Kedua, KPK ingin memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak sosial dan politik. Ketiga, KPK juga bekerja untuk perlindungan seluruh rakyat Indonesia dan keselamatan jiwa.
“Jadi tiga itu, saya kira kami akan terus bekerja. Konsep kami tidak pernah bergeser untuk berkomitmen melakukan pemberantasan korupsi,” tegas Firli.
Diberitakan, KPK baru saja menggelar konferensi pers terkait dugaan suap bansos penanganan Covid-19 di Kemensos, Minggu dini hari.
Pada kasus dugaan suap ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni Menteri Sosial Juliari P Batubara, MJS, AW, AIM, dan HS.
Mensos Juliari beserta MJS dan AW ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan AIM dan HS sebagai pemberi suap.
Atas dugaan ini, KPK telah menyangkakan Mensos Juliari melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 (i) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kemudian, selaku pemberi yaitu AIM dan HS disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca Juga: Rekaman Tuding JK Tersebar, Danny Pomanto: Sebenarnya Saya Korban
Sumber: kompas.com