dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kata Ubedilah, Erick Thohir sudah mengklaim bahwa Indofarma tengah menggenjot produksi ivermectin dari kapasitas saat ini 4,5 juga tablet per bulan menjadi 13,8 juta tablet per bulan pada Agustus 2021.

Baca Juga  Resmi! Semua WNA Ditolak Masuk Indonesia per 1 Januari 2021

“Cara kerja seperti ini justru menimbulkan kecurigaan banyak pihak,” kata Ubedilah.

Tak sampai di situ kata Ubedilah, saat ini muncul langkah Erick Thohir yang mengundang tanya besar soal jualan vaksin eceran di klinik Kimia Farma. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan ketegasan Presiden Jokowi yang memastikan vaksin Covid-19 gratis.

Di mana, harga pembelian vaksin ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis. Artinya, setiap individu yang memerlukan dua dosis vaksin perlu merogok uang sebesar Rp 643.320 untuk dosis vaksin dan Rp 235.820 untuk pelayanan vaksinasi, totalnya Rp 879.140.

“Padahal di sisi lain presiden menggembor-gemborkan vaksin gratis! Bohong lagi ini presiden. Cara kerja Erick ini bisa membenarkan kritik BEM UI bahwa Presiden sebagai The King of Lip Service. Ini yang salah Erick Thohir atau Jokowi ya?” tutupnya.

Sumber: rmol.id

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan